.webp)
Partai NasDem menanggapi usulan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait penomoran partai di Pemilu 2024 tidak usah diganti. NasDem menyerahkan persoalan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Itu teknis. Biarlah KPU yang memutuskan itu. Kan ada penyelenggaranya. Pemilu itu kan diselenggarakan negara menunjuk suatu badan KPU untuk melaksanakan itu," kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali kepada wartawan, Senin (19/9/2022).
Ali menilai terkait penomoran partai di Pemilu 2024 merupakan hal teknis yang ditentukan oleh KPU. Dia meminta agar seluruh pihak tidak mempersoalkan hal itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Biarlah nanti kemudian KPU yang menentukan seperti apa sih yang pasnya. Nggak usah kita masuki persoalan teknis," ujarnya.
Meski demikian, Ali menyambut baik usulan Megawati terkait penomoran partai tidak usah diganti. Menurutnya, itu akan memudahkan sosialisasi di Pemilu 2024 nanti.
"Usulan Bu Mega untuk nomor tetap sah-sah aja, baik-baik saja kemudian tentunya itu akan memudahkan sosialisasi," jelas Ali.
Ali kemudian bicara terkait adanya kemungkinan parpol lain yang mengajukan keberatan soal usulan itu. Oleh karena itu, dia menyerahkan usulan penomoran partai kepada KPU.
"Tapi kan pertanyaannya kalau kontestasi ini hanya diikuti oleh 7 parpol yang ada hari ini mungkin tidak ada masalah, tapi kalau kemudian nanti kontestasi diikuti oleh oleh dari parpol hari ini kan pasti ada keberatan," ucap Ali.
"Makannya saya bilang kalau NasDem akan menyerahkan semua itu kepada KPU," sambungnya.
Megawati Soekarnoputri sebelumnya mengusulkan penomoran partai di Pemilu 2024 tidak usah diganti. Dia memberi usul penomoran partai memakai nomor yang didapat pada pemilu periode sebelumnya untuk menghemat alat peraga.
Simak video 'Cak Imin Setuju dengan Megawati soal Nomor Urut Parpol Tak Diubah':
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
"Jadi dari pihak PDIP, kami mengusulkan kepada KPU untuk melihat kembali, tapi pengalaman dua kali pemilu sebenarnya yang namanya tanda gambar itu, nomor itu sebenarnya saya katakan kepada Bapak Presiden dan Ketua KPU dan Bawaslu bahwa itu terlalu menjadi beban bagi partai," kata Megawati di Seoul, Korea Selatan, Jumat (16/9).
"Karena secara teknis itu kan harus ganti lagi dengan bendera atau alat peraga yang begitu banyak, sehingga bagi kami itulah yang saya sampaikan," lanjutnya.
Megawati mengaku sudah mengusulkan hal itu ke KPU dan Bawaslu. Menurutnya, KPU memahami makna usulan tersebut.
"Saya tentu sebagai partai saya bilang boleh saja dong mengusulkan. Nanti kalau partai lain saya belum tahu, tapi ini prinsip saya lihat KPU sangat bisa mengerti dan berkeinginan seperti itu. Jadi saya bilang yang pemilu lalu itu sudah tarik nomor itulah nomornya," ucapnya.
Dengan begitu, kata Megawati, partai lama yang sudah ikut pemilu tidak usah mengambil nomor lagi. Sementara hanya partai barulah yang mengambil nomor.
"Yang belum tertarik nomor itu, silakan dari partai-partai yang akan masuk dan sedang diverifikasi, sehingga dengan demikian suatu saat ke depannya nomor itu kepegang terus sehingga tentunya dari sisi pendidikan pembelajaran kepada rakyat, rakyat itu kan nantinya sudah pasti bertanya-tanya," ucapnya.
"Usulan ini kan kalau saya lihat ini prinsip sangat bisa dimengerti. Nanti kalau belum tentu mau, ya itu saya nggak tahu. Tapi dari sisi kami, kami merasa itu bahan yang tidak terpakai lagi, karena gambarnya sama, nomornya yang berbeda," imbuh Megawati.
(nhd/rfs)
