Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertemu dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi. Pertemuan itu membahas persiapan pengawasan Pemilu 2024 di luar negeri.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengatakan pengawasan Pemilu 2024 di luar negeri tidak mudah. Apalagi, katanya, banyak permasalahan saat Pemilu 2019 seperti di Kuala Lumpur, Hong Kong dan wilayah lain.
"Semoga saja masalah-masalah kemarin (Pemilu 2019) tak terulang lagi," ucap Bagja kepada wartawan, Selasa (6/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertemuan tersebut dilakukan pada Jumat (2/9) di Kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat. Bawaslu juga membahas kerja sama peningkatan kapasitas Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Panwaslu-LN).
"Jadi kita perlu meningkatkan kerja sama dengan para kepala perwakilan dan memberitahukan itu bahwa kami mempunyai standar seperti ini, karakteristik Panwaslu seperti ini. Nah itu yang harus dicari teman-teman kantor perwakilan," kata Bagja.
Nantinya, Panwaslu-LN akan dipilih oleh kantor perwakilan Kemlu RI yang berlokasi di luar negeri. Dalam mekanisme pembentukan Panwaslu-LN, ayat (3) Pasal 132 Undang Undang 7/2017 menyebutkan Panwaslu-LN dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu atas usul kepala perwakilan Republik Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu juga mengundang Retno untuk menghadiri acara Global Network on Electoral Justice (GNEJ). Rencananya hajatan internasional itu akan digelar pada tanggal 9-11 Oktober 2022.
"Semoga Bu Menteri bisa hadir, ini event besar internasional. Kami minta kerja samanya untuk menyukseskan acara GNEJ karena kedepan akan banyak hal yang dibicarakan di GNEJ," katanya.
"Bu Menteri berpesan menjaga profesionalisme dalam penyelenggaraan acara GNEJ," sambung Bagja.
Simak video 'Warganet Keluhkan Namanya Dicatut Parpol, Bawaslu Buka Suara':