.webp)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi pembicara dalam acara Talkshow Jakarta Future of Work di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki. Dalam acara yang merupakan rangkaian dari U20 itu, Anies sempat melonarkan kelakar seputar Pilpres 2024.
Anies sendiri menjadi pembicara dalam Main Event Talkshow Jakarta Future of Work yang diselenggarakan pada Minggu (21/8/2022). Acara itu mengambil tema 'Am i Relevant' di mana pembahasan utamanya seputar pendidikan dan pekerjaan.
Acara itu dipandu oleh Author & Cosch, Rene Suhardono. Awalnya, Rene mengaku memiliki banyak pertanyaan kepada Anies seputar Pilpres 2024. Anies sontak berkelakar gelaran Pilpres merupakan bagian dari job market.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Aku tuh banyak pertanyaan, cuma pertanyaannya tuh selalu nggak boleh ditanyain. 2024 kan nggak boleh ditanyain di sini kan, nanti akan jadi heboh. Jadi lebih baik yang lain yang bertanya," kata Rene di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (21/8/2022).
"Itu juga job market," balas Anies.
Jawaban Anies sontak mengundang gelak tawa penonton talkshow hari ini. Rene lalu, menyinggung soal Pilpres 2024 yang tinggal 17 bulan lagi.
"17 bulan, ya mas," ujarnya.
Anies kemudian mulai memberikan materi dalam talkshow hari ini. Anies mengatakan, pasar di Jakarta mengalami transformasi di masa pandemi COVID-19 ini, di mana seluruh aktivitas beralih ke digital.
Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tak bisa ikut serta dalam pasar digital karena mayoritas tak mengantongi izin usaha maupun NPWP. Padahal, kata dia, dokumen ini diperlukan untuk meyakinkan konsumen yang membeli barang secara digital.
"Ketika kita rasakan pandemi ada kontraksi ekonomi. Ketika itu interaksi berkurang, perekonomian 99 persen pelakunya di Jakarta sektor informal, small, mikro dan ultra mikro. Jadi ketika interaksi berkurang, kegiatan ekonomi berkurang. masa pandemi interaksi digital," ujarnya.
Karena itu, Pemprov DKI memudahkan akses pelaku UMKM mengurus izin usaha mikro kecil (IUMK). Jika sudah mengantongi izin maka pelaku UMKM akan mendapat NPWP untuk mendukung usahanya agar bisa mengikuti pasar digital.
"Apa yang dikerjakan pemerintah? ensuring. ketika market mengalami perubahaan, pemerintah pastikan jangan ada yang ketinggalan. Ternyata untuk masuk pasar ini diperlukan syarat-syarat, salah satunya IUMK, harus pumya NPWP. ternyata mayoritas pelaku ekonomi informal gak punya NPWP dan IUMK," ucapnya.
"Dulu ngurusnya susah, karena kalau mau punya izin usaha rumahnya harus punya syarat a,b,c,d. Krisis kemarin bagiin IUMK, bagiin NPWP. Sebelum pandemi yang punya IUMK sekitar 52 ribu. Yang punya izin, contoh yang punya bakery, yang jual online, bagi kita. Baginya itu sebar ke ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, dalam waktu kurang 1 tahun dari 52 ribu jadi 258 ribu usaha di Jakarta yang punya IUMK. mendadak pelaku usahanaya mengikuti perubahan itu," sambungnya.
(taa/dek)
