KPU Minta KPUD Lapor soal 98 Anggota Tercatut Jadi Kader Parpol

ADVERTISEMENT

KPU Minta KPUD Lapor soal 98 Anggota Tercatut Jadi Kader Parpol

Karin Nur Secha - detikNews
Senin, 08 Agu 2022 12:22 WIB
Ketua Divisi Bidang Teknis KPU Idham Holik (Karin/detikcom)
Foto: Ketua Divisi Bidang Teknis KPU Idham Holik (Karin/detikcom)
Jakarta -

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengirimkan surat berisi permintaan kepada KPU Daerah untuk melaporkan anggota yang tercatut sebagai kader partai politik. KPU RI ingin melakukan pendataan terkait temuan tersebut.

"Oleh karena itu kemarin kami menerbitkan surat memerintahkan kepada KPU se-Indonesia agar melakukan pendataan secara resmi dan mereka juga menyampaikan surat klarifikasi kepada kami," ujar Ketua Divisi Bidang Teknis KPU Idham Holik di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (8/8/2022).

KPU telah melakukan verifikasi administrasi dan sampai saat ini masih membuka pendaftaran partai politik. Nantinya, pengecekan NIK semua anggota KPU terkait temuan ini dilakukan hingga batas akhir pendaftaran partai.

"Saat ini masih dalam proses verifikasi administrasi dan hasilnya akan sampaikan pada pimpinan partai politik tanggal 14 September dan sebelumnya kami akan lakukan klarifikasi kepada kedua belah pihak," jelas Idham.

KPU menegaskan pihaknya mengedepankan keterbukaan dalam tahapan pendaftaran pemilu. KPU tak ingin anggotanya di seluruh tingkatan terlibat dalam keanggotaan parpol.

"Saya pikir semua di dalam konteks keterbukaan. Hari ini kami memulai keterbukaan itu kami pastikan bahwa seluruh personalia kami di daerah itu tidak terlibat parpol karena itu dilarang oleh undang-undang. Kami buka ini karena masa pendaftaran parpol dan masa verifikasi parpol ini adalah masa di mana kita lakukan pembuktian bahwa kita tidak terlibat keanggotaan partai politik," sambungnya.

Diketahui, sebanyak 98 anggota KPU di beberapa daerah diduga namanya dicatut sebagai kader partai politik. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menelusuri informasi tersebut.

"Sehingga kemudian kita masih mendatanya, menelusuri info-info awal tersebut untuk kami nanti jadikan, apakah ini temuan ataukah kemudian nanti temuan ini masuk pelanggaran administrasi atau pelanggaran hukum lainnya atau hukum pidana. Ini masih dalam penelusuran info awal," ucap Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Minggu (7/8/2022).

Rahmat mengatakan jika informasi tersebut benar maka akan diproses secepatnya. Nantinya akan dicari tahu apakah masuk ke dalam pidana atau tidak.

"Bisa jadi bahan temuan jika info ini benar, jika tidak benar maka proses itu berhenti. Jika benar maka kelanjutannya ini apa pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana," ucap Bagja.

"Jadi proses pidananya menyusul atau tidak nah ini kita akan lihat, apa emang ada indikasi kesengajaan atau jangan-jangan yang bersangkutan ikut mendaftar secara sukarela, kan kita belum tahu kasus posisinya seperti apa," lanjutnya.

Simak Video 'KPU Yakini Tim Verifikator Administrasi Parpol Jujur':

[Gambas:Video 20detik]



(ain/gbr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT