INVESTIGASI

Langkah Seribu Bunda Lili

Dewas KPK yakin Lili Pintauli Siregar kembali melakukan pelanggaran etik berat. Namun Lili kabur sebelum vonis dijatuhkan.

Ilustrasi : Edi Wahyono

Senin, 18 Juli 2022

Lili Pintauli Siregar, saat masih menjabat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, kedapatan meminta fasilitas berupa tiket MotoGP Mandalika dan Hotel mewah kepada PT Pertamina (Persero) pada Maret lalu. Lili menikmati dugaan gratifikasi itu dengan mengajukan cuti atas alasan pemulihan kesehatan.

Oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Lili akan divonis melakukan pelanggaran etik berat. Namun Lili kabur dengan mengajukan surat pengunduran diri dan direstui Presiden Joko Widodo.

Guna melakukan konfirmasi, bertempat di gedung lama KPK, pada Kamis, 14 Juli 2022, tim detikX menemui seluruh anggota Dewas KPK. Mereka adalah Tumpak Hatorangan Panggabean, Albertina Ho, Syamsuddin Haris, Harjono, dan Indriyanto Seno Adji.

Tumpak menuturkan kasus yang menjerat Lili tersebut muncul dari aduan seseorang yang dirahasiakan identitasnya kepada Dewas KPK. Laporan itu diterima tak lama seusai perhelatan MotoGP Mandalika pada 18-20 Maret. Pelapor menyampaikan informasi bahwa Lili Pintauli memperoleh tiket menonton MotoGP Mandalika dan paket penginapan hotel dari Pertamina.

Konferensi Pers Dewas KPK menyampaikan kinerja memutus laporan pelanggaran etik, salah satunya terkait Lili Pintauli Siregar, Selasa (18/01/2022).
Foto : Azhar/detikcom


Kalau kami ini tidak benar, Bu Lili kan bisa ngomong ke publik dan ke pers bahwa hal ini tidak benar, bisa menyangkal juga. Pertamina juga tidak pernah menyangkal bahwa mereka tidak terkait kasus ini, kan."

"Bahan kami kumpulkan, kami cek, ternyata benar dia pergi ke sana. Lalu kami tanya ke beberapa pihak, ternyata benar Ibu Lili mendapat fasilitas tersebut dari Pertamina," jelas Tumpak kepada reporter detikX.

Belakangan, salah satu narasumber detikX yang tidak bisa disebut namanya mengatakan pelapor itu berasal dari pihak internal di Pertamina.

Tumpak menjelaskan setiap insan KPK harus melapor bila menerima gratifikasi. Bahkan gratifikasi tersebut wajib hukumnya ditolak.

Setelah dilakukan pemeriksaan, Pertamina mulanya tidak berinisiatif memberi fasilitas kepada Lili. Namun justru Lili Pintauli yang meminta fasilitas tersebut kepada Pertamina. Melalui ajudan bernama Oktavia Dita, Lili meminta fasilitas berupa hotel dan tiket MotoGP Mandalika kepada Pertamina.

Menurut keterangan Tumpak, Lili juga menyertakan beberapa orang untuk turut menikmati fasilitas gratis tersebut. Secara total, Pertamina akhirnya menyediakan fasilitas tiket dan hotel untuk sebelas orang. Sebelas orang tersebut adalah Lili sendiri, suaminya, dua anak Lili, satu orang teman anak Lili, dua ajudan, tiga pengawal, dan satu orang pegawai kejaksaan bernama Dody W Leonard Silalahi. Tim detikX telah berupaya menghubungi Dody untuk meminta konfirmasi keterlibatannya dalam gratifikasi yang diterima Lili. Namun, sampai tenggat naskah ini, Dody belum merespons panggilan telepon ataupun pesan singkat detikX.

"Kami klarifikasi dan lakukan pemeriksaan, lalu kami sepakat, dia melakukan pelanggaran etik berat," jelas Tumpak.

Tumpak memaparkan Lili Pintauli setidaknya telah melakukan tiga pelanggaran. Pertama, dengan permintaan fasilitas tersebut, Lili Pintauli telah berhubungan dengan pihak yang sedang beperkara di KPK. Sebelumnya, KPK memang sedang melakukan pengusutan terkait dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas atau LNG di Pertamina.

Kedua, Lili dianggap menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, yaitu memerintahkan ajudannya yang juga pegawai KPK meminta fasilitas kepada Pertamina. Ketiga, Lili tidak menolak ataupun melaporkan gratifikasi yang ia dapatkan.

"Setidak-tidaknya ada tiga itu. Menurut kami, bukti-buktinya sudah layak dibawa ke persidangan," ucapnya.

Dewas mengaku telah menetapkan jadwal sidang untuk Lili sejak minggu ketiga Juni. Persidangan tersebut resmi akan dilakukan pada 5 Juli 2022. Untuk itu, undangan sidang telah dikirim dan diterima Lili sebelum 30 Juni. Majelis sidang saat itu juga sudah ditunjuk, yaitu kelima anggota Dewas KPK.

ICW gelar aksi teatrikal sebagai bentuk protes digugurkannya sidang etik eks Wakil Ketua KPK Lili Pintauli di depan kantor Dewas KPK, Jumat (15/7/2022).
Foto : Rifkianto Nugroho/detikcom

Sayangnya, saat sidang akan dimulai pada 5 Juli, Dewas memperoleh kabar Lili berhalangan hadir karena ditugaskan ke Bali untuk menghadiri forum G20. Dewas KPK mengaku terkejut karena tidak tahu. Lili diduga kuat berangkat ke Bali pada Senin, 4 Juli, dan akan ditugaskan hingga 8 Juli.

Karena itu, Dewas KPK terpaksa memundurkan jadwal sidang menjadi 11 Juli. Namun, lagi-lagi, pada hari persidangan tersebut, Dewas KPK mendapat kejutan. Lili datang hari itu, tetapi sambil membawa dan membacakan surat keputusan presiden (keppres) Presiden Jokowi, yang telah menyetujui pengunduran dirinya dari KPK. Rupanya Lili mengajukan pengunduran diri kepada Presiden sejak 30 Juni.

"Akhirnya kami terpaksa menggugurkan sidang itu karena hanya insan KPK yang dapat dikenai sidang etik. Untuk ajudannya yang terlibat, karena masih insan KPK, kami akan tindak lanjuti," papar Tumpak.

Tumpak mengatakan, walaupun mengundurkan diri dan belum sempat disidang, Lili tetap mendapatkan sanksi. Dia tidak diperbolehkan mengampu semua jenis jabatan publik selama lima tahun setelah berhenti dari KPK.

Di sisi lain, menurut narasumber detikX dari kalangan internal KPK, motif pengunduran diri Lili tersebut berhubungan langsung dengan kasus yang sedang menjerat dirinya di KPK. Bahkan itu dapat dilihat sebagai salah satu upaya Lili untuk lolos dari jerat sidang etik.

Saat ditanya alasan diutusnya Lili dan bukan pimpinan lain untuk bertugas ke Bali padahal sedang menjalani sidang, Dewas KPK kompak mengatakan hal tersebut merupakan kewenangan pimpinan KPK.

"Soal seperti itu tanya ke pimpinan saja," ucap Tumpak.

Sebelumnya, tim detikX telah melakukan kontak dengan Humas KPK dan berkirim surat pengajuan permohonan wawancara dengan Ketua KPK Firli Bahuri sejak 13 Juli. Termasuk mencoba mengkonfirmasi dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri pada 15 Juli melalui belasan kali telepon dan empat kali pesan WhatsApp. Namun, sampai tenggat naskah ini, belum ada satu pun tanggapan dari yang bersangkutan.

Lili Pintauli hingga saat ini masih terus bungkam dan enggan memberikan keterangan kepada publik. Menurut Tumpak, jika memang tidak bersalah, seharusnya Lili berani memberikan keterangan dan bantahan ke publik.

"Kalau kami ini tidak benar, Bu Lili kan bisa ngomong ke publik dan ke pers bahwa hal ini tidak benar, bisa menyangkal juga. Pertamina juga tidak pernah menyangkal bahwa mereka tidak terkait kasus ini, kan," tegas Tumpak.

Guna memperoleh konfirmasi atas seluruh tuduhan, pada Rabu, 13 Juli, tim detikX juga telah mendatangi kediaman Lili yang beralamat di daerah Pamulang, Tangerang Selatan. Sayangnya, kediaman Lili saat itu tampak lengang tidak berpenghuni. Menurut penjaga keamanan setempat, Lili memang sudah jarang terlihat di kompleks tersebut. Terutama sejak pengunduran dirinya dari KPK pada 11 Juli lalu. Tim kami juga mendatangi kediaman keluarga Lili di Medan tapi tak menjumpainya.

Di Balik Lambannya Penanganan Kasus Lili

Sejauh ini, terkait kasus Lili, Dewas KPK telah memeriksa 23 orang dari berbagai pihak, termasuk Pertamina. Namun proses penyidikan berjalan cukup lamban karena minimnya kewenangan yang dimiliki. Dewas KPK memang tidak memiliki kewenangan melakukan pemanggilan paksa, penggeledahan, dan penyitaan barang.

Albertina Ho mengatakan pihaknya telah memanggil jajaran Pertamina hingga tingkat Direktur Utama. Namun Dewas mengaku sempat kesulitan saat memanggil Direktur Utama Pertamina. Selain itu, beberapa dokumen dan surat yang diminta oleh Dewas KPK juga membutuhkan waktu lama untuk dikirim oleh Pertamina.

"Beberapa hal itulah yang menjadikan proses kasus ini sulit. Kalau cepat, kami cepat prosesnya. Biasanya, kalau ada kasus, selalu banyak berkelit, cari inilah, itulah, itu hal biasa," ujar Albertina Ho.

Pada Rabu, 6 Juli lalu, tim detikX telah mencoba menghubungi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati untuk melakukan konfirmasi. Namun Dirut Pertamina tersebut tidak memberi respons dan tanggapan sedikit pun.

Padahal, menurut sumber detikX di lingkup internal KPK, Direktur Utama Pertamina diduga kuat mengetahui adanya penyerahan fasilitas kepada Lili Pintauli. Adapun Lili Pintauli meminta fasilitas tersebut melalui Corporate Secretary Pertamina.

Sayangnya, saat coba dimintai konfirmasi, Corporate Secretary Pertamina Brahmantya S Poerwadi belum memberikan tanggapan. Panggilan telepon dan pesan dari tim detikX belum direspons oleh Brahmantya. Brahmantya sempat sekali me-reject atau menolak panggilan dari tim detikX.

Menurut Albertina, Dewas KPK memiliki bukti-bukti yang lengkap untuk membuktikan Lili Pintauli menikmati fasilitas dari Pertamina. Bukti-bukti tersebut di antaranya dokumen dan keterangan saksi yang senada, tanda pembayaran, surel kepada penyelenggara, serta tanda terima tiket. Bukti-bukti tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk pihak penyelenggara dan hotel yang bersangkutan.

Rombongan Lili, kata Albertina, selain mendapat tiket gratis, memperoleh paket menginap di Hotel Amber Lombok Beach selama enam hari untuk empat kamar. Hotel tersebut hanya berjarak sekitar 750 meter dari Sirkuit Mandalika. Adapun keseluruhan nilai fasilitas tersebut ditaksir Rp 94 juta.

Walaupun sanksi etiknya gugur, menurut Dewas KPK, pihaknya terbuka dan mendukung bila aparat penegak hukum berniat menindaklanjuti kasus Lili Pintauli melalui jalur pidana. Albertina mengaku terbuka dan mempersilakan jika ada pihak yang meminta temuan atau bukti-bukti yang telah dikumpulkan Dewas KPK sebagai bahan pelaporan dan penyidikan kasus tersebut di ranah pidana.

Saat ditanya terkait kelayakan kasus tersebut jika dibawa ke ranah pidana, Tumpak justru bertanya balik. "Menurut Anda, dengan semua bukti-bukti seperti ini, layak apa tidak?" ujar Tumpak diselingi tawa.

Di sisi lain, sebelumnya sempat beredar isu adanya upaya suap ke Dewas KPK untuk menghalangi pengusutan kasus Lili Pintauli dan Pertamina tersebut. Terkait itu, Dewas KPK kompak mengatakan belum pernah mendengar dan menyaksikan upaya tersebut. Kalaupun ada upaya tersebut, Dewas KPK akan bersikap langsung menolaknya.

Lili Pintauli Siregar saat disumpah dan dilantik sebagai Wakil Ketua KPK oleh Presiden Joko Widodo  di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). 
Foto : Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

"Saya bantah itu, karena kami memang tidak tahu jika ada upaya suap seperti itu. Namun apakah Pertamina sudah membantah terkait adanya desas-desus suap? Saya belum lihat mereka membantah," ucap Albertina.

"Kalau benar ada upaya atau rencana pemberian suap kepada kami, itu termasuk pemufakatan jahat," sambung Tumpak.

Tumpak juga membantah desas-desus adanya intervensi dari pimpinan KPK kepada Dewas dalam kasus Lili. Dewas justru telah memanggil dua pimpinan KPK sebagai saksi, yaitu Alexander Marwata dan Nurul Ghufron.

Saat ke Mandalika, menurut Tumpak, Lili menggunakan alasan cuti terkait kesehatan. Adapun para pimpinan lain mengaku tidak tahu-menahu dan Lili juga tidak pernah melapor terkait itu.

Kasus yang menyangkut Pertamina ini bukanlah satu-satunya pelanggaran etik Lili yang belum banyak terungkap ke publik. Pada Rabu, 6 Juli, narasumber detikX yang dirahasiakan namanya menyebut Lili pada awal 2020 diduga pernah meminta sejumlah fasilitas kepada Bupati Bintan saat itu. Lili disebut meminta fasilitas untuk anaknya yang sedang menyelenggarakan kegiatan di Bintan terkait perkuliahan.

Saat dimintai konfirmasi, jajaran Dewan Pengawas KPK mengaku belum pernah menerima laporan terkait pelanggaran yang dilakukan sebelum pandemi merebak tersebut.

Kurnia Ramadhan dari Indonesia Corruption Watch mengatakan keterbukaan Dewas KPK harus ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri atau Kejagung dengan mengeluarkan surat perintah penyelidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Lili. Dengan hal itu, penegak hukum dapat memanggil dan meminta keterangan kepada Dewas KPK.

Pemanggilan itu, kata Kurnia, penting. Sebab, berkaitan dengan proses persidangan dugaan pelanggaran kode etik yang di dalamnya tercantum sejumlah bukti dan keterangan. Hal itu memudahkan penegak hukum menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Lili.

Sebelumnya, nyaris setahun yang lalu, Lili dinyatakan melanggar etik oleh Dewas KPK. Lili terbukti mengutamakan kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak beperkara, yaitu mantan Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial. Dalam salah satu pesannya, Syahrial menyebut Lili sebagai "Bunda". Akhirnya, Lili dijatuhi sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok 40 persen selama 12 bulan. Sanksi ini belum berakhir, tapi ia kembali melakukan dugaan pelanggaran etik terkait fasilitas MotoGP dan hotel mewah dari Pertamina ini.


Reporter: Fajar Yusuf Rasdianto, Ahmad Thovan Sugandi, Rani Rahayu, May Rahmadi, dan Tim detikSumut
Penulis: Ahmad Thovan Sugandi
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE