Tersangka Korupsi di Pelupuk Mata Kemendag

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor bahan baku minyak goreng atau crude palm oil (CPO). Salah satu tersangkanya adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Dia adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana. Sedangkan tiga lainnya berasal dari pihak swasta.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Supardi menuturkan pemufakatan jahat terindikasi dari Wisnu Wardhana, yang berkomunikasi secara intensif dengan tiga bos perusahaan yang menjadi tersangka.

“Itu ada komunikasi, tapi harus kami dalami semuanya. Kami masih konstruksikan dari barang bukti elektronik. Komunikasi-komunikasi itu kan ada antara Tersangka IWW (Indrasari Wisnu Wardhana) dan tersangka-tersangka lainnya,” ungkap Supardi kepada reporter detikX melalui sambungan telepon, Jumat, 22 April 2022.

Tidak ada yang kita kalah dengan pengusaha. Saya jamin, saya tidak bisa diatur oleh pengusaha, tetapi kita berjuang untuk menyelesaikan masalah distribusi ini.”

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengaku kaget Wisnu Wardhana terjerat dugaan kasus korupsi. Sebab, berulang kali Wisnu Wardhana mendampingi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam rapat bersama anggota DPR RI. Salah satunya, Wisnu Wardhana menjadi pembisik ke Lutfi soal kepastian kapan akan mengungkap mafia minyak goreng.

“Ini mengagetkan kita semua. Kenapa? Karena kita masih menunggu keterangan para penegak hukum soal mafia minyak goreng. Eh, tiba-tiba Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag malah ditahan soal mafia ekspor minyak goreng,” kata Andre kepada reporter detikX, Jumat, 22 April 2022.

Lebih lanjut Andre menegaskan, Komisi VI DPR RI akan segera memanggil Lutfi. Mereka akan mencecarnya dalam rapat kerja di DPR RI pekan ini, meskipun sedang masa reses.

“Untuk mendapatkan klarifikasi dan keterangan mengenai kondisi Kemendag,” tuturnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan atensi terhadap kasus ini. Dia meminta Kejagung segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi ini.

"Kemarin Kejaksaan Agung sudah menetapkan empat tersangka urusan minyak goreng ini dan saya minta diusut tuntas, sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain, bisa ngerti," ujar Jokowi ketika memberi pernyataan persnya di Sumenep, Jawa Timur.

Setelah kunjungan kerjanya di Sumenep, Jokowi langsung menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri terkait ketersediaan minyak goreng dalam negeri. Kemudian Jokowi langsung memberikan paparan hasil rapat terbatas tersebut kepada publik. Jokowi menegaskan melarang kegiatan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng.

“Telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis, 28 april 2022, sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian,” ujar Jokowi dalam pidato singkatnya.

Meski begitu, sebenarnya usulan soal penghentian ekspor CPO sudah jauh hari dimunculkan Andre Rosiade. Dia menyampaikannya dalam rapat kerja Kemendag dengan Komisi VI DPR RI. Dalam rapat itu, Andre juga menuding pemerintah gagal melawan oligarki pengusaha kelapa sawit.

Sedangkan respons Lutfi saat itu, pemerintah tak bisa diatur-atur oleh pengusaha. Dia bahkan bilang sudah mengendus adanya mafia minyak goreng.

“Tidak ada yang kita kalah dengan pengusaha. Saya jamin, saya tidak bisa diatur oleh pengusaha, tetapi kita berjuang untuk menyelesaikan masalah distribusi ini,” kata Lutfi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis, 17 Maret 2022.

Orang Dalam Kemendag

Indrasari Wisnu Wardhana ditetapkan sebagai tersangka karena menyalahgunakan kewenangan dengan memberikan izin ekspor yang menyalahi aturan. Aturan yang dimaksud adalah Kepmendag 129/2022 dan 170 Tahun 2022. Padahal dua aturan itu ditandatangani oleh Wisnu Wardhana sendiri dengan mengatasnamakan Muhammad Lutfi.

"Siapa pun, bahkan Menteri pun, tetap akan diperiksa apabila sudah cukup bukti dan fakta," kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin melalui rilis pers yang disampaikan Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Selasa, 19 April 2022.

Sedangkan saat Wisnu Wardhana menjadi tahanan Rutan Salemba Cabang Kejagung, Lutfi mengaku kaget dan prihatin. Namun Lutfi memberikan fasilitas bantuan hukum kepada Wisnu Wardhana.

Wisnu Wardhana merupakan pejabat yang dilantik oleh Lutfi sebagai Dirjen Perdagangan Luar Negeri pada Senin, 20 Desember 2021. Dia menggantikan Oke Nurwan. Wisnu Wardhana juga merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti).

Selain di lingkungan Kementerian, Wisnu Wardhana menduduki posisi strategis di sebuah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perkebunan. Dia diangkat oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) berdasarkan SK Nomor 398/MBU/10/2021 dan Nomor SK-399/MBU/10/2021.

Pada 2019, Wisnu Wardhana pernah dua kali dipanggil KPK, tepatnya pada 24 September 2019. Dia bersama tiga pejabat lain di Kemendag, yaitu Sekjen Kemendag Oke Nurwan, Kepala Bappebti Tjahya Widayanti, dan Direktur Impor Kemendag Ani Mulyati, dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap pengurusan izin impor bawang putih.

Selang satu bulan, pada 31 Oktober 2019, Wisnu Wardhana kembali dipanggil oleh KPK. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap kuota impor ikan pada 2019 di Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia (Perindo), yang menjerat mantan Dirut Perum Perindo Risyanto Suanda.

Sebelum penetapan Wisnu Wardhana sebagai tersangka dugaan kasus korupsi, Inspektur Jenderal Kemendag Didid Noordiatmoko pernah mengindikasikan salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng ialah warga melakukan penimbunan di rumah. Selain itu, Kemendag berulang kali mengubah aturan untuk menjaga pasokan minyak goreng. Dalam rangkuman kami, setidaknya sejak Januari 2022, terdapat delapan aturan baru.