Jejak Misterius Penelitian Militer Amerika di Indonesia

Kegiatan Naval Medical Research Unit 2 (Namru-2) di Indonesia dihentikan sejak Oktober 2009. Mantan Menteri Kesehatan pada saat itu, Siti Fadilah Supari, menganggap keberadaan Namru-2 mengganggu kedaulatan Indonesia. Namun, pada 2016, muncul kembali penelitian oleh tentara Angkatan Laut Amerika Serikat di Indonesia yang diduga ilegal.

Tim detikX menerima lembaran dokumen yang berisi nota dinas Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan. Isinya, temuan aktivitas ilegal yang dilakukan tenaga medis tentara Angkatan Laut Amerika Serikat. Tindakan terlarang itu terselip dalam agenda Pacific Partnership 2016, yang digelar 16-31 Agustus 2016 di Kota Padang, Sumatera Barat.

Pacific Partnership 2016 merupakan misi kemanusiaan dan persiapan tanggap bencana multilateral tahunan terbesar yang dilakukan di Indo-Asia-Pasifik. Mereka membawa kapal Angkatan Laut Amerika Serikat (USNS) Mercy (T-AH-19). Saat merapat di Padang, tenaga medis mereka memberikan pelayanan medis berupa operasi terhadap 23 pasien di kapal tersebut. Tindakan tersebut tanpa koordinasi dengan Kemenkes.

Tidak tertutup kemungkinan bahwa di atas kapal mereka diarahkan pemeriksaan laboratorium darah dan sebagainya. Kita tidak bisa menjamin apakah darah yang diambil itu hanya untuk diperiksa atau kemudian dianalisis. Itu yang sebenarnya kita khawatirkan.”

Selain itu, Angkatan Laut Amerika Serikat kedapatan membawa tiga anjing di Padang yang terjangkit rabies. Ini dilakukan tanpa izin ke pemerintah Indonesia. Padang merupakan daerah endemik virus rabies dengan populasi hewan penular tertinggi di Sumatera Barat.

Temuan lain, bukan hanya operasi, tenaga medis Angkatan Laut Amerika Serikat juga mengambil sampel puluhan pasien secara rahasia. 

Kesimpulan dalam lembaran dokumen tersebut: tentara Amerika Serikat telah melakukan pelanggaran undang-undang dan peraturan di Indonesia. Tindakan mereka membahayakan Indonesia dan harus diberi peringatan.

detikX mengkonfirmasi lembaran dokumen tersebut kepada Direktur Jenderal P2P Kemenkes yang menjabat pada saat itu, dr Mohamad Subuh. Menurutnya, kala itu, penyelenggara Pacific Partnership 2016 hanya minta izin untuk melakukan bakti sosial.

“Kami menawarkan pelaksanaan bakti sosial itu di darat, silakan saja. Sehingga kita dapat memonitor dengan baik. Tapi ternyata mereka malah melaksanakannya di kapal. Itu kan di luar jangkauan kita untuk pengawasannya,” kata Subuh kepada reporter detikX, melalui sambungan telepon, pekan lalu.

Tindakan tenaga medis tentara Angkatan Laut Amerika Serikat diduga mencurigakan. Hingga kini, pemerintah Indonesia belum mengetahui apa hasil penelitian yang diduga ilegal itu.

“Tidak tertutup kemungkinan bahwa di atas kapal mereka diarahkan pemeriksaan laboratorium darah dan sebagainya. Kita tidak bisa menjamin apakah darah yang diambil itu hanya untuk diperiksa atau kemudian dianalisis. Itu yang sebenarnya kita khawatirkan,” terang Subuh.

Subuh juga sudah mengingatkan Menteri Kesehatan pada saat itu, Nila Moeloek, agar membangun komunikasi dengan Kementerian Pertahanan atau Panglima TNI. Tujuannya, agar bisa mengevaluasi kegiatan tersebut.

“Saya menulis surat nota dinas ini kepada Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan seharusnya sudah berbicara dengan Menteri Pertahanan atau Panglima TNI (Gatot Nurmantyo). Ini yang belum saya lihat laporan, apa hasil dari pembicaraan mereka. Kesimpulan dari pertemuan antarmenteri ini yang belum saya dapatkan,” ujarnya.

Meski begitu, saat detikX konfirmasi, Nila Moeloek mengatakan tidak mengetahui tindakan ilegal tentara Angkatan Laut Amerika Serikat tersebut. Dia mengaku tak tahu terkait nota dinas Ditjen P2P Kemenkes di Padang pada 2016.

“Nggak ada,” ujar Nila melalui pesan singkat kepada reporter detikX, Rabu, 6 April 2022.

Juru bicara Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia, Michael Quinlan, membantah tudingan terkait tindakan medis ilegal dalam agenda Pacific Partnership di Padang ini. Quinlan mengatakan, Amerika Serikat memiliki sejarah kemitraan yang membanggakan dengan Indonesia. 

"Kami adalah mitra militer terbesar di Indonesia. Dan setiap tahun kami melakukan lebih dari 200 latihan bersama, pertukaran, dan kerja sama militer-ke-militer lainnya," kata Quinlan melalui surel kepada detikX, pekan lalu.

Membawa Pulang Nyamuk Biang DBD

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang dr Ferimulyani Hamid menjelaskan, pada saat Pacific Partnership 2016, pasien WNI yang dibawa ke USNS Mercy adalah mereka yang akan dilakukan operasi setelah melalui proses screening di Puskesmas Bungus, Padang.

“Masyarakat yang di-screening di Puskesmas Bungus, kemudian layak untuk dioperasi, kemudian dibawalah ke kapal untuk operasinya. Kebanyakan dari mereka itu operasi ringan, seperti katarak, bibir sumbing, dan hernia,” ujar Ferimulyani kepada reporter detikX pekan lalu. 

Selain itu, menurut Ferimulyani, ada kegiatan lain di luar bakti sosial dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan Angkatan Laut AS. Mereka ingin mengambil virus dengue dari nyamuk-nyamuk yang ada di Padang.

“Padang itu daerah endemik DBD (demam berdarah dengue) waktu itu. Mereka itu mencari, mau mengambil virus dengue itu dari nyamuknya. Mereka ingin tahu perilaku nyamuk demam berdarah itu seperti apa,” ungkapnya.

Amin Soebandrio, mantan Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, menjelaskan kegiatan pelayanan kesehatan atau penelitian yang dilakukan oleh pihak asing di Indonesia itu harus melalui beberapa prosedur. Jika seluruh prosedur tersebut tidak dilaksanakan, segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan maupun penelitian itu bisa dikatakan ilegal.

“Penelitian itu harus ada foreign research permit dan didampingi oleh peneliti Indonesia. Pemeriksaan sampel harus dilakukan di Indonesia. Kalau spesimen harus dikirim ke luar negeri, itu perlu material transfer agreement,” pungkas Amin.

Selang 2 tahun, pada 2018, kegiatan Pacific Partnership kembali diselenggarakan di Indonesia, tepatnya di Provinsi Bengkulu. Tim detikX juga mencari tahu apakah ada dugaan kegiatan pelayanan kesehatan ilegal yang dilakukan di Bengkulu.

Salah satu titik kegiatan berada di RSUD M Yunus. Aprianto, seorang pejabat humas rumah sakit pada saat itu, menjelaskan kegiatan yang dilakukan tenaga medis Angkatan Laut AS hanya sebatas berbagi pengalaman dan pengetahuan. Ini semua terkait penanganan gawat darurat dan pelayanan kesehatan. Berbeda dari yang di Padang, tak ada kejanggalan dalam Pacific Partnership di Bengkulu.

“Nggak ada (kejanggalan) yang kayak gitu, karena yang saya lihat misi mereka yang aku lihat hanya misa-misi sosial saja, ya. Kalau ke rumah sakit pun hanya keliling saja, kayak hospital tour begitu,” kata Aprianto saat dihubungi reporter detikX pekan lalu.