INVESTIGASI

Evaluasi Dana Patungan Pegawai KPK

KPK memungut sumbangan dari pegawainya tanpa dasar hukum. Menurut Ombudsman RI, seharusnya lembaga negara tidak boleh melakukannya untuk mencegah konflik kepentingan dan menjamin profesionalitas.

Ilustrasi : Edi Wahyono

Selasa, 5 April 2022

Semenjak hawar COVID-19 melanda Indonesia, banyak warga terdampak. Tak terkecuali para pegawai yang bekerja di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuan tersebut baik, tapi diduga tata pelaksanaan dan pengelolaan dananya tak tertib administratif.

Pengumuman terkait sumbangan tersebut dilakukan melalui setidaknya tiga surat edaran (SE) berkepala surat dan tanda tangan pimpinan KPK. Tak ada dasar hukum dalam SE yang bersifat imbauan itu. Namun beberapa pegawai merasa dikejar oleh masing-masing sekretaris untuk segera menyetor donasi.

“Admin satu-satu nge-WhatsApp kami. Kami ditagihin terus tiap hari kayak punya utang. Ditelepon, di-chat, di-e-mail. Kalau nggak ngasih, ya malulah, diumumin nama kita di-email direktorat,” kata eks pegawai KPK Praswad Nugraha.

Dirjen Dukcapil yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Zudan Arif Fakrulloh.
Foto : Rahel/detikcom


Kurang dari jumlah itu, sumbangannya boleh. Lebih, ya bagus. Nggak bayar nggak apa-apa. Kan balik lagi ke kemanusiaannya dia.”

Selain itu, pada periode awal penggalangan, dana sempat dihimpun dalam satu rekening pribadi pegawai KPK. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mohammad Averrouce menilai, dalam pengumpulan sumbangan, mestinya KPK menggunakan rekening yang sudah ada. Misalnya memakai rekening Wadah Pegawai (WP) KPK.

“Kalau penyalurannya ke pribadi, takut adanya conflict of interest. Harusnya kan kita jaga. Jadi nanti penyaluran dan laporannya lebih akuntabel dan transparan,” kata Averrouce kepada reporter detikX pekan lalu.

Dia juga menyayangkan penggalangan donasi yang dilakukan KPK terkesan memaksa, bahkan batasan nilai nominal sumbangan ditentukan.

“Namanya sumbangan, bebas saja tiap pribadi mau nyalurin ke mana, nggak kaku begitu penyalurannya,” katanya.

Senada, Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan Korpri pada kementerian atau lembaga negara memang boleh menggalang dana kegiatan sosial. Namun seharusnya edaran penggalangan dana itu dikeluarkan oleh Korpri, bukan oleh lembaga negaranya. Misalnya memakai kepala surat Korpri Kemenkeu atau Korpri Kemenkominfo.

“Korpri dan institusinya nggak bisa dipisahkan karena basis dari Korpri itu lembaga,” terang Zudan kepada reporter detikX pekan lalu.

Saat ditemui reporter detikX, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan urgensi situasi pandemi yang gawat saat itu mengharuskan KPK bergerak cepat mengumpulkan dana solidaritas. Ali mengaku alasan KPK menggunakan rekening pegawai, dan bukan rekening WP, adalah supaya penggalangan dana tersebut dapat terfokus dan lebih terorganisasi bagi pegawai KPK yang terdampak.

"Waktu itu kami pengin pakai rekening Satgas COVID KPK, tapi terkendala urusan aktivasi bank. Dan kami butuh cepat untuk ngumpulin duit-duit itu karena teman-teman juga nggak mau duitnya tertahan di unit kerja masing-masing. Akhirnya kita putuskan untuk pakai rekening baru, dan sudah kami infokan juga ke bagian gratifikasi waktu itu," ujar Ali

Sedangkan Plh Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak, yang juga menjabat pengurus Korpri KPK, mengatakan, meski ada nilai nominal minimal sumbangan, aturan itu tidak kaku.

“Kurang dari jumlah itu, sumbangannya boleh. Lebih, ya bagus. Nggak bayar nggak apa-apa. Kan balik lagi ke kemanusiaannya dia,” kata Yuyuk.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.
Foto : Ari Saputra/detikcom

Tujuan Baik, Tetap Perlu Tertib Administrasi

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, mengatakan seharusnya lembaga negara tidak boleh meminta sumbangan kepada pegawainya. Sebab, dalam lembaga tersebut, sudah terdapat tata kelola keuangan formal yang berasal dari APBN.

“Tidak boleh karena lebih pada kepatutan dan profesionalitas. Untuk mencegah konflik kepentingan yang kami sebut di Ombudsman etika dan integritas. Bahwa tata kelola dana sumbangan harus terpisah dari lembaga,” ujar Robert.

Menurut Koordinator Divisi Pengelolaan Pengetahuan Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah, ada perbedaan mendasar di antara dua SE yang diterbitkan pada 2021 dan 2022. Hanya di SE pada 2022 yang terdapat dasar hukum. Meski begitu, dasar hukumnya bukan terkait dengan penarikan sumbangan, melainkan terkait manajemen PNS dan SDM di KPK.

Sedangkan KPK sendiri, kata Wana, tak memiliki wewenang mengelola sumbangan. Apalagi dalam SE dicantumkan gradasi nominal yang harus disumbangkan pegawai berdasarkan jabatan tertentu.

"Tahun 2020 Firli Bahuri pernah bilang mengenai isu sumbangan COVID. Dia bilang itu harus transparan. Dalam konteks ini, jadi kontraproduktif ketika informasi tersebut tidak dipublikasikan, bahkan dalam website-nya pun juga belum ada," ujar Wana kepada reporter detikX pekan lalu.

Kalaupun mau menghimpun sumbangan, kata Wana, seharusnya dilakukan secara personal, bukan dikelola secara kelembagaan oleh KPK.

"Karena, jika ada lembaga yang mendorong, sepatutnya perlu ada regulasi. Kalau tidak, potensi pelanggarannya cukup besar," tuturnya.

Koordinator Divisi Pengelolaan Pengetahuan Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah.
Foto : Ari Saputra/detikcom

Wana menuturkan, idealnya, bukan KPK secara kelembagaan yang mengelola sumbangan tersebut, melainkan Korpri atau WP KPK. Pada prinsipnya, kedua wadah itu serupa dengan organisasi serikat pegawai.

"(Penggunaan) rekening pribadi dari segi pengelolaan itu rentan," kata Wana melanjutkan. "Ini akan menjadi masalah yang seharusnya dipantau oleh masyarakat karena ternyata dalam era Firli pengelolaan keuangannya bermasalah."


Reporter: May Rahmadi, Rani Rahayu
Penulis: Rani Rahayu
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE