INVESTIGASI

Ilusi Swasembada Kedelai Era Jokowi

Sejak era pemerintahan Jokowi, produktivitas kedelai dalam negeri jeblok secara beruntun. Ketersediaan kedelai nasional semakin bergantung terhadap impor. Janji swasembada kian jauh panggang dari api.

Ilustrasi : Mindra Purnomo

Senin, 28 Februari 2022

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tidak lagi mengenakan kacamata khas retronya ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anggota Komisi IV DPR RI, Senin, 14 Februari lalu. Dia tampak bingung dan amat berhati-hati menata perkataannya. Pagi itu, empat fraksi di Komisi Pangan menagih janji Syahrul, menyelesaikan persoalan kelangkaan kedelai yang ia janjikan tahun lalu.

Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Johan Rosihan, masih ingat detail janji yang disampaikan Syahrul. “Saya berjanji dua musim tanam (200 hari), kasih saya waktu, saya akan selesaikan,” kata Johan kepada reporter detikX, mengenang yang disampaikan Syahrul.

Awal 2021, saat terjadi mogok massal perajin tahu-tempe di sejumlah kota, Syahrul berjanji akan menyelesaikan persoalan ini melalui kementeriannya. Waktu itu, para perajin protes lantaran harga kedelai semakin mencekik, melonjak dari Rp 7.000 (2020) menjadi Rp 8.500 (2021). Syahrul pun berjanji kepada perajin, bakal menggenjot produksi kedelai dalam negeri supaya mereka bisa mendapatkan kedelai dengan harga murah.

Syahrul bilang kementeriannya menargetkan produksi 400 ribu ton kedelai hingga akhir 2021. Namun janji tinggal janji. Realisasi produksi kedelai tahun lalu melenceng dari target. Hanya menyentuh 211 ribu ton. Malah turun dibandingkan produksi 2020, yang sempat mencapai 296 ribu ton.

“Kedelai memang menjadi pilihan yang sulit bagi Kementan. Karena, di satu sisi, kalau dibandingkan dengan jagung, rakyat lebih memilih jagung. Keuntungannya lebih pasti,” kata Syahrul berdalih, Senin, 14 Februari 2022.

Tahun ini, berdasarkan dokumen Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024, target produksi kedelai berkurang lagi menjadi 200 ribu ton. Turunnya target produksi ini beriringan dengan semakin kecilnya anggaran Direktorat Tanaman Pangan Kementan, yang hanya sekitar Rp 136 miliar. Menyusut 69,85 persen dibandingkan anggaran 2021, yang mencapai Rp 231 miliar.

Turunnya target produksi ini kontras dengan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ia sampaikan pada Desember 2014. Waktu itu, Jokowi baru dua bulan menjabat sebagai presiden. Dia bilang, Indonesia akan mencapai swasembada pangan dalam waktu tiga tahun. Dalam dokumen Renstra Kementan pada periode awal kepemimpinannya, target swasembada ini disebut bakal tercapai pada 2020.



“Sudah hitung-hitungan, 3 tahun nggak swasembada, saya ganti menterinya,” kata Jokowi dinukil detikcom saat menghadiri acara kuliah umum di Balai Senat Balairung Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa, 9 Desember 2014.

Namun janji ini bak ilusi semata. Sebab, faktanya, produksi kedelai dalam negeri terus merosot sejak periode awal pemerintahan Jokowi. Data Kementan 2015-2021 menunjukkan produksi kedelai turun dari semula 963 ribu ton menjadi hanya 211 ribu ton. Sebaliknya, pada tahun awal pemerintahannya Jokowi atau 2015, Indonesia malah mencatatkan impor kedelai terbesar sepanjang sejarah, yakni 2,67 juta ton.

Jumlah impor sekitar 2,4-2,6 juta terus terjadi hingga 2021. Data Badan Pusat Statistik pada Desember 2021 menunjukkan, impor kedelai Indonesia mencapai 2,49 juta ton. Total ini setara dengan 83 persen kebutuhan nasional, yang mencapai 3 juta ton. Sekitar 1 juta ton dibutuhkan untuk produksi tahu. Sisanya untuk kebutuhan produksi tempe.

Syahrul Yasin Limpo menyebut tingginya angka ketergantungan impor ini sebagai imbas aturan yang memasukkan kedelai sebagai komoditas impor non-larangan terbatas (non-lartas). Non-lartas artinya perusahaan pengimpor bebas memasukkan kedelai ke Indonesia seberapa pun banyaknya.

Aturan ini didukung oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2013, yang turut menggratiskan bea masuk impor kedelai. Perkara ini menyebabkan harga kedelai lokal semakin kalah bersaing dengan impor. Sejak Permendag itu diterbitkan, harga kedelai lokal pun selalu lebih mahal dibanding harga kedelai impor. Tak pelak, perajin tahu-tempe pun lebih memilih kedelai impor untuk menekan ongkos produksi.

Narasi swasembada Jokowi semakin jauh panggang dari api ketika pemerintah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) pada Oktober 2020. UU ini mengganti secara radikal frasa ‘kedaulatan pangan’ pada UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjadi ‘ketersediaan pangan’. Dari 12 frasa ‘kedaulatan pangan’ pada UU Pangan Tahun 2012, tersisa hanya satu saja di UU Ciptaker.

Pasal 1 Ayat (7) di UU Ciptaker pun telah diubah dengan menjadikan impor sebagai salah satu upaya utama memenuhi ketersediaan pangan di Tanah Air. Padahal, sebelumnya, di UU Pangan, impor hanya menjadi opsi terakhir untuk ketersediaan pangan jika produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak dapat memenuhi kebutuhan nasional.

Kedelai Mahal, Perajin Tahu Tempe di Depok Demo-Mogok Produksi, Senin (21/2/2022).
Foto : Andhika Prasetia/detikcom

Di sisi lain, ketika aturan impor pangan semakin diperlonggar, anggaran untuk Kementan justru semakin digencet. Pada 2015, anggaran Kementan masih sekitar Rp 37,72 triliun. Angka ini kian menyusut setiap tahun. Pada 2022, anggaran untuk Kementan hanya dipatok Rp 14,45 triliun.

Kebijakan Memunggungi Petani Lokal

Johan Rosihan menuturkan wajar jika Indonesia semakin bergantung pada impor jika aturan dan politik anggarannya sama sekali tidak memihak produksi lokal. Dampaknya, pemerintah pun semakin kehilangan kekuatannya untuk mengatur dan menstabilkan harga bahan pangan dalam negeri. Seperti yang terjadi terhadap kedelai.

Tingginya ketergantungan impor kedelai membuat Indonesia tidak mampu mengendalikan harga. Mahal atau murahnya harga kedelai sangat bergantung pada harga yang ditetapkan Chicago Board of Trade (CBOT). CBOT merupakan pasar komoditas yang mengatur harga kedelai dengan menghitung perbandingan antara persediaan dan permintaan kedelai dunia.

“Ketika terjadi krisis pangan di daerah produksi (kedelai), seperti Brasil, Amerika, dan sekarang China, dengan konsumsinya yang meningkat, mau nggak mau kita harus menerima dampaknya,” beber Johan.

Tahun ini, ketika harga kedelai di CBOT melesat menjadi Rp 11 ribu per kilogram, harga kedelai di Indonesia ikut terpengaruh. Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifudin mengatakan harga kedelai per Februari 2021 menyentuh Rp 11.500 per kilogram. Ini kenaikan tertinggi dalam tiga tahun terakhir dari harga Rp 8.500 pada 2021 dan Rp 7.000 pada 2020.

Itu pulalah alasan yang membuat ribuan perajin tahu-tempe se-Pulau Jawa melaksanakan mogok massal pada 21-23 Februari lalu. Mereka protes karena tidak sanggup lagi membeli bahan baku kedelai yang kian mencekik. Dalam masa mogok itu, Gakoptindo pun melaksanakan rapat koordinasi nasional di Hotel Sahid, Surabaya. Hasilnya, mereka memutuskan menaikkan harga tahu-tempe.

Perajin tahu dan tempe di Kampung Tempe Sunter Jaya, Jakarta mogok produksi, Senin (21/2/2022). 
Foto : Pradita Utama/detikcom

“Akhirnya kami sepakat untuk menaikkan harga tahu dan tempe. Naik 10-20 persen dari harga sebelumnya,” terang Aip kepada reporter detikX via telepon, pekan lalu.

Gonjang-ganjing di Istana Negara

Ketika aksi mogok dan keputusan menaikkan harga terjadi, barulah pemerintah gonjang-ganjing mencari solusi. Sumber detikX di Kemendag mengatakan Jokowi telah memanggil empat menteri di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke Istana Kepresidenan pekan lalu. Kementerian tersebut adalah Kementan, Kemendag, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

“Intinya, Pak Jokowi minta bantu perajin tahu-tempe,” kata sumber ini.

Seusai pertemuan dengan Jokowi itu, rapat-rapat koordinasi antara kementerian dan pemangku kepentingan kedelai pun digelar. Kementan dua kali menggelar rapat dengan Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo) pada 24-25 Februari untuk membahas stabilisasi harga kedelai. Sumber detikX yang hadir dalam pertemuan itu menyebut Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi meminta kepada importir kedelai membantu mereka melakukan operasi pasar.

“Nanti rencananya menterinya (Syahrul) menghadap Presiden. Barangkali dari situ baru di-announce,” kata sumber ini. detikX berupaya mengkonfirmasi hasil pertemuan itu kepada Suwandi. Namun, sampai artikel ini diterbitkan, Suwandi belum merespons pesan singkat maupun telepon kami.

Di Kementerian Koperasi dan UKM, Menteri Teten Masduki menawarkan solusi mengganti kedelai dengan kacang koro pedang. Harapan Teten, para perajin tahu dan tempe tidak lagi bergantung pada kedelai, yang belakangan harganya semakin mahal.

Sedangkan Kemendag menawarkan solusi bantuan uang produksi kepada perajin. Namun nilai dan bentuk bantuannya belum diputuskan. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan, yang pasti, bantuan ini bukan dalam bentuk subsidi harga kedelai. Sebab, kata Oke, Kemendag ingin harga kedelai terus mengikuti mekanisme pasar.

“Sekarang Kemenko (Perekonomian) yang perlu memikirkan mau yang mana nih yang ditugaskan? Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, atau Kementerian Koperasi dan UKM,” beber Oke kepada reporter detikX pekan lalu.

Perajin tahu di Purbalingga mogok produksi, Senin (21/2/2022).
Foto : Vandi Romadhon/detikcom

Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Agrobisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan pihaknya bakal mengundang empat kementerian itu untuk melaksanakan rapat koordinasi terbatas membahas persoalan kedelai. Kemenko Perekonomian, sambung Musdhalifah, juga akan mengundang Badan Pangan Nasional (Bapanas), yang baru dibentuk pada 21 Februari lalu.

“Sedang disiapkan jadwalnya dalam waktu dekat,” kata Musdhalifah.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan telah menyiapkan solusi terkait persoalan kedelai. Bapanas, kata Arief, bakal memberikan bantuan Rp 1.000 per kilogram kepada perajin untuk kuota 200 ribu ton per bulan. Jika disetujui, bantuan ini bakal mulai disalurkan pada Maret hingga Desember 2022. Dengan demikian, total bantuan yang bakal disalurkan bakal menyentuh Rp 2 triliun. Sumber dananya akan diambil dari Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP).

“Nah, yang harus mengerjakan itu mekanismenya adalah Bulog,” pungkas Arief saat dihubungi reporter detikX, Jumat, 25 Februari lalu.

detikX telah menghubungi Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) melalui telepon dan pesan singkat. Namun, sampai artikel ini diterbitkan, Buwas belum merespons permintaan wawancara kami.


Reporter: Fajar Yusuf Rasdianto, Syailendra Hafiz Wiratama
Penulis: Fajar Yusuf Rasdianto
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
Desainer: Fuad Hasim

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE