INVESTIGASI

Kurungan Liar
Ketua Cana

Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin dituding memanfaatkan kekuasaannya untuk mengurung dan mengeksploitasi manusia. Kasus ini terungkap setelah dia ditangkap paksa KPK atas perkara korupsi.

Ilustrasi: Edi Wahyono

Senin, 7 Februari 2021

Setiap orang yang datang tak bisa melihat apa yang ada di balik pagar rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin. Sebab, terhalang pagar yang tingginya sekitar 2 meter. Terlebih, setiap tamu wajib lapor ke sebuah warung yang dijaga anak buah Terbit. Diduga, para penjaga ini adalah kader ormas Pemuda Pancasila.

Di sepanjang jalan menuju rumah dan pabrik sawit milik Terbit, terdapat beberapa atribut ormas Pemuda Pancasila, termasuk sebuah posko. Terbit sendiri merupakan Ketua Umum MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Langkat selama dua periode. Panggilan akrabnya ialah Ketua Cana.

Di belakang rumah dengan penjagaan ketat tersebut, terdapat 'kerangkeng manusia' atau kurungan ilegal yang didirikan Terbit. Kabareskrim Mabes Polri Komjen Agus Andrianto menegaskan kurungan ilegal itu merupakan penampungan pekerja yang dirampas hak asasinya. Dalam melakukan tindakannya, Terbit memanfaatkan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP).

Suparman sedang menunjukkan kurungan ilegal atau kerangkeng manusia yang dibuat oleh Terbit Rencana Perangin Angin di Raja Tengah, Kuala, Langkat, Sumatera Utara.
Foto : Dok. detikcom

"Orang yang mengambil kekuatan, keuntungan dari orang yang tidak berdaya dengan memanfaatkan kekuatan OKP," kata Agus saat ditemui reporter detikX akhir pekan lalu.

Umpamanya dia keahliannya mereka itu bengkel, ya kami tempatkan, kami didik mereka di bagian maintenance di perusahaan Bapak (Terbit).”

Terbit memang berkuasa di daerahnya. Selain salah satu dari sepuluh kepala daerah terkaya, Terbit merupakan mantan Ketua DPRD Langkat. Ini membuat warga sekitar takut kepadanya. Salah satunya seorang petinggi desa setempat. Ia enggan memberikan keterangan kepada reporter detikX karena takut terhadap Terbit dan anak buahnya.

Suparman mengistilahkan kurungan ilegal itu sebagai tempat pembinaan sosial. Suparman adalah seseorang yang diberi kekuasaan oleh Terbit untuk menjadi pengawas kurungan ilegal tersebut sejak Juli 2021. Dia mengaku sebagai kerabat Terbit.

“Kami tidak bilang ini tempat rehabilitasi karena kami tahu tempat rehabilitasi itu memerlukan izin, tempat yang bagus, dan standar operasinya itu kan harus ada. Makanya ini selalu kami bilang ini adalah tempat pembinaan sosial dari ketergantungan narkoba," kata Suparman kepada reporter detikX pekan lalu.

Suparman menuturkan para korban di kurungan ilegal itu dipekerjakan di PT Dewa Rencana PA, pabrik sawit milik Terbit dan keluarganya. Jam kerja mereka sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.30 WIB. Sebagian lainnya dipekerjakan untuk memberi makan ikan di kolam milik Terbit. Pekerjaan itu berdalih untuk 'mendidik', jadi tak ada upah.

"Umpamanya dia keahliannya mereka itu bengkel, ya kami tempatkan, kami didik mereka di bagian maintenance di perusahaan Bapak (Terbit)," ujarnya.

Saat berangkat dan pulang kerja, lanjut Suparman, para korban ini dikawal secara ketat. Alasannya, takut ada yang kabur.

"Di samping kami, juga dari pihak Bapak ada yang ngawal, dari pihak perusahaan juga ada yang ngawal," lanjutnya.

Awalnya, alasan kurungan ilegal ini sejak didirikan pada 2010 digunakan untuk menampung para pecandu narkotika. Seiring berjalannya waktu, para korban yang dikurung tak hanya pemakai narkoba. Kini kurungan ilegal itu terdiri atas dua ruangan, masing-masing berukuran 6x6 meter. Di setiap ruangan diisi 25 orang.

PT Dewa Rencana PA

Pabrik sawit milik Terbit Rencana Perangin Angin dan keluarganya. Letaknya sekitar 2 kilometer dari rumah pribadi Terbit. 

“Sudah resah orang itu, anaknya buat resah sana-sini, mencuri atau mabuk-mabukan saja kerjaannya. Itu ada juga menitipkan kemari. Dan kami terima,” tuturnya.

Pola penanganan terhadap korban dalam kurungan ilegal ini semaunya. Suparman mengistilahkannya sebagai 'sistem kekeluargaan'.

Obat Penurun Panas untuk Pecandu

Suparman menuturkan tak ada asesmen maupun tes kesehatan bagi calon penghuni kurungan ilegal. Prosedur penanganan kesehatannya pun suka-suka mereka meskipun para pecandu narkoba, misalnya, perlu penanganan kesehatan khusus dan intensif.

"Ada juga sekali-sekali yang dia pecandu berat itu untuk hari-hari tertentu mereka itu (sakau) sakit untuk ketergantungannya itu. Jadi kami bawa ke tempat klinik-klinik terdekat atau kami belikan obat saja penurun panas," kata Suparman.

Kepala BNN Provinsi Sumut Toga Panjaitan menjelaskan sejauh ini terdapat 14 orang korban dalam kurungan ilegal yang ke BNN. Dua di antaranya harus dirawat inap.

"Rawat jalan itu di Badan Narkotika Kabupaten. Sekarang keluarga yang menyerahkan  ke kami baru 14 orang: 3 negatif narkoba, 9 rawat jalan, harus rawat inap 2 orang," ujar Toga saat dihubungi reporter detikX pekan lalu.

Menurut Toga, seharusnya Terbit Rencana Perangin Angin menerapkan prosedur khusus bagi pecandu narkoba. Dia menuturkan, ada delapan kali pertemuan yang harus dilakukan sesuai prosedur rehabilitasi.

“Mereka wajib melaporkan diri, nanti di sini diperiksa oleh dokter dan psikiater. Jadi kalau dia panti rehab yang berizin, kita punya fungsi pengawasan dan pembinaan. Tapi kalau jelas belum ada izin dari Kemensos, ya kami nggak punya kewenangan," ujarnya.

Tempat tidur dalam kurungan ilegal yang dihuni 25 orang. 
Foto : Dok. detikcom

Selain itu, menurutnya, kurungan ilegal milik Terbit tak layak. Ruangannya juga terlalu sempit untuk dihuni banyak orang.

"Panti rehab itu harus punya SDM yang memadai: dokter, psikiater, konselor, dan perawat. Itu dia harus ada ruang detoks, tempat tidur, ruang belajar, ruang makan, ada ruang life skill, taman," tuturnya.

Toga mengatakan, pada 2017, pihaknya sempat memberikan imbauan kepada Terbit untuk mengurus izin. Namun sampai sekarang belum dilaksanakan.

“Fungsi BNN kan, kalau mereka mengajukan izin, kami membantu mengecek kelayakannya. Kalau sudah jelas berizin, kami melakukan pengawasan dan pembinaan. Tapi kan itu belum berizin, jadi kami nggak punya kewenangan,” ucapnya.

Begitu juga Koordinator Rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Utara Suku Ginting. Ia mengaku sudah lama mengetahui adanya kurungan ilegal itu. Saat itu pihaknya melakukan pemetaan tempat-tempat rehabilitasi. Menurutnya, tempat itu memang tak layak disebut tempat rehabilitasi.

"Setelah kami lihat ada kumpulan manusia dikurung, kami memberikan indikator-indikator yang bisa ditingkatkan menjadi tempat rehab. Saat itu Bupati memang bilang bukan tempat rehab, tapi hanya tempat pembinaan. Dari mereka juga tidak ada perkembangan apa-apa. Kawan-kawan Badan Narkotika Kabupaten pun tidak berkunjung kembali,” ujar Ginting saat dihubungi reporter detikX pekan lalu. 


Reporter/Penulis: Tim detikX
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE