INVESTIGASI

Palugada Kepala Otorita IKN Nusantara

Kepala Otorita dituntut serbabisa menghadapi segudang tantangan di IKN Nusantara. Mulai masalah pembiayaan, desain, pelestarian lingkungan, sosial, budaya, hingga soal hilangnya ruang hidup bagi masyarakat adat.

Ilustrasi: Edi Wahyono

Selasa, 1 Februari 2022

Sejak awal Presiden Joko Widodo ingin pemimpin Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ditunjuk olehnya. Dia mau daerah itu dipimpin oleh semacam badan pengelola yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. Pernyataan itu tertuang dalam bahan presentasi konsultasi publik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2020.

“Dalam studi yang dilakukan oleh Bappenas itu, ibu kota yang efektif dipimpin oleh city manager. Dia agak dijauhkan dari politik,” tutur Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong kepada reporter detikX melalui sambungan telepon, Selasa, 25 Januari 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengunjungi titik nol lokasi pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur, Sabtu (8/1/2022). 
Foto : Dok. Kementerian Keuangan


Bukan sekadar pembangunan fisik, tapi juga memimpin transformasi cara kerja dan cara hidup yang baru di sebuah kota.”

Rancangan Undang-Undang IKN, yang telah disepakati DPR RI, mengakomodasi keinginan Jokowi. Salah satu beleidnya menyebut IKN akan dipimpin oleh seorang Kepala Otorita. Kedudukannya setara dengan menteri dan bakal diangkat serta diberhentikan langsung oleh presiden.

“Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek,” kata Jokowi menyampaikan dua kriteria Kepala Otorita IKN Nusantara, Rabu, 19 Januari lalu.

Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono menjelaskan sosok arsitek yang dimaksud Jokowi bukan sekadar orang yang mengerti tentang pembangunan gedung semata, tapi juga pembangunan sebuah kota.

“Bukan sekadar pembangunan fisik, tapi juga memimpin transformasi cara kerja dan cara hidup yang baru di sebuah kota,” jelas Sidik kepada reporter detikX, Kamis, 27 Januari 2022.

Ketua Komisi II DPR sekaligus Ketua Panitia Khusus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia sepakat dengan kriteria yang diidamkan Jokowi. Namun ia juga mengingatkan Jokowi agar turut mempertimbangkan sosok yang cakap dalam komunikasi publik dan paham birokrasi.

Kepala Otorita, kata Doli, juga harus orang yang kreatif dan inovatif dalam mencari sumber pembiayaan. “Ini kan big project dan nggak bisa dikerjakan sendiri,” kata Doli kepada reporter detikX pekan lalu.

Meski begitu, bagi dosen Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti, kriteria Kepala Otorita yang demikian itu tidaklah cukup untuk menghadapi sejumlah problem di calon ibu kota baru. Sebab, masalah pembangunan ibu kota bukanlah semata soal desain maupun pembiayaan, tapi lebih ke persoalan manusia dan lingkungan.

Ahli hukum tata negara itu menuturkan banyak warga lokal maupun adat yang akan tergerus ruang hidupnya lantaran pembangunan infrastruktur IKN Nusantara. Belum lagi masalah lingkungan, sosial, dan budaya, yang berpotensi timbul lantaran penggarapan proyek ambisius ini.

Bivitri Susanti saat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan Uji Formil UU KPK, Rabu (19/2/2020). 
Foto : Ari Saputra/detikcom

“Jadi, saya kira, orang yang dipilih nanti bukan hanya soal apakah dia arsitek atau ahli planologi segala macam. Tapi memang harus seorang yang memahami konteks pembangunan kota dengan pendekatan yang manusiawi,” jelas Bivitri kepada reporter detikX pekan lalu.

Pernyataan Bivitri cukup beralasan. Studi Bappenas berjudul ‘Analisis Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara’ pada 2021 menyebut sebagian besar wilayah IKN masih berstatus sebagai ‘borneo’ alias paru-paru dunia. Sekitar 108.364,48 hektare dari total 256.654 hektare wilayah IKN merupakan kawasan hutan. Terdiri atas hutan produksi dan hutan konservasi.

Selain itu, sebagian wilayah lainnya teridentifikasi sebagai daerah bernilai konservasi tinggi. Di dalamnya terdapat ekosistem langka sebagai habitat satwa dan perlindungan sempadan sungai.

Pembangunan IKN di hutan-hutan itu akan berdampak pada hilangnya ruang hidup bagi setidaknya 527 jenis tumbuhan, 189 jenis burung, lebih dari 100 mamalia, dan 25 jenis herpetofauna berstatus dilindungi. Penggundulan hutan di IKN juga bakal mengancam hilangnya sekitar 45 persen hutan tropis di Kalimantan Timur. Khusus pembangunan pusat pemerintah IKN seluas 55-56 ribu hektare bahkan diperkirakan bakal melepaskan emisi karbon sebanyak 2,4 juta ton.

“Oleh karena itu, konsep forest city dalam rencana pembangunan IKN harus memperhatikan dan melestarikan hutan serta kawasan lindung lainnya,” tulis kajian itu.

Selain tugas pelestarian hutan, Kepala Otorita masih punya pekerjaan rumah terkait ketersediaan air. Berdasarkan analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis Bappenas, kawasan IKN masuk dalam daerah non-CAT (cekungan air tanah). Kemampuan resapan airnya sangat rendah sehingga nyaris mustahil untuk mengandalkan persediaan air dari dalam tanah.

Di tengah sulitnya ketersediaan air itu, kawasan IKN Nusantara juga tidak lepas dari ancaman bencana banjir. Beberapa wilayah di IKN yang berada di dekat aliran sungai sempat diberitakan terendam banjir pada 2020. Wilayah-wilayah tersebut antara lain Sepaku, Samboja, dan Muara Jawa.


Tidak berhenti di situ, Kepala Otorita IKN Nusantara juga nantinya bakal dihadapkan pada potensi konflik kepentingan terkait adanya lahan konsesi. Begitu juga sejumlah lubang tambang yang digarap korporasi-korporasi besar. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur mencatat ada setidaknya 149 lubang tambang di wilayah IKN.

Dinamisator Jatam Kaltim Pradarma Rupang mengatakan 92 lubang tambang itu berada di lahan konsesi milik perusahaan. Sisanya sebanyak 57 lubang berada di luar lahan konsesi atau tambang ilegal.

“Jadi logikanya, bagaimana nasib lubang tambang ini? Ya akan diwariskan kepada negara,” kata Rupang kepada reporter detikX pekan lalu. Diperkirakan biaya untuk menguruk lubang tambang dan mengembalikannya seperti semula nilainya cukup besar. Untuk lubang tambang seluas 1 hektare dengan kedalaman 30-40 hektare, biaya pengurukannya bisa mencapai Rp 80-100 juta.

Rupang mengatakan, di luar konflik kepentingan, masih banyak lagi masalah yang ada di calon ibu kota baru. Salah satunya potensi kebakaran yang mungkin terjadi lantaran pembabatan hutan untuk kepentingan IKN. Sebagai contoh, pembukaan hutan yang dilakukan sejumlah korporasi untuk konsesi tambang dan sawit pada 2019 telah menyebabkan kebakaran hutan seluas 6.715 hektare di Kalimantan Timur.

“Begitu juga jika IKN harus melakukan pembukaan hutan lagi. Langkah ini berpotensi meningkatkan suhu permukaan di kawasan tersebut, akhirnya mudah sekali terjadi kebakaran,” jelas Rupang.

Pemindahan ibu kota juga berpotensi mengeskalasi konflik agraria yang terjadi antara masyarakat adat dan korporasi. Riset Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada 2019 mengungkap, ada sekitar 30 ribu hektare lahan di wilayah calon ibu kota baru yang statusnya tumpang tindih antara tanah ulayat dan lahan konsesi korporasi. Ini menyebabkan konflik berkepanjangan antara korporasi dan masyarakat adat yang sampai sekarang belum terselesaikan.

Kondisi banjir yang melanda Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur pada Jumat (17/12/2021).
Foto : Dok. BNPB

“Implikasi masuknya IKN ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara itu akan menjadi semacam dua kali hantaman kepada masyarakat. Satu sudah berkonflik dengan korporasi, sekarang masuk IKN mungkin akan berkonflik dengan pemerintah,” ungkap Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Pengurus Besar AMAN Muhammad Arman.

Sementara itu, juru bicara Lembaga Adat Paser PPU Eko Supriyadi mengatakan pembangunan IKN Nusantara juga berpotensi menggerus ruang hidup masyarakat adat. Pembabatan hutan untuk IKN bakal berdampak pada hilangnya sumber penghasilan masyarakat adat, yang sebagian besar merupakan pekerja tradisional, seperti petani dan nelayan.

Masyarakat adat boleh jadi bakal terusir dari kampungnya sendiri lantaran kalah saing oleh pendatang. Sebab, menurut data Bappenas, ada setidaknya 1,5 juta orang yang bakal bertransmigrasi ke Nusantara.

“Makanya, harapan kami, kehadiran IKN ini bukan hanya membangun gedung saja, tapi pemerintah pusat juga harus memperhatikan membangun SDM,” ujar Eko.


Reporter: Fajar Yusuf Rasdianto, Syailendra Hafiz Wiratama
Penulis: Fajar Yusuf Rasdianto
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE