INVESTIGASI

Gonjang-ganjing Rotasi Massal Pegawai KPK

Rotasi di KPK menyasar sebagian pegawai yang memiliki nilai kinerja bagus. Mereka matang menuntaskan pekerjaannya, termasuk operasi tangkap tangan, tapi dipindahkan ke bidang yang tak mereka kuasai. Mereka putus asa dan berniat resign.

Ilustrasi : Edi Wahyono

Senin, 24 Januari 2021

Foto dua lembar surat tak bertuan tersebar melalui aplikasi pesan singkat di kalangan para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi pada pertengahan Januari 2022. Tak diketahui identitas pengirim dan pembuat suratnya. Namun isi surat itu menjadi pembicaraan di kalangan internal lembaga antirasuah itu. Isinya, protes di balik kebijakan rotasi 76 pegawai pada Jumat, 7 Januari 2022.

Pada Selasa, 11 Januari 2022, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengumumkan KPK telah melakukan rotasi pegawai. Ini adalah rotasi pertama di KPK sejak para pegawainya berubah menjadi aparatur sipil negara. Namun kabar ini hampir tak terdengar publik. Sebab, pada hari yang sama, dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep, dilaporkan ke KPK.

“Benar, KPK telah melakukan rotasi terhadap 76 pegawai,” kata Ghufron kepada reporter detikX, Rabu 12 Januari 2022. “Kriterianya, bagi pegawai yang sudah menempati jabatannya 10 tahun atau lebih. Supaya ada penyegaran, menghindarkan dari kejenuhan.”

Kebijakan rotasi pegawai itu diam-diam menimbulkan gonjang-ganjing di kalangan para pekerja KPK. Berdasarkan surat kaleng yang tersebar di kalangan pegawai KPK dan diterima detikX, kebijakan rotasi itu disebut memiliki banyak permasalahan.

Permasalahan pertama, rotasi pegawai yang dilakukan Sekjen KPK Cahya H Harefa—yang dilakukan berdasarkan perintah pimpinan KPK—dinilai tidak berdasarkan pemetaan dan analisis dampak secara menyeluruh.

Surat kaleng berisi protes atas rotasi yang dilakukan oleh pimpinan KPK, beredar tanpa diketahui identitas pembuatnya, sejak 10 Januari 2022.
Foto : Istimewa

Ini berkaitan dengan fakta, ada beberapa kepala satuan tugas (kasatgas) dengan kemampuan yang sudah matang dipindahkan ke unit lain. Di tempat barunya, kasatgas itu menjadi anggota biasa.

Kalau alasannya perlu penyegaran, orangnya perlu disegarkan atau tidak? Kalau orangnya mengaku nggak perlu disegarkan tapi kinerjanya menurun terus, ya, mungkin perlu disegarkan. Cuma kalau kinerjanya naik terus, nilainya A terus, ya, kenapa digeser?”

Berdasarkan penelusuran detikX, setidaknya empat dari 76 pegawai yang dirotasi itu berasal dari Direktorat Penyelidikan KPK. Tiga dari empat orang itu adalah kasatgas dan satu lainnya adalah kepala tim. Empat pegawai itu dipindah ke bidang koordinasi dan supervisi, pengelolaan barang bukti dan eksekusi, serta inspektorat.

Direktorat Penyelidikan KPK, yang menjadi target rotasi pegawai ini, memiliki fungsi strategis. Salah satu tugas bidang kerja ini adalah melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Pada awal 2022 ini saja, KPK telah melakukan empat kali OTT.

Permasalahan kedua, sejumlah pegawai KPK disebut telah secara khusus meminta posisi kepada Cahya Harefa. Sebab, mereka telah mengetahui rencana rotasi tersebut. “Sementara puluhan pegawai lainnya tidak mengetahui akan dimutasi ke unit kerja lainnya,” bunyi surat kaleng itu.

Ketiga, beberapa pejabat struktural—setingkat direktur sampai deputi—dikabarkan kebingungan ketika mengetahui kebijakan rotasi pegawai itu. Sebab, Biro Sumber Daya Manusia—unit kerja yang berada di bawah Sekretaris Jenderal—hanya menyampaikan jumlah pegawai yang akan dirotasi tanpa berdialog mengenai dampak dari kebijakan tersebut.

Keempat, beberapa pegawai telah dirotasi ke unit kerja yang tidak sesuai dengan fungsinya selama ini. Kelima, Biro Umum dan Biro SDM disebutkan tidak mengalami rotasi karena secara struktur berada di bawah Cahya Harefa.

Terakhir, Cahya Harefa dinilai tidak profesional. Sebab, telah melakukan mutasi dengan dasar yang tidak jelas, tanpa pemetaan, analisis dampak, dan analisis kompetensi masing-masing pegawai.

Itu sebabnya, pembuat surat kaleng meminta Dewan Pengawas KPK memeriksa Cahya Harefa. Dugaannya, Cahya Harefa telah melakukan pelanggaran etik berkaitan dengan kebijakan rotasi pegawai. Sampai Minggu, 23 Januari 2022, permintaan wawancara reporter detikX kepada Cahya Harefa terkait berbagai tudingan ini tak direspons.

Meski surat kaleng itu mengatasnamakan seluruh pegawai KPK, kepada detikX, sejumlah pegawai mengaku tak tahu-menahu mengenai asal usulnya. Salah satu pegawai mengatakan surat tersebut sama sekali tidak terkoordinasi. Namun pegawai yang juga terkena rotasi ini membenarkan bahwa ada masalah dalam rotasi pegawai KPK.

Sumber yang enggan disebut identitasnya ini menceritakan kabar mengenai rotasi pegawai KPK datang kepada para pegawai sekonyong-konyong. Tak ada pemberitahuan secara resmi terlebih dahulu dan tak ada penilaian kompetensi terhadapnya.





Para pegawai yang dirotasi hanya mendapatkan Surat Keputusan Sekjen KPK Nomor 30 Tahun 2022 tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan KPK, berupa ‘petikan’. Isinya tak memuat dasar hukum pelaksanaan kebijakan rotasi pegawai tersebut. Apalagi, sumber ini menilai, tempat barunya tidak sesuai dengan kemampuan yang dia punya.

“Orang-orang yang sudah matang dirotasi, diganti sama orang-orang baru,” kata sumber ini kepada reporter detikX. “Dengan latar belakang yang saya punya, juga banyak yang mempertanyakan mengapa saya dipindahkan ke unit yang di luar kemampuan saya.”

Karena itu, sumber ini melanjutkan, banyak pegawai yang terkena rotasi pada akhirnya mengalami penurunan motivasi kerja, termasuk dirinya. Bahkan beberapa dari mereka sudah mulai mencari pekerjaan baru karena rotasi membuatnya tidak nyaman bekerja.

“Saya juga sudah kepikiran, karena jelas dibuat nggak nyamanlah, dipindahkan ke unit yang nggak sesuai sama bidang saya,” katanya.

“Saat ini, yang kita punya di KPK kan kebanggaan dan passion. Ketika itu diambil melalui rotasi, kebanggaan dan passion kita juga diambil,” sambungnya.

Sementara itu, pegawai yang tidak terkena rotasi juga merasakan ketidaknyamanan serupa. Kepada reporter detikX, pegawai yang tidak terkena rotasi ini mengaku waswas. Sebab, ada kabar bahwa ke depannya bakal ada rotasi lanjutan dalam waktu dekat. Sumber ini khawatir bakal dipindahkan ke unit lain seenaknya. Sebab, kinerja dan kompetensinya tidak akan jadi pertimbangan dalam kebijakan rotasi ini.

“Kalau alasannya perlu penyegaran, orangnya perlu disegarkan atau tidak? Kalau orangnya mengaku nggak perlu disegarkan tapi kinerjanya menurun terus, ya, mungkin perlu disegarkan. Cuma kalau kinerjanya naik terus, nilainya A terus, ya, kenapa digeser?” katanya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan rotasi pegawai itu mengacu pada Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK. Dalam aturan tersebut, ada kedeputian dan unit-unit kerja baru di KPK. Sampai saat ini, posisi baru tersebut masih kekurangan orang. Itu sebabnya, menurutnya, rotasi diperlukan.

Selain itu, kejenuhan yang dialami pegawai juga menjadi alasan rotasi. Alex mengatakan ada pegawai-pegawai yang kehilangan motivasi dan inovasi karena sudah terlalu lama bekerja di satu unittertentu.

“Kami minta Sekjen menghitung beban kerja masing-masing unit kerja sejauh mana dan dari sisi kapasitas kepegawaian dan dari sisi jumlah pegawai,” kata Alex kepada reporter detikX pekan lalu.

Surat keputusan terkait rotasi pegawai 76 pegawai KPK yang dikirimkan dalam bentuk "petikan" ke karyawan.
Foto : Istimewa

Dia melanjutkan, dari 1.400-an pegawai KPK, hanya sedikit yang terkena rotasi. Itu pun dari pelbagai unit kerja. Alex mengklaim pimpinan KPK tidak menarget pegawai tertentu untuk dipindahkan dari tugas awalnya.

“Dari Penyelidikan itu tidak sampai lima yang kita pindahkan. Dari Penyidikan bahkan tidak ada yang dipindahkan,” katanya. “Kami nggak ada intervensi, misalnya, kami nggak suka sama orang itu (jadi dipindahkan). Kami nggak ada itu.”

Juru Bicara KPK Ali Fikri menambahkan rotasi pegawai merupakan sesuatu yang biasa di lingkungan aparatur sipil negara. Apalagi untuk pegawai di level fungsional. Namun Ali tidak bisa mengkonfirmasi kabar mengenai akan ada rotasi lanjutan ke depannya dalam waktu dekat.

“Kalaupun ada mutasi atau rotasi di tingkat fungsional atau struktural, itu dalam rangka penyegaran agar lebih inovatif dan pengembangan pegawai,” katanya.

Sementara itu, mengenai surat kaleng yang tersebar di kalangan pegawai menyoal rotasi pegawai, Ali Fikri mengatakan, itu akan menjadi tugas Dewan Pengawas KPK untuk menindaklanjuti. Namun dia menegaskan isi surat tersebut tidak bisa langsung dianggap fakta.

“Harus dipandang secara adil, akan ada proses di Dewan Pengawas,” kata Ali Fikri.


Reporter: Rani Rahayu, May Rahmadi
Penulis: May Rahmadi
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE