INVESTIGASI

Ketika Bandara Soeta Menjelma Jadi Pasar Malam

Berbagai pelayanan buruk didapatkan para pelaku perjalanan dari luar negeri. Ada yang mengantre 10 jam, makan di depan Wisma Atlet karena kehabisan jatah makanan, hingga diskon waktu karantina.

Ilustrasi : Edi Wahyono

Selasa, 28 Desember 2021

Amarah tumpah di Terminal 3 Kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Kamis, 16 Desember 2020. Terdengar sahut-menyahut, gemuruh teriakan kemarahan pelaku perjalanan dari luar negeri. Salah seorang di antara kerumunan itu Slamet Riyadi, pekerja migran Indonesia (PMI).

“Semuanya tertahan. Semuanya numpuk di satu titik. Super-ramai kayak pasar malam,” ujar laki-laki asal Cilacap, Jawa Tengah, itu kepada reporter detikX.

Slamet bekerja sebagai koki di Kota Gumi, Korea Selatan. Sudah enam tahun ia tak pulang ke Indonesia untuk bertemu keluarganya. Namun, setiba di Indonesia, ia disambut antrean mengular yang dijalaninya selama 10 jam untuk mendapatkan tempat karantina kesehatan.

“Suasananya kaos. Banyak orang yang melawan dan marah-marah ke petugas saking lamanya penanganan pihak Bandara,” keluhnya.

Penumpang numpuk di Bandara Soetta untuk karantina.
Foto : detikcom Free Watermark


Kami di-PCR juga belum, tapi diberhentiin. Tapi mau gimana lagi, daripada kelaparan di dalam (Wisma Atlet).”

Sebelum kembali ke Indonesia untuk menetap di Cilacap, Slamet mencairkan pesangon dari kantornya dan pemerintah Korea Selatan. Setelah itu, ia memesan tiket pesawat. Dia hanya perlu melapor kepada pihak Imigrasi Korsel. Persyaratan lain yang ia penuhi, melakoni tes PCR di tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia dengan tarif 140 ribu won atau setara dengan Rp 1,6 juta.

Sebetulnya pemerintah Korea Selatan sudah menyediakan tempat PCR gratis di puskesmas setempat. Namun sayangnya, hasil PCR tersebut tidak berlaku untuk penerbangan internasional. Untuk kepulangan ke Indonesia, Slamet memilih pesawat Garuda Indonesia. Selama di pesawat, Slamet bilang penumpangnya didominasi oleh warga negara Indonesia yang ingin mudik.

Perjalanan dari Bandara Incheon, Korea Selatan, ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta menghabiskan waktu 6 jam. Ketika pesawat landing, Slamet tak dibiarkan langsung turun. Petugas maskapai Garuda Indonesia membentuk kelompok yang berisi 10 orang untuk turun satu per satu karena kondisi Bandara yang penuh.

Menurut penuturan Slamet, suasana Bandara Soekarno-Hatta sesak dan gaduh. Penyebabnya adalah lambannya penanganan para petugas Angkasa Pura dan Satgas COVID-19 saat melayani registrasi karantina kesehatan. Ditambah, berdasarkan video yang direkamnya, terlihat dua PMI perempuan pingsan karena berdesakan dan tak mendapatkan makanan atau minuman.

“Kalau kita nggak teriak-teriak (protes), nggak akan dikasih minuman,” keluh Slamet, yang menjelaskan Satgas COVID-19 baru membagikan air mineral pada pukul 23.00 WIB.

Penderitaan Slamet tak berhenti sampai di situ. Dia mesti menunggu 3 jam lagi sampai registrasi karantina di Wisma Atlet selesai. Pukul 2 pagi, ia baru meninggalkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan bus Damri.

Sesampai di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, ia dan rombongan tak bisa langsung turun. Antrean bus untuk memasuki Wisma Atlet sudah padat merayap. Rombongan Slamet mesti menunggu tujuh jam sampai akhirnya ia bisa turun dari bus. Slamet mengaku selama itu pula tak ada konsumsi yang diberikan oleh pihak Wisma Atlet.

“Nggak ada makanan dan minuman untuk kami,” katanya lirih.

Selesai melakukan tes PCR pada pukul 10.00 WIB di IGD Wisma Atlet, hanya dalam rentang waktu 20 menit, ia sudah bisa beristirahat di kamarnya, yang terletak di Tower 7 lantai 11. Slamet kebagian kamar bersama kawan-kawannya yang juga sesama PMI asal Korea Selatan.

“Capeknya luar biasa menunggu selama itu,” tuturnya.

Foto udara Rumah Susun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (20/12/2021). Pemprov DKI Jakarta menyiapkan Rumah Susun Nagrak sebagai lokasi karantina Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari luar negeri setelah Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran diisolasi menyusul adanya temuan kasus pertama COVID-19 varian Omicron. 
Foto : Detikcom Free Watermark

Namun, apesnya, Slamet belum makan apa-apa selama belasan jam. Dia baru menerima makanan pada pukul 17.00 WIB, itu pun ia tak kebagian minuman karena jatahnya sudah diambil oleh penghuni karantina lain. Hari kedua pun tak jauh berbeda. Ia hanya menerima makanan sekali, yaitu pada pukul 15.00 WIB.

Slamet dan rekan sekamarnya akhirnya berinisiatif memesan makanan melalui ojek online yang dititipkan kepada tenaga kesehatan. Untungnya, hari-hari selanjutnya, Wisma Atlet memenuhi makanan penghuninya secara adil.

Selama menjalani karantina, pria berusia 47 tahun itu mengaku dongkol terhadap petugas di Wisma Atlet. Sebab, rokok yang ia beli melalui ojek online disita dan diperjualbelikan oleh petugas walaupun peraturan Wisma Atlet sebenarnya melarang penghuninya merokok. “Dijual petugas itu harganya Rp 50 ribu. Rokok apa saja: Sampoerna, Marlboro,” kata dia.

Hingga hari ketujuh Slamet melakukan karantina, hasil PCR dirinya dan teman sekamarnya belum keluar. Hal ini tentunya sangat ganjil melihat risiko-risiko buruk yang dapat terjadi pada pendatang dari luar negeri yang menjalani karantina di Wisma Atlet. “Saya juga bingung kenapa sampai hari ini belum dikasih hasil PCR-nya, ikuti saja deh,” ucap Slamet.

Santapan di Luar dan Diskon Karantina

Sakbani Rahmad, PMI buruh pabrik cat, pulang ke Indonesia pada Kamis, 9 Desember 2021, setelah lebih dari lima tahun di Korea Selatan. Sesampai di Bandara Soekarno-Hatta, ia mengantre selama empat jam sampai akhirnya dijemput bus untuk menjalani karantina di Wisma Atlet.

Namun ia bingung saat bus yang ditumpanginya mandek di depan Wisma Atlet. Saat itu sopir bus mengimbau agar para penumpangnya membeli makan terlebih dahulu. Sebab, saat itu sudah pukul 20.30 WIB, jam makan malam di Wisma Atlet sudah lewat.

Dia pun memilih membeli nasi goreng tek-tek seharga Rp 25 ribu, yang mangkal persis di depan Wisma Atlet. “Kami di-PCR juga belum, tapi diberhentiin. Tapi mau gimana lagi, daripada kelaparan di dalam (Wisma Atlet),” ujar laki-laki asal Bireuen, Lhokseumawe, Aceh, itu kepada reporter detikX.

Hari-hari setelah itu, Sakbani kerap tak kebagian makanan saat karantina di Wisma Atlet.

Hal lain yang mengherankan, pada pukul 02.00 WIB, seorang tenaga kesehatan berumur sekitar 40 tahun memasuki kamar Sakbani. Perempuan tersebut meminta Sakbani dan rekan sekamarnya melakukan tes PCR terakhir. Padahal saat itu baru hari keenam Sakbani menjalani karantina.

Keesokan harinya, ketika matahari belum menampakkan sinarnya di ufuk timur, Sakbani sudah diperintahkan memboyong semua bawaannya. Waktu karantinanya dianggap selesai. Padahal masih ada waktu tiga hari sebelum Sakbani boleh dinyatakan selesai melaksanakan karantina, yakni Minggu, 19 Desember 2020.

“Meski dari pemerintah 10 hari, tapi kami percepat,” ujar Sakbani menirukan ucapan tenaga kesehatan kepadanya.

Total Sakbani menjalani karantina hanya tujuh hari. Padahal, berdasarkan Surat Edaran 23/2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi COVID-19, masa karantina penumpang yang berasal dari luar negeri adalah 10 hari. Kebijakan ini berlaku sejak Jumat, 3 Desember 2021.

Komandan Satgas Udara COVID-19 Bandara Soekarno-Hatta Kolonel Agus Listiyono.
Foto : Khairul/detikcom

Biaya Mahal dan Pelayanan Buruk

Pelaku perjalanan pribadi diwajibkan menjalani karantina dengan ongkos sendiri di hotel-hotel repatriasi yang sudah ditentukan oleh Satgas COVID-19. Per 20 Desember 2021, batas atas tarif hotel karantina selama 10 hari dibanderol Rp 7-27 juta, tergantung kualitas hotel dan jenis kamar.

Melalui laman quarantinehotelsjakarta.com, hotel-hotel yang ditawarkan mulai hotel bintang 2 hingga hotel bintang 5 yang tersebar di daerah Jabodetabek. Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito menyatakan 70 persen dari 16.500 kamar hotel yang disediakan bagi penumpang yang baru melakukan perjalanan dari luar negeri sudah terisi.

Persoalannya, ketidakjelasan surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 telah menyebabkan penumpukan penumpang pesawat akibat ketidakjelasan prosedur yang harus dilalui. Proses yang wajib mereka jalani ini sesuai dengan arahan kebijakan pemerintah mencegah penularan virus COVID-19, terutama varian Omicron, dari luar negeri. Sayangnya, aturan tersebut kontras dengan implementasinya.

Seperti yang dirasakan oleh Treesye Widuri atau biasa dipanggil Tessa, setelah menempuh 18 jam perjalanan dari Wina, Austria, menggunakan pesawat Qatar Airlines. Ia harus berhadapan dengan prosedur yang kusut ketika menginjakkan kaki di Tanah Air.

Selama di Bandara, sudah terlihat sekelompok orang yang duduk lesu mengantre. Tessa pun harus menghabiskan waktu 4 jam di Bandara Soekarno-Hatta. Ia harus melakukan tiga tahapan registrasi karantina kesehatan, yakni verifikasi identitas, pengecekan vaksinasi di aplikasi PeduliLindungi, dan Imigrasi. Ditambah ia harus menunggu hasil tes PCR sebelum akhirnya dijemput oleh pihak hotel.

“Ramai banget, malah cenderung menumpuk di waiting bay-nya,” ujarnya kepada reporter detikX.

Tessa memilih Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Selatan, untuk melakukan karantina kesehatan selama 10 hari. Dijemput pihak hotel menggunakan Toyota Vellfire, Tessa dan tunangannya berangkat dari Bandara menuju hotel.

Adapun paket yang dipilih Tessa adalah double splendor room. Dia, yang telah mengeluarkan kocek Rp 27,3 juta, mengaku sempat kecewa atas pelayanan Hotel Mulia. Salah satunya terkait makanan.

“Presentasi makanannya nggak sesuai, sudah dingin lagi,” kata dia.

Saat menjalani karantina pada hari ke-7, ia mengaku mulai jenuh. “Sepuluh hari karantina nggak bisa bersih-bersih kamar juga, nggak ada alatnya. Ini hidung sudah mulai mampet, muka pucat, nggak bisa keluar ngerasain matahari,” tuturnya.

Apa Penyebab Tak Maksimalnya Pelayanan?

Komandan Satgas Udara COVID-19 Bandara Soekarno-Hatta Kolonel Agus Listiyono mengatakan peristiwa penumpukan penumpang yang baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta terjadi pada Sabtu, 18 Desember 2021. Saat itu ada sekitar 800 orang yang mengantre. Penumpukan penumpang itu disebut terjadi sekitar 6-8 jam.

"Penumpukan itu ya terjadi karena Wisma Pademangan dan Wisma Pasar Rumput memang penuh saat itu," ucap Agus kepada detikcom, Senin (20/12/2021).

Agus menuturkan, saat itu juga terjadi lockdown di Wisma Atlet Pademangan. Sebab, ditemukan orang yang terjangkit varian Omicron.

"Sabtu itu jam 11 baru (terurai), itu kan penerbangan Jumat malam juga imbasnya ke Sabtu pagi dini hari, sampai ke Minggu clear nggak yang ini. Pangdam pun melihat keadaan penumpukan itu. Minggu sudah selesai, sampai sekarang pun sudah sepi," imbuhnya.

Selain itu, Agus mengatakan video yang beredar viral itu terkait penumpukan di Bandara Soekarno-Hatta adalah dari pihak wisatawan. Itu bukan kategori orang yang bisa karantina gratis di tempat yang disediakan pemerintah. Agus menekankan, orang yang menarasikan soal tidak bisa karantina gratis itu memang tidak memiliki hak.

"Padahal dia tuh wisatawan, ngakunya pelajar, ngakunya mahasiswa, sebagai biro jasa penitipan, jastip itu, itu yang memprovokasi itu maunya ke Wisma dengan alasan nggak punya uang. Itu punishment-nya, saya angkut dengan bus tersendiri dan paling akhir," ucapnya.

Sedangkan terkait karantina mandiri di hotel, menurut Agus, memang biayanya sekitar Rp 19 juta untuk 10 hari. Setiap pelaku perjalanan dari luar negeri akan dipindai paspornya untuk kemudian dipetakan lokasi karantinanya.

"Fasilitas hotel tidak seperti fasilitas hotel yang biasanya reguler. Di situ ada nakesnya, PCR yang bayar hotel, ongkos transportasi dari Bandara ke hotel pun ditanggung hotel, makan tiga kali," ujarnya.

Di sisi lain, melihat masifnya pengalaman buruk yang dialami oleh para PMI, Ketua Migrant Center Anis Hidayah menilai ada masalah tata kelola birokrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

Menurut aktivis HAM itu, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian Ketenagakerjaan memiliki andil besar bagi PMI yang pulang ke Tanah Air secara akuntabel serta transparan. Anis juga mendorong agar B2PMI dan Kementerian Ketenagakerjaan memenuhi hak-hak PMI secara adil.

“Di antaranya hak mendapat tempat tinggal yang layak, layanan medis sesuai standar, informasi yang akurat, layanan yang manusiawi selama karantina, bebas dari pungli, penghormatan terhadap hak-hak perempuan, serta perlakuan yang tidak diskriminatif,” ujarnya kepada reporter detikX, Jumat, 24 Desember 2021.


Reporter: Rani Rahayu
Penulis: Rani Rahayu
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
Desainer: Luthfy Syahban

[Widget:Baca Juga]
SHARE