INVESTIGASI

Uji Emisi Menyulut Emosi

Kebijakan uji emisi dari Gubernur Anies Baswedan menyusahkan masyarakat kelas bawah. Beberapa sopir angkutan umum mengaku memenuhi kebutuhan hidup saja susah, apalagi harus membayar bea uji emisi. Kalaupun pengendara ingin gratis, waktu banyak terbuang di antrean yang mengular.

Ilustrasi : Edi Wahyono

Selasa, 16 November 2021

Kebijakan uji emisi gas buang kendaraan bermotor dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyulitkan masyarakat kalangan bawah. Noval misalnya. Ia bekerja sejak pagi menjadi sopir mikrolet atau angkutan kota. Dia menyulap mobil Daihatsu Gran Max, yang ia beli tujuh tahun lalu, sebagai moda transportasi umum di Jakarta. Penghasilannya per bulan seringnya di bawah UMP DKI Jakarta.

“Kalau kerja setengah hari begini, paling bersih dapat seratus ribuan, ya. Sudah bersih, di luar bensin, makan, setoran, dan lain-lain,” ujar lelaki berusia 40 tahun itu kepada reporter detikX.

Noval menuturkan belum tahu rencana Pemprov DKI Jakarta mewajibkan kendaraan bermotor melakukan uji emisi gas buang. Menurutnya, sosialisasi untuk uji emisi ini belum berjalan masif. Bahkan ia mengaku belum mendapatkan pemberitahuan dari koperasi terkait kebijakan era Gubernur Anies Baswedan ini.

Dia merasa keberatan dan mempertanyakan mengapa uji emisi gas buang ini tidak dilakukan bersamaan dengan uji kir yang dilakukan setiap enam bulan sekali.

“Saya sih keberatan ya, kenapa nggak dilakukan di tempat kir sekalian saja? Mungkin kalau sekalian di sana, saya nggak keberatan, ya,” katanya.

Kepada pemerintah, ia berharap uji emisi ini tidak dikenakan biaya lagi. Menurutnya, beban menjadi sopir angkot ini sudah cukup banyak. Selain biaya uji kir, ada biaya trayek atau izin usaha Rp 400 ribu per tahun.

Pemotor kesal dan kecewa kuota uji emisi di bengkel DLH DKI habis.
Foto : Rakha Arlyanto Darmawan/detikcom

“Disubsidilah,” pinta Noval, yang sudah 20 tahun menjadi sopir mikrolet.

Ketua Koperasi Kolamas Jaya, Petrus Tukimin, menyambut baik program Pemprov mewajibkan uji emisi bagi setiap kendaraan yang ada di DKI Jakarta. Sebagai operator angkutan yang terintegrasi dengan TransJakarta (JakLingko), dia menganggap program tersebut justru bagus untuk menunjang langit biru di Jakarta.

Petrus berharap pemerintah menyiapkan fasilitas khusus untuk uji emisi bagi angkutan umum. Terlebih bagi mereka yang sudah ikut program JakLingko.

"Terkait uji emisi ini, kita memang belum diperintahkan oleh TransJakarta. Saya berharap ada fasilitas uji emisi khusus angkutan umum. Kalau pemerintah nyiapin, kami pasti akan datang," ujar Petrus saat ditemui reporter detikX di kantornya.

Hanya, selain angkutan umum yang terintegrasi dengan TransJakarta, masih banyak angkutan reguler yang belum ikut program JakLingko. "Ada sekitar 4.000-an pengendara yang belum terintegrasi dan rata-rata kendaraan mereka itu tahunnya tua," kata Petrus.

Kepada reporter detikX, ia mengaku banyak pengemudi angkutan umum reguler yang mengeluhkan peraturan uji emisi ini. Banyak dari mereka yang belum paham terkait peraturan itu.

"Mereka nggak mengertilah. Buat makan saja susah, suruh uji emisi. Betulin mobil saja susah, nyari uang setoran Rp 70 ribu saja susah, Rp 100 ribu susah," keluhnya.

Ketua Umum Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan berharap Dinas Perhubungan DKI Jakarta melaksanakan uji emisi bersamaan dengan uji kir. Pola kebijakannya, jika tidak lulus uji emisi, kir-nya juga tidak diloloskan.

Foto : Luthfy Syahban

"Uji kir itu kan rutin enam bulan. Jadi, kalau dalam enam bulan itu misalnya kir mereka lolos uji emisi, ya ada stikernya. Jadi, nanti kalau kontrol terhadap operasi angkutan yang jenis mikrolet gitu sudah jelas," ujar Shafruhan.

Serupa dengan Petrus, Shafruhan mendukung program Pemprov terkait uji emisi ini. Menurutnya, kualitas udara di Jakarta buruk dan rawan sekali. Perlu kebijakan untuk memperbaiki kualitas udara.

Salah satu pengemudi taksi online, Sektiyono, juga cukup keberatan terkait wacana uji emisi ini. Menurutnya, Pemprov terlalu gegabah dalam membuat suatu regulasi karena melihat fasilitasnya yang belum memadai, apalagi jika dikenakan tarif untuk uji emisi ini.

"Kurang kerjaan saja, ya. Kemarin saya lihat di Dinas Lingkungan Hidup, kalau nggak salah, ya, yang gratis itu antrenya panjang sekali, bisa seharian saya kalau ikut antre itu," katanya.

Selain Sektiyono, Yudi, salah satu karyawan swasta di Jakarta, telah berhasil melalui uji emisi gas buang. Ia menuturkan, antrean yang ia tempuh cukup panjang, menghabiskan waktu sekitar tiga jam di bengkel.

"Tadi datang sekitar jam 09.00 WIB, selesai sekitar jam 12.00 WIB," kata Yudi kepada reporter detikX.

Reporter detikX juga menemui salah satu pemilik perusahaan yang bergerak di bidang logistik di kawasan industri Pulogadung. Ia adalah Fauzi Ismi. Dia mengaku belum mendapatkan sosialisasi terkait uji emisi gas buang ini. Menurutnya, pemerintah harus lebih masif lagi dalam sosialisasi regulasi terkait uji emisi gas buang ini.

"Harusnya pemerintah membuat peraturan jangan langsung begitu saja ditetapkan. Perlu adanya sosialisasi. Jangan sampai akhirnya pemerintah menilang mobil yang tidak uji emisi padahal sosialisasinya saja tidak jelas," ujar Fauzi.

Uji emisi di Bengkel DLH DKI hari ini dibatalkan. 
Foto : Rakha Arlyanto Darmawan/detikcom.

Namun dia tidak terlalu mempermasalahkan regulasi tersebut. Dia berencana melakukan uji emisi terhadap 20 unit truknya.

"Kalau total mobil yang kami miliki di sini ada 20 truk. Ya, ke depan kami juga bakal melakukan uji emisi itu ya," tuturnya.

Kepala Bengkel Auto2000 Cilandak Suparna menjelaskan berbagai tips agar bisa lulus uji emisi gas buang. Salah satunya adalah memperhatikan nilai CO (karbon monoksida) dan HC (hidrokarbon). Untuk kendaraan diesel, yang perlu diperhatikan adalah masalah kepekatannya.

Selain itu, menurut Suparna, jika kendaraan tersebut rajin melakukan perawatan berkala, itu akan bersamaan dikeluarkan bukti lulus uji emisi gas buang tersebut.

“Kalau pelanggan sudah biasa melakukan servis berkala, itu sudah include dengan data uji emisi gas buang,” ujarnya.

Beberapa faktor yang menyebabkan mobil tidak lulus uji emisi gas buang antara lain pengendara tidak rutin melakukan servis berkala. Kedua, kendaraan yang jarak tempuhnya sudah sangat tinggi.

“Tinggi di sini relatif ya, bisa yang sudah ratusan ribu kilometer, sehingga kompresi kendaraan itu mulai turun. Itu menyebabkan pembakaran yang tidak sempurna sehingga polutan itu naik dan menyebabkan gagal uji emisi,” katanya.

Penyebab ketiga, pemakaian onderdil yang tidak genuine atau modifikasi yang tidak sesuai dengan standar kebutuhan mesin.

Sosialisasi uji emisi gas buang ini sudah dilakukan kurang-lebih satu tahun ini, sejak akhir 2020 sampai saat ini. “Itu sudah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dengan agen tunggal pemegang merek (ATPM) dan dealer-dealer seperti kita,” ujar Suparna.

Suparna juga menjelaskan tarif uji emisi gas buang ini. Kendaraan roda empat di Auto2000 ini dikenai tarif Rp 162 ribu. Dalam sehari, Auto2000 Cilandak sanggup melayani 5 sampai 60 kendaraan bermotor.


Reporter: Rani Rahayu, Syailendra Hafiz Wiratama
Penulis: Syailendra Hafiz Wiratama
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE