INVESTIGASI

Besar Sanksi daripada Edukasi Uji Emisi

Kebijakan uji emisi kendaraan bermotor pernah gagal pada 2010. Kini Pemprov DKI Jakarta kembali mencoba peruntungannya demi menjawab gugatan warga atas krisis udara bersih. Caranya, menggertak warga dengan sanksi.

Ilustrasi : Edi Wahyono

Senin, 15 November 2021

Warga Jakarta hidup berdampingan dengan kualitas udara yang buruk. Greenpeace Asia Tenggara dan IQAir AirVisual memperkirakan polusi udara di Jakarta telah memakan korban 12 ribu jiwa sejak Januari 2021. Kini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerangi krisis udara bersih dengan penerapan uji emisi, tapi kebijakan ini masih terkesan tak serius.

Kebijakan uji emisi di DKI Jakarta berawal dari gugatan citizen lawsuit 32 warga. Mereka menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Beberapa penggugat kami mengidap penyakit paru-paru akut karena pencemaran udara. Mereka tidak bisa menikmati hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat akibat pencemaran udara di Jakarta yang parah,” kata Direktur Eksekutif LBH Jakarta Arif Maulana kepada detikX mewakili pihak penggugat.

Pada Kamis, 16 September 2021, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Anies Baswedan serta sejumlah pejabat publik lainnya telah melawan hukum. Ini berkaitan dengan ketentuan UU 32/2009 tentang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup atas kualitas udara buruk, yang telah bertahun-tahun terjadi di wilayah Jakarta.

Vonis majelis hakim: pejabat publik harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita warga negara akibat kualitas buruk udara Jakarta. Sayangnya, baru Anies yang menunjukkan iktikad baik. Jokowi beserta para menterinya menolak putusan pengadilan dan mengajukan upaya banding.

Suasana uji emisi di bengkel DLH DKI Jakarta, 4 November 2021.
Foto : Rakha Arlyanto Darmawan/detikcom

Dalam amar putusan, majelis hakim menghukum Anies melakukan uji emisi berkala terhadap kendaraan bermotor. Selain itu, harus juga melaporkan evaluasi penataan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.

Dulu, ketika baru ada sosialisasi imbauan dalam rangka merawat kendaraan dan menjaga kualitas udara Jakarta, warga nggak sukarela. Dan tidak menganggap itu penting. Sekarang lihat saja, bengkel-bengkel penuh.”

Sebulan setelahnya, pada 12 Oktober, dalam rangka menjawab gugatan citizen lawsuit tersebut, Pemprov DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya mulai mensosialisasikan uji emisi, yang telah termaktub dalam Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Isi aturannya, setiap kendaraan bermotor yang melewati ruas jalanan Jakarta dan telah berusia di atas tiga tahun wajib melaksanakan uji emisi sekali setahun. Apabila dinyatakan tidak lulus, kendaraan wajib melakukan servis.

“Untuk menjawab gugatan masyarakat DKI Jakarta terkait kualitas udara, Gubernur (Anies) menggencarkan sosialisasi kebijakan uji emisi kendaraan bermotor,” ujar pejabat Humas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta Yogi Ikhwan kepada detikX.

Kendaraan bermotor yang belum melaksanakan uji emisi akan dikenai tarif parkir maksimal, yakni Rp 7.500 per jam. Lokasi parkir yang sudah aktif menerapkan kebijakan ini: Monas, Blok M Square, kantor Samsat Jakarta Barat, Pasar Mayestik, serta Terminal Kalideres.

“Kami pikir sanksi ini adalah instrumen yang tepat untuk menerapkan kebijakan ini,” tuturnya.

DLH Jakarta bersama Polda Metro Jaya menggunakan wacana sanksi tilang terhadap seluruh kendaraan yang belum uji emisi, yakni Rp 250 ribu untuk motor dan Rp 500 ribu untuk mobil.

“Dulu, ketika baru ada sosialisasi imbauan dalam rangka merawat kendaraan dan menjaga kualitas udara Jakarta, warga nggak sukarela. Dan tidak menganggap itu penting. Sekarang lihat saja, bengkel-bengkel penuh,” ujar Yogi.

Gertakan sanksi itu mempercepat angka uji emisi. Berdasarkan laporan DLH, tren kenaikan uji emisi kendaraan dari oktober lalu sebanyak 2.066, kemudian pada November 2021 meningkat menjadi 68.500 kendaraan bermotor.

Meski begitu, baru 257 bengkel telah memiliki izin sertifikasi Pemprov DKI Jakarta untuk melaksanakan uji emisi. Angka itu hanya 10 persen dibandingkan dengan target Pemprov Jakarta, yang harus merangkul 700 bengkel bersertifikasi uji emisi.

Ahli kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan narasi ancaman sanksi yang digunakan pemerintah tidak tepat. Sebab, hal itu akan memicu gesekan di masyarakat.

“Persoalannya, sekarang ditekankan dengan sanksi tanpa dibarengi dengan sosialisasi edukasi. Padahal tempat uji emisi sekarang masih terbatas,” katanya kepada detikX.

Penampakan Antrean Uji Emisi di DLH DKI Jakarta, 4 November 2021.
Foto : Rengga Sencaya/detikcom

Sesuai dengan amanat UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Trubus menambahkan, kebijakan uji emisi akan efektif jika dibarengi dengan dukungan pemerintah pusat.

“Sudah 11 tahun pemerintah mengabaikan UU tersebut. Masak hanya DKI Jakarta yang menerapkan uji emisi? Lalu, kalau ada kendaraan yang berpelat nomor luar Jakarta terus ke Jakarta, bagaimana?” ucapnya.

Padahal penerapan uji emisi kendaraan bermotor di Jakarta bukanlah yang pertama. Pada oktober 2008, Pemprov Jakarta mewacanakan setiap kendaraan bermotor yang melintas di ruas jalanan Jakarta harus berstiker lulus uji emisi. Ini dilaksanakan per enam bulan sekali melalui bengkel penyelenggara uji emisi yang sudah tersertifikasi Pemprov DKI Jakarta.

Namun kebijakan uji emisi tersebut berujung pada kegagalan. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD), sekarang DLH, berebut mencetak stiker dengan Asosiasi Bengkel Kendaraan Indonesia (ABKI). Pengadaan stiker uji emisi ini masuk dalam program Sistem Pembiayaan Mandiri (SPM) Uji Emisi Kendaraan Bermotor, yang diresmikan Gubernur Jakarta Fauzi Bowo pada 2008.

Dikutip dari kajian Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) pada 2010, saat itu jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta sekitar 15 juta, sedangkan harga stiker Rp 5.000 per lembar. Sementara itu, uji emisi harus dilaksanakan pengendara dua kali selama setahun. Jika dihitung, proyek pengadaan stiker ini mengeluarkan kocek sebesar Rp 150 miliar per tahun.

Sengkarut perebutan stiker sudah tak lagi sejalan dengan amanat Perda DKI Jakarta 2/2005, Pergub 92/2007, dan Pergub 8/2008. Akhirnya, pada 2010, DLH Jakarta secara resmi menghentikan kebijakan uji emisi pada kendaraan bermotor.

“Bayangkan, 13 tahun amanat perda diabaikan. Di situ hanya karena berebut bisnis stiker,” ujar Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Puput Safrudin kepada detikX.

Pada hakikatnya, kebijakan uji emisi gas buang kendaraan bermotor bukanlah hal yang esensial. Sebab, menurut UU Aturan Lalu Lintas 22/2009, maksud dasar dari uji emisi adalah mendorong pemilik kendaraan bermotor senantiasa merawat kendaraannya agar memenuhi baku mutu.

“Pemprov keliru, sesat pikir. Mereka kira uji emisi adalah segala-galanya sehingga memaksakan bengkel-bengkel menyediakan alat uji emisi, padahal setiap orang yang rajin merawat kendaraannya pasti memenuhi baku mutu dan bisa mengendalikan pencemaran udara. Jadi jangan dibalik,” tuturnya.

Pria lulusan Universitas Indonesia itu menilai Pergub 66/2020 tentang kebijakan uji emisi memiliki banyak celah. Sebab, uji emisi yang hanya diwajibkan sekali setahun tak menyelesaikan masalah polusi udara kendaraan bermotor.

“Misalnya sekarang lulus uji emisi, kemudian sebulan kemudian kendaraan sudah nggak memenuhi baku mutu, itu sangat mungkin, karena tergantung perilaku pemakaian,” kata dia.

Peran Kota Jakarta sebagai satelit pertumbuhan ekonomi nasional merupakan magnet bagi daerah sekitarnya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Tak ayal Jakarta menjadi kota terpadat di Indonesia. Sebanyak 18,1 juta warga Jakarta memiliki kendaraan bermotor, belum lagi ditambah dengan pasokan 60 ribu warga Bodetabek yang setiap hari beraktivitas di Jakarta. Tak aneh jika penelitian Institut Teknologi Bandung tentang pemantauan kualitas udara Jakarta pada 2015 menunjukkan penyumbang emisi black carbon paling banyak ialah transportasi darat, yaitu sebesar 75 persen.

Menurut Puput, pemerintah memiliki segudang tanggung jawab untuk membenahi kualitas buruk Jakarta. Orientasi manajemen transportasi Jakarta masih mengedepankan kendaraan bermotor serta melupakan opsi transportasi yang lebih ramah lingkungan, seperti para pesepeda dan pejalan kaki. Terbukti, saat ini jumlah total trotoar hanya sepanjang 500 kilometer dari total 7.200 kilometer ruas jalanan Jakarta. Sedangkan jalur sepeda hanya tersedia 80 kilometer.

Namun, kenyataannya, Pemprov Jakarta kembali inkonsisten. Sarana, prasarana, dan sosialisasi belum memadai membuat Pemprov DKI kembali menunda penerapan sanksi tilang terhadap kendaraan yang belum dan tidak lulus uji emisi. Sanksi ini, yang semula akan diberlakukan per 13 November 2021, resmi ditunda hingga awal 2022.

Padahal kronisnya pencemaran udara membuat Jakarta tak layak sebagai hunian yang aman. Berdasarkan laporan KPBB mengenai krisis polusi udara di Jakarta pada 2016, tercatat sebanyak 58,3 persen warga Jakarta terpapar penyakit pernapasan. Mereka harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 51,2 triliun.

Apabila pemerintah terus menunjukkan ketidakseriusan dalam rangka penegakan kebijakan emisi gas buang demi perbaikan udara Jakarta, kajian KPBB menunjukkan kondisi Jakarta pada 2030 akan naik empat kali lipat. Hal ini diikuti dengan faktor risiko kesehatan yang semakin rentan bagi warga Jakarta.

“Ini soal political will saja. Regulasi kita sangat komplet. Tinggal gubernurnya punya kemauan apa nggak. Banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan tanpa extra-cost karena itu sudah termasuk kewajiban yang harus diemban oleh pemerintah,” pungkasnya.


Reporter: Rani Rahayu, Syailendra Hafiz Wiratama
Penulis: Rani Rahayu
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE