INVESTIGASI

Pinjol Berulah, Jokowi Digugat

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), negara dituding melakukan kejahatan berupa pembiaran terhadap sengkarut masalah pinjol. Presiden akan dimintai pertanggungjawabannya di pengadilan.

Ilustrasi : Mindra Purnomo

Senin, 1 November 2021

Pinjaman berbasis daring atau online (pinjol) menjadi pisau bermata dua. Di balik kemudahan yang ditawarkan, terdapat risiko terjerat lintah darat. Masalah ini membuat belasan warga berencana menggugat pemerintahan Jokowi ke pengadilan melalui mekanisme citizen lawsuit. Gugatan non-ganti rugi ini tujuannya meminta para tergugat memperbaiki kebijakan atau aturan yang ada.

Para penggugat yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta ini menganggap pemerintahan Jokowi melakukan pembiaran atau kelalaian. Ini membuat sengkarut masalah bisnis peer-to-peer lending berupa pinjaman online (pinjol) merugikan banyak orang.

“Aturan pinjol ini memang lemah dan harus diperbaiki,” kata Direktur Eksekutif LBH Jakarta Arif Maulana kepada detikX. “Itu yang menjadi persoalan.”

Gugatan tersebut akan dilayangkan ke pengadilan pada November 2021. Di pengadilan, para penggugat akan melawan Presiden, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Kepala Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Eksekutif LBH Arif Maulana
Foto: Azizah/detikcom

Posko pengaduan LBH Jakarta, yang dibuka pada 2018, telah menampung 1.330 aduan. Sebanyak 72 persen pengadu adalah perempuan, sisanya laki-laki. Mereka mengadukan 89 aplikasi pinjol, 25 di antaranya adalah aplikasi pinjol legal atau yang mendapat izin dari OJK. Sebanyak 84 persen dari para pengadu meminjam uang di bawah Rp 2 juta.

"Yang membuat punya kekuatan, di Peraturan OJK ada syarat bahwa untuk bisa terdaftar atau berizin dari OJK, itu harus menjadi anggota asosiasi.”

Seluruh aduan itu masuk sebelum adanya aturan mengenai batasan bunga, tata cara penagihan, dan pencurian data konsumen. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, yang menjadi cikal bakal bisnis pinjol, tidak mengatur hal-hal tersebut.

LBH Jakarta sudah mengirimkan notifikasi gugatan kepada para pihak tergugat pada April lalu. Ini terjadi sebelum Jokowi menggelar rapat internal dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Jumat, 15 Oktober 2021. Dalam rapat di Istana Negara itu, Jokowi memerintahkan pinjol ilegal diberantas.

Berdasarkan dokumen notifikasi gugatan yang detikX dapatkan, para penggugat mempermasalahkan ketiadaan aturan terkait pinjol yang melindungi konsumen, sehingga mengakibatkan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.

Setidaknya, ada sembilan permasalahan pinjol karena ketiadaan aturan tersebut. Salah satunya adalah tidak adanya mekanisme pendaftaran aplikasi pinjol sebelum dapat diakses oleh masyarakat. Sedangkan penyelenggara negara berdalih tidak memiliki tanggung jawab terhadap aplikasi yang tidak terdaftar.

Kemudian, tidak ada sanksi yang layak jika penyelenggara aplikasi pinjol melakukan pelanggaran. Di sisi lain, tidak adanya kedudukan yang setara dalam pembuatan perjanjian pinjam-meminjam dengan hanya mendasarkan pada perjanjian elektronik yang dibuat oleh penyelenggara aplikasi pinjol.

Selain itu, ketiadaan aturan mengakibatkan dua pelanggaran hak asasi manusia yang dialami konsumen pinjol: pelanggaran hak atas privasi dan pelanggaran hak atas rasa aman. Sebab, terdapat kegiatan pengambilan, pengumpulan, dan penyebaran data pribadi. Pola penagihan pun diikuti dengan sistem yang mengandung unsur tindak pidana.

Presiden RI, Joko Widodo
Foto:  YouTube Channel Setpres

Itu sebabnya, Presiden Republik Indonesia dinilai telah lalai dan tidak hati-hati dalam melakukan kewajibannya, yakni mengawasi kinerja Menteri Komunikasi dan Informatika serta Ketua Dewan OJK.

Pada permasalahan tidak adanya regulasi pinjol yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berdasarkan dokumen gugatan ini, Menteri Komunikasi dan Informatika serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dianggap tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk mengatur dan melakukan pengawasan terhadap praktik peer-to-peer lending atau pinjol.

Menkominfo dan Ketua Dewan Komisioner OJK pun dinilai tidak melakukan penegakan hukum dan/atau membiarkan terjadinya tindak pidana dalam praktik pinjol. Keduanya juga dituding tidak memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dan masyarakat.

Arif menuturkan sebenarnya LBH Jakarta merancang strategi litigasi sejak 2018. Semula pihaknya berharap permasalahan pinjol bisa selesai tanpa melalui pengadilan. Namun, setelah melakukan beberapa kali audiensi dengan pihak pemerintah untuk menyampaikan gagasan berbasis data, LBH Jakarta tidak melihat ada perbaikan peraturan.

Arif memandang, sikap pemerintah terhadap bisnis pinjol adalah sebuah kejahatan karena telah membiarkan (by omission) bisnis ini tumbuh tanpa aturan yang ketat.

“Sudah teriak-teriak ke sana-kemari (kami) menyampaikan gagasan dan informasi berbasis data kasus, tetapi tidak ada iktikad baik dari pemerintah untuk memperbaiki situasi ini,” kata Arif.

Notifikasi gugatan terkait pinjol ini sudah diterima pemerintah. Juru bicara Kemenkominfo Dedy Permadi mengatakan Kementerian Kominfo menghormati pelaksanaan hak warga negara untuk mengajukan upaya hukum berupa gugatan.

“Apabila nantinya terdapat panggilan sidang dan gugatan yang diajukan kepada Kementerian Kominfo, kami akan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Dedy melalui pesan singkat kepada detikX, Sabtu, 30 Oktober 2021.

Dedy menuturkan Kemenkominfo juga telah memberikan tanggapan terhadap notifikasi tersebut kepada LBH Jakarta. Isi tanggapannya, Kemenkominfo terbuka untuk melakukan dialog guna memperjelas permasalahan dan tuntutan yang diajukan oleh LBH Jakarta, dalam rangka pengembangan regulasi di bidang aplikasi dan informatika.

Meski begitu, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono enggan menanggapi gugatan yang akan dilayangkan LBH Jakarta. Dia mengklaim belum mengetahui mengenai notifikasi gugatan tersebut. Dini meminta detikX menghubungi bagian Tata Usaha Kementerian Sekretariat Negara bernama Sinta. Namun Sinta mengatakan masih harus mengecek terlebih dahulu. Sampai saat ini, Sinta belum merespons kembali.

Industri pinjol di Indonesia muncul setelah OJK menerbitkan Peraturan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan data OJK per 6 Oktober 2021, ada 106 perusahaan pinjol yang terdaftar dan memiliki izin. Sampai 31 Agustus 2021, perusahaan-perusahaan tersebut telah menampung 749.175 pemberi pinjaman dan 68.414.603 peminjam dengan total penyaluran nasional mencapai Rp 249.983 triliun.

Pada mulanya, aturan pinjol buatan OJK ada karena beberapa tujuan. Berdasarkan pertimbangan dalam pembuatan aturan tersebut, OJK ingin mendorong pertumbuhan pembiayaan alternatif bagi masyarakat. Selain itu, untuk mendukung tumbuhnya lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi yang dapat berkontribusi padaperekonomian nasional.

Namun aturan tersebut memiliki banyak kelemahan. Presiden Jokowi pun mengetahui hal ini. Pada Pekan Fintech Nasional 2020, Jokowi mengatakan regulasi keuangan nonbank, seperti pinjol, memang tidak seketat aturan di perbankan. “Karena itu, pelaku financial technology perlu perkuat tata kelola yang lebih baik dan akuntabel,” kata Jokowi waktu itu, Rabu, 11 November 2020.

Jokowi juga meminta pelaku pinjol meminimalkan pelbagai risiko yang muncul dalam transaksi di sektor pinjol. Dia berharap industri pinjol bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen.

Sejak 2019 sampai 2021, OJK menerima 19.711 pengaduan terkait pinjol. Sebanyak 47,03 persen atau 9.270 di antaranya dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Kemudian 52,97 persen atau 10.441 lainnya merupakan pelanggaran ringan atau sedang.

Pelanggaran berat yang dimaksud berbentuk pencairan tanpa persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, teror atau intimidasi, dan penagihan dengan kata kasar serta pelecehan seksual.

Aturan-aturan yang tidak ada dalam Peraturan OJK itu—seperti tata cara penagihan, batasan suku bunga, dan batasan pengambilan data—baru diatur pada 2019, melalui kode etik bisnis atau code of conduct Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Sebelum ada pedoman perilaku itu, Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sarjito mengatakan segala permasalahan di pinjol legal menjadi beban perusahaan pinjol yang harus diselesaikan melalui OJK.

Kalau ada perusahaan pinjol yang menggunakan jasa pihak ketiga untuk menagih utang dan menjadi sebuah masalah, kata Sarjito, itu menjadi tanggung jawab perusahaan.

“Misalnya, Anda punya anjing, kemudian anjing itu gigit orang,” kata Sarjito kepada detikX, Kamis, 28 Oktober 2021, “maka Anda yang bertanggung jawab.”

Dalam ranah ekonomi, peraturan dengan segala kekurangannya itu kerap dikenal dengan istilah regulatory sandbox. Istilah ini mengacu pada sebuah aturan yang dibuat sebagai ruang uji coba terhadap hal-hal baru yang diatur di dalamnya.

Di Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016, terdapat hal baru berupa bisnis pinkol. Regulasi itu ada untuk mengakomodasi bisnis pinjol sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi sekaligus untuk menciptakan iklim bisnis.

Polri sita Rp 20 miliar dari kasus pinjol Ilegal yang sebabkan seorang Ibu di Wonogiri gantung Diri
Foto: Andhila Prasetia/detikcom 

Menurut peneliti ekonomi perbankan Aviliani, hal itu lumrah terjadi. Yang terpenting, pemerintah terus memantau perkembangan dan segera memperbarui aturan setiap ada permasalahan. “Kalau segala sesuatu itu terlalu diatur, industri akhirnya tidak jalan. Kalau dalam perjalanan ada masalah, baru mereka masuk ke sana (ke permasalahan),” katanya.

Ahli hukum tata negara dari Universitas Udayana, Jimmy Z Usfunan, memandang OJK seharusnya memperbarui aturannya tentang pinjol.Hal-hal prinsip—seperti tata cara penagihan, batasan suku bunga, dan batasan pengambilan data—seharusnya diatur OJK, bukan diatur asosiasi. “Kekosongan hukum ini jangan sampai berlarut-larut, harus segera diubah,” kata Jimmy.

OJK menunjuk AFPI sebagai asosiasi fintech lending di Indonesia pada Januari 2019 melalui surat S-5/D.05/2019, pada 17 Januari 2019. Sebagai asosiasi, sruktur AFPI diisi oleh para chief executive officer (CEO) perusahaan pinjol. Mereka memiliki sejumlah kewenangan, antara lain menjatuhkan sanksi etik kepada perusahaan pinjol legal jika melanggar aturan.

Ketua Harian AFPI Kuseryansyah menjelaskan sanksi tersebut berupa disiplin organisasi. Ada empat sanksi, yaitu teguran tertulis, publikasi kepada masyarakat dan OJK, penonaktifan sementara, hingga penonaktifan keanggotaan permanen. Kendati sanksinya hanya disiplin organisasi, ia mengklaim, ini akan berkaitan dengan kebijakan OJK.

“Yang membuat punya kekuatan, di Peraturan OJK ada syarat bahwa untuk bisa terdaftar atau berizin dari OJK, itu harus menjadi anggota asosiasi,” ujar Kuseryansyah. 

“Jadi, kalau (perusahaan) dikeluarkan permanen dari asosiasi, OJK bisa mengambil tindakan, walaupun tidak serta-merta, untuk me-review status perizinannya,” imbuhnya.

Sementara itu, terhadap perusahaan pinjol ilegal, pemerintah membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi. Satgas yang berisi 12 kementerian serta lembaga ini memiliki tugas melakukan pencegahan dan penanganan investasi ilegal, termasuk pinjol. 

Kepala Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing mengatakan Satgas telah memproses sekitar 7.000 aduan terkait pinjol ilegal pada 2021. Pemerintah, melalui Kemenkominfo, juga sudah memblokir 3.515 pinjol ilegal.

Namun, Tongam mengakui, pinjol ilegal sulit dikendalikan. “Era digital saat ini tidak bisa dikendalikan secara pasti,” kata Tongam. “Pelaku juga banyak beroperasi di luar Indonesia. Jadi kita blokir hari ini, besok bikin lagi. Servernya ada di luar negeri.”


Reporter: May Rahmadi, Rani Rahayu
Penulis: May Rahmadi
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE