INVESTIGASI

Diam Lapar, Keluar Terpapar

PPKM darurat belum efektif. Tapi dampak ekonominya telah membuat rakyat kecil makin sengsara. Bantuan yang diharapkan tak kunjung datang.

Foto: Ilustrasi kehidupan masyarakat miskin yang rentan di Jakarta (Pradita Utama/detikcom)

Selasa, 27 Juli 2021

Sumi pulang ke rumahnya di kawasan Ciledug, Tangerang, pada Sabtu, 26 Juni 2021. Siang itu, Sumi merasa tidak enak badan. Sumi bekerja sebagai asisten rumah tangga di Serpong, Tangerang. Sesampai di rumah, perempuan 57 tahun itu meminta Muliawati, anaknya, mengeroki punggungnya. Sumi pikir hanya masuk angin biasa. Tetapi, dua hari setelah dikeroki, kondisi Sumi belum juga membaik. Pagi, Senin 28 Juni, Sumi meminta izin tidak masuk kerja kepada majikannya.

“Si bos menyarankan buat langsung swab. Ternyata swab antigen itu langsung positif (COVID-19),” tutur Muliawati kepada detikX, 22 Juli lalu.

Semenjak hari itu, Sumi harus beristirahat di rumah. Namun, bagi Sumi, isolasi mandiri di rumah bukanlah perkara mudah. Sumi tinggal bersama Muliawati dan keluarganya di perkampungan sempit. Rumah tempat mereka tinggal hanya seluas 50 meter persegi dengan dua kamar dan satu kamar mandi. Di rumah itu ada suami Muliawati dan dua anaknya yang masih kecil-kecil.

Keadaan itu memaksa Muliawati dan keluarganya betul-betul menjaga jarak dengan Sumi. Kamar mandi digunakan secara bergantian dengan Sumi dan mesti selalu disemprot disinfektan setelah digunakan. Kalau pagi, area dapur harus dihindari oleh keluarga Muliawati. Sebab, hanya di area dapur itu cahaya matahari bisa masuk ke rumah mereka. Sumi butuh berjemur untuk proses pemulihan sakitnya. Muliawati bilang berjemur di luar rumah hampir mustahil dilakukan karena rumah mereka berada di gang sempit. Berimpit dengan rumah tetangga. “Jadi kita terima matahari itu sangat sulit sekali,” kata perempuan berusia 37 tahun itu.

Selama Sumi menjalani isoman, tidak ada sepeser pun bantuan yang datang dari pemerintah. Ketua rukun tetangga di wilayah mereka tinggal mengatakan tidak bisa memberi bantuan karena Sumi belum memiliki KTP berdomisili Ciledug. Padahal, menurut Muliawati, biaya hidup ketika Sumi isoman betul-betul besar. Mereka harus membeli vitamin, obat-obatan, hingga buah-buahan demi proses pemulihan sang ibu. Tabungan Muliawati dan suami untuk biaya sekolah anaknya sampai terkuras untuk itu.

Ilustrasi sejumlah pekerja mengantre untuk melewati pos penyekatan di Lenteng Agung, Jakarta 23 Juli 2021
Foto : Aziza/detikcom

Di tengah kondisi itu, pemerintah tiba-tiba menerapkan PPKM darurat pada 3-20 Juli. Muliawati, yang sebelumnya masih bisa berjualan nasi bakar untuk kebutuhan sehari-hari, terpaksa berhenti berdagang. Empat dari lima warung tempat Muliawati menitipkan dagangannya tutup serentak. Tersisa satu yang masih buka tapi dengan penghasilan yang tidak seberapa. Sementara dari lima warung Muliawati biasa menerima Rp 350 ribu per hari, dari satu warung dia hanya mendapatkan maksimal Rp 150 ribu. Itu pun sangat jarang.

Tak pelak, Muliawati pun akhirnya memutuskan berfokus mengurus ibunya di rumah. Untuk kebutuhan sehari-hari, Muliawati hanya mengandalkan gaji suaminya seorang sopir pribadi sebesar Rp 2 juta per bulan. Sebetulnya, kata Muliawati, suaminya punya pekerjaan lain sebelum pandemi. Dia kerap dipanggil menjadi penabuh gendang campursari di acara-acara pernikahan. Hasilnya lumayan, dua hari Sabtu-Minggu bisa dapat Rp 2 juta.

“Tapi selama pandemi kan kayak orang hajatan itu nggak ada. Nggak boleh adain acara-acara. Suami saya job-nya batal semua. Benar-benar nggak ada penghasilan dari kerjaannya itu,” ujar perempuan yang kini tergabung dalam Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) itu.

Senasib meski tidak sepenanggungan, Asnawi—bukan nama sebenarnya—seorang penyandang kebutaan sebelah, berjalan seharian mengelilingi perumahan mewah di Jakarta Selatan. Sembari membawa alat klonengan, dia singgah dari rumah ke rumah lainnya menjajakan jasa pijat. Tetapi, setelah seharian berjalan, tidak ada satu pun rumah yang membukakan pintu.

Asnawi membutuhkan uang untuk biaya berobat istrinya yang mengidap tumor payudara. Dalam sebulan, Asnawi harus mengeluarkan uang Rp 5-13 juta untuk biaya berobat istrinya. Belum lagi dia juga membutuhkan uang untuk biaya sekolah tiga anaknya dan makan sehari-hari. Asnawi bingung mau mencari uang dari mana lagi. Selama pandemi, langganan pijatnya yang dulu kerap menggunakan jasanya tidak pernah lagi menghubunginya. “Apalagi sekarang PPKM kayak begini. Semuanya ditutup pintunya. Nggak tahu, bingung juga nih sekarang cari uang dari mana,” imbuh Asnawi pekan lalu.

Ilustrasi penyekatan di Kalimalang. Pemerintah tetap melakukan penyekatan meski dilakukan sejumlah pelonggaran di masa PPKM Level 3-4
Foto: Agung Pambudhy/detikcom

Kendati begitu, Asnawi masih terus berupaya mencari nafkah untuk biaya pengobatan istrinya. Setiap hari Asnawi akan selalu berjalan kaki dari rumahnya di Sektor 9, Bintaro, menuju Stasiun Kereta Sudimara. Di situ, dia menumpang komuter untuk kemudian turun di Stasiun Kebayoran Lama. Dari stasiun itu, Asnawi akan mulai berkeliling ke wilayah Radio Dalam, Pakubuwono, Pondok Pinang, dan sekitarnya. Dia berjalan kaki sembari terus menuju arah pulang ke Sektor 9.

Kerap Asnawi pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Selama pandemi, kata Asnawi, dalam sepekan paling banyak hanya ada dua orang yang menggunakan jasa pijatnya. Padahal dulu, dalam sehari, dia bisa mendapat empat sampai lima pelanggan. Sekarang, dengan adanya PPKM level 4, sebagai ganti PPKM darurat, satu pelanggan dalam sepekan pun sulit didapatkan.

Tetapi, apa pun yang terjadi, Asnawi tetap harus berkeliling mencari pelanggan. Meski mengaku takut tertular COVID-19 jika terus keluar dari rumah, dia tetap melakukannya demi biaya pengobatan istrinya. Tidak ada yang bisa diandalkan Asnawi untuk kesembuhan istrinya kecuali dirinya sendiri dan Tuhan. Sebab, sejak awal pandemi, tidak ada sedikit pun bantuan dari pemerintah yang datang untuk keluarganya. Asnawi bahkan sampai merasa tersinggung ketika detikX menanyakan soal bantuan pemerintah kepadanya. “Ah, nggak usah nyinggung-nyinggung pemerintahlah. Soalnya, saya di sini pendatang, Pak,” kata Asnawi.

Nasib Sukiman—bukan nama sebenarnya—sesama pemijat tunanetra, barangkali tidak sesial Asnawi. Selama masa PPKM darurat, Sukiman masih mendapatkan bantuan dari pemerintah. Terakhir, dia menerima program bantuan sosial tunai dari pemerintah senilai Rp 300 ribu per bulan. Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang bahwa BST bakal dibagikan untuk dua bulan sekaligus. Artinya, setiap penerima bakal mendapatkan Rp 600 ribu. Tetapi apesnya, dana yang sampai ke tangan Sukiman tidaklah seperti apa yang disampaikan Bu Menteri. Sukiman hanya mendapat Rp 550 ribu. Dipotong Rp 50 ribu oleh oknum. “Yang memotong ya pengurus-pengurusnya situ, katanya buat kas gitu,” keluh Sukiman.

Meski mendapat bantuan, Sukiman mengaku memilih agar pemerintah tidak memberlakukan aturan macam-macam. Sebab, kata dia, semenjak penerapan PPKM darurat, penghasilan Sukiman menurun sangat drastis. Bisa dapat dua pelanggan pijat dalam sepekan saja dia sudah sangat beruntung. Dengan biaya pijat Rp 65-75 ribu per orang, penghasilan Sukiman dalam sepekan hanya sekitar Rp 150 ribu.

Kemensos dan PT Pos Indonesia melakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat bawah yang terdampak PPKM di wilayah Kebon Jahe, Jakarta Pusat. Foto : Rifkianto Nugroho/detikcom

Sebelum pemerintah menerapkan PPKM, dia bisa mendapatkan satu sampai dua pelanggan sehari, meski jumlah itu masih jauh dibanding saat sebelum pandemi. Tetapi itu lebih baik ketimbang pemerintah hanya memberikan bantuan Rp 550 ribu, tapi di sisi lain penghasilannya lenyap. Uang itu, kata Sukiman, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan kedua anaknya.

Demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, Sukiman bahkan sampai pernah memijat seorang pasien COVID-19. Ia terpaksa melakukannya karena kebutuhan hidup yang mendesak. Sebenarnya Sukiman juga takut memijat pasien positif COVID-19 itu. Tetapi, demi bertahan hidup, dia tetap melakukannya dengan sebisa mungkin menjaga protokol kesehatan yang ketat. “Masker saya dobel, terus di situ udah disiapin yang buat cuci tangan itu, hand sanitizer,” kata Sukiman.

Sekitar 518 kilometer dari Ibu Kota, tepatnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, 10 transpuan meninggal dunia saat masa penerapan PPKM darurat. Manajer Program LSM Keluarga Besar Waria Yogyakarta (Kebaya) Rully Malay mengatakan mereka meninggal dunia bukan karena COVID-19. Mereka meninggal karena tidak terpenuhi gizi dan nutrisinya.

Selama masa PPKM darurat, para transpuan di Yogyakarta kesulitan mencari penghidupan. Mereka terpaksa berdiam diri di rumah kendati sebagian dari mereka merupakan orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Obat-obatan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup semakin sulit didapatkan dari rumah sakit. Hampir semua rumah sakit di Yogyakarta berfokus pada pasien COVID-19. Berbarengan dengan itu, kebutuhan makan juga sulit didapatkan para transpuan karena kebijakan PPKM darurat.

“Sebetulnya cukup tragis juga. Justru di masa pandemi ini, orang meninggal bukan karena virusnya, tapi justru karena dampak kemiskinannya, ketidakberdayaannya memenuhi aspek kebutuhan pokok mereka,” terang Rully kepada detikX pekan lalu.

Pendiri Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia Dewi Tjakrawinata menyesalkan kejadian yang menimpa orang-orang dalam cerita di atas. Dia berharap pemerintah lebih peka terhadap kondisi orang-orang yang termarginalkan tersebut. Bantuan pemerintah, kata Dewi, mestinya tidak hanya menyasar orang-orang yang terdata di pemerintah daerah. Sebab, di luar sana, banyak orang yang tidak pernah punya identitas tapi juga merasakan dampak dari penerapan PPKM darurat.

Kemiskinan di Indonesia meningkat 2,7 juta akibat pandemi COVID-19.
Foto : Pradita Utama/detikcom

“Seperti tunanetra, jangankan mengakses bantuan dari pemerintah, melihat saja mereka tidak bisa. Tolong, dong, pemerintah ini bisa lihat yang seperti itu,” tutur Dewi.

Pandangan itu senada dengan hasil survei Trade Union Rights Center (TURC). Program Coordinator TURC Indri Mahardika menyebut pihaknya sempat melakukan survei kepada 2.697 pekerja rumahan. Survei dilakukan di Jakarta, Sukabumi, Cirebon, Tangerang, Sukoharjo, Sumatera Utara, Yogyakarta, Semarang, dan Serang, serta di Jawa Timur. Hasilnya, sekitar 30 persen atau 907 responden mengaku belum pernah mendapatkan bansos pemerintah. Alasannya, kebanyakan tidak terdata. “Padahal mayoritas responden kami itu yang penghasilannya di bawah Rp 1 juta,” kata Indri.

Ketua Jaringan Rakyat Miskin Kota Eni Rochayati turut mengkritisi kebijakan pemerintah terkait PPKM darurat yang terkesan serampangan. Mestinya, kata Eni, jika pemerintah melarang orang keluar dari rumah, kebijakan itu juga harus didampingi dengan solusi bantuan. Sebab, bagi masyarakat miskin, keluar dari rumah itu berarti mencari makan. Jika mereka dilarang keluar dari rumah, mereka tidak bisa mendapatkan uang.

“Buat warga miskin, PPKM ini kayak buah simalakama. Kita keluar terpapar, kita di dalam perut lapar. Jadi ya satu-satunya jalan ya nekat itu tadi, keluar karena harus makan,” kesah Eni.

Pemerintah memang telah menyiapkan sejumlah bantuan bagi masyarakat kecil selama masa PPKM darurat. Tetapi faktanya, tidak semua orang yang terdampak dapat menerima bantuan itu. Alasannya, lagi-lagi data yang belum akurat. Hal itu diakui oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini pada Jumat, 16 Juli lalu.

“Saya membenahi data, sekarang saya akan pantau terhadap kualitas data. Artinya, kita butuh ke lapangan, jadi memang agak berat. Tapi saya sampaikan kepada teman-teman, kita harus turun dan ternyata ada yang begitu kualitas datanya,” kata Risma.


Penulis: Fajar Yusuf Rasdianto
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Fuad Hasim

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE