INVESTIGASI

Terancam Disingkirkan Meski Lolos TWK

Para pegawai KPK yang telah lulus TWK mengaku terancam. Kabar mengenai kemungkinan gagal diangkat sebagai ASN dan kabar mengenai kemungkinan dirotasi ke lembaga lain sampai ke telinga mereka.

Ilustrasi: Luthfy Syahban

Senin, 31 Mei 2021

Seorang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dari Kedeputian Penindakan merasa terancam, Jumat, 28 Mei 2021, pagi. Dalam sebuah pertemuan virtual mengenai sosialisasi pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara, dia tak tenang ketika mendengar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron bicara.

“Kalian mau boikot?” kata pegawai itu kepada detikX, Sabtu, 29 Mei 2021, meniru ucapan Ghufron. “Kalau kalian tidak ikut pelantikan, kalian tidak akan menjadi ASN. Kalian tahu konsekuensinya.”

Sumber lainnya dari kedeputian yang sama membenarkan hal tersebut. Dalam pertemuan itu, dikatakannya, Ghufron mendorong seluruh pegawai mengikuti pelantikan menjadi ASN.

Mereka adalah dua dari 1.274 pegawai yang lulus tes wawasan kebangsaan, sebuah tes yang diinisiasi KPK. KPK mengadakan tes ini sebagai proses pengalihan status pegawai. Dalam pertemuan itu, KPK menyampaikan hal-hal terkait pelantikan para pegawai menjadi ASN pada Selasa, 1 Juni 2021.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron
Foto: Yogi Ernes/detikcom

Pernyataan Ghufron berkaitan dengan kabar bahwa para pegawai yang lulus TWK akan menolak pelantikan. Dari pesan Ghufron, dua sumber tadi menilai, mereka tidak akan dianggap sebagai pegawai KPK lagi bila tidak ikut pelantikan.

Kita nggak pernah tahu ke depannya akan ada aturan-aturan lain seperti apa. Apakah kita akan dipindahkan atau bagaimana. Contohnya saja yang 75 pegawai ini.”

Karena pelantikan merupakan bagian dari proses pengalihan tersebut, mereka menganggap ada peluang mereka akan diberhentikan jika tak mengikutinya, meski sebenarnya mereka sudah berstatus pegawai tetap, bahkan sudah lulus TWK.

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati menjadi moderator dalam sosialisasi melalui aplikasi Zoom itu. Diikuti perwakilan Badan Kepegawaian Negara, para pegawai yang lulus TWK diberi tahu mengenai teknis, pelantikan seperti seragam, waktu, dan tempat. Perwakilan BKN juga menjelaskan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN adalah pelaksanaan dari aturan yang sudah ada.

Beberapa pegawai mengajukan pertanyaan di forum tersebut melalui kolom chat. Namun moderator Yuyuk hanya membacakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat teknis pelantikan. Padahal banyak pertanyaan yang lebih penting dari itu.

Salah satu sumber tadi mengatakan Yuyuk bahkan tidak membacakan pertanyaan pertama di kolom chat yang menurutnya bersifat substantif. Sumber ini menceritakan, ada pegawai bertanya: kalau ASN adalah pelaksanaan undang-undang, dan ke depannya di KPK ada kebijakan yang tidak sesuai dengan UU, apakah para pegawai harus tetap melaksanakannya? “Itu tidak dibacakan Mbak Yuyuk,” kata dia. “Padahal itu pertanyaan pertama, lho.”

Kepada detikX, Ghufron tidak membantah cerita dua pegawai KPK tadi. Namun, dia mengklaim, rencana pelantikan pada 1 Juni 2021 itu sebenarnya juga bermaksud untuk memperingati Hari Lahir Pancasila. “Sehingga secara simbolis untuk menyatakan bahwa pegawai KPK Pancasilais,” kata Ghufron melalui pesan singkat, Minggu, 30 Mei 2021.

Namun, di sisi lain, Ghufron mengetahui ada solidaritas dari pegawai KPK yang lulus TWK terhadap para pegawai yang tidak lulus. Karena itu, rencana pelantikan tersebut akan dibahas kembali pada Senin, 31 Mei 2021, ini. “Hasilnya kita kabarkan selanjutnya,” kata dia. “Solidaritas dari segenap pegawai KPK yang meminta agar pelantikan ditunda sangat kami hargai.”

Sementara itu, Yuyuk tidak merespons permintaan wawancara dari detikX sampai Minggu, 30 Mei 2021, sore. Dia juga tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan di aplikasi WhatsApp mengenai hal-hal di sosialisasi tersebut.

Gedung KPK dijaga ketat aparat, pekan lalu.
Foto: Ari Saputra/detikcom 

Sebelumnya, 75 penyelidik dan 42 penyidik yang lulus TWK di Kedeputian Penindakan KPK melayangkan surat kepada para pimpinan KPK. Mereka mendesak pimpinan KPK, yang diketuai Komisaris Jenderal Firli Bahuri, menunda pelantikan para pegawai menjadi ASN sampai ada kejelasan peralihan pegawai KPK. Kejelasan yang mereka maksud itu sesuai dengan aturan, prinsip hukum, dan arahan Presiden Joko Widodo.

Jokowi sempat mengatakan, hasil TWK seharusnya tidak menjadi dasar pemberhentian pegawai KPK. Namun arahan Jokowi ini tidak diindahkan. Setelah mengadakan rapat di BKN, pimpinan KPK akan memberhentikan 51 dari 75 pegawai yang tidak lulus TWK, sementara sisanya akan dibina.

Para penyelidik dan penyidik juga mendesak pimpinan KPK membuka hasil lengkap TWK beserta kertas kerjanya. Sebab, keterbukaan tersebut adalah perintah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ancaman terhadap pegawai tidak hanya itu. Sebelumnya, dalam sebuah grup aplikasi pesan singkat beranggotakan para pegawai, beredar informasi mengenai nama-nama senior yang dibidik untuk disingkirkan dari jabatan sekarang di KPK. Para senior itu adalah mereka yang sudah lolos TWK dan akan menjadi ASN.

Dua sumber detikX di dalam grup itu membenarkan informasi tersebut. Salah satu sumber mengatakan, nantinya KPK akan memindahkan para senior ke lembaga-lembaga di luar KPK. “Dirotasi melalui program deployment,” kata sumber ini.

Pegawai-pegawai senior yang ditarget untuk dirotasi itu adalah mereka yang dulu direkrut melalui jalur Indonesia Memanggil (IM). IM diselenggarakan secara independen oleh pihak ketiga.

*  *  *

Sekarang 75 pegawai, besok atau lusa bisa 100 atau bahkan lebih dari itu. Sekarang hanya Novel Baswedan dan kawan-kawan, lain waktu mungkin kita. Begitulah, kecemasan para pegawai KPK yang berhasil memenuhi syarat TWK. Mereka tetap merasa terancam kendati lulus TWK.

Sampai Minggu, 30 Juni 2021, solidaritas menolak penyingkiran pegawai KPK dikabarkan sudah sampai 693 orang. Artinya, jumlah itu separuh dari jumlah pegawai yang lulus TWK.

Seorang pegawai KPK, sebut saja Nana, bukan nama sebenarnya, memandang, pimpinan KPK sangat mungkin melakukan hal serupa TWK di kemudian hari untuk menyingkirkan pegawai yang tidak disukai. Apalagi terhadap para pegawai yang belum senior dan masih ‘kroco’.

“Kita nggak pernah tahu ke depannya akan ada aturan-aturan lain seperti apa. Apakah kita akan dipindahkan atau bagaimana. Contohnya saja yang 75 pegawai ini,” kata Nana kepada detikX pekan lalu. Nana lulus TWK dan bertugas di Kedeputian Informasi dan Data KPK.

Ruwatan rakyat untuk KPK, Jumat 28 Mei 2021
Foto: Ari Saputra/detikcom

Pegawai lulus TWK lainnya, Dara, juga bukan nama sebenarnya, punya kecemasan serupa. Menurut Dara, TWK hanyalah proyek uji coba untuk menyingkirkan pegawai-pegawai berintegritas. “Kalau ini berhasil, nggak menutup kemungkinan cara penyingkirannya akan serupa,” kata pegawai yang bertugas di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat ini.

Para pegawai mengetahui lulus TWK berdasarkan surat keputusan KPK, tetapi mereka belum mendapat surat pengangkatan sampai Minggu, 30 Mei 2021. Mereka juga tidak pernah mendapat penjelasan mengenai komponen penilaiannya. Mereka tak tahu alasan mereka lulus TWK.

Pimpinan KPK tidak terbuka mengenai penilaian TWK. Karena itu, banyak dugaan, mereka yang tidak lulus TWK memang sudah dipetakan. Sebagian dari mereka ada yang memegang kasus-kasus besar, pernah memeriksa masalah etik Ketua KPK jenderal polisi bintang tiga Firli Bahuri, pernah vokal menolak revisi UU KPK, dan aktif melakukan advokasi masalah internal melalui Wadah Pegawai KPK. Penyidik senior Novel Baswedan dan Ketua WP KPK Yudi Purnomo adalah bagian dari mereka.

Nana mengaku, selama di KPK, sebenarnya kerap sejalan dengan mereka. Bedanya, Nana tidak sevokal mereka. “Jadi itu menjadi sebuah warning, bahwa kalau kita speak up atau menyampaikan pendapat, bisa membahayakan kita,” kata dia.

Nana khawatir, dengan kepemimpinan KPK yang tertutup dan tidak berpihak pada pegawai seperti saat ini, ke depannya akan ada hal-hal terkait pekerjaan yang harus dia lakukan tanpa dasar integritas dan kejujuran.

“Misalnya, nanti kita menangani kasus, tiba-tiba diminta untuk tidak melanjutkan, itu bisa saja terjadi. Kalau kita tidak menuruti, nanti kita dianggap membangkang. Padahal semua ada prosedurnya,” kata dia.

Kekhawatiran itu berasal dari pertanyaan wawancara di TWK. Nana mengaku, saat sesi wawancara TWK, dirinya ditanya mengenai kesediaannya menghentikan penanganan kasus. “Saya waktu itu ditanya, mau atau tidak memberhentikan penanganan kasus kalau diminta pimpinan?” kata Nana.

KPK menginisiasi TWK dan bekerja sama dengan BKN, Badan Intelijen Negara, serta lembaga-lembaga lainnya untuk menjalankan prosesnya. Pimpinan KPK berdalih, TWK adalah bagian dari proses untuk pengalihan pegawai KPK menjadi ASN, seperti amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Padahal UU tersebut dan aturan setingkatnya tidak mensyaratkan TWK.

Sebanyak 75 pegawai yang tidak lulus TWK kemudian diberhentikan sementara. Mereka tidak dipecat dari KPK, tetapi tugas-tugasnya harus diserahkan kepada atasan. Karena tidak punya kerjaan, mereka ke kantor hanya sekadar mengisi absen.

Sertifikat kelulusan pegawai KPK yang mengikuti program induksi oleh Kopassus. Sumber dokumen dari pegawai KPK yang lulus TWK
Foto: Dok Istimewa

Pimpinan KPK beralasan TWK diperlukan untuk memotret kecenderungan ideologi para pegawai. Lebih tepatnya, KPK bermaksud mengukur tingkat radikalisme pegawai-pegawainya. Padahal para pegawai KPK sudah pernah mendapatkan penilaian mengenai bela negara dan wawasan kebangsaan sebelum menjadi pegawai tetap.

Belum lama ini, rapat di BKN yang diikuti para pimpinan KPK memutuskan akan memecat 51 pegawai dan membina 24 lainnya. Tujuh kepala satuan tugas penyidikan yang menangani kasus-kasus besar, seperti kasus politikus PDIP Harun Masiku dan korupsi bantuan sosial, adalah bagian dari mereka yang terancam dipecat.

Empat sumber detikX di KPK yang lulus TWK mengenal para pegawai yang saat ini tidak memenuhi syarat penilaian TWK. Mereka sama-sama berpandangan, 75 orang yang tidak lulus TWK itu sama sekali bukan seorang radikal, apalagi ‘Taliban,’ stigma yang disematkan para buzzer di media sosial terhadap para pemberantas rasuah. Sebab, sebagian dari 75 itu bukanlah seorang muslim, apalagi beribadah dengan cara-cara Islam.

Dara, salah satu dari empat orang itu, mengatakan sebagian besar pegawai yang tidak lulus TWK itu direkrut melalui jalur perekrutan IM. Dalam jalur IM, salah satu prosesnya adalah program induksi.

Program induksi merupakan kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pengembangan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan. Beberapa program induksi dalam IM bekerja sama dengan pasukan khusus TNI Angkatan Darat, Kopassus, di Batujajar, Bandung.

Mereka yang lulus program itu mendapatkan sertifikat dan dianggap memenuhi syarat menjadi pegawai KPK. Salah satu komponen penilaian yang digunakan Kopassus adalah wawasan kebangsaan. Namun, mereka yang sudah berhasil mengikuti program itu, sebagian dianggap tidak berwawasan kebangsaan dalam TWK dan terancam gagal menjadi ASN. Mereka akan dikeluarkan dari KPK.


Penulis: May Rahmadi
Editor:  Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE