INVESTIGASI

Rapor Merah dari Cililitan

Rapat gabungan tetap memberhentikan 51 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan karena punya rapor merah. Dianggap fitnah kejam.

Foto: Sejumlah aktivis melakukan aksi keprihatinan kepada KPK pasca tes TWK yang kontroversial.

Senin, 31 Mei 2021

Rapat pembahasan nasib 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi terlaksana sesuai dengan kesepakatan. Diskusi penting itu dilaksanakan pada Selasa, 25 Mei pekan lalu. Menjelang pukul 09.00 WIB, satu per satu peserta rapat hadir ke gedung Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur.

Lima pimpinan KPK, yaitu Firli Bahuri, Nurul Ghufron, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, dan Nawawi Pomolango, datang dalam rentang waktu yang nyaris bersamaan. Hadir pula Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo. Tak lupa, Kepala BKN Bima Haria Wibisana dan wakilnya, Suparnawa Yusuf, selaku tuan rumah hadir dalam kesempatan itu.

Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Tasdik Kinanto dan Kepala Lembaga Administrasi Negara Adi Suryanto turut menghadiri pertemuan itu. Perwakilan asesor sebagai pelaksana tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak lupa ambil andil, yakni Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Pimpinan KPK (dari kiri) Firli Bahuri, Alexander Martawan, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron
Foto : Rivan Awal Lingga/ANTARA Foto

Ketika rapat baru saja dimulai, Alex langsung meminta kepada peserta rapat agar pembahasan nasib 75 pegawai KPK ini bisa sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Alih status sebagai aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh merugikan pegawai KPK. Hasil TWK, kata dia, sebaiknya dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan bagi KPK. “Oke, hasil TWK kami terima, tapi pelaksanaannya sekarang sudah harus ditafsirkan sesuai dengan keputusan MK dan instruksi Presiden,” kata Alex seperti diceritakan ulang oleh Ghufron kepada detikX pekan lalu.

Kita tidak ingin kembali pada sejarah masa lalu, di mana kewaspadaan kita terhadap komunis telah melahirkan stigma-stigma yang kadang dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik, menyimpang, dan ditumpangi kepentingan-kepentingan lain.”

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, meski tidak hadir dalam rapat tersebut, mengatakan seluruh kementerian dan lembaga terkait sepakat untuk mematuhi instruksi Presiden. Mereka, kata Moeldoko, bahkan telah memberikan opsi pembinaan sebagai solusi bagi 75 pegawai yang gagal lolos tes. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemnPAN-RB) mengusulkan agar dilaksanakan individual development plan (IDP) bagi mereka yang tidak lulus TWK. “Bahwa pimpinan KPK kemudian mengambil kebijakan lain tersendiri, hal tersebut merupakan kewenangan dan keputusan lembaga pengguna, dalam hal ini KPK,” ujar Moeldoko dalam keterangan tertulis Kamis, 27 Mei 2021.

Namun Ghufron membantahnya. Dia bilang tidak ada pembahasan soal IDP dalam rapat waktu itu. “Tanya saja kepada peserta lain yang hadir, apa benar ada usulan IDP dan pimpinan tidak mau?” ujar Ghufron. Justru, sambungnya, BKN-lah yang berkeras meminta agar pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Peraturan tersebut berisi soal tata cara dan persyaratan untuk menjadi ASN. Karena permintaan BKN itu, pembicaraan kemudian bergeser dengan langsung meninjau ulang parameter kelulusan.

Satu per satu berkas hasil tes para pegawai KPK dibuka di hadapan peserta rapat. BKN memaparkan indikator-indikator yang menyebabkan 75 pegawai KPK gagal lolos. Dalam sebuah dokumen yang beredar luas, disebutkan ada sembilan indikator berwarna merah. Indikator itu antara lain setuju terhadap perubahan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah (PUNP).

Kemudian tidak setuju dengan pembubaran HTI/FPI, menolak revisi UU KPK, dan mengakui adanya kelompok Taliban di KPK, yang hanya takut kepada Allah dan kebenaran. Pegawai KPK juga ditanyai apakah mengakui tidak setuju dengan pimpinan KPK yang selalu mengintervensi penyidikan dan menolak pencalonan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK. Selain itu, apakah mereka menyatakan akan memilih keluar dari KPK jika dipaksa mengikuti keinginan pimpinan atau pemerintah, dan apakah mereka mengakui sering berselisih paham dengan pimpinan KPK.

Lalu tujuh indikator berwarna kuning terkait misalnya setuju terhadap LGBT, seks bebas, dan perkawinan sesama jenis. Kemudian tidak setuju dengan Tap MPR Nomor 25/1966 tentang larangan paham komunisme di Indonesia dan menyatakan komunisme bukan ancaman lagi di Indonesia. Selain itu, tidak setuju dengan kebijakan pemerintah terutama pengalihan pegawai KPK menjadi ASN dan tidak mengakui hasil profiling. Sementara itu, enam indikator berwarna hijau terkait keyakinan pribadi, seperti akan mengundurkan diri dari ASN apabila tidak sesuai hati nurani atau gaji dan tidak bersemangat lagi bekerja di KPK.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata
Foto:  Ari Saputra/detikcom

Alex dan Ghufron menginterupsi untuk kemudian menyebut beberapa indikator tersebut tidak relevan dengan kultur kerja di KPK. Misalnya saja, menolak perintah atasan jika bertentangan dengan hati nurani. Menurut Alex, itu hanya bagian dari kultur egaliter yang jamak ada di lembaga independen seperti KPK. Beberapa indikator lain dalam tes itu juga dianggap tidak relevan oleh Ghufron. Salah satunya soal pandangan terhadap organisasi keagamaan yang dilarang oleh pemerintah.

Mantan Dewan Ahli Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember, Jawa Timur, itu mengakui, di KPK memang ada pegawai yang beraliran Wahabi dan Salafi. Namun itu hanya sebagai spektrum keberagaman, tidak sampai menjurus pada fikrah ekstrem kanan seperti Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Ghufron lantas meminta kepada para asesor lebih berhati-hati dalam mengidentifikasi khazanah keagamaan di KPK. Jangan sampai kewaspadaan terhadap radikalisme justru melahirkan stigma negatif terhadap 75 pegawai yang gagal lolos TWK. Apalagi sampai disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu.

“Kita tidak ingin kembali pada sejarah masa lalu, di mana kewaspadaan kita terhadap komunis telah melahirkan stigma-stigma yang kadang dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik, menyimpang, dan ditumpangi kepentingan-kepentingan lain,” tegas Ghufron.

Atas permintaan Ghufron dan Alex itu, peserta rapat sepakat untuk mencabut beberapa indikator dalam hasil TWK. Perinciannya, satu indikator berwarna merah dicabut serta seluruh indikator berwarna hijau dan kuning dihilangkan. Dengan hasil keputusan itu, total indikator penilaian lulus atau tidaknya pegawai KPK menjadi ASN hanya tersisa delapan kriteria.

Dari kesepakatan itu, para asesor kembali melakukan asesmen terhadap nilai 75 pegawai KPK. Hasilnya, 24 nama berhasil terkatrol dan 51 tetap berapor merah. Terhadap 24 nama yang terseleksi bakal dilakukan pembinaan wawasan kebangsaan dalam waktu empat bulan. Jika lulus, mereka boleh kembali bekerja di KPK. Sebaliknya, jika gagal dalam pembinaan itu, mereka bakal bernasib sama dengan 51 lainnya yang diberhentikan karena mendapat rapor merah.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana saat menyampaikan hasil rapat gabungan tentang nasib 75 pegawai KPK tak lolos TWK, 25 Mei 2021
Foto : Luqman/detikcom

Bima tidak bersedia menanggapi dokumen tentang indikator penilaian TWK yang beredar luas di masyarakat tersebut. “No comment. Saya terikat kode etik asesor,” tulis dia melalui pesan aplikasi daring. Namun, pada saat memberi keterangan tentang hasil rapat gabungan itu pada 25 Mei 2021, ia menyebut ada tiga klaster penilaian. Pertama menyangkut pribadi seseorang. Kedua, klaster pengaruh, baik itu dipengaruhi atau mempengaruhi. Ketiga, klaster PUNP. Ia mengatakan indikator PUNP merupakan harga mati yang tak bisa ditawar lagi.

“Bagi mereka yang aspek PUNP-nya bersih, walau aspek pribadi dan pengaruhnya terindikasi negatif, itu masih bisa dilakukan proses melalui diklat. Jadi, dari 75 orang itu, 51 orang itu menyangkut aspek PUNP. Bukan hanya itu, 51 itu tiga-tiganya negatif. Nah, yang 24 itu PUNP bersih ada yang aspek pengaruh dan aspek pribadi atau ada yang dua-duanya. Itu 24 orang itu masih bisa disertakan diklat bela negara dan wawasan kebangsaan yang ditentukan kemudian,” ucapnya.

Suparnawa menambahkan, proses mendapatkan 51 nama ini sudah melalui tahap yang panjang. BKN telah mempersiapkan mekanisme tes pegawai KPK sehari setelah disahkannya Perkom KPK Nomor 1 Tahun 2021 pada 27 Januari silam. Tes dilakukan dengan tiga metode, yakni Indeks Moderasi Bernegara (IMB), penilaian rekam jejak, dan wawancara. IMB dilaksanakan secara tertulis. Penilaian rekam jejak dilakukan dengan melihat keseharian peserta tes, baik di kehidupan nyata maupun media sosial. Sedangkan wawancara digelar dengan tanya-jawab secara tatap muka.

Dalam periode tes pada 9 Maret hingga 9 April 2021, tim asesor selalu melaksanakan rapat untuk menentukan hasil asesmennya. Hasilnya, kalau boleh jujur, lanjut Suparnawa, didapatkan lebih dari 100 pegawai KPK yang gagal lolos TWK. Tetapi kemudian tim asesor menyeleksi kembali beberapa nama sehingga jumlahnya terus menciut. Dari 100 lebih menjadi 78, kemudian 76, dan terakhir 75. Barulah, pada rapat 25 Mei itu, ditetapkan 51 orang yang akhirnya tidak dapat ‘diselamatkan’ lagi. Mereka, menurut Suparnawa, tidak dapat dibina lagi karena teridentifikasi melanggar PUNP.

“Kalau namanya orang mau mengubah Pancasila, terus apalagi ada paham komunisme, khilafah, liberal, itu apa iya bisa diubah dalam waktu enam bulan, dalam waktu setahun? Itu keyakinan yang sudah mendarah daging,” jelas Suparnawa kepada detikX pekan lalu.

75 Pegawai yang tak lolos tes TWK KPK melakukan berbagai cara untuk melawan upaya penyingkiran mereka melalui TWK, seperti mengaku ke Ombudsman dan Komnas HAM.
Foto : Ari Saputra/detikcom

Sekjen Wadah Pegawai KPK Farid Andhika menilai pelabelan rapor merah merupakan sebuah fitnah kejam. Dia tidak habis pikir bagaimana bisa pegawai KPK yang telah mewakafkan diri untuk pemberantasan korupsi dicap anti-Pancasila atau komunis. Sebagai pegiat antikorupsi, Farid merasa seluruh pegawai KPK adalah orang-orang yang taat terhadap undang-undang dan Pancasila. “Kami Pancasilais. Kami tidak pernah menyatakan bahwa kami anti-Pancasila dan anti-NKRI. Kami tidak mengenal khilafah, kami tetap hormat-taat Pancasila. Saya tidak paham, ini kurang nasionalis di mana?” kata Farid kepada detikX pekan lalu.

Keheranan yang sama disampaikan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo. Pelabelan itu, menurut Yudi, sangat tidak berdasar. Sebab, sebelum melaksanakan tes kebangsaan, seluruh pegawai KPK telah menyatakan kesediaannya menjadi ASN serta kesetiaan terhadap NKRI. Pernyataan itu disampaikan secara tertulis sesuai dengan Perkom KPK Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat 2 dan 3. Apalagi, sambung penyidik senior KPK ini, pelabelan tersebut disimpulkan hanya berdasarkan tes tanya-jawab semata. Tanpa membuktikan secara langsung adanya keterlibatan 51 pegawai ini dalam organisasi terlarang ataupun komunitas yang dianggap berideologi komunis, radikal, dan anti-Pancasila.

Etiket itu dianggap Yudi tidak lebih dari olok-olok kepada 51 pegawai KPK. Seolah-olah para pegawai KPK yang gagal TWK ini lebih buruk dari koruptor ataupun teroris. Padahal mereka adalah orang-orang yang justru begitu berambisi melenyapkan korupsi di negeri ini. “Bahkan seorang koruptor saja, untuk disebut sebagai koruptor, harus ada bukti, harus ada saksi, harus ada vonis hakim, sampai kekuatan hukum tetap. Dan itu dibina lagi. Ini pegawai (KPK) tidak lolos TWK, tidak ada pembinaan, langsung diberhentikan,” pungkas Yudi.


Reporter: Rani Rahayu
Penulis: Fajar Yusuf Rasdianto
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE