INVESTIGASI

Diam Jokowi di Tengah Gerakan Klandestin Moeldoko

“Ini desain dari mana? Apakah betul Moeldoko sendiri yang desain tanpa sepengetahuan Presiden? Apa betul Moeldoko senekat itu kalau tidak ada garansi sebelumnya?”

Ilustrasi: Edi Wahyono

Senin, 15 Maret 2021

Sejak pertemuan Moeldoko dengan beberapa kader Partai Demokrat di Hotel Aston sampai Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum melalui Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Presiden Joko Widodo belum menunjukkan sikap jelas terkait manuver politik anak buahnya itu. Sikap Jokowi pun menjadi teka-teki hingga kini.

“Istrinya, yang sehari-hari tidur sebantal-seranjang, pun tidak tahu.” Begitu kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengenai gerakan klandestin bosnya, Kepala KSP, dalam menguasai Demokrat. Ali hakulyakin tak ada satu pun yang mengetahui strategi politik Moeldoko.

Ali Mochtar Ngabalin
Foto: Rahel Nardha Chaterine/detikcom

Dia mengatakan hal tersebut setelah mendengar percakapan Moeldoko dengan orang lain di kantornya beberapa waktu lalu. Kala itu, Ali bercerita, Moeldoko bilang tak ada yang mengetahui kegiatan dan rencananya terkait politik Partai Demokrat.

Aku ngopi-ngopi kenapa ada yang grogi. Saat sekumpulan laki-laki menikmati kopi, pembicaraan bisa melebar dari soal joke ringan, pekerjaan, sosial, seni, olahraga, bahkan politik.”

“Jangankan kami-kami di KSP, Moeldoko itu, istrinya saja tidak tahu apa yang dia lakukan,” kata Ali, Rabu, 10 Maret 2021. “Presiden juga tidak tahu. Dia tidak kasih tahu Presiden.”

Namun, Ali mengklaim, itu tidak menjadi masalah. Jokowi tetap bersikap biasa saja kepada Moeldoko. Dia menyimpulkan itu karena Moeldoko masih menemani kegiatan Jokowi seperti biasa setelah kabar kisruh Partai Demokrat muncul ke ruang publik.

Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Demokrat berdasarkan Kongres Luar Biasa di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021. Para eks kader Demokrat dan beberapa kader aktif menyelenggarakan kegiatan tersebut untuk mengganti kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pada akhir Januari lalu, gerakan senyap Moeldoko untuk menjadi Ketum Demokrat sebenarnya sempat terendus. Beberapa pengurus cabang Demokrat bertemu dengan Panglima TNI pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu di Hotel Aston, Jakarta, atas undangan para penggerak KLB.

Mereka mendapat iming-iming uang dengan syarat mendukung Moeldoko menjadi ketua umum partai melalui mekanisme KLB. Kubu pendukung Moeldoko pun diduga menyebut gerakan itu sudah mendapat restu dari Presiden Jokowi.

Moeldoko kemudian menampik kabar tersebut. Kala itu dia mengatakan beberapa pertemuan dia dengan para kader dan eks kader Demokrat hanyalah hal biasa. Itu sebabnya, tidak perlu izin ke Presiden. “Aku ngopi-ngopi kenapa ada yang grogi. Saat sekumpulan laki-laki menikmati kopi, pembicaraan bisa melebar dari soal joke ringan, pekerjaan, sosial, seni, olahraga, bahkan politik,” kata Moeldoko dalam unggahannya di Facebook, Kamis 4 Februari 2021. “Ngopi membuka wawasan kita. Kenapa untuk ngopi saja harus pakai lapor atau minta izin.”

Namun Jokowi belum bersuara mengenai masalah tersebut hingga kini. detikX mencoba menghubungi Staf Khusus Presiden Sukardi Rinakit, Dini Purwono, dan juru bicara Presiden Fadjroel Rachman, tetapi mereka enggan memberi penjelasan.

Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago memandang wajar jika publik meminta Jokowi segera bersikap. Sebab, Moeldoko adalah pejabat negara yang menjadi bawahannya langsung. “Lain cerita kalau Moeldoko bukan dari Istana,” kata dia kepada detikX pekan lalu.

Memang, dia menjelaskan, setiap partai pasti memiliki konflik internal. Namun konflik internal itu berbahaya jika melibatkan orang dari pihak eksternal. Apalagi keterlibatan pihak eksternal itu mengarah pada KLB yang tidak memiliki izin tapi bisa terlaksana.

“Ini kan yang dicurigai publik. Ini kekuasaan dari mana? Kok sekuat ini? Siapa orang belakangnya?” kata Pangi. “Hal-hal begini, kan, sulit dibuktikan. Tetapi kita bisa merasakan. Ini desain dari mana? Apakah betul Moeldoko sendiri yang desain tanpa sepengetahuan Presiden? Apa betul Moeldoko senekat itu kalau tidak ada garansi sebelumnya?”

Presiden Joko Widodo
Foto: Lukas-Biro Pers Sekretariat Presiden

Karena itu, menurut Pangi, ini akan menjadi preseden buruk jika Jokowi tidak segera bersikap. Apalagi jika nanti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko melalui surat keputusan. “Ini akan menjadi preseden buruk. Orang akan berpikir, daripada mendirikan partai, lebih baik di-KLB-kan saja. Ini, kan, sangat merusak sistem pemilu dan demokrasi kita,” kata dia.

Di sisi lain, Pangi memuji sikap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly karena memberikan statement yang meminta agar tidak ada pihak yang menuding-nuding pemerintahan Jokowi dan dirinya akan menilai permasalahan secara hukum. Menurut Pangi, itu baik bagi penegakan dan kepastian hukum.

Sebelumnya, Yasonna mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM belum menerima dokumen apa pun terkait KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu pun berjanji akan profesional dan objektif.

Senada dengan Yasonna, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md pun mengatakan sampai sekarang belum ada masalah hukum terkait KLB Demokrat kubu Moeldoko karena belum ada laporan resmi kepada pemerintah tentang KLB itu. “Jadi nggak ada masalah hukum. Sekarang pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu adalah AHY, putra Susilo Bambang Yudhoyono,” kata Mahfud.

Namun Pangi memandang itu belum cukup. “Tentu ada alasan publik menilai sampai ke sana (intervensi pemerintah dalam KLB kubu Moeldoko). Itu harusnya dijawab, kenapa Presiden belum mengajak AHY bertemu?” kata dia.

Selain berbicara kepada publik, Menurut Pangi, Jokowi juga perlu mengajak AHY bertemu untuk menawarkan bantuan guna menyelesaikan kisruh Partai Demokrat. Ini akan menjadi tanda bahwa Jokowi memiliki iktikad baik.

Jika itu terjadi, Pangi menduga, akan ada kesepakatan di antara mereka. “Misalnya Demokrat diminta tidak terlalu keras lagi. Diberi ruang tetapi jangan terlalu keras. Tidak ada yang tahu. Yang pasti di dalam politik itu tidak ada ruang kosong,” kata dia. “Yang bisa menghentikan (kisruh Partai Demokrat) ini hanya Presiden sebenarnya,” lanjutnya. “Yang jelas, omongan Pak Jokowi itu akan menenangkan semua dan kemauan Presiden akan dipahami.”

Sampai saat ini, belum jelas waktu kubu Moeldoko memberikan laporan hasil KLB ke pemerintah. Namun beberapa tokoh di kubu Moeldoko menyebut semuanya akan terus berproses.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko
Foto : Pradita Utama/detikcom

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari menjelaskan pemerintah akan memiliki dua opsi untuk bersikap jika Kemenkumham menerima laporan kepengurusan Partai Demokrat berdasarkan KLB Deli Serdang. Sikap berdasarkan perspektif hukum dan sikap berdasarkan perspektif politik.

Jika menggunakan perspektif hukum, Feri mengatakan, pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham, akan mengikuti ketentuan Undang-Undang Partai Politik, terutama Pasal 32 dan 33. Dengan begitu, bisa dipastikan KLB Demokrat versi Deli Serdang adalah tidak sah.

Sebab, di dalam ketentuan itu tertulis jelas bahwa segala perselisihan internal partai terlebih dahulu diselesaikan oleh mahkamah partai. Jika tidak senang terhadap putusan mahkamah partai, dapat mengajukan sengketa itu ke pengadilan negeri dan hasil putusan pengadilan negeri itu bisa dikasasi di MA.

Namun, jika pilihannya adalah perspektif politik, Feri melanjutkan, pemerintah akan mengabaikan UU. “Maka tentu saja Kemenkumham dipertanyakan. Apalagi Kemenkumham sudah mengesahkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat 2020,” kata dia.

AD/ART Partai tersebut, Feri memerinci, menyatakan KLB hanya dapat dilakukan dengan dua cara. Satu, dengan mendapatkan izin dari Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kedua, mengumpulkan usulan yang didukung oleh dua pertiga DPD Partai Demokrat dan separuh anggota DPC partai dengan izin Majelis Tinggi.

Hal itu adalah ketentuan yang sudah disahkan Kemenkumham. Menurut Feri, KLB di Medan sama sekali tidak memenuhi syarat itu. Karena itu, kalau pilihannya adalah perspektif politik, berarti Presiden memberi izin Moeldoko cs mengambil alih kepengurusan partai yang sah tanpa mengacu pada ketentuan partai yang diatur dalam AD/ART.

“Bukan tidak mungkin pilihan (sikap Jokowi) jatuh ke Pak Moeldoko untuk memastikan bergabungnya Partai Demokrat ke kubu pemerintah sehingga akan melahirkan (koalisi partai) pemerintah mayoritas yang luar biasa dalam ketatanegaraan kita,” kata dia. “Bukan tidak mungkin publik kian yakin bahwa retaknya Partai Demokrat adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan agar Partai Demokrat bergabung dengan pemerintah.”


Penulis: May Rahmadi
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE