INVESTIGASI

Sinovac Ditolak, Presiden Bertindak

Penolakan vaksin muncul dari pelbagai kalangan.
Mulai rakyat biasa hingga wakil rakyat di Senayan.
Para tenaga medis pun banyak yang tak percaya vaksin Sinovac.

Foto: Sejumlah tenaga kesehatan berusia lanjut menjalani vaksinasi virus Corona di Jakarta. Para nakes lansia tersebut disuntik vaksin COVID-19 buatan Sinovac. (Foto:Grandyos Zafna/detikcom)

Senin, 22 Februari 2021

Para penolak vaksin menjadi semacam kerikil dalam sepatu Presiden Joko Widodo ketika mengambil langkah penanggulangan pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) melalui program vaksinasi. Di tengah harapan terciptanya herd immunity atau kekebalan kelompok melalui vaksinasi, Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021.

Pasal 13A ayat 4 aturan itu memuat sanksi bagi para penolak vaksin. Sanksi-sanksi tersebut adalah penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, serta denda.

RD, 29 tahun, seorang pedagang buah di Riau, memandang aturan itu tidak masuk akal. Menurut penolak vaksin ini, vaksinasi tidak bisa dipaksakan. Sebab, penolakan adalah bagian dari haknya. “Kita punya hak, kan?” katanya kepada detikX, Rabu, 17 Februari 2021. “Kalau di rumah sakit saja, apa pun yang akan disuntikkan ke badan itu harus minta persetujuan ke kita atau keluarga. Kenapa tidak, saya menolak untuk badan saya yang sehat?”

Program vaksinasi COVID-19 bagi tenaga kesehatan masih terus berjalan. Pemprov DKI Jakarta gelar vaksinasi massal di Istora Senayan, Jakarta.
Foto: Rengga Sancaya/detikcom


Kalau sanksi administrasi itu kayaknya cuma gertak sambal doang.”

RD bukan hanya menolak vaksin COVID-19. RD mengklaim, dia dan keluarga menolak semua vaksin untuk tujuan apa pun. Ada tiga alasan yang mendasari sikapnya itu. Pertama, dia khawatir terhadap efek samping. Kata dia, jangankan vaksin Sinovac, vaksin polio pun yang sudah lama ada itu tetap berpotensi memberi efek samping meskipun tidak banyak.

Kedua, alasan kepercayaan. RD tidak percaya pada komposisi dalam sebuah vaksin itu halal untuk tubuhnya. “Saya seorang muslim, sedangkan yang membuat itu orang-orang yang mengesampingkan Tuhan,” kata dia. “Jangankan kita yang awam, tenaga medis saja belum tentu tahu komposisi yang ada di vaksin itu.”

Yang ketiga, RD yakin tubuh manusia memiliki mekanisme pertahanan sendiri. Sebab, misalnya, jauh sebelum vaksin polio ditemukan pada 1950-an, orang-orang bisa hidup sehat tanpa vaksin. “Memangnya, sebelum itu, orang-orang pada divaksin? Kan, tidak. Tapi banyak orang yang tidak kena polio,” kata dia.

Dengan sikapnya itu, RD mengaku siap menerima konsekuensi jika nantinya menerima sanksi karena Perpres Jokowi tentang penolak vaksin. Dia tidak khawatir terhadap bantuan sosial yang terancam dipersulit ataupun denda. “Kalau sanksi administrasi itu kayaknya cuma gertak sambal doang,” kata dia.

RD tidak sendirian. Sebelum dia, legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ribka Tjiptaning lebih dulu muncul dengan percaya diri sebagai penolak vaksin. Bedanya, Ribka hanya menolak vaksin Sinovac, tidak semua vaksin.

Ketidakpercayaan Ribka terhadap vaksin asal China itu berangkat dari pengetahuannya kala itu sebagai anggota Komisi Bidang Energi, Riset, dan Teknologi Dewan Perwakilan Rakyat. Perempuan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia tersebut heran terhadap alasan pemerintah memilih vaksin Sinovac.

Momen ketika Presiden Joko Widodo divaksinasi menggunakan vaksin Sinovac pads 13 Januari 2021
Foto : YouTube Setpres

Ribka menjelaskan, saat itu, ada yang mendaftar terlebih dahulu sebelum Sinovac, di antaranya, Janssen/Johnson, Sputnik V, Pfizer, dan Sinopharm. Apalagi dia mengetahui Sinovac belum menjalani uji klinis ketiga dan Presiden China pun tidak menggunakan vaksin itu.

“Kok tiba-tiba memilih Sinovac? Saya bilang, nanti ujung-ujungnya bisnis vaksin, nih,” kata Ribka. “Sementara Bio Farma belum uji klinis ketiga. Berarti yang disuntik-suntikkan itulah uji klinis ketiga dengan tingkat keamanan 63 persen.”

Keraguan terhadap vaksin Sinovac bahkan muncul dari kalangan akademis dan medis di empat kota, yaitu Aceh, Bandung, Mataram, dan Ambon. Guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Cissy Kartasasmita menerangkan, 3.441 responden di tiap universitas negeri yang ada di empat kota itu telah mengisi survei dengan metode Survey Monkey selama 25 Desember 2020 sampai 15 Februari 2021. Mereka yang menjadi responden adalah dosen dan mahasiswa.

Hasilnya, 1.343 atau 39,03 persen responden menjawab tidak yakin terhadap vaksin Sinovac, 371 responden atau 10,78 persen tidak mau menerima vaksin itu, dan 1.727 atau 50,19 persen bersedia menerima vaksin tersebut. Mereka yang menjawab tidak yakin dan tidak bersedia menerima vaksin Sinovac beralasan takut pada efek samping, menilai tidak aman-efektif, berbahaya, alasan religi, dan alasan lain di luar itu.

Sementara itu, 3.112 tenaga medis di empat kota itu menerima pertanyaan tentang efektivitas sebagai pertimbangan mereka menerima vaksin. Hasilnya, hanya 266 tenaga medis atau sekitar 9,84 persen yang mau divaksinasi tanpa mempertimbangkan efektivitas. Sedangkan sisanya mempertimbangkan vaksin jika efektivitas vaksin dianggap telah mencapai lebih dari 50 persen dan 80 persen. “Healthcare worker itu 80 persen bersedia dan 20 persen menolak,” kata Cissy kepada detikX, Jumat, 19 Februari 2021.

Menurut Cissy, keraguan mereka menerima vaksin Sinovac dilandasi alasan cepatnya pembuatan vaksin tersebut. Itu sebabnya, mereka mempertanyakan keamanan dan kualitas Sinovac. Belum lagi, mereka juga mempertanyakan efikasi vaksin Sinovac. “Di Brasil itu cuma 54 persen, kemudian di Turki 91 persen, kemudian di Indonesia 65,3 persen. Jadi mereka itu meragukan, apakah betul?” kata Cissy.

Padahal, Cissy memandang, vaksin tidak bisa hanya dilihat dari situ. Sebab, keamanan Sinovac telah melewati sejumlah tes, mulai praklinis, uji klinis I, uji klinis II, dan uji klinis III. “Hasilnya aman. Tidak ada laporan seperti laporan di luar, yang menyebabkan syok antifilaksis (reaksi alergi berat),” kata dia.

Masalah penerimaan vaksin Sinovac di kalangan akademis dan tenaga medis ini, menurut Cissy, berkaitan dengan cara pemerintah berkomunikasi dengan publik. Dia mengatakan lebih banyak responden yang percaya terhadap informasi di media sosial daripada informasi yang dibuat pemerintah melalui pelbagai saluran, seperti TV, radio, dan koran.

Hanya 2 persen yang meyakini informasi dari pemerintah. “Jadi mereka mungkin mendengarkan (informasi dari pemerintah) tapi tidak mengikuti,” kata Cissy. “Jadi memang lebih rendah (persentasenya) dari mereka melihat website kesehatan, sekitar 40 persen. Tapi yang paling banyak yang social media. Padahal social media banyak yang hoax, ya,” ujar Cissy.

Biofarma mendistribusikan vaksin COVID-19 Sinovac ke berbagai wilayah Indonesia. Proses pendistribusian vaksin itu mendapat pengawalan ketat dari TNI-polisi.
Foto: Adeng Bustomi/ANTARA Foto

Namun, Cissy menekankan, penelitian tersebut dilakukan sebelum program vaksinasi mulai. Itu sebabnya, perlu ada penelitian lebih lanjut, khususnya penelitian yang dilakukan sejak Presiden Jokowi menerima vaksin Sinovac.

Karena kenyataan yang beragam itulah, Cissy berpendapat, sanksi dalam Peraturan Presiden terhadap penolak vaksin tidak bisa diterapkan secara pukul rata. Apalagi Badan Kesehatan Dunia (WHO) pun tidak menganjurkan pemberian sanksi terhadap penolak vaksin. “Kalau dia (penolak vaksin) mengganggu, dalam arti mempengaruhi orang lain, berkampanye, itu yang harus ditindak,” kata Cissy. “Kalau dia nggak mau, dia pendam saja sendiri, tidak usah mengajak orang lain.”

Sebab, Cissy menegaskan, kondisi pandemi ini membuat kita memiliki kewajiban moral untuk menerima vaksin agar mencapai herd immunity. Kita memerlukan kontribusi orang-orang yang sehat sebanyak 70 persen untuk divaksinasi.

Senada dengan Cissy, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan vaksinasi bersifat wajib kifayah. Artinya, kewajiban kelompok yang apabila tidak seorang pun melakukannya, berdosalah semuanya, dan jika beberapa melakukannya, gugurlah kewajibannya.

“Kalau vaksinasi wajib kifayah, baiklah itu wajib kifayah, tapi kifayahnya tidak akan hilang sampai terjadinya yang namanya herd immunity, yaitu imunitas kelompok, sampai bangsa Indonesia ini bisa menjadi imun, sesudah divaksinasi," kata Ma'ruf, Jumat, 29 Januari 2021.

Kondisi itu, Ma'ruf melanjutkan, baru bisa tercapai ketika 182 juta orang Indonesia menjalani kewajiban tersebut. Herd immunity orang-orang Indonesia akan terbentuk ketika sebagian besar masyarakat sudah mendapat vaksinasi.


Penulis: May Rahmadi
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE