INVESTIGASI

Sekongkol
Ekspor Benur Edhy

Kongkalikong ekspor benih lobster menyeret Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ke penjara. Ratusan juta rupiah mengalir untuk kesenangan pribadinya.

Ilustrasi : Edi Wahyono

Senin, 30 November 2020

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama enam bawahannya tak bisa berkutik ketika tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin Novel Baswedan menangkap mereka setiba di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, Rabu, 25 November 2020, pukul 01.00 WIB. Edhy yang baru saja pulang dari kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS) itu ditangkap terkait dugaan tindak pidana suap perizinan ekspor benih lobster (puerulus) di Kementerian.

Edhy Prabowo dan dua staf khususnya, Andreau Misanta Pribadi dan Safri, diduga menerima uang sebesar Rp 3,4 miliar melalui rekening bank milik Ainul Faqih, staf istrinya bernama Iis Rosita Dewi, yang menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, pada 5 November 2020, lalu. Sebagian uang digunakan Edhy dan Iis untuk belanja jam Rolex, jam Jacob n Co, tas koper Tumi, tas koper Louis Vuitton, tas Hermes, baju Old Navy dan sepeda roadbike saat berada di Amerika 21-23 November. Total belanja barang-barang mewah itu mencapai Rp 750 juta.

KPK juga menyebut Edhy menerima uang dari eksportir bernama Suharjito, direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP). Dari laman perusahaan yang dilihat detikX, Rabu, 25 November 2020, Suharjito adalah Chairman Holding Company PT DPP, yang beralamat di Kawasan Industri Cipendawa, Jalan Baru Cipendawa No. 88, Rawa Lumbu, Bekasi, Jawa Barat. Namun, laman perusahaan tersebut sudah tak bisa diakses lagi pada Jumat, 27 November. Suharjito juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Momen Menteri KP Edhy Prabowo Ditangkap KPK di Bandara Soetta.
Foto : Dok.Istimewa



"Jadi ini bukan masalah benihnya, tapi ada persoalan logistiknya, forwarding-nya. Kita tahu benih lobster ini KKP bari buka ekspornya, tapi perkembangannya ternyata KPPU melihat ada potensi indikasi persaingan usaha tak sehat.”

"Sekitar bulan Mei 2020, EP (Edhy Prabowo—red) juga menerima uang sebesar US$ 100.000 dari SJT (Suharjito—red) melalui SAF (Safri dan AM (Amiril Mukminin-red),” ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 22 November 2020.

Suharjito mendirikan PT DPP pada 1998. Awalnya ia menjual daging sapi asal Boyolali. Usahanya berkembang dengan memproduksi makanan olahan dan mentah dari daging sapi, unggas, dan ikan. Perusahaan itu baru mengantongi izin ekspor atas produknya pada 2013 dan memiliki banyak rekanan di dalam dan luar negeri. Sejak 2015, PT DPP membuka tambak udang vannamei seluas 60 hektar dengan jumlah 156 kolam. Perusahaan ini memiliki 10 kapal penangkap ikan berbobot 100 GT yang berlabuh di Pelabuhan Juwana, Pati, Jawa Tengah. Tahun 2014 perusahaan, PT DPP dapat penghargaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai supplier ikan terbesar.

Suharjito adalah calon besan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet). Anak laki-laki Suharjito, yang menjadi Direktur PT DPP, telah bertunangan dan akan menikah dengan putri Bamsoet pada 2021 mendatang. Bamsoet mengaku merasa prihatin dengan kasus yang menimpa calon besannya tersebut. “Nah kalau orangtuanya (pacar anakmu) melakukan sesuatu, apa yang kamu rasain? Iya, itu yang saya rasain. Ya, tentunya saya prihatin,” ungkap Bamsoet di Gedung MPR RI, Jakarta, Sabtu, 28 November 2020.

KPK mulai mengintensifkan penyelidikan kongkalikong ekspor benih lobster setelah Direktorat Pengaduan Masyarakat sejak menerima laporan kejanggalan kebijakan ekspor benih lobster pada Agustus 2020 lalu. Kasus ini sendiri berawal ketika Edhy menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster pada 14 Mei 2020.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait dengan urusan ekspor benur
Foto : Rifkianto Nugroho

Dalam Kepmen itu, ditunjuk Andreau sebagai Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas. Tugasnya memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan sejumlah perusahaan calon eksportir benih lobster. Kebijakan itu lanjutan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus spp) pada 4 Mei 2020.

Disusul kemudian penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 48/Kep-Djpt/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Benih Bening Lobster. Kebijakan membuka kembali keran ekspor benih lobster ke luar negeri ini sempat ditentang oleh sejumlah kalangan. Ekspor benih lobster sendiri dilarang oleh Susi Pudjiastuti, Menteri KP sebelum Edhy.

Semua perusahaan yang ingin melakukan ekspor benih lobster harus melalui forwarder (agen ekspedisi) PT Aero Citra Kargo (ACK). Nah, PT ACK ini adalah perusahaan pengekspor benih lobster yang ditengarai merupakan nominee dari pihak Edhy dan Yudhi Surya Atmaja. Sedangkan berdasarkan data kepemilikan, perusahaan tersebut dipegang oleh Ahmad Bahtiar dan Amiril Mukminin. Perusahaan itu beralamat di Jalan Tanjung Duren Raya No. 26E, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

PT ACK sendiri menerima uang dari sejumlah eksportir benih lobster sebesar Rp 9,8 miliar, yang ditarik ke rekening Ahmad Bahtiar dan Amiril Mukminin. Uang itu diduga termasuk dari Suharjito. Pada Oktober 2020, Suharjito datang ke lantai 6 Gedung KKP dan menemui Safri. Safri bilang ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan lewat PT ACK dengan biaya angkut sebesar Rp 1.800/ekor. Biaya angkut itu adalah hasil kesepakatan Andreau dan pengurus ACK (Siswandi Pranoto Loe dan Amiril Mukminin). Setelah tahu kesepakatan itu, PT DPP mentransfer uang sebesar Rp 731.573.564 ke rekening PT ACK agar lolos sebagai pengekspor benur.

Melalui Tim Uji Tuntas ini, Edhy mengarahkan agar PT DPP mendapatkan izin kegiatan ekspor benih lobster. Setelah itu, PT DPP melalui PT ACK sudah melakukan 10 kali ekspor benih lobster lawat Bandara Soekarno-Hatta. Kedua perusahaan ini menggunakan jasa pengiriman logistik PT Perishable Logistic Indonesia (PT PLI) yang dikendalikan oleh Dipo Tjahjo Pranoto.

Ilustrasi benih lobster atau benur
Foto : dok. KKP

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyebutkan, sejak periode Juli-Oktober 2020 sudah sekitar 42 juta ekor benih lobster diekspor yang dilakukan beberapa perusahaan ke Vietnam sebanyak 42.186.588 ekor, ke Hongkong sebanyak 84.266 ekor dan Taiwan sebanyak 20.185 ekor. Total ekspor benih lobster mencapai US$ 74,28 atau Rp 1,04 triliun (kurs Rp 14.000/US$). “Total keseluruhan benih lobster yang diekspor sebanyak 42.290.999 ekor benih. Nilai ekspornya US$ 74.281.386,” ungkap Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga DJBC Kemenkeu, Syarif Hidayat kepada CNBC Indonesia, Kamis, 26 November 2020.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga adanya praktik monopoli ekspor benih lobster. Semua pengiriman di dominasi satu badan usaha jasa pengiriman logistik yang terletak di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. “Jadi ini bukan masalah benihnya, tapi ada persoalan logistiknya, forwarding-nya. Kita tahu benih lobster ini KKP bari buka ekspornya, tapi perkembangannya ternyata KPPU melihat ada potensi indikasi persaingan usaha tak sehat,” kata juru bicara sekaligus komisioner KPPU Guntur Saragih secara virtual, Kamis, 12 November 2020.

Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati bilang, penangkapan Edhy menunjukan ada yang tak beres di tubuh KKP terkait ekspor benih lobster. Banyak hal yang tidak transparan dan akuntabel. Pertama, Permen KP Nomor 12 tahun 2020 yang diterbitkan Edhy tanpa kajian ilmiah yang melibatkan Komisi Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan). Kedua, penetapan puluhan perusahaan ekspor benih lobster banyak terafiliasi kepada sejumlah partai politik. Sementara para nelayan penangkap dan pembudidaya lobster hanya sebagai objek pelengkap.

Ketiga, temuan KPPU atas pintu ekspor yang hanya Bandara Soekarno-Hatta. Padahal mayoritas pelaku bisnis dan nelayan lobster berasal dari NTB dan Sumatera. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tempat Pengeluaran Khusus Benih Lobster dari Indonesia ada enam bandara, yaitu Soekarno-Hatta (Banten), I Gusti Ngurah Rai (Bali), Juanda (Jawa Timur), Bandara Internasional Lombok (NTB),  Kuala Namu (Sumut), Hasanuddin (Sulsel). “Ini ada kesengajaan konsentrasi pengiriman benih lobster ke luar negeri hanya melalui Soekarno-Hatta. Ini jelas dilakukan by design dan melibatkan pemain besar,” kata Susan dalam keterangan tertulisnya.

Suharjito
Foto : dok. whatsapp

Dalam kasus ekspor benih lobster, KPK menangkap dan menahan tujuh tersangka, yaitu Edhy, Safri-Andreu (staf khusus Edhy), Ainul Faqih (staf Iis Rosita Dewi), Siswandi Pranoto Loe-Amiri Mukminin (PT ACK) dan Suharjito (PT DPP). Sementara, Dipo Tjahjo Pranoto pengendali PT LPI. dan Mulyanto staf PT Gardatama Security sempat diperiksa sebagai saksi KPK. Iis Rosyati Dewi juga sempat dibawa ke KPK pasca penangkapan, namun kemudian dilepaskan.

Pada tersangka dijerat pelanggaran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yaitu Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11. Sementara Suharjito dikenai Pasal 5 UU tersebut. Ketujuh orang ini kini mendekam disel tahanan KPK.


Reporter: Syailendra Hafiz Wiratama
Redaktur: M. Rizal Maslan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE