INVESTIGASI

Jatah buat Para Mantan

Sejumlah kursi direksi dan komisaris BUMN dikabarkan bakal diisi mantan menteri. Nama Rudiantara dan Arcandra Tahar sudah digodok TPA.

Ilustrasi: Edi Wahyono

Jumat, 6 Desember 2019

Mengawali tugas sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara di Kabinet Indonesia Maju, Erick Thohir mulai membereskan sejumlah perusahaan milik negara. Erick mencopot dan mengganti para pimpinan direksi dan komisaris di beberapa perusahaan BUMN.

Pertama yang dibereskan adalah PT Pertamina Tbk. Erick pun menempatkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai komisaris utama. Perombakan itu dituangkan dalam surat keputusan Menteri BUMN yang ditandatangani pada 22 November 2019. Ahok ditetapkan sebagai komisaris utama melalui rapat umum pemegang saham luar biasa di Kementerian BUMN pada 25 November lalu.

Selain mengangkat Ahok, RUPSLB menunjuk Budi Gunadi Sadikin, yang saat ini menjabat Wakil Menteri BUMN, sebagai wakil komisaris utama, Condro Kirono sebagai komisaris, dan Emma Sri Martini sebagai direktur keuangan. Sedangkan Direktur Utama Pertamina sampai saat ini masih dijabat Nicke Widyawati.

Erick juga menempatkan Chandra Marta Hamzah sebagai Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara, menggantikan Asmawi Syam. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu sempat menjabat Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara pada 2014. Penunjukan Chandra di BTN sesuai dengan keputusan RUPSLB BTN pada 27 November 2019. Rapat itu juga menunjuk Pahala Nugraha Mansyuri sebagai direktur utamanya.

Lalu bagaimana dengan perusahaan BUMN lainnya? Yang menarik, munculnya nama para mantan menteri di kabinet Jokowi periode pertama yang bakal menempati posisi direksi dan komisaris beberapa perusahaan BUMN. Misalnya eks Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara disebut bakal menempati posisi Dirut PLN yang kosong sejak ditinggalkan Sofyan Basir, yang tersandung masalah korupsi.

Erick Thohir
Foto: Andry Novelino/CNN Indonesia

Eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan disebut bakal memimpin PT Garuda Indonesia. Juga eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bakal mengisi jabatan di Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo). Belakangan, nama Susi malah didorong netizen menjadi Dirut PT Garuda, menggantikan I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra, yang baru dicopot gara-gara kasus penyelundupan komponen Harley-Davidson dan sepeda Brompton di pesawat Garuda, Kamis, 5 Desember lalu.

Menurut informasi yang diperoleh detikX, Tim Penilai Akhir (TPA) tengah menggodok nama Rudiantara. Tim itu diketuai langsung oleh Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma’ruf Amin dengan anggota Menteri-Sekretaris Negara Pramono Anung, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana. Sementara itu, nama Jonan dan Susi Pudjiastuti belum sama sekali digodok di TPA. Padahal Jonan dianggap layak karena memiliki pengalaman secara manajerial memimpin PT Kereta Api Indonesia dan sempat menjadi Menteri Perhubungan. Begitu juga dengan Susi, yang dikenal sebagai pengusaha maskapai penerbangan swasta Susi Air. Keduanya dianggap memiliki kemampuan manajerial. Sedangkan Rudiantara pernah di Indosat, Semen Gresik, dan PLN.

Justru nama Arcandra Tahar yang kabarnya juga sedang digodok di rapat TPA. Mantan Wakil Menteri ESDM ini disebut-sebut bakal mengisi posisi penting di perusahaan BUMN energi. Selain untuk PLN, TPA tengah menggodok nama calon direksi dan komisaris di Bank Mandiri dan PT Inalum. Sayangnya, kepastian nama-nama menteri Kabinet Kerja 2014-2019 menempati posisi di BUMN belum jelas.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga ketika dimintai konfirmasi terkait isu tersebut juga enggan berkomentar, bahkan tak mau menyebutkan nama-nama yang tengah digodok oleh TPA. “Saya nggak mau buka, ya. Kasihan nanti kalau nggak dapat. Jadi kami sudah menyiapkan tiga di setiap bagian. Kalau dibuka, kan bisa nggak dapat, dia kasihan,” ungkap Arya di ruang kerjanya, kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Desember 2019.

Arya Sinulingga
Foto: Samsudhuha Wildansyah/detikcom

Arya hanya memastikan, perombakan direksi BUMN yang paling dekat akan diumumkan, yaitu PLN dan Bank Mandiri, persisnya pada 9 Desember 2019. “Minggu depanlah,” jawabnya. Begitu juga ketika didesak soal posisi Rudiantara, Jonan, dan Susi, Arya juga tak mau berkomentar banyak, “Nanti tunggu saja, belum tahu saya,” ucap eks juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf itu.

Arya menjelaskan, nama-nama yang masuk ke TPA sebelumnya diserahkan terlebih dahulu untuk diseleksi dan dinilai oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM-UI) dan Daya Dimensi Indonesia, yaitu perwakilan konsultan sumber daya manusia Development Dimensions International (DDI) asal Amerika Serikat. Hasilnya baru akan diserahkan kepada Kementerian BUMN untuk dipertimbangkan. “Jadi lembaga ini hanya melakukan di awal proses seleksinya saja. Jadi lembaga itu tidak termasuk di Tim Penilai Akhir,” jelas Arya.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade menilai tak bisa mengintervensi atau menguji kelayakan sang calon. “DPR tidak bisa melakukan apa-apa dalam pemilihan direksi dan komisaris BUMN. Itu semua kewenangan Kementerian BUMN. DPR hanya melakukan fungsi pengawasan, apakah mekanisme itu berjalan atau tidak,” kata Andre kepada detikX di Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.

Andre menilai Rudiantara, Jonan, dan Susi, yang dikabarkan akan masuk jajaran BUMN, memang berkompeten. Apalagi ketiganya memiliki pengalaman memimpin BUMN dan perusahaan swasta lainnya. “Ketiganya memiliki kompetensi dan, menurut saya, ya artinya profesional dan memiliki record (catatan) yang bagus selama memimpin perusahaan ketika sebelum menjadi menteri,” kata Andre kepada detikX di Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.

Arcandra Tahar
Foto: Grandyos Zafna/detikcom

Tapi soal cocok atau tidaknya di jajaran BUMN yang dituju, hal itu bergantung pada penilaian Menteri BUMN. Yang jelas, orang yang ditunjuk itu harus bisa memberikan profit (keuntungan) kepada perusahaan yang dipimpinnya. Sampai saat ini, lanjut Andre, ada 400-an perusahaan BUMN, tapi hanya 15 perusahaan yang memberikan profit kepada negara. “Jadi saya nggak bisa menilai cocok atau tidak. Saya hanya bisa menilai dari hasilnya nanti,” imbuhnya.

Ada yang mengkritisi bahwa perombakan jajaran direksi di BUMN ini terkait dengan pembagian jatah kepada para pendukung Jokowi pada Pilpres 2019. Andre mengaku kesan itu memang ada, tapi dirinya tak mau terlalu jauh mengomentarinya. “Saya nggak mau komentar, terserahlah itu. Itu wewenang Kementerian BUMN, dan kewenangan itu tertera dalam UU BUMN,” ucapnya.

Ketika disinggung apakah DPP Gerindra mengusulkan nama kader atau profesional yang akan ditempatkan di perusahaan BUMN, dia menjawab diplomatis. “Gerindra tidak mengusulkan siapa-siapa. Gerindra hanya fokus terhadap dua kementerian yang sudah diberikan Bapak Presiden Joko Widodo, membantu pemerintah, mendirikan pemerintah yang lebih baik,” ujarnya.


Reporter: Syailendra Hafiz Wiratama
Redaktur: M. Rizal Maslan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Fuad Hasim

[Widget:Baca Juga]
SHARE