INVESTIGASI

Kontroversi Pimpinan Baru Komisi Antikorupsi

DPR mengesahkan lima pimpinan KPK yang baru. Dibayangi kontroversi tentang sepak terjang dan agenda revisi UU KPK.

Foto: Lamhot Aritonang/detikcom

Senin, 16 September 2019

Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023 akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR yang digelar Senin, 16 September 2019. DPR menggelar rapat paripurna siang ini. Agenda rapat paripurna yang pertama adalah laporan Komisi III DPR atas hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon pimpinan KPK. Selanjutnya, lima pimpinan KPK terpilih disahkan. Mereka adalah Firli Bahuri, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, dan Lili Pintauli Siregar.

Dari lima pimpinan KPK yang terpilih, Komisi III kemudian menetapkan secara bulat Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua KPK. Pria yang saat ini menjabat Kapolda Sumatera Selatan tersebut meraih suara terbanyak dalam voting yang dilakukan Komisi Hukum tersebut, Jumat, 13 September, tengah malam. Firli memperoleh 56 suara, disusul Wakil Ketua KPK incumbent Alexander Marwata 53 suara, Nurul Ghufron 51 suara, Nawawi Pomolango dengan 50 suara, serta Lili Pintauli Siregar 44 suara.

Sosok Firli Bahuri sebelumnya menjadi sorotan para pegiat antikorupsi lantaran mantan Deputi Penindakan KPK itu pernah tersandung masalah etik karena bertemu dengan Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB). Padahal KPK menduga ada unsur kerugian negara dalam dividen hasil penjualan saham PT Newmont Nusa Tenggara kepada PT Amman Mineral International, yang diduga melibatkan TGB, yang saat itu menjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat. Firli bertemu dengan TGB saat penyelidikan KPK atas kasus tersebut sedang berjalan.

Namun pria kelahiran Lontar, Muara Jaya, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, 8 November 1963, itu, membantah. Di hadapan anggota Komisi III DPR saat uji kelayakan, dia mengakui bertemu dengan TGB saat masih menjadi Gubernur NTB. Pertemuan tersebut dilakukan di lapangan tenis dalam kegiatan Danrem. Dia pun menyebut saat itu TGB belum menjadi tersangka.

Kasus Newmont itu, kata Firli, masih tahap penyelidikan dan masih mengaudit kerugian negara. "Dan memang, mohon maaf, apa salah saya bertemu orang di lapangan tenis, bertemu, bukan mengadakan pertemuan. Di dalam Pasal 36 di situ disebutkan mengadakan hubungan dengan seseorang, tersangka atau pihak lain yang ada perkaranya di KPK. Saat saya bertemu dengan TGB, TGB ini bukan tersangka dan sampai hari ini belum pernah jadi tersangka," jelas Firli.

DPR menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan capim KPK periode 2019-2023. Lima pimpinan KPK pilihan Komisi III itu pun disahkan oleh DPR.
Foto: Lamhot Aritonang/detikcom

Selain itu, lanjut Firli, ia mengikuti sidang etik bersama lima pimpinan menindaklanjuti keterangan di Pengawas Internal KPK. Rapat lima pimpinan digelar pada 19 Maret 2019. "Saat rapat, saya sendiri menghadapi lima pimpinan, tidak ada satu pun pimpinan mengatakan bahwa saya melanggar, saya diperingatkan," kata Firli.

Firli mengungkap apa yang disampaikan beberapa pimpinan KPK ketika itu. "Pak F, ubah style dan gaya hidup. Disebut juga dilarang menunjukkan keakraban dengan orang lain," kata Firli. Bahkan, ujar Firli, ada pimpinan bilang, "Sesuaikan dengan lingkungan Pak Firli, pertemuan itu biasa, tidak ada pelanggaran apa pun, karena dilaksanakan di tempat umum dan itu bukan pertemuan."

Terlepas dari kasus kode etik, sebelum menjabat Kapolda Sumsel, Firli pernah menjabat sejumlah jabatan penting. Ia pernah menjadi ajudan Wakil Presiden RI Boediono. Dia kemudian menjabat Wakil Kepala Kepolisian Daerah Banten, Karopaminal Divpropam Polri, Kepala Kepolisian Daerah Banten, Karodalops Sops Polri, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kapolda NTB. Dia juga pernah menjabat Deputi Penindakan KPK sebelum dipercaya sebagai Kapolda Sumsel.

Saat fit and proper test, Firli menyoroti pencegahan korupsi. Selain itu, ia ingin mengawal pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Firli terakhir menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pada 29 Maret 2019. Total harta kekayaannya sebesar Rp 18.226.424.386. Ia menjadi pimpinan KPK paling kaya di antara yang lain.

Adapun Alexander Marwata merupakan salah satu calon pimpinan KPK incumbent. Perjalanan karier Alex lebih banyak di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dia berkiprah di BPKP sejak 1987 hingga 2011 atau selama 24 tahun. Selanjutnya, pada 2012, ia menjadi hakim ad hoc di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya, Alex mendaftarkan diri dalam pemilihan pimpinan KPK periode 2015-2019. Ia pun terpilih menjadi Wakil Ketua KPK.

Firli Bahuri
Foto: Lamhot Aritonang/detikcom

Alex, yang lahir di Klaten, Jawa Tengah, 26 Februari 1967, mengenyam pendidikan di SD Plawikan I Klaten (1974-1980), SMP Pangudi Luhur Klaten (1980-1983), SMAN 1 Yogyakarta (1983-1986). Kemudian dia melanjutkan pendidikan tingginya, D-IV di Jurusan Akuntansi STAN Jakarta. Dan pada 1995, Alex melanjutkan sekolahnya lagi untuk S-1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia (UI). 

Selama proses uji kelayakan di DPR, ada sejumlah kejutan yang muncul dari ucapan Alexander. Misalnya tentang orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK hanyalah orang goblok. "Kalau boleh saya katakan, hanya orang yang goblok saja yang kena OTT itu," kata Alexander dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta.

Adapun sosok Lili Pintauli Siregar merupakan advokat yang pernah menjadi komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dua periode mulai dari 2008-2013 dan 2013-2018. Selain itu, dia punya kantor advokat sendiri. Dalam LHKPN yang disampaikan ke KPK pada Maret 2019, Lili tercatat punya harta Rp 781 juta. Soal jumlah harta Lili ini sempat disorot dalam fit and proper test karena sempat tertulis berjumlah Rp 70 juta. Namun Lili mengatakan jumlah yang sempat tertulis itu salah dan sudah diklarifikasi ke KPK jumlah sebenarnya Rp 781 juta.

Lili menjadi wanita kedua yang menduduki posisi pimpinan KPK. Dia bakal meneruskan Basaria Pandjaitan, yang menjadi pimpinan KPK periode 2015-2019. Saat mengikuti uji kelayakan di DPR, Lili sempat terlibat debat panas dengan anggota Komisi III dari Gerindra Desmond J Mahesa soal justice collaborator (JC). Desmond mengawali perdebatan dengan bertanya soal pihak yang berwenang menentukan JC.

Selain itu, Lili menyatakan setuju dengan rencana revisi UU KPK. Salah satu poin yang disepakatinya adalah pemberian kewenangan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh KPK. "Untuk beberapa hal, pertama saya melihat, yang saya setuju misalnya adanya SP3 karena kan ini tidak menutup kalau ternyata ada bukti lain itu bisa dibuka kembali," jelasnya.

Agus Rahardjo
Foto: Yudhi Mahatma/Antara Foto

Sementara itu, pimpinan KPK terpilih Nawawi Pomolango selama ini mengabdi sebagai seorang hakim. Dia mengawali kariernya sebagai hakim pada 1992 di PN Soasio Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah. Lantas pada 1996, Nawawi dipindahtugaskan sebagai hakim di PN Tondano, Sulawesi Utara. Lima tahun kemudian, dia dimutasi sebagai hakim PN Balikpapan dan pada 2005 dimutasi lagi ke PN Makassar.

Nawawi mulai dikenal saat bertugas di PN Jakarta Pusat pada 2011-2013. Nawawi kerap ditugaskan mengadili sejumlah kasus rasuah yang ditangani KPK karena punya keahlian di bidang ini. Nawawi kembali ke Jakarta sebagai Ketua PN Jakarta Timur pada 2016. Saat menjadi Ketua PN Jaktim, Nawawi pernah menjadi hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Nawawi menjatuhkan vonis 8 tahun penjara kepada eks hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar dalam kasus suap terkait uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dia juga menghukum eks Ketua DPD Irman Gusman selama 4,5 tahun penjara dalam kasus suap kuota gula impor.

Akhir 2017, Nawawi kembali mendapat promosi sebagai hakim tinggi pada PT Denpasar sampai saat ini. Merujuk pada laman resmi PT Denpasar, jabatannya saat ini merupakan hakim utama muda. Nawawi terakhir melaporkan LHKPN pada 26 Maret 2019. Total harta kekayaannya Rp 1.893.800.000.

Sedangkan Nurul Ghufron, yang lahir di Sumenep pada 22 September 1974, merupakan dosen Universitas Negeri Jember (Unej) yang berpangkat golongan III-D. Saat ini dia menjabat Dekan Fakultas Hukum Unej. Nurul juga kerap menulis karya ilmiah dengan tema pidana korupsi.

Salah satu tulisannya yang tercantum di Google Scholar berjudul 'Kedudukan Saksi dalam Menciptakan Peradilan Pidana yang Bebas Korupsi'. Nurul terakhir melaporkan LHKPN pada 23 April 2018. Total harta kekayaannya Rp 1.832.777.249.

Presiden Jokowi
Foto: Rengga Sancaya/detikcom

Dalam fit and proper test di DPR, Ghufron sempat ditanya tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dia menilai, jika hasil korupsi digunakan membeli barang untuk kepentingan pribadi, tidak masuk kategori TPPU. Ghufron berjanji akan berfokus pada pencegahan.

Terpilihnya lima pimpinan KPK yang baru beriringan dengan rencana revisi UU KPK yang saat ini sedang dibahas pemerintah dan DPR. Banyak kalangan menduga terpilihnya lima pimpinan KPK yang baru bertujuan untuk 'mengawal' UU KPK yang baru jika RUU tentang lembaga antirasuah tersebut resmi disahkan DPR. 

Pimpinan KPK yang dikomandoi Agus Rahardjo pada Jumat pekan lalu menyatakan mengembalikan mandat pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo, yang menyetujui adanya revisi UU KPK dengan beberapa catatan. Agus mengatakan selama ini tidak pernah diajak Presiden membahas revisi UU KPK.

"Yang sangat kami prihatin dan mencemaskan adalah mengenai RUU KPK, karena sampai hari ini kami draf yang sebetulnya saja kami tidak mengetahui. Jadi rasanya pembahasannya seperti sembunyi-sembunyi. Kemudian saya juga mendengar rumor, dalam waktu yang sangat cepat kemudian akan diketok, disetujui," kata Agus.

Agus mengatakan menunggu perintah dari Jokowi apakah pimpinan KPK saat ini akan tetap dipercaya menjabat sampai Desember 2019. Namun Jokowi menyatakan tidak ada aturan yang mengatur pengembalian mandat pimpinan KPK itu. Aturan pimpinan KPK, lanjut Jokowi, hanya mengenai pengunduran diri. Di tengah tuntutan publik untuk mengatasi polemik revisi UU KPK dan penyelamatan KPK, Jokowi bergeming. Ia justru mengajak publik mengawasi revisi UU yang bakal dilakukan DPR itu. "Saat ini pemerintah sedang bertarung memperjuangkan substansi-substansi yang ada di revisi UU KPK yang diinisiasi oleh DPR seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu," katanya.


Reporter: Ibad Durohman
Redaktur: Deden Gunawan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Fuad Hasim

[Widget:Baca Juga]
SHARE