INVESTIGASI

Kontrak Politik
Capim KPK

Calon pimpinan KPK punya kecenderungan setuju revisi UU tentang KPK. Kompak dengan DPR.

Foto: Demo menolak RUU KPK di Banyumas (Dok. detikcom)

Selasa, 10 September 2019

Anjing menggonggong kafilah berlalu. Seperti itulah yang terjadi dalam proses seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekalipun banyak pihak berteriak meragukan panitia seleksi berikut sepuluh capim yang lolos seleksi, proses pemilihan capim KPK periode 2019-2023 tetap berjalan.

Sepuluh capim KPK itu adalah Alexander Marwata, (komisioner KPK), Firli Bahuri (anggota Polri), I Nyoman Wara (auditor BPK), Johanis Tanak (jaksa), Lili Pintauli Siregar (advokat), Luthfi Jayadi Kurniawan (dosen), Nawawi Pomolango (hakim), Nurul Ghufron (dosen), Roby Arya B (PNS Sekretariat Kabinet), serta Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan).

Saat ini sepuluh capim KPK yang lolos mulai melakukan tes seleksi di Komisi III DPR. Proses seleksi dimulai dengan pembuatan makalah, yang akan dinilai oleh Komisi III. "Forum pembuatan makalah telah berakhir. Dan insyaallah menjadi bahan dari Bapak-Ibu anggota Komisi III DPR RI dan fraksi-fraksi untuk melakukan penilaian pada esok hari. Selanjutnya sepuluh capim KPK akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang akan digelar Rabu-Kamis (11-12 September) lusa," kata Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin seusai pembuatan makalah di ruang rapat Komisi IIII, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 9 September 2019.

10 Capim KPK mengikuti fit and proper test dengan agenda penyusunan makalah di DPR, Senin 9 September 2019
Foto : Tsarina Maharani/detikcom


Saya menulis tentang bagaimana inovasi dan strategi kita untuk memberantas korupsi."

Beberapa capim mulai membuiat makalah yang disodorkan ke Komisi III. Sebut saja Alexander Marwata, yang mencoba mengulas pembenahan sistem pelayanan publik. Pembahasan makalahnya, menurut Alexander, lebih berfokus pada pencegahan korupsi. Sebab, korupsi terjadi karena kelemahan sistem.

"Kita lihat, kebanyakan korupsi itu kan karena salah satu sistemnya yang lemah. Kami upayakan ada perbaikan sistem tata kelola pemerintahan maupun layanan publik, dan itu yang sudah kami lakukan, lewat program-program KPK, perbaikan tata kelola perbaikan sistem, pembentukan e-PTSP, e-planning, e-budgeting. Itu yang sudah kami lakukan," jelasnya.

Selanjutnya, saat ditanya soal maraknya operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah, Alexander berbicara tentang biaya politik yang tinggi. Menurutnya, banyak kepala daerah yang berpikir cara 'balik modal'. "Karena biaya politik kita mahal. Kecuali kalau dia ikhlas, sudah kelebihan duit, dia ingin aktualisasi diri," kata Alexander.

Alexander mengatakan kini KPK sedang melakukan kajian bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia terkait isu tersebut. Ia menyatakan salah satu output kajian itu adalah agar tidak ada pilkada langsung. "Biaya parpol, boleh. Pilkada jangan langsung," kata dia.

Sementara itu, capim KPK Irjen Firli Bahuri mengaku menulis tentang strategi pemberantasan korupsi. "Saya menulis tentang bagaimana inovasi dan strategi kita untuk memberantas korupsi," kata Firli seusai proses penulisan makalah di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Saat disinggung soal revisi UU KPK yang akan dibahas DPR, Firli melihat tidak ada upaya pelemahan terhadap KPK. Untuk itu, Firli menyatakan siap mematuhinya jika RUU tersebut sudah ditetapkan menjadi UU.

Salah satu capim KPK, Irjen FIrli Bahuri.
Foto : Raja Adil Siregar/detikcom

"Revisi UU KPK itu adalah begini, kita harus lihat di dalam tata negara, di dalam UUD 1945, bahwa kewenangan membentuk UU maupun melakukan revisi UU itu adalah hak pemerintah, legislatif. Saya kira itu. Jadi kita patuhi. Itu saja. Saya nggak bisa komentar apakah itu harus atau tidak, karena saya belum baca UU-nya," ujarnya.

Sementara itu, capim KPK Nurul Ghufron mendapatkan tema kewenangan penghentian penyidikan oleh KPK. Menurut Ghufron, penghentian penyidikan adalah mekanisme yang alami. "Dalam pandangan kami, yang dipertanyakan adalah bagaimana pandangan saya sebagai capim KPK, apakah mekanisme SP3 atau penghentian penyidikan itu perlu diberikan atau tidak kepada KPK? Makalah saya menyampaikan bahwa penghentian penyidikan itu adalah mekanisme yang alami," kata Ghufron.

Ghufron juga menjelaskan, dalam KUHAP, penyidik maupun penuntut diberi kewenangan memberikan penghentian jika tidak cukup bukti, sementara dalam Pasal 40 UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK tidak diberi wewenang melakukan penghentian penyidikan. Menurut Ghufron, setiap penyidikan tidak mesti akan berakhir dan menghasilkan berkas perkara berupa penuntutan dan pemeriksaan di sidang.

"Tidak semua yang disidik itu kemudian akan melahirkan kasus yang dituntut kemudian dihadirkan di hadapan sidang untuk diperiksa di hadapan sidang. Dalam pandangan kami, SP3 atau penghentian penyidikan itu adalah sistem yang niscaya. Niscayanya karena apa? Pertama, sistem peradilan pidana kita adalah sistem peradilan yang berbasis Pancasila yang religius, yang mengakui bahwa kebenaran itu hanya milik Tuhan, maka kemudian manusia itu adalah makhluk yang mesti salah gitu ya, ada salahnya, sehingga begitupun penyidikan," beber Ghufron.

Menurut Ghufron, penghentian penyidikan adalah hal yang alami dan sesuai dengan landasan negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Ia pun setuju adanya SP3 asalkan sesuai dengan syarat tertentu.

Dia pun sepakat dengan revisi UU KPK jika memang bertujuan memperkuat lembaga antirusuah tersebut. "Prinsipnya bukan pada setuju atau tidak setuju pada perubahan ya, intinya perubahan itu niscaya. Kalau perubahannya ke arah kebaikan, hal-hal yang perlu dikuatkan oleh KPK, misalnya salah satu contoh itu mekanisme SP3 itu diperlukan, perlu diubah. Jadi saya tidak pada pro-kontra mau diubah atau tetap. Yang penting perubahan itu keniscayaan asalkan demi perbaikan penguatan ke arah kebenaran. Saya kira perlu diubah," ucapnya.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani
Foto : Tsarina Maharani/detikcom

Soal rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) memang menjadi penekanan dalam proses seleksi capim KPK yang disyaratkan Komisi III DPR. Bahkan sepuluh capim KPK bakal diminta menandatangani surat pernyataan yang berisi komitmen bila menjabat pimpinan KPK. Surat pernyataan ini untuk memastikan konsistensi para capim.

Anggota Komisi III Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan soal komitmen terhadap persetujuan tentang revisi UU KPK diharapkan bisa melihat mana capim yang jujur dalam menyatakan sikapnya. "Contoh, kalau ada pertanyaan apakah saudara setuju dengan revisi UU KPK yang sekarang sedang bergulir kemudian dia tidak setuju, yang kita harapkan dia dengan berani tegas menyatakan tidak setuju," tuturnya.

Bukan itu saja. Sikap capim KPK tersebut juga akan diikat dengan 'kontrak politik' antara capim KPK dan DPR di atas meterai. "Kali ini untuk fit and proper test capim KPK surat pernyataannya tidak standar. Tetapi yang standar plus nanti ditambah hal-hal yang merupakan komitmen," kata Arsul.

Sedangkan Masinton Pasaribu, anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, mengajak rekan-rekannya tidak memilih capim KPK yang memiliki pola pikir antisistem seperti kelompok anarko. Ia tak mau pimpinan KPK mendatang seperti pimpinan KPK saat ini, yang kerap menentang keputusan politik negara.

"Jangan sampai kita memilih KPK yang model dan cara berpikirnya anarko. Anarko itu antisistem, anarkis itu perbuatannya, cara berpikirnya antisistem," kata Masinton dalam rapat dengan Panitia Seleksi Capim KPK di kompleks parlemen, Senayan.

Dia memberi contoh pimpinan KPK saat ini yang menolak menjalankan rekomendasi yang dihasilkan oleh Tim Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK yang dibentuk DPR beberapa waktu lalu. Ia juga menyinggung penolakan pimpinan KPK terhadap rencana revisi UU KPK. 

Menurut Masinton, seluruh institusi negara harus tunduk pada keputusan politik negara yang dihasilkan DPR maupun presiden. "Ini cara berpikir teman-teman KPK ini sudah anarko, bertindak inkonstitusional menentang keputusan negara. Kami tidak ingin pimpinan KPK seperti ini," katanya.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang
Foto : Samsudhuha Wildansyah/detikcom

Soal anggota Komisi III DPR yang ngotot merevisi UU KPK, pimpinan KPK Saut Situmorang menyarankan agar pemilihan pimpinan KPK dilakukan langsung oleh presiden. "Makanya saya katakan sekali lagi, kalau mau keren, UU KPK memperkuat itu pimpinannya ditentukan oleh presidennya, lebih enak," kata Saut kepada wartawan di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu, 8 September 2019.

Dengan dipilih langsung oleh presiden, kinerja pimpinan lembaga antikorupsi tersebut sepenuhnya berada di tangan presiden. Jadi tanggung jawab berada sepenuhnya di tangan presiden. "Jadi kalau ada apa-apa, tinggal presidennya bertanggung jawab, iya nggak? Di negara lain kaya begitu," jelasnya.

Saut juga mengingatkan sejumlah hal kepada capim yang nantinya terpilih menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023. Dia meminta masyarakat tetap mengkritik jika kinerja pimpinan KPK yang baru nanti dinilai buruk.

"Kita anggap siapa pun nanti yang akan dipilih, kita lihat dia tidak akan pernah bisa sesukanya di sini, dan di sistem nilai KPK sudah jelas, checks and balances-nya sudah jelas. PIPM, Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakatnya sudah jelas," ujar Saut.

Dengan sistem nilai di KPK yang sudah berjalan selama ini, imbuh Saut, siapa pun yang terpilih, mereka akan tetap perform. Kalau tidak perform, pasti akan dikritik oleh masyarakat.


Reporter/Penulis: Ibad Durohman
Redaktur: Deden Gunawan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

[Widget:Baca Juga]
SHARE