Tidak sampai sebulan Arcandra Tahar duduk di kursi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia bertugas mulai 27 Juli hingga 15 Agustus 2016 setelah diberhentikan secara hormat oleh Presiden Joko Widodo.

Musabab lengsernya Arcandra adalah kabar dwikewarganegaraan dirinya. Selain berpaspor Indonesia, ternyata ia memiliki paspor Amerika Serikat.

Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, 10 Oktober 1970, itu memang sejak 20 tahun lalu tinggal di negeri adidaya tersebut. Bermula ketika alumnus Institut Teknologi Bandung itu mendapat tugas belajar dari PT Timah pada 1996.

Saya meninggalkan Indonesia tahun 1996, kembali tiga hari sebelum dilantik (sebagai Menteri ESDM)."

"Saya meninggalkan Indonesia tahun 1996, kembali tiga hari sebelum dilantik (sebagai Menteri ESDM),” kata Arcandra saat menyampaikan ceramah seusai salat zuhur berjemaah di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Agustus 2016.

Kemunculan Arcandra yang tiba-tiba menjadi Menteri ESDM menggantikan Sudirman Said itu pun sempat menjadi sorotan. Apalagi Presiden Jokowi tidak menjelaskan alasan pemberhentian Sudirman.

“Pak Dirman (Sudirman Said) tidak diberi alasan apa pun saat beliau dipanggil (sebelum diganti),” ujar Said Didu, staf khusus Menteri ESDM era Sudirman Said, kepada detikX.

Menurut Said Didu, lengsernya Sudirman akibat dorongan kelompok tertentu yang berseberangan dengan Sudirman. Namun tidak disebutkan secara gamblang siapa kelompok yang dia maksud itu.

Sudirman sendiri mengungkapkan, pergantian posisi itu berlangsung mendadak. Selasa, 26 Juli 2016 sore, ia baru selesai rapat  dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat. Sekitar pukul 18.15 WIB, ia ditelepon ajudan Presiden untuk datang ke Istana.

Setelah menunggu 10 menit, akhirnya Sudirman bertemu dengan Presiden Jokowi untuk diberi tahu bahwa dirinya diganti. Sudirman menuturkan alasan Presiden normatif.

"Seperti yang kita dengar, Bapak Presiden menjelaskan di media kan, ada perkembangan yang memerlukan penyesuaian. Ada suasana yang memerlukan penataan-penataan, penguatan, dan karena itu beliau memutuskan (saya) selesai tugas, dan mengganti," kata Sudirman.

Sementara itu, dalam blognya, Faisal Basri menulis, boleh jadi Jokowi kenal Arcandra lewat sahabatnya, Darmawan Prasodjo, yang bekerja di Istana Negara sebagai salah satu deputi di Kantor Staf Presiden (KSP) sejak dijabat Luhut Binsar Panjaitan.

Kebetulan Darmawan satu perguruan tinggi dengan Arcandra di Amerika Serikat, yaitu Texas A&M University, Houston, Texas. Darmawan, yang akrab dipanggil Darmo, juga sekitar 20 tahun tinggal di Amerika.

Darmo kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kedekatannya dengan Jokowi bermula saat ia dimintai saran Jokowi dalam urusan migas selama kampanye pilpres 2014.

Sebagai deputi KSP, Darmo antara lain berperan sebagai pemberi second opinion kepada Presiden untuk urusan ESDM. Pandangannya sering berseberangan dengan Sudirman, di antaranya dalam kasus Freeport, Blok Mahakam, dan Blok Masela. Sebaliknya, pandangannya sejalan dengan Luhut.

Menurut Faisal, dalam kasus Blok Masela, Sudirman menyimpulkan skema floating liquefied natural gas (offshore) lebih baik dan menguntungkan. Namun Jokowi lebih mempercayai masukan lain lewat jalur informal yang berasal dari perusahaan Arcandra, Petroneering LLC.

Akhirnya Jokowi mengambil alih kewenangan Sudirman dengan mengumumkan sendiri bahwa Blok Masela akan dikelola dengan skema onshore (darat). Boleh jadi, menurut Faisal, penunjukan Arcandra adalah untuk mengamankan keputusan Presiden itu.

Namun, saat dihubungi detikX, ekonom dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu hanya bilang, “Rasanya tidak ada lagi yang bisa saya komentari. Saya cuma bisa menulis di blog,” ucap mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini.

Adapun kabar lain menyebutkan, proses penetapan Arcandra sebagai Menteri ESDM berlangsung tertutup alias senyap. Bahkan Badan Intelijen Negara pun tidak dilibatkan.

“Wakil Presiden (Jusuf Kalla) juga tidak diajak berdiskusi. Tahu-tahu sudah keluar keppres pengangkatan Arcandra,” tutur sumber detikX di lingkungan Istana Negara.

Pilihan yang diambil secara diam-diam tersebut dianggap sebagai penyebab minimnya informasi soal kewarganegaraan Arcandra, yang berujung pada isu kewarganegaraan ganda.

Isu tersebut merebak ke khalayak sejak Sabtu, 13 Agustus 2016. Lewat grup WhatsApp, dibeberkan bahwa informasi Arcandra menjadi warga Amerika pada Maret 2012 melalui proses naturalisasi.

Arcandra juga sudah mengambil sumpah setia kepada negara Amerika Serikat. Paspor Amerika itu sudah empat kali digunakan untuk melakukan perjalanan ke Indonesia.

Dalam pesan berantai itu juga disebutkan, pada Februari 2012 Arcandra mengurus paspor RI melalui KJRI Houston dengan masa berlaku lima tahun.

Artinya, Arcandra memiliki dua kewarganegaraan. Posisi dia dengan dwikewarganegaraan dan memegang posisi penting sebagai Menteri ESDM menyalahi ketentuan undang-undang.

Menurut Pasal 23 Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2016, seseorang kehilangan status warga negara Indonesia bila memperoleh kewarganegaraan negara lain atas keinginan sendiri. Dan dalam Pasal 22 Ayat 2 Undang-Undang Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008 disebutkan, menteri harus seorang WNI.

Tak diketahui siapa yang pertama kali menyebar pesan ini. Pesan berantai yang menjadi pembahasan luas itu isinya juga mempertanyakan integritas Arcandra yang berpaspor Amerika, kemudian dikaitkan dengan banyaknya perusahaan Amerika yang berkecimpung di bidang tambang serta beroperasi di Indonesia.

Diangkatnya Arcandra sebagai menteri menuai kritik dari sejumlah kalangan. Presiden Jokowi pun dianggap kecolongan dalam mengangkat menteri tanpa menelisik status kewarganegaraannya.

Istana Negara sendiri sudah mendengar isu itu pada Rabu, 10 Agustus 2016. Jumat kemudian, sejumlah menteri dipanggil Jokowi ke Istana, termasuk Arcandra. Kabarnya, Arcandra sempat menyatakan ingin mundur waktu itu, tapi ditolak.

Istana Negara membantah bila disebut pemerintah kecolongan dalam masalah tersebut. Menurut juru bicara Presiden, Johan Budi S.P., Istana Negara tidak merasa kebobolan dalam kasus ini.

Johan menyatakan justru keputusan Presiden Jokowi memberhentikan Arcandra sebagai keputusan yang tepat. “Melihatnya jangan begitu. Melihatnya bahwa Presiden responsif terhadap persoalan yang muncul," kata Johan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 15 Agustus.

Pemberhentian Arcandra pun berlangsung singkat. Keputusan lengsernya Presiden Petroneering LLC itu dibacakan Menteri-Sekretaris Negara Pratikno.

Sayangnya, sekalipun sudah diberhentikan sebagai Menteri ESDM, isu kewarganegaraan Arcandra belum terjawab. Tidak ada keterangan jelas dari Arcandra maupun lingkungan Istana soal kewarganegaraan ganda tersebut.

Setelah status kewarganegaraan Amerika dan Indonesianya terungkap, Arcandra berusaha menyampaikan bantahan. Ia mengaku sebagai orang Padang asli. Selain itu, semua hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan AS sudah ia kembalikan. Namun tidak jelas apa yang dia kembalikan ke AS itu.