Reklamasi-Pantai-Jakarta

INVESTIGASI

Suap Reklamasi Sanusi

Uang pengusaha mengalir deras untuk memuluskan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi, terjerat korupsi karena memuluskan jalan pengusaha dalam raperda terkait reklamasi.

Foto: Hasan Alhabshy/detikcom

Senin, 18 April 2016

Malam Jumat Kliwon boleh jadi betul bermakna keramat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Sanusi. Keberuntungannya menghadapi Komisi Pemberantasan Korupsi buyar pada Kamis malam, 31 Maret 2016, itu.

Satu tim satuan tugas KPK memergokinya menerima uang suap. Sanusi dicokok bersama seseorang bernama Geri, seorang pegawai toko, yang berperan sebagai pengantar uang.

KPK pun mendapati uang pecahan Rp 100 ribu berjumlah 11.400 lembar dan pecahan US$ 100 berjumlah 80 lembar. Uang dalam bentuk dolar adalah uang pribadi Sanusi. "Akhirnya tertangkap juga dia (Sanusi)," ucap sumber detikX di KPK.

Ariesman Widjaja sempat menyembunyikan diri, namun ia akhirnya menyerahkan diri keesokan harinya."

Sumber tersebut mengatakan penangkapan Sanusi dilakukan di gedung DPRD DKI, tapi informasi resmi KPK menyebutkan penangkapan dilakukan di pusat belanja di daerah Jakarta Selatan. Pastinya, operasi tangkap tangan Sanusi ini perlu kerja keras.

Ia dikenal cukup licin. Berkali-kali Sanusi diincar, namun, entah keberuntungan apa yang dimilikinya, serah-terima uang suap selalu saja batal. "Sudah dua atau tiga kali mau OTT (operasi tangkap tangan) tapi selalu saja batal. Orangnya sudah menunggu, tapi Sanusi sendiri yang membatalkan," ucap sumber itu.

Sumber : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI
Infografis: Ibad Durohman/detikX
Ilustrasi: Fuad Hasim

Salah satunya adalah saat hendak menerima uang di area parkir Alfamart Harco, Mangga Dua, Jakarta Utara, pada Senin, 22 Februari 2016. Tiga penyidik KPK tengah memantau Sanusi di kompleks pertokoan elektronik itu. Menurut informasi, serah-terima suap akan dilakukan di tempat tersebut.

Namun gerak-gerik ketiga penyidik KPK itu mengundang kecurigaan polisi di Samsat Jakarta Utara. Kantor Samsat itu memang berdekatan dengan pertokoan Harco, Mangga Dua. Polisi menyangka penyidik KPK sebagai teroris dan mengontak Polda Metro Jaya.

Operasi mencokok transaksi Sanusi pun bubar karena penyidik KPK justru digerebek aparat Polda Metro Jaya. "Faktor kesalahan koordinasi. Tapi sepertinya polisi juga waswas. Mereka khawatir aktivitas Samsat juga dipantau KPK," ujar sumber.

Penangkapan Sanusi membuka skandal besar atas megaproyek pembangunan 17 pulau di Teluk Jakarta. KPK menyebutkan uang itu merupakan bagian dari pelicin atas pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi pantai Jakarta.

Dua raperda tersebut adalah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) serta revisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta.

Sumber uang pun cepat ditelusuri. Operasi KPK berlanjut dengan penangkapan karyawan PT Agung Podomoro Land (APL), Trinanda Prihantoro, dan Sekretaris Perusahaan PT APL, Berlian.

Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja pun sempat menyembunyikan diri, namun ia akhirnya menyerahkan diri keesokan harinya. PT APL mendapat jatah reklamasi Pulau G melalui PT Muara Wisesa Samudra.

Tak berhenti pada penangkapan, KPK juga membidik perusahaan pengembang besar yang terlibat dalam reklamasi Teluk Jakarta itu. Pengusaha pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, dicekal.

Aguan terlibat dalam reklamasi setelah anak perusahaan miliknya, PT Kapuk Naga Indah, mendapat jatah lima pulau, yakni A, B, C, D, dan E. Aguan datang untuk diperiksa KPK sebagai saksi pada Rabu, 13 April 2016.

Perjalanan reklamasi Teluk Jakarta menuai kontroversi. Keran izin reklamasi dibuka pada masa Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada 21 September 2012. Ia mengeluarkan empat izin prinsip tepat empat bulan sebelum masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir.

Izin prinsip empat pulau tersebut adalah Pulau F untuk PT Jakarta Propertindo, Pulau G untuk PT Muara Wisesa Samudra, Pulau I untuk PT Jaladri Kartika Pakci, dan Pulau K buat PT Pembangunan Jaya Ancol.

Keempat izin prinsip ini diperpanjang oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 10 Juni 2014. Ahok, nama sapaan Basuki Tjahaja Purnama, meneken surat perpanjangan izin prinsip ini semasa menjabat Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta.

Izin prinsip ini ditindaklanjuti dengan pemberian izin pelaksanaan reklamasi. Pulau G mengantongi izin pelaksanaan dengan SK Gubernur No. 2238 Tahun 2014 pada 23 Desember 2014, Pulau F dengan SK Gubernur No. 2268 Tahun 2015, Pulau I dengan SK Gubernur No. 2269 Tahun 2015 pada 22 Oktober 2015, serta Pulau K dengan SK Gubernur No. 2485 Tahun 2015 pada 17 November 2015.

Pantai utara Jakarta dari udara
Foto: Ari Saputra/detikX

Di masa-masa penerbitan izin inilah Ahok menyodorkan dua pembahasan dua raperda terkait reklamasi, yakni Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) serta revisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta.

Suara DPRD DKI terpecah. Sebagian menganggap Gubernur Jakarta bersikap lancang dengan mengajukan pembahasan raperda. Masalahnya, izin reklamasi telanjur terbit, sedangkan dasar penataan pulau reklamasi belum ada, yakni raperda itu sendiri.

Rekan separtai Sanusi, Prabowo Soenirman, menyebutkan urutan kebijakan reklamasi seharusnya didahului dengan penyelesaian Perda Zonasi, lantas Perda Tata Ruang, baru izin reklamasi. Karena itu, ia menolak permintaan Ahok.

Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja saat menyerahkan diri ke KPK.
Foto: Grandyos Zafna/detikcom

"Perda Zonasi itu wajib hukumnya dilakukan sebelum diterbitkannya Perda Tata Ruang," tuturnya.

Alasan Soenirman bukan tanpa dasar. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan aturan zonasi seharusnya menjadi dasar atas perizinan reklamasi. Aturan ini menetapkan beberapa syarat pengelolaan pulau kecil.

Masyarakat dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat juga mempersoalkan langkah Ahok itu. Nelayan, LSM Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menggugat SK Gubernur terkait izin reklamasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta.

Keputusan Gubernur itu dinilai melanggar banyak perundangan tentang tata ruang kawasan strategis. Kajian lingkungan pun dikesampingkan demi kepentingan pengusaha.

Pengacara LBH Jakarta, Tigor Hutapea, menyebutkan Ahok selalu melandaskan keputusannya pada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995. Namun aturan-aturan lanjutan yang membatasi kewenangannya menata Teluk Jakarta tak pernah digubris.

Kapal nelayan bersandar di Teluk Jakarta.
Foto: Ari Saputra/detikX

Peraturan Gubernur DKI tentang reklamasi pantai Jakarta
Foto: Ari Saputra/detikX

Demo menolak reklamasi Teluk Jakarta
Foto: Ari Saputra/detikX

"Faktor lingkungan dan sosial selalu dilupakan. Bahkan kami melihat ada kecacatan hukum yang jelas," ujarnya.

Meski hal itu menimbulkan penolakan, Badan Legislasi Daerah DPRD DKI terus menggodok perda terkait reklamasi. Namun beberapa kali diajukan ke rapat paripurna, kehadiran anggota DPRD DKI tidak pernah mencapai kuorum.

Hal yang menjadi pangkal perdebatan adalah permintaan Ahok agar para pengembang memberikan kompensasi 15 persen dari nilai jual obyek pajak dicantumkan dalam raperda. Bila permintaan itu disetujui DPRD, DKI akan mendapat pemasukan uang Rp 28 triliun.

Rupanya para pengembang reklamasi merasa keberatan terhadap besarnya kompensasi itu. Nah, di sinilah lobi-lobi dan suap diduga terjadi. Badan Legislasi, yang dipimpin kakak Sanusi, Muhammad Taufik, sudah menyetujui kompensasi diturunkan menjadi 5 persen.

Tinggal di level paripurna hal itu diketok. Sanusi pun berulang kali mencoba mengegolkan persetujuan melalui paripurna walau selalu ada boikot agar rapat tidak mencapai kuorum. Tentunya usaha Sanusi ini tidak gratis. Sanusi menerima Rp 2 miliar dari Agung Podomoro Land.

Pemberian itu dilakukan dalam dua termin. Pertama dilakukan pada 28 Maret sebesar Rp 1 miliar. Uang itu telah digunakan Sanusi dan tersisa Rp 140 juta. Penyerahan termin kedua sebesar Rp 1,1 miliar dilakukan pada 31 Maret, dan ditangkap KPK.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat menjawab pertanyaan wartawan.
Foto: Lamhot Aritonang/detikcom

Pihak Ariesman pun sudah mengakui pemberian uang-uang itu. "Saya enggak bisa menjelaskan isi BAP-nya. Yang jelas, ada uang Rp 2 miliar yang diserahkan ke Sanusi," ujar pengacara Ariesman, Ibnu Akhyad.

Di luar suap kepada Sanusi itu, beredar isu sogokan kepada 17 ketua dan anggota DPRD DKI untuk memuluskan raperda reklamasi. Sogokan itu antara lain berupa jalan-jalan ke keluar negeri, umrah, serta pemberian sejumlah mobil mewah.

Namun para anggota Dewan di Kebon Sirih itu memberikan sangkalan. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, misalnya, disebut-sebut mendapat “hadiah” jalan-jalan ke Amerika Serikat bersama keluarganya.

Memang, katanya, ia berangkat ke Amerika Serikat pada 22 Desember 2015, tapi dalam rangka tugas. "Ternyata acara itu dibatalkan. Akhirnya saya berangkat sendiri dengan biaya sendiri, bukan biaya negara. Bersama keluarga saya," kata Prasetyo.

Bantahan yang sama disampaikan Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Mohamad Sangaji (Ongen), yang disebut-sebut dibiayai melancong ke Amerika Serikat. "Aduh… saya ke Hong Kong saja belum pernah. Paspor saya bisa dilihat," ucapnya.

Setelah terungkapnya kongkalikong dalam raperda reklamasi ini, DPRD DKI Jakarta menghentikan pembahasan raperda itu. Alasannya, reklamasi dilakukan sebelum terbitnya SK Gubernur. SK Gubernur itu juga terbit sebelum raperda dibahas. Ahok merasa penghentian pembahasan raperda itu merugikan karena reklamasi sedang berjalan di lapangan. Industri properti pun akan terpukul lebih berat.

Namun keputusan lain diambil oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). KKP bersama Komisi IV DPR sepakat reklamasi itu harus dihentikan. Sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengkaji kembali aspek legal dan lingkungan dari reklamasi itu. Ahok dan jajaran pemerintah pusat akhirnya duduk bersama untuk merundingkannya. 


Reporter: Isfari Hikmat, Aryo Bhawono
Redaktur: Aryo Bhawono
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Fuad Hasim

Rubrik Investigasi mengupas isu panas terbaru yang mendapat perhatian besar publik secara mendalam. Isu ini mencakup politik, hukum, kriminal, dan lingkungan.



SHARE