Budi Mensipilkan Lembaga Telik Sandi

Bak melaju di jalan tol, langkah Komisaris Jenderal Budi Gunawan untuk menjabat Kepala Badan Intelijen Negara berlangsung cepat, mulus, dan senyap dari catatan kritis. Seperti kor, hampir semua pihak melontarkan pujian kepada Budi. Soal rekam jejaknya yang tak pernah bertugas di bidang intelijen bukan persoalan berarti.

"Budi Gunawan punya keahlian me-manage dan koordinasi yang baik. Itu modalnya untuk bekerja sama dengan personel militer yang ada di BIN. Kalau punya pengalaman intelijen tapi tak punya jaringan, ya percuma juga,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane kepada detikX.

Sementara itu, Direktur Imparsial Al Araf menilai penempatan Budi sebagai Kepala BIN lebih untuk membenahi fungsi koordinasi lembaga intelijen dengan aparat penegak hukum yang selama ini tidak berjalan dengan baik. “Fungsi koordinasi di antara mereka sangat penting terkait deteksi dini," ujarnya.

Optimalisasi kemampuan berarti meningkatkan kapasitas personel, teknologi, sistem manajemen, SOP, dan budaya organisasi agar mampu menjalankan peran BIN lebih optimal.”

Latar Budi yang dari polisi, kata dia, juga akan bisa menguatkan BIN menjadi intelijen sipil yang profesional. “Ini penting untuk memastikan reformasi intelijen dapat berjalan menuju intelijen yang profesional.”

Sejauh ini, yang sudah teruji dari Budi adalah kemampuannya membangun soliditas di kalangan internal kepolisian. Setidaknya hal itu bisa dilihat saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu, 7 September 2016. Waktu itu ada tiga jenderal polisi bintang tiga yang mendampinginya, yakni Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Komjen Putut Eko Bayu Seno, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Syafruddin, serta Kepala Badan Nasional Antinarkotika Komjen Budi Waseso.

Sejumlah jenderal bintang dua dan satu juga ikut menyokong Budi selama menjalani uji kepatutan dan kelayakan sejak pagi. Seorang perwira bintang dua yang enggan disebut namanya mengaku hadir untuk menunjukkan kekompakan korps baju cokelat, meski tak ada perintah langsung dari pimpinan tertinggi Polri Jenderal Tito Karnavian. "Kami berkumpul di sini karena dorongan hati masing-masing," ujarnya kepada detikX. Soal peluang Budi memimpin BIN, ia tak meragukannya. "Komjen Budi sangat berpengalaman. Saya yakin kinerjanya (akan) memuaskan."

Kelebihan lain Budi dalam pengamatan detikX adalah kerajinannya menulis di media massa. Hal ini barangkali terkait dengan titel akademis yang disandangnya. Pria berkumis kelahiran Solo, Jawa Tengah, 11 Desember 1959, itu tercatat meraih master bidang ilmu politik dan pemerintahan dari Universitas Satya Gama, Jakarta. Sedangkan titel doktor bidang public administration and criminal justice management diraih dari La Crosse University, Amerika Serikat.

Artikel karya Budi tersebar di sejumlah media, seperti Kompas, Forum Keadilan, dan Gatra. Di majalah Gatra, hampir dua pekan sekali tulisannya muncul. Dalam rangka ulang tahun Kepolisian RI ke-65 pada 1 Juli 2011, Budi menulis artikel bertajuk "Komunikasi dan Transformasi Polri" yang dimuat di Kompas. Dalam artikel itu, dia antara lain mengutip kata-kata filsuf Jerman, F.W. Nietzsche: was mich nicht umbringt macht mich staerker. Artinya, apa pun kejadian yang menimpa, selama tidak memusnahkan, justru akan memperkuat kita.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan hari itu, Budi Gunawan antara lain memaparkan soal penguatan koordinasi dalam kerja intelijen. Dia ingin mewujudkan institusi BIN yang semakin profesional, obyektif, dan berintegritas dengan program-program yang disusun berdasarkan acuan strategis. Program disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2012 tentang BIN, Nawacita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, dan Peta Jalan Reformasi Birokrasi.

Pekerjaan BIN bukan untuk rakyat, tapi untuk presiden. Tidak harus militer atau polisi.”

“Optimalisasi kemampuan berarti meningkatkan kapasitas personel, teknologi, sistem manajemen, SOP, dan budaya organisasi agar mampu menjalankan peran BIN lebih optimal," katanya.

Mungkin karena berfokus pada koordinasi itulah, Budi sepertinya enggan membuka-buka file lama, seperti kasus kematian aktivis HAM Munir. Dia akan condong untuk menatap ke depan ketimbang bersusah-payah mengungkit kasus lama. “Kasus Munir kan belum jelas. Siapa yang melakukan dan sebagainya. Dugaan-dugaan masa lalu, tentu kami lihat ke depan untuk memajukan BIN,” kata Budi kepada wartawan setelah dilantik sebagai Kepala BIN di Istana Negara, Jakarta.

* * *

Budi Gunawan menjadi jenderal polisi kedua, setelah Sutanto, yang dipercaya memimpin BIN. Kala itu Sutanto hanya menjabat selama dua tahun, yakni pada 2009-2011. Integritas pribadi dan rekam jejaknya cukup mumpuni selama memimpin kepolisian, tapi dinilai terseok-seok saat memimpin lembaga telik sandi. “Sutanto terlalu mempertimbangkan hukum sehingga lamban, geregetan kami dibuatnya,” bisik mantan petinggi intelijen dari kalangan militer. Kepemimpinan di BIN pun lantas kembali dipercayakan kepada figur berlatar militer, yakni Letjen TNI Marciano Norman.

Seperti Neta, Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin optimistis Budi Gunawan bakal mampu memimpin BIN. Ia menilai Budi menguasai tugas, fungsi, serta peran BIN dan isu di bidang ideologi, politik, terorisme, hingga perlindungan masyarakat. "Latar belakang apa pun, yang penting kompetensi," ujar mantan Kepala Staf Garnisun Jakarta itu.

Anggota BIN, yang mayoritas militer, kata Hasanuddin, tak perlu mempertanyakan latar belakang Budi sebagai pucuk pimpinan. "Di BIN atau di mana pun lembaga negara, itu sudah ada prosedur yang berlaku," kata Sekretaris Militer di era Megawati itu.

Secara tersirat, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Soleman B. Ponto menilai BIN lebih tepat dipimpin oleh figur berlatar militer. Alasannya, dunia intelijen didesain beyond the law. “Mereka tidak bicara hukum, tapi perintah," ujarnya saat berbincang dengan detikX di sebuah hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 8 September 2016. Hal ini berbeda dengan kepolisian, yang lebih menekankan pada pendekatan secara hukum. "Polisi kan didesain by the law, polisi itu penegak hukum,” ujarnya.

Meski begitu, bila presiden menghendaki figur berlatar polisi, bahkan seorang sipil sekalipun, untuk memimpin BIN, keputusan itu tetap harus dihormati. Sebab, jabatan itu memang diperuntukkan bagi figur kepercayaan presiden sebagai pengguna utama informasi intelijen. "Pekerjaan BIN bukan untuk rakyat, tapi untuk presiden. Tidak harus militer atau polisi. Surya Paloh, kalau ditaruh, juga boleh-boleh saja. Siapa yang bisa larang," ujar purnawirawan bintang dua TNI Angkatan Laut itu.

Soleman menganalisis, Presiden Joko Widodo menginginkan tindakan BIN ke depan berupa tindakan hukum, sehingga saran-saran dari Kepala BIN untuk Presiden dalam menyelesaikan masalah lebih pada penegakan hukum. "Bukan penyelesaian secara militer atau intelijen," kata Soleman.

Reporter: Pasti Liberti Mappapa, Sudrajat
Penulis: Pasti Liberti Mappapa
Editor: Sudrajat
Desainer: Luthfy Syahban

Rubrik Intermeso mengupas sosok atau peristiwa bersejarah yang terkait dengan kekinian.