Pada April lalu, Robert D. Richards mengajukan proposal lain dari yang lain ke Badan Administrasi Penerbangan Amerika Serikat (FAA). Bob dan teman-temannya di Moon Express tak hendak membuka maskapai penerbangan atau mengajukan izin rute baru. Mereka minta izin untuk mendarat di permukaan bulan.

Belum pernah ada perusahaan swasta yang mengajukan proposal seperti itu. Selama ini, perusahaan swasta hanya diperkenankan “terbang” atau mengirimkan wahana paling jauh di orbit bumi. Tak aneh jika proposal Moon Express harus melewati banyak meja dan lembaga sebelum terbit izin.

Dari FAA, proposal itu dioper ke Kementerian Pertahanan, dioper lagi ke Kementerian Luar Negeri, kemudian diteruskan ke Badan Antariksa Amerika (NASA) dan National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). “Belum pernah ada yang ‘mengetes kedalaman air’ sejauh itu. Harus ada orang yang memulainya,” kata Robert kepada Space beberapa pekan lalu. “Misi ini bukan hanya satu lompatan besar, tapi permulaan bagi seluruh industri antariksa.”

Jika pendekatan pemerintah Amerika seperti koboi-koboi imperialis seperti itu, banyak pihak mungkin bakal tertarik untuk mengadopsi Traktat Bulan.”

Izin dari pemerintah Amerika sudah turun, sekarang Moon Express tinggal berfokus mengembangkan wahana MX-1 yang akan mereka kirim ke bulan dengan roket Rocket Lab Electron pada 2017. Moon Express didirikan oleh Robert bersama triliuner Naveen Jain, pendiri Infospace, serta Barney Pell, pendiri Powerset dan Singularity University.

Bob, Naveen, dan Barney yakin bulan akan menjadi pangkalan sangat penting bagi ekspedisi penjelajahan antariksa di masa mendatang. Bukan hanya lantaran posisi bulan paling dekat dengan bumi, tapi juga kemungkinan menjadikan bulan sebagai stasiun pengisian bahan bakar. Penemuan air di bulan, menurut Bob, merupakan penemuan sangat strategis bagi misi penjelajahan semesta.

“Air merupakan minyak bagi tata surya…. Dan bulan akan menjadi stasiun bahan bakar di antariksa,” kata Bob. Air di bulan, yang masih berupa hidroksil (OH, bukan H2O), dapat dikonversi menjadi hidrogen, bahan bakar untuk roket. Bukan cuma air di bulan yang diincar oleh Moon Express. Menurut Naveen, mereka berharap bisa menjadi perusahaan tambang pertama yang beroperasi di bulan. “Kami berharap bisa mengangkut material-material dan logam berharga dari bulan ke bumi.”

Para juragan tajir di Amerika sudah lama melihat potensi subur tambang duit di tanah gersang bulan. Moon Express bukan satu-satunya yang ingin mengeruk fulus dari bulan. Robert Bigelow, pendiri Bigelow Aerospace, sudah siap menggelontorkan duit pribadinya sebesar US$ 300 juta atau hampir Rp 4 triliun untuk membangun pangkalan di bulan.

Ongkos untuk pergi ke bulan memang luar biasa mahal. Tapi potensi menggaruk fulus dari permukaan bulan sebanding dengan besarnya ongkos. Bukan hanya air dan logam berharga yang bisa menghasilkan duit, batu dari bulan pun harganya setelah sampai di bumi tak kalah dengan emas, bahkan berlian. Secuil batu dari bulan, di pasar gelap, bisa laku puluhan miliar rupiah.

Yang jadi soal, sampai sekarang bulan masih merupakan “wild west”, daerah tanpa tuan dan nyaris tanpa hukum yang mengatur rupa-rupa urusan di sana. Satu-satunya payung hukum yang mengatur hanyalah Traktat Perserikatan Bangsa-Bangsa soal Antariksa, yang mulai berlaku sejak Oktober 1967. Menurut traktat tersebut, semua negara dilarang memakai obyek antariksa, termasuk bulan, untuk keperluan militer. Semua negara penanda tangan traktat itu juga tidak diperkenankan mengklaim kedaulatan atas semua obyek antariksa tersebut.

Namanya pengusaha, minimnya aturan ini adalah peluang bagi mereka. Siapa yang pertama menjadi yang pertama “mencangkul” tanah di bulan, bisa jadi bakal menjadi orang yang memanen “harta karun” di benua kedelapan itu—sebutan Robert Richards untuk bulan.

Martin Elvis, astronom dari Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, melihat celah hukum di Traktat PBB yang bisa dipakai para “koboi bulan” untuk menguasai tanah di sana. Setiap perusahaan yang mendapat izin beroperasi di bulan memang tak berhak memiliki lahan itu, tapi mereka punya hak eksklusif untuk “memakai”-nya. Bagaimana dengan rupa-rupa material yang ada di lokasi itu? Siapa pemiliknya?

Politikus Amerika tengah menggarap undang-undang untuk memberikan payung hukum bagi perusahaan-perusahaan yang hendak membuka “bisnis” di bulan. “Legislasi kita bertujuan mempromosikan misi eksplorasi antariksa oleh perusahaan swasta dan melindungi hak komersial mereka dalam misi itu,” kata Bill Posey, anggota Komite Sains, Antariksa, dan Teknologi DPR Amerika dari Partai Republik, kepada Space.

* * *

Hampir seabad lalu, Neil Armstrong mengibarkan bendera Amerika di bulan. Inilah bendera negara pertama yang berkibar di bulan. Tapi penancapan bendera itu bukanlah pertanda klaim kedaulatan Amerika atas bulan. Tak ada tuan atas semua tanah di bulan.

Pada Desember 1979, sebenarnya PBB sudah merumuskan Traktat Bulan, tapi sampai hari ini hanya 14 negara yang menandatanganinya. Tak ada satu pun negara superpower di antariksa—Amerika, Rusia, Cina, Jepang, India, dan konsorsium Eropa—yang meratifikasi Traktat PBB yang mengatur segala operasi di bulan itu. Walhasil, bulan tetap jadi wild west sampai hari ini.

Naveen Jain, Robert Bigelow, dan para triliuner yang sekarang adu balap menambang mineral di bulan dan asteroid-asteroid di atas sana seperti para perintis yang membuka koloni-koloni baru di wilayah pantai barat Amerika beberapa abad silam. Saat itu pantai barat Amerika mirip dengan bulan hari ini. “Misi antariksa perusahaan swasta hari ini mengadopsi mentalitas wild west,” kata John Thornton, pendiri Astrobotic, dikutip CBC.

Tanpa payung hukum yang jelas, bulan bisa jadi memang bakal bernasib seperti wild west. Siapa yang menancapkan tiang pertama kali di tanah itu, maka dialah tuannya. Rancangan undang-undang Amerika yang akan memberikan “hak milik” atas mineral di bulan kepada perusahaan-perusahaan swasta membuat cemas sejumlah pihak.

“Jika pendekatan pemerintah Amerika seperti koboi-koboi imperialis seperti itu, banyak pihak mungkin bakal tertarik untuk mengadopsi Traktat Bulan yang melarang kepemilikan atas semua properti bulan,” kata Berin Szoka, peneliti di TechFreedom, kepada QZ. Dia khawatir, klaim atas properti bulan bakal diikuti oleh negara-negara lain, seperti Cina dan Rusia. “Bahkan, jika kita berpikir ekstrem, Cina mungkin akan mendaratkan wahananya di kutub bulan dan mengklaim hak atas semua wilayah kutub bulan.”

Dan ketakutan Berin bakal terjadi “perang” klaim di bulan itu mungkin bukan kekhawatiran tanpa dasar. Selama beberapa tahun terakhir, Cina sangat getol mengirimkan misi ke bulan. Pada 2013, Cina berhasil mendaratkan wahana Chang’e 3 di permukaan bulan. Tahun depan, mereka berencana mengirim Chang’e 5 ke bulan.

Pada 2018, Badan Antariksa Cina berniat mengirim wahananya ke sisi gelap bulan. Selama ini wahana-wahana dari bumi hanya dikirim untuk mengeksplorasi sisi terang bulan, yakni wajah bulan yang selalu menghadap ke bumi. Apa jadinya jika Cina mengklaim sisi gelap bulan sebagai properti mereka?

Penulis/Editor: Sapto Pradityo
Desainer: Luthfy Syahban

Rubrik Intermeso mengupas sosok atau peristiwa bersejarah yang terkait dengan kekinian.