Iuran Penonton Bioskop demi Monas

"Kita membangun Tugu Nasional untuk kebesaran bangsa. Saya harap seluruh Bangsa Indonesia membantu pembangunan Tugu Nasional itu," begitu amanat Presiden Sukarno pada 29 Juli 1963 di tengah-tengah proses pembangunan Tugu Nasional. Amanat yang ditulis tangan tersebut kini terpampang di pintu masuk Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional (Monas) sebelah utara.

Pesan Bung Karno itu mengingatkan bahwa Tugu Nasional, yang berada dalam kompleks Monas, dibangun dengan semangat gotong-royong. Sama seperti Masjid Istiqlal, yang mulai dibangun dalam bulan yang sama, dana pembangunan Tugu Nasional juga sebagian besar berasal dari urunan masyarakat. Nama-nama penyumbangnya lalu diumumkan di salah satu koran nasional saat itu.

Karena proses pembangunan terbengkalai, area Monas sempat menjadi pangkalan para gelandangan dan perempuan tunasusila."

Tak hanya urunan sukarela, pemerintah pun mengeluarkan instruksi untuk sumbangan wajib. Kantor berita Antara pada 8 Juli 1965 menyiarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Achmad Yusuf No. MPDN/SK/65, yang mewajibkan pengusaha bioskop memungut biaya tambahan dari pengunjung selain biaya tiket masuk. Biaya itu nantinya untuk kepentingan pembangunan kompleks Monumen Nasional.

Aturan yang mulai berjalan pada 15 Juli 1965 itu memuat pungutan sumbangan wajib untuk Golongan A Kelas I sebesar Rp 50, Kelas II sebesar Rp 35. Lalu Golongan B Kelas I sebesar Rp 40, Kelas II sebesar Rp 30. Sedangkan Golongan C Kelas I sebesar Rp 30, Kelas II sebesar Rp 25.

"Keputusan itu dinyatakan berlaku untuk seluruh bioskop di Indonesia kecuali bioskop rakyat, seperti layar tancap atau bioskop keliling," tulis Antara. Pungutan juga tak berlaku untuk pemutaran film yang sepenuhnya dibuat dan dibiayai perusahaan film nasional.

Hasil pungutan itu kemudian harus disetorkan pada tanggal 1, 11, dan 21 setiap bulannya melalui Bank Indonesia atas nama Panitia Monumen Nasional dengan disertai perincian jumlah penjualan karcis.

Turut menyumbang sejumlah negara sahabat, seperti Jepang, Jerman Barat, Italia, dan Prancis. Mengingat besarnya biaya yang diperlukan dan perkembangan situasi politik dalam negeri, proses pembangunan Tugu Nasional itu sendiri dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama pada kurun waktu 1961/1962 - 1964/1965, pembangunan dimulai secara resmi pada 17 Agustus 1961 oleh Presiden Sukarno dengan menancapkan pasak beton pertama.

Di bawah pengawasan ahli beton Ir Roosseno Suryohadikusumo, total ada 284 pasak beton yang digunakan sebagai fondasi bangunan. Sebanyak 360 pasak bumi ditanamkan untuk fondasi museum sejarah nasional. Keseluruhan pemancangan fondasi rampung pada Maret 1962. Dinding museum di dasar bangunan selesai tujuh bulan kemudian, Oktober 1962.

Karena peristiwa Gerakan 30 September 1965, pembangunan Tugu Nasional, juga proyek-proyek mercusuar lainnya kala itu, otomatis terhenti. Pembangunan kembali dimulai pada kurun 1966 hingga 1968. Tahap akhir berlangsung pada 1969-1976 dengan menambahkan diorama pada museum sejarah. Monumen secara resmi dibuka untuk umum dan diresmikan pada 12 Juli 1975 oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto.

Khusus untuk emas yang dipasang di puncak tugu, tercatat nama Teuku Marham sebagai salah seorang penyumbang utama. Tentara asal Aceh yang kemudian menjadi pengusaha itu menyumbang 28 kg emas dari total 38 kg emas di puncak tugu. Maklum, sebagai salah satu pengusaha yang dekat dengan Bung Karno, dia lewat PT Karkam dipercaya mengelola pampasan perang. Bisnisnya pun semakin membesar dengan menggeluti usaha perkapalan dan impor kendaraan roda empat.

Namun, seiring dengan jatuhnya Presiden Sukarno, bisnis Marham turut berguguran. Malah ia kemudian dituduh terkait dengan Partai Komunis Indonesia dan dipenjara. Rezim Orde Baru menyita seluruh aset perusahaannya. Tumbangnya Bung Karno juga membuat proses pembangunan terhambat karena kekurangan biaya. Kompleks Monas pun terbengkalai. Harian Kompas edisi 30 Oktober 1967 memberitakan lapangan Monas berubah menjadi rimba tanaman kumis kucing. Di antara tanaman kumis kucing itu, para wanita tunasusila melayani pelanggannya.

Monas juga tumbuh menjadi rumah para gelandangan. Mereka menyulap jalur selokan berukuran besar terbuat dari beton yang membujur dari Jalan Medan Merdeka Timur ke Medan Merdeka Barat menjadi bedeng-bedeng. Penutup selokan dihancurkan, lalu kemudian besinya dijual. Pencurian itu umumnya justru dilakukan pada siang hari, karena patroli keamanan dilakukan pada malam hari. Patroli dilakukan mengingat kawasan Monas berubah menjadi menyeramkan pada saat hari mulai gelap.

Menurut sejarahwan Rushdy Hoesein, besarnya dana yang diperlukan membuat Presiden Soeharto kemudian lebih memprioritaskan anggaran untuk membangun jalan dan infrastruktur lainnya ketimbang mendirikan bangunan megah.

“Penggalangan dana masyarakat yang dilakukan tak semata untuk membiayai pembangunan Tugu Nasional, tapi juga untuk membongkar sejumlah gedung besar seperti markas polisi, di sekitar lahan tersebut,” tutur penulis buku Terobosan Sukarno dalam Perundingan Linggarjati itu.

Rushdy termasuk yang skeptis bila lidah api di puncak tugu Monas sepenuhnya terbuat dari emas murni hingga puluhan kilogram. Rushdy menduga emas hanya digunakan pada lapisan luar. “Lebih memungkinkan itu besi atau tembaga yang dilapisi emas. Itu bisa dipertanyakan kembali,” ujarnya.

Reporter/Penulis: Pasti Liberti Mappapa
Editor: Sudrajat
Desainer: Luthfy Syahban

Rubrik Intermeso mengupas sosok atau peristiwa bersejarah yang terkait dengan kekinian.