Dari Perantau untuk Kampung Halaman

Selama ini merantau merupakan hal lumrah yang dilakukan oleh warga Minang. Mereka hidup menyebar ke berbagai daerah di pelosok Nusantara. Begitu hidup sukses, lazimnya, di antara mereka banyak yang kembali untuk membangun kampung halamannya, baik secara langsung maupun tidak. Direktur Eksekutif Perhimpunan Filantropi Indonesia Hamid Abidin menyebut hal semacam itu sebagai diaspora philanthropy atau “kedermawanan perantau”.

Model kedermawanan semacam ini banyak ditemui di berbagai daerah karena masyarakat kita punya tradisi merantau yang cukup kuat dan hampir ada di semua komunitas. Selain derma berupa uang atau barang, fokus filantropi bisa ditujukan untuk pembangunan kapasitas sumber daya di suatu daerah.

Model kedermawanan semacam ini banyak ditemui di berbagai daerah karena masyarakat kita punya tradisi merantau yang cukup kuat dan hampir ada di semua komunitas. Selain derma berupa uang atau barang, fokus filantropi bisa ditujukan untuk pembangunan kapasitas sumber daya di suatu daerah.

Jika berharap pada peran dan bantuan pemerintah, tentu tidaklah mencukupi. Jadi di sinilah peran perantauan untuk berkiprah.”

"Mereka bisa kasih jaringan atau transfer teknologi informasi, sehingga anak-anak yang ada di kampung suatu saat tidak merantau tapi membangun kampung halamannya," kata Hamid dalam diskusi “Philanthropy Learning Forum 7” di gedung UNDP Indonesia, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2016. Dia mencontohkan keterlibatan diaspora dalam mengusahakan perdamaian saat konflik terjadi di Maluku. "Walaupun kerja mereka ini tidak terekspos secara luas."

Selain potensi diaspora global, Hamid melanjutkan, kekuatan filantropi perantau lokal memiliki kelebihan dari segi jarak dan kohesi sosial yang lebih erat, sehingga lebih mudah diajak melakukan sesuatu.

Salah satu organisasi diaspora asal Minang yang telah lama eksis adalah Sulit Air Sepakat (SAS). Organisasi yang berkantor di Jalan Saharjo, Jakarta Selatan, ini telah memiliki 84 cabang, termasuk di Malaysia dan Australia. “Organisasi ini sudah berumur 44 tahun. Sudah cukup waktu dan kemampuan dalam mengarungi serta berkecimpung di ranah sosial, khususnya bagai warga Sulit Air perantauan serta untuk kampung halaman sendiri,” ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat SAS Zakarsyih Nurdin, yang turut menjadi narasumber dalam diskusi tersebut.

Secara fisik, sumbangsih SAS dapat dilihat dari kokohnya jembatan Titi Bagonjong yang diprakarsai oleh H Muslim Marah, sekolah PSA (keluarga Rosma Rais), pemondokan cabang Gontor XI (Syaiful Sirin Dt. Rajo Mangkuto cs), serta rumah gadang Limo Panjang Silungkang yang dibangun oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat H Oesman Sapta Odang. “Jika berharap pada peran dan bantuan pemerintah tentu tidaklah mencukupi. Jadi di sinilah peran perantauan untuk berkiprah,” kata Zakarsyih.

Beberapa tokoh masyarakat asal Gunungkidul, Yogyakarta, dalam beberapa tahun terakhir juga melakukan hal serupa. Eddy Sukirman, yang sejak Januari lalu terpilih menjadi Ketua Ikatan Keluarga Gunungkidul, membangun klinik di lahan seluas 2.000 meter persegi dengan biaya miliaran rupiah. Ia berharap kehadiran klinik itu membuat warga desa tak harus repot menempuh jarak belasan kilometer untuk ke rumah sakit jika hendak melahirkan atau berobat. ”Warga yang berobat tidak harus bayar mahal karena hanya dikenai biaya untuk kegiatan operasional klinik,” kata Eddy, yang memimpin perusahaan antirayap PT Duta Chemical.

Bayangkan, orang mau nyumbang untuk kemanusiaan saja dipajakin. Kalau sudah bayar pun cukup lama barangnya baru bisa keluar."

Meski begitu, Hamid mengkritik pola sumbangan para perantau yang sejauh ini masih cenderung hanya membangun sarana fisik berupa sarana ibadah, sekolah, jembatan, dan lain-lain. Ia menyebut hal semacam itu sebagai membangun "tugu keberhasilan". Tapi dia juga mengakui, secara perlahan, mulai ada yang bergeser ke soal pendidikan atau pembangunan ekonomi. “Cuma tak banyak."

Tantangan untuk menggali dan menggalang kepedulian serat kedermawanan para diaspora ini, ujar Hamid, cukup kompleks. "Seputar kebijakan saja kita mentok," katanya. Ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan Ormas dari dan kepada Pihak Asing yang membatasi sumbangan terutama yang berasal dari luar negeri. Ia menduga aturan ini lahir dari kecurigaan berlebih dari pemerintah sehingga merasa perlu melakukan screening cukup panjang dan ketat. Adanya sekelompok pelaku teror di Tanah Air yang menerima dana dari luar menjadi salah satu alasan. “Namun jangan sampai diaspora philanthropy menjadi redup karena kecurigaan itu,” kata Hamid.

Terkait aturan yang menghambat, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal punya cerita. Beberapa waktu lalu, kata dia, seorang dokter keturunan Indonesia di Belanda nyaris batal menyumbangkan alat-alat kesehatan karena harus membayar pajak yang tinggi. "Bayangkan, orang mau nyumbang untuk kemanusiaan saja dipajakin. Kalau sudah bayar pun cukup lama barangnya baru bisa keluar," kata Dino dengan geram.

Ia menyebut potensi filantropi dari warga keturunan Indonesia, baik statusnya WNI maupun non-WNI, yang hidup di luar negeri, seperti dokter tersebut, cukup banyak. Namun mereka kerap terbentur birokrasi, sehingga potensi yang ada tak bisa dioptimalkan dengan baik. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri itu kembali mencontohkan sebuah keluarga Indonesia di Houston, Amerika. Kepada anak-anaknya, pasangan ini meminta agar menabung US$ 5 sen per hari. Lalu tiap tahun celengan dipecah untuk membantu sekolah yang membutuhkan di Indonesia. “Tapi mereka enggak tahu atau ragu harus dikirim ke mana," kata Dino.

Penggagas Indonesia Diaspora Network itu menuturkan jumlah diaspora Indonesia yang statusnya masih WNI sekitar 6 juta orang. Sedangkan yang non-WNI sampai saat ini tidak terdata. Jumlah tersebut memang lebih kecil daripada diaspora Tiongkok dan India. "Tapi mereka punya keunggulan, di mana pun mereka berada, hatinya selalu untuk Indonesia," kata Dino. "Waktu saya jadi dubes, saya call sedikit saja mereka langsung melakukan sesuatu."

Selain rumitnya birokrasi, ia menilai sejauh ini belum ada sistem untuk mengurus dan menggalang potensi diaspora Indonesia yang berserak di seluruh belahan dunia. Sistem yang baik diperlukan agar mereka yakin bahwa gerakan filantropi yang dilakukan bakal efektif. Padahal, jika dikelola dengan baik, potensi mereka bisa menjadi sumber pembiayaan alternatif bagi pembangunan seperti India dan Tiongkok. “Di (negara) kita masih kocar-kacir dan sudah kering lidah saya mengingatkan," ujarnya.

India dan Tiongkok, Dino melanjutkan, membentuk suatu kementerian yang khusus menangani diaspora. Tanpa harus meniru persis kedua negara itu, ia mengusulkan perlunya menambah wewenang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia untuk mengurus diaspora. "Dibutuhkan minimal lembaga setingkat badan atau direktorat jenderal karena mengurus diaspora tak bisa dilakukan hanya 4 atau 5 orang dengan anggaran hanya Rp 1 miliar," katanya.

Reporter/Penulis: Pasti Liberti Mappapa
Editor: Sudrajat
Desainer: Luthfy Syahban

Rubrik Intermeso mengupas sosok atau peristiwa bersejarah yang terkait dengan kekinian.