Menyelamatkan
Pulau Jawa
ala Sutami

Pertambahan jumlah penduduk mestinya tak hanya menambah jumlah mulut di meja makan, tapi juga memperbanyak jumlah tangan di meja kerja. Agar hal itu dapat terwujud dengan selaras, idealnya pembangunan tak cuma berfokus di Pulau Jawa, tapi juga di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dan daerah lainnya.

“Saat ini 63 persen penduduk Indonesia berkumpul di Jawa, yang luasnya cuma 7 persen dari total luas wilayah Indonesia. Ibarat kapal, Pulau Jawa hampir karam karena terlalu sarat penumpang,” kata Sutami dalam acara Musyawarah Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada di Surabaya pada 6-8 Januari 1970. Pemaparannya itu kemudian dibukukan dengan judul Ilmu Wilayah: Implikasi dan Penerapannya dalam Pembangunan di Indonesia, yang diterbitkan Departemen Pekerjaan Umum pada 1979.

Untuk menyelamatkan Jawa, penyebaran penduduk yang lebih merata harus dilakukan. Salah satu caranya, Sutami mengusulkan program transmigrasi yang terintegrasi. Ia mengakui memperbaiki pola penyebaran penduduk Indonesia memang memerlukan biaya yang sangat besar, sekitar 25 persen dari seluruh anggaran pembangunan setiap tahun. Tapi, makin ditunda-tunda operasi itu, kata Sutami, makin besar pula persentase tersebut. Sebaliknya, jika pola penyebaran penduduk Indonesia dapat diperbaiki, keuntungannya juga akan besar.

Janganlah Jakarta dikembangkan menjadi lampu besar sehingga sinar terangnya akan menarik lebih banyak lagi laron untuk mendekat."

Sutami antara lain menyebut kekurangan tenaga kerja di luar Jawa bisa diatasi. Bahkan tenaga-tenaga yang di Jawa dianggap kurang produktif akan bisa lebih produktif bila berada di luar Jawa. Pada gilirannya, pengembangan wilayah luar Jawa bisa dilakukan dengan cara lebih baik, sehingga tingkat produktivitas wilayah bisa dinaikkan.

“Untuk mewujudkan program transmigrasi yang terintegrasi itu, kemudian dibentuk Direktorat Penyiapan Tanah untuk Pemukiman Transmigrasi,” kata Ir Hendropranoto Suselo, MPW, saat berbincang dengan detikX di Apartemen Menteng Regency, Jakarta Pusat, Rabu malam, 20 April lalu.

Proyek pertama yang disiapkan oleh direktorat itu, menurut Hendro, yang menjabat Kepala Bagian Perencanaan di Direktorat Jenderal Cipta Karya pada 1974-1984, adalah permukiman transmigrasi di Sitiung Tioman, Sumatera Barat. Survei, investigasi, pemetaan, perencanaan detail, sampai pelaksanaan penyiapan tanah, sarana, dan prasarana permukiman melibatkan para ahli dari Institut teknologi Bandung dan Institut Pertanian Bogor.

Proyek pembangunan darah transmigrasi Sitiung tergolong supercepat. Lazimnya, persiapan untuk menempatkan warga transmigran ke daerah baru adalah dua tahun, tapi Sitiung hanya perlu empat bulan. Pada November 1976, untuk pertama kalinya pemerintah melakukan transmigrasi bedol desa ke Sitiung (sekitar 225 kilometer dari Padang, Sumatera Barat). Sebanyak 60 ribu warga dari beberapa desa di Wonogiri, Jawa Tengah, yang daerahnya dijadikan Waduk Gajah Mungkur, bertransmigrasi ke Sitiung.

Bukan cuma persiapan transmigrasi yang supercepat, perlakuan pemerintah terhadap para transmigran pun tergolong istimewa. Mereka dilepas oleh para kepala daerah hingga Menteri Transmigrasi kala itu, Subroto. Kenyataan tersebut sempat mengembuskan isu miring di kalangan penduduk setempat bahwa warga dari Wonogiri yang bertransmigrasi itu merupakan kerabat Presiden Soeharto.

Terkait Operasi Penyelamatan Jawa, menurut Hendro, Sutami khawatir perkembangan wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi menjadi tidak terkendali, sehingga dapat merusak lingkungan. “Janganlah Jakarta dikembangkan menjadi lampu besar sehingga sinar terangnya akan menarik lebih banyak lagi laron untuk mendekat.”

Sayang, konsep pembangunan yang diusulkan Sutami sepertinya tak diwujudkan. Andai lokasi untuk industri dipusatkan di Sulawesi seperti dibayangkan Sutami, menurut Emir Sanaf, kondisi Pulau Jawa, terutama Jabotabek, tak akan seperti sekarang ini.

Dalam kajian Sutami, idealnya Pulau Jawa difokuskan sebagai lumbung padi. Sedangkan perkebunan bisa di Sumatera, kehutanan di Kalimantan, dan industri di Sulawesi. “Di Jawa kan banyak gunung berapi jadi lahannya sangat subur untuk pertanian,” ujar Emir.

Akibat konsep pembangunan dengan pendekatan ilmu wilayah tak dijalankan, keberadaan waduk Jatiluhur dan Saguling di Jawa Barat, misalnya, menjadi mubazir. Sebab, lahan-lahan subur yang semula akan mendapatkan air dari waduk-waduk itu sudah berganti menjadi pabrik dan perumahan. “Air Jatiluhur sekarang kan cuma untuk kepentingan air minum warga Jakarta,” ujar Emir.

* * *

Menurut Hendro, aspek yang ditonjolkan Sutami dalam menganalisis pengembangan suatu wilayah adalah pembagian wilayah dalam tiga struktur, yakni substruktur, infrastruktur, dan superstruktur. Dari ketiganya, Sutami amat menekankan pentingnya substruktur, yang terdiri atas sumber daya alam dan sumber daya manusia. “Bagi insinyur sipil seperti Sutami, substruktur itu ibarat fondasi dari keseluruhan bangunan,” ujarnya.

Secara terpisah, Emir Sanaf menyebut salah satu poin dari ilmu wilayah yang dicetuskan Sutami adalah pentingnya memperhatikan pengelolaan sumber daya alam dalam setiap proyek pembangunan. Hal itu kemudian menjadi cikal bakal dibentuknya Departemen Lingkungan Hidup mulai Kabinet Pembangunan III pada 1978-1983. “Jadi, ketika banyak orang belum menyadarinya, Bapak (Sutami) sudah memperhatikan soal lingkungan hidup dalam pembangunan,” kata lulusan Fakultas Teknik Sipil ITB 1971 yang kemudian dianggap sebagai anak oleh Sutami itu.

Kalau Bapak datang mengajar, ruangan kuliah pasti meluber. Selepas jadi menteri, Bapak masih berupaya mengajar, tapi kesehatannya kemudian tak mendukung."

Menurut Emir, perhatian Sutami terhadap lingkungan hidup itu kemudian dibarengi dengan diperkenalkannya regional science (ilmu wilayah). Pada 20 November 1976, Universitas Indonesia menjadikan Sutami sebagai guru besar ilmu wilayah di Fakultas Teknik. Sebelum diangkat menjadi guru besar di UI, pada 3 Maret 1976 Sutami menerima anugerah gelar doctor honoris causa dari UGM.

“Kalau Bapak datang mengajar, ruangan kuliah pasti meluber. Selepas jadi menteri, Bapak masih berupaya mengajar, tapi kesehatannya kemudian tak mendukung,” ujar Emir.

Senada dengan Emir, Hendro mengatakan Sutami secara tidak langsung sudah menempatkan dirinya dalam jajaran pendekar lingkungan hidup di Tanah Air. “Dia pernah mengusulkan agar kerusakan sumber daya alam juga dimasukkan dalam perhitungan GDP (produk domestik bruto),” ujarnya.

* * *

Selepas dari ITB pada 1956, Sutami memulai karier di Hutama Karya sebagai staf, lalu menjadi Kepala Cabang Bandung dan Jakarta, dan menjadi Direktur Utama pada 5 Mei 1961 sampai 1 Juni 1966.

Pada 25 Mei 1965, Sutami diangkat sebagai menteri negara yang diberi tugas di bidang penilaian konstruksi. Kemudian, pada 21 Februari 1966 menjadi Menko Pekerjaan Umum dan Tenaga. Pada Juli 1966 diangkat menjadi Menteri Pekerjaan Umum, lalu dalam Kabinet Pembangunan menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik hingga 21 Maret 1978. Sutami meninggal pada 13 November 1980 akibat mengidap penyakit lever.

Reporter: Melisa Mailoa
Penulis/Editor: Sudrajat
Desainer: Fuad Hasim

Rubrik Intermeso mengupas sosok atau peristiwa bersejarah yang terkait dengan kekinian.