Teddy Jusuf tersenyum kecut saat ditanya letak Monumen Pao An Tui, yang sejak pertengahan Februari lalu oleh sejumlah pihak di media sosial disebut-sebut berada di lingkungan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Kepala Unit Kerja Taman Budaya Tionghoa TMII itu menyatakan, di lingkungan kompleks Museum Budaya Tionghoa dan Museum Hakka cuma ada monumen Perjuangan Laskar Tionghoa dan Jawa Melawan VOC Tahun 1740-1743, bukan Monumen Pao An Tui. Persisnya, monumen yang diresmikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 14 November 2015 itu terletak di antara Museum Cheng Ho dan patung Kong Hu Chu.

“Coba, yang gembar-gembor di medsos (media sosial) itu datang sendiri, lihat. Gratis, kok,” kata pensiunan jenderal bintang satu itu saat ditemui detikX, Rabu, 24 Februari lalu.

Ide pembangunan monumen itu, ia melanjutkan, berasal dari kerabat keluarga Mangkunegaran. Sebab, ada leluhur mereka yang terlibat langsung dalam perjuangan laskar Tionghoa dan Jawa melawan VOC. Leluhur yang dimaksud adalah Raden Mas Said atau Mangkunegoro I dan Pangeran Mangkubumi atau Hamengku Buwono I. Keduanya pada 1983 mendapat anugerah gelar Pahlawan Nasional. “Peristiwa dalam monumen tersebut tahun 1740-1743, sedangkan Pao An Tui mulai terbentuk tahun 1940-an. Bedanya 200 tahun, nyambung enggak?” kata Teddy, yang menjadi anggota Fraksi ABRI di Dewan Perwakilan Rakyat pada 1996.

Kalaupun ada yang menyebut monumen itu sebagai Monumen Lasem, menurut KRMH Daradjadi Gondodiprodjo, hal itu bisa dimaklumi karena yang membangun adalah Paguyuban Warga Lasem. Kerabat Mangkunegaran memang tidak terlibat langsung secara fisik. “Kami cuma memberikan sumbang saran dan dukungan moral,” ujar Daradjadi melalui surat elektronik.

Penulis buku Geger Pacinan itu menjelaskan, monumen adalah deskripsi atas suatu sejarah. Ia menilai sejarah yang baik harus memperlakukan tokohnya dengan adil. Karena itu, ketika mencuat niat untuk mengungkap kepahlawanan Raden Mas Said, laskar Tionghoa, yang membantunya saat berjuang melawan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), tidak dapat dilepaskan. Sebaliknya, ketika mengungkap perjuangan Khe Panjang, peran RM Garendi atau Sunan Kuning tidak dapat diabaikan begitu saja.

“Mereka berlainan etnis maupun agama, tapi dapat bekerja sama untuk mencapai cita-cita bersama. Barangkali nilai inilah yang menjadi pesan moral dari monumen tersebut,” tutur Daradjadi.

Menurut dia, Geger Pecinan, yang melibatkan koalisi laskar Tionghoa-Jawa melawan VOC, merupakan perang balas dendam terhadap kesewenang-wenangan VOC. Pada 8-10 Oktober 1740, atas perintah Gubernur Jenderal Adrian Valckenier, VOC membantai sekitar 10 ribu orang Tionghoa di Batavia. Dengan dalih telah melanggar peraturan keimigrasian dan perpajakan, orang-orang Tionghoa itu dianiaya dan dibunuh. Padahal tujuan sesungguhnya adalah memeras dan merampas harta benda orang-orang Tionghoa.

Jumlah korban itu tergolong sangat besar bila dibandingkan dengan pertempuran 10 November 1945, yang menelan korban sekitar 12 ribu jiwa. Pada 1945, jumlah penduduk Indonesia sekitar 70 juta jiwa. Sedangkan saat pembantaian 1740, jumlah penduduk Jawa belum genap 5 juta jiwa.

Peristiwa dalam monumen tersebut tahun 1740-1743, sedangkan Pao An Tui mulai terbentuk tahun 1940-an. Bedanya 200 tahun, nyambung enggak?

Orang Belanda, baik sipil maupun militer, dan pasukan milisi pribumi bentukannya yang kejam dan rakus bersama-sama melakukan penjarahan terhadap orang Tionghoa. Mereka yang turut dibantai adalah orang-orang Tionghoa yang berada dalam penjara dan yang tengah dirawat di rumah sakit. Ratusan rumah dan gedung musnah dimangsa api.

Menurut B. Hoetink dalam bukunya, Ni Hoe Kong, Kapiten Tiong Hoa di Betawie dalem Tahon 1740, warga Tionghoa di Batavia kala itu umumnya berasal dari Fujian, Cina Selatan, yang berdialek Hokkian. Di Batavia, banyak dari mereka yang termasuk golongan menengah serta mendominasi sektor perdagangan dan industri. Baru pada abad ke-19, berdatangan orang Tionghoa dari suku Hakka.

Turut menjadi tumbal dalam tragedi itu adalah Ni Hoe Kong, seorang kapitan Cina yang kaya raya di Betawi. Rezim VOC menuding Ni Hoe Kong bertanggung jawab atas berbagai aksi rusuh oleh orang-orang Tionghoa terhadap pemerintahan VOC di Batavia. Dia dibuang ke Ambon pada 12 Februari 1745, dan pada 23 Desember 1746 meninggal di sana. dan industri. Baru pada abad ke-19, berdatangan orang Tionghoa dari suku Hakka.

Pascapembantaian, tokoh masyarakat Tionghoa di Gandaria, pinggiran Batavia, bernama Souw Phan Ciang alias Khe Panjang alias Sepanjang membentuk laskar untuk melawan VOC. Mereka menyerang pos-pos pertahanan VOC di sekitar Batavia hingga Cirebon, dan akhirnya pada 1741 memasuki wilayah Kerajaan Mataram, yang beribu kota di Kartasura. Kedatangan mereka, menurut Daradjadi, disambut oleh laskar-laskar Tionghoa lokal di bawah pimpinan Tan Sin Ko alias Singseh, Oey Ing Kian (Raden Tumenggung Widyaningrat/Bupati Lasem), Tan Kee Wie, dan lain-lain.

“Raja Mataram Pakubuwono II membangun persekutuan dengan laskar Tionghoa tersebut dan menyerang pertahanan VOC di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur,” ujar Daradjadi.

Perang koalisi pasukan laskar Tionghoa-Jawa melawan VOC, ia melanjutkan, makin dahsyat setelah Pakubuwono II diganti oleh Raden Mas Garendi, yang bergelar Amangkurat V. Di samping tokoh seperti Bupati Grobogan Martopuro, Patih Notokusumo, dan Pangeran Mangkubumi, muncul tokoh-tokoh muda dengan nama Raden Mas Said, Raden Panji Margono, dan lainnya.

Perang dengan cakupan wilayah yang luas (meliputi Kartasura, Salatiga, Boyolali, Magetan, Welahan, Pulau Mandalika di lepas pantai Jepara, hingga Lasem) dengan korban besar yang dihadapi VOC ini berakhir pada 1743. Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning tertangkap di Surabaya dan dibuang ke Sri Lanka. Sebelumnya, Patih Notokusumo ditangkap Belanda.

Sementara itu, Tan Sin Ko dan Tan Kee Wie gugur dibunuh serdadu VOC. Pangeran Mangkubumi (Hamengku Buwono I) dan Raden Mas Said (Mangkunegoro I) terus berjuang di daerah Jawa Tengah. Pada 1983, keduanya oleh pemerintah RI diangkat sebagai Pahlawan Nasional. Sedangkan Sepanjang meneruskan perlawanannya ke arah timur. “Ia sempat terlihat di Pulau Bali pada 1758,” kata Daradjadi.

Salah satu strategi yang membuat VOC kebingungan menghadapi perlawanan koalisi Jawa-Tionghoa itu, menurut Iwan Santosa, adalah banyaknya anggota pasukan Jawa yang biasa menggunakan busana ala orang-orang Tionghoa. “VOC bingung, kok pasukan Tionghoa tak kunjung habis,” tulisnya dalam pengantar buku Geger Pacinan karya Daradjadi.

Penulis buku Tionghoa dalam Sejarah Kemiliteran Indonesia itu juga menilai, ditinjau dari segala sisi, perang Geger Pecinan itu jauh lebih besar ketimbang skala Perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830). Periode Geger Pecinan atau disebut juga Perang Sepanjang menumbuhkan benih perlawanan di kalangan bangsawan Jawa terhadap kepemimpinan yang khianat dan menghamba pada kekuasaan asing kompeni.

Sementara itu, sejarawan Didi Kwartanada dari Yayasan Nabil menulis, episode Geger Pecinan sebetulnya masih muncul dalam buku teks sejarah di sekolah-sekolah di era pemerintahan Bung Karno. Ia antara lain merujuk buku Indonesia dan Dunia: Peladjaran Sedjarah untuk SMP Djilid 2 karya Soeroto yang diterbitkan Tiara, 1961. Bahkan bahan Sedjarah Nasional yang diterbitkan Balai Kursus Tertulis Pendidikan Guru di Bandung (1953) menyebut episode tersebut sebagai “Revolusi Tahun 1740-1743”. “Namun, dalam masa Orde Baru, kepada murid tak lagi diajarkan kisah perjuangan bahu-membahu melawan penjajah yang cukup penting artinya bagi nation building kita,” kata Didi.

Pertempuran di Medan selama dua hari terakhir sudah reda. Hanya di sektor timur masih terdengar letusan mortir. Keamanan dipegang oleh Pao An Tui (PAT) dan polisi NICA. Sebagian besar kampung sudah kosong. Ratusan pintu rumah terbakar. Penduduk Indonesia hampir tidak dapat mempertahankan kepentingan dan haknya karena ancaman Belanda dan PAT. Padi rakyat di ladang-ladang sekitar kota dengan terang-terangan diserobot oleh NICA dan kaki tangannya.

Kantor Berita Antara merilis berita tersebut pada 13 Januari 1947. Aksi-aksi PAT semacam itulah yang belakangan ini kembali diulas sejumlah pihak lewat media sosial. Mereka menyebutnya sebagai salah satu sisi kelam keberadaan masyarakat Tionghoa di Tanah Air. Disebut sisi kelam karena PAT, yang disokong Belanda, dituding telah membantai kaum pribumi, yang mayoritas muslim. Benarkah demikian?

Nasrul Hamdani, yang khusus menelisik soal PAT di Medan atas sponsor Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) Belanda, tak sependapat. Menurut dia, persoalan PAT tak bisa dinilai secara hitam-putih, melainkan harus dilihat berdasarkan konteks zamannya. “Medan itu hingga 1950 masih dikuasai Belanda. Jadi PAT selalu ikut dalam kegiatan patroli di kota maupun di pinggiran,” kata Nasrul kepada detikX, Senin, 29 Februari 2016.

Belanda, ia melanjutkan, memanfaatkan anggota PAT yang bisa berbahasa Melayu untuk menangkap dan menginterogasi warga yang dicurigai sebagai anggota laskar bersenjata. Warga yang ditangkap beberapa di antaranya tidak kembali dan dibunuh di sekitar basis PAT.

Pembentukan PAT itu sendiri semula dimaksudkan untuk melindungi komunitas warga Tionghoa, yang kerap menjadi korban aksi-aksi kriminal oleh para oknum laskar pejuang. Untuk diketahui, ketika Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan Sukarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 di Jakarta, mayoritas warga Medan tak mengetahuinya. Maklum, mereka masih hidup dalam pengaruh sejumlah kesultanan.

Teuku Muhammad Hasan, yang menjadi gubernur pertama di Sumatera, baru menyampaikan proklamasi sekitar November 1945. Selama jeda sekitar dua bulan itu, kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya berjuang melawan Belanda tetap siaga mempersenjatai diri. Dalam kondisi semacam itu, ada di antara mereka yang bertindak kriminal. Sasaran utamanya adalah warga etnis Tionghoa, yang lazimnya menguasai distribusi bahan-bahan kebutuhan pokok.

“Menghadapi kenyataan itulah, ada dari perwakilan orang Tionghoa yang meminta perlindungan kepada gubernur. Sikap serupa disampaikan kepada pasukan Inggris, yang masuk untuk melucuti Jepang,” kata Nasrul.

Medan itu hingga 1950 masih dikuasai Belanda. Jadi Pao An Tui selalu ikut dalam kegiatan patroli di kota maupun di pinggiran."

Anne van der Veer dalam tesisnya, “The Pao An Tui in Medan, 1945-1948”, menulis bahwa Republik Indonesia yang baru merdeka nyatanya tidak mampu melindungi etnis Tionghoa dari serangan kelompok-kelompok yang memanfaatkan panji revolusi demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Menjelang akhir Desember 1945, pemerintah Inggris atas persetujuan Menteri Dalam Negeri Sutan Sjahrir menyetujui pembentukan Badan Keamanan Khusus untuk masyarakat Tionghoa. Namanya Pao An Tui (barisan penjaga keamanan), yang bertugas melakukan ronda di permukiman layaknya Hansip atau satpam.

Hal yang patut dipahami, kata Nasrul, yang menulis buku Komunitas Cina di Medan dalam Lintasan Tiga Kekuasaan, 1930-1960, tidak semua warga Tionghoa pro-PAT. Ini berkaitan dengan keadaan politik di Cina. Sebab, di sana ada pertempuran antara faksi nasionalis Chiang Kai Shek-Kuomintang (kini Taiwan) dan faksi komunis Mao Zedong (kini Republik Rakyat Cina). Kelompok komunis selalu menjadi oposan terkait kebijakan pemerintah Kuomintang.

“Kritik paling keras justru berasal dari orang Tionghoa yang berafiliasi dengan faksi komunis. Menurut mereka, Indonesia sudah merdeka, sehingga tak perlu lagi ada kekuatan bersenjata lain,” ujar Nasrul.

Pao An Tui di Medan dibubarkan pada 1948. Setelah dibubarkan, Ketua PAT Medan Lim Seng tak jelas rimbanya. Ada yang menyebut dia pergi ke Taiwan pada 1951. Ada juga yang menyebut Lim menjadi pengusaha. Menyusul pembubaran PAT, laskar-laskar bersenjata pribumi juga dibubarkan dan berada dalam kendali TNI.

Selain di Medan, PAT kemudian dibentuk di Jakarta dan sejumlah kota lain dengan alasan yang sama. Menurut Sulardi, yang menulis buku Pao An Tui 1947-1949: Tentara Cina Jakarta, wakil-wakil kelompok Tionghoa lewat Chung Hua Tsung Hui (Asosiasi Tionghoa Pusat) lalu mengadakan rapat besar pada 24-26 Agustus 1947 guna menuntut adanya jaminan keamanan dari pemerintah. Tiap daerah akhirnya punya Pao An Tui dengan hak otonom.

Setelah disahkan oleh komite, dengan cepat PAT bermunculan di daerah-daerah kekuasaan Belanda yang menjadi pusat konsentrasi komunitas Tionghoa. Kemunculan organisasi semimiliter ini lebih banyak terdapat di Jawa (Barat, Tengah, dan Timur) serta Sumatera Timur dan Sumatera Barat. Jakarta dipilih menjadi kantor pusat PAT karena merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat kegiatan utama yang mengurusi segala bentuk administrasi lembaga ini. Namun ada PAT di daerah tertentu, seperti Tangerang dan pinggiran Jakarta lainnya, yang sulit bekerja sama dengan TNI. Karena itu, mereka dianggap menjadi sekutu Belanda.

Keberadaan PAT pada awalnya disegani dan populer di kalangan masyarakat Tionghoa. Mereka tak lagi merasa terancam akan mendapat gangguan berkat keberadaan PAT. “Setiap kali ada parade PAT, warga berduyun-duyun di pinggir jalan mengelu-elukannya bak pahlawan,” kata Sulardi. Bahkan ada sebagian anggota masyarakat yang rela memberikan sumbangan materi dan uang bagi kegiatan operasional PAT. Namun hal itu tak berlangsung lama karena berbagai laporan menyebutkan aktivitas PAT lambat laun menyimpang dari tujuan semula. Apalagi penguasa Belanda ikut mendompleng dengan memanipulasi serta memanfaatkan mereka dan membenturkannya dengan kaum pribumi.

“Ini karena Belanda semakin terdesak sehingga menarik PAT menjadi bagian paling depan untuk berhadapan dengan Republik. Konflik inilah yang kemudian memunculkan stigma bahwa semua orang Tionghoa pasti pro-Belanda,” kata Sulardi.

Faktanya, ia menambahkan, tidak semua orang Tionghoa berlawanan dengan Republik. Di daerah yang dikuasai penuh Republik, komunitas Tionghoa tidak diizinkan membentuk milisi. Karena keamanan mereka dijamin oleh militer Indonesia.

Reporter: Pasti Liberti Mappapa
Penulis: Pasti Liberti Mappapa
Editor: Sudrajat
Videografer: Nugroho Tri Laksono/detikTV
Desainer: Desy Purwaningrum
Rubrik Intermeso mengupas sosok atau peristiwa bersejarah yang terkait dengan kekinian.