DetikNews
2016/02/12 20:03:44 WIB

Wawancara

Kombes Krishna Murti: Kalijodo 'Dihantam' Tak Masalah, Nggak Ada Premannya Lagi

Mei Amelia R - detikNews
Halaman 4 dari 4
Kombes Krishna Murti: Kalijodo Dihantam Tak Masalah, Nggak Ada Premannya Lagi Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Krishna Murti. (Foto: Rengga Sancaya/detikcom)


Geliat malam di Kalijodo. (Foto: Hasan Alhabshy/detikcom)


Setelah sudah tahu potensi kerawanannya di situ, kira-kira harus diapakan Kalijodo?

Itu harus dipikirkan solusinya harus secara komprehensif, misalnya bahwa mereka sudah tinggal puluhan tahun ya dikompensasi, ini harus. Salah sendiri dulu, kan tanah negara harus dikuasai negara. Kalau tanah negara dicaplok orang salah siapa? Kenapa enggak dari dulu, dan itu sudah 50 tahun, pembuatan-pembiaran, akhirnya mereka jual beli tanah hanya pakai surat RT saja, sama kayak Muarabaru. Muarabaru juga waktu dibersihin kan danau dipatok, suratnya surat dari RT. Makanya jadi RT di Muarabaru pemilihannya ngalahin pemilihan lurah, walikota. RT di Muarabaru itu yang jual-jual tanah di atas danau itu kaya, satu surat Rp 3 juta. Kan memang ada slum area di semua negara, seperti bronx itu selalu ada.

Potensi kerawanan sekarang sudah tidak separah dulu?

Aman, makanya orang senang datang ke situ. Mereka menjaga supaya orang ke situ safe, aman. Justru dijaga Kalijodo itu dibanding Teluk Gong lebih banyak rampok, maling di Teluk Gong, di Kalijodo enggak ada. Enggak akan dirampok masuk situ. Karena kalau dirampok berarti kan mengganggu kenyamanan tamu, musuh bersama, dihajar sama mereka.

Justru yang lebih rawan rampok itu Teluk Gong itu, Kalideres di bawah itu justru lebih rawan, jalan layang Jembatan Dua ke Jembatan Tiga itu begal-begal lebih rawan daripada Kalijodo sekarang.

Bagaimana dulu Anda menertibkan Kalijodo?

Nah saya mendiagnosa konflik ini apa, oh uang perebutan sumber daya, perputaran uang di situ sangat besar, problembya adalah sebagai aparat uang yang diperebutan itu adalah uang ilegal, jadi kalau saya masuk, menertibkan perjudian itu sama saja dengan melegalkan. Jadi tidak ada kata lain saya harus menghantam, "mematikan" supaya tidak ada yang diperebutkan lagi. Gimana  caranya, ada strateginya 1-2-3-4 yang saya lakukan, bukan hanya strategis, bukan hanya konsep, tapi siasat bagaimana caranya saya redam.

Kalau dalam kondisi normal, aparat tidak bisa masuk, enggak bisa terlalu resisten. Terlalu banyak ini. Ini blackholenya terlalu besar, penyuapannya di mana-mana. Kalau saya masuk, bukan hanya berhadapan dengan mereka, tapi berhadapan dengan orang yang mendapatkan keuntungan dari permasalahan itu. Tapi saya membuat saya bisa masuk. Kayak bisul kalau lu gak pencet, gak keluar-keluar, jadi saya buat jadi bisul dulu saya pecahin dulu. Itu yang saya lakukan dan berhasil karena saya tahu sistematika permasalahnnya tadi, ini Kalijodo.

Intinya saat saya jadi Kapolsek, bagaimana supaya keributan tidak terjadi lagi. Bahwa kemudian masih ada penyakit masyarakat seperti itu, kita tidak bisa dalam tubuhmu itu seratus persen itu sehat.

Waktu jadi Kapolsek di situ, keributan kan sering terjadi. Waktu itu belum tahu ada perputaran uang perjudian?

Saya kan waktu ditunjuk jadi Kapolsek saya tidak tahu Kalijodo itu seperti apa. Saya dikasih tahu Kapolres nanti kalijodo ini tiap malam ada keributan, kita biarkan saja mereka bunuh-bunuhan, mati, kita selesaikan, bakar bakaran, baru kita ambil mayatnya. Saya berpikir kok kayak begini, ini kan masalah nyawa gak bisa sesederhana itu, oke saya iyain. Ternyata begitu seminggu saya menjabat di situ terjadi keributan. Itu Minggu pagi saya ingat. kita masuk perang. Anggota saya bisa mati di dalam. Dar der dor di sana tapi anggota ada yang matanya kena panah, woh bahaya ini. Kalau begini terus, ini mencerminkan Jakarta yang tidak aman, tidak boleh.

Saya test case ini membuat agar daerah ini menjadi daerah yang aman. Dan setelah saya kakukan itu rekayasa sosial, lebih bahaya Teluk Gong Jembatan Dua dan Jembata Tiga. Di situ gak ada perampokan dan itu aman sampai sekarang.

Judinya dihantam ya itu tadi yang diperebutkan. Buka-bukaan, diketahui aparat dan dibiarkan dan bertahun-tahun seperti itu. Diketahui.

Ada beking?

Bukan beking dia membuat dirinya terbekingi. Bekingnya itu uang itu dia bagi-bagi. Ada besar kok nawarin ke saya. Kalau saya bisa dibeking saya tidak bisa tegas. Rahasianya kan kita jadi polisi jangan mau dibeli. Saat itu ditawarkan Rp 3 juta per hari. Itu besar sekali saat itu, tahun 2002 itu. Supaya mereka bisa itu. Kelompok itu.

Sehingga saya bicara sama Pak Kapolda (Makbul Padmanegara), ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Hari Minggu pagi saya masih ingat, ada 8 kompi. Izin Pak Kapusdalops saya yang mengendalikan, kapolsek yang mengendalikan. Dulu saya Kompol. Waktu kejadian pertama saya AKP. Itu saya 3,5 tahun. Saya tahu petanya disitu. Penjaringan itu paling unik.

Kalau kamu mau usaha, kamu mau kerja, itu jadi duit di Penjaringan itu. Karena dia di pinggir laut, itu cepat perputaran uangnya. Jadi kalau mau jadi bisnis paling enak itu pintu-pintu, dia punya dia pelabuhan, itu perputarannya ratusan juta miliaran. Ojek sepeda itu 100 ribu sehari. Nah karena banyak uang, Kalijodo tumbuh subur karena tempat gitu, tempat entertain kelas bawah.

Jadi bahwa kemudian kafenya hidup, digusur pun mereka akan hidup di tempat lain. Sekarang kalau mau dimasalahkan, ditertibkan itu ilegal. Oh saya mau gusur. Oh saya mau legalkan, ya itu terserah Pemda. Tapi dipikirkan ribuan orang, bertahun-tahun memang dia ngapling-ngapling, bangunan permanen, pasti terjadi perlawanan dan harus dipikirkan.

Kami hantam premannya (waktu itu-red) Kemudian bantaran sungainya direlokasi itu mau dibikin banjir kanal.

Di Gang Kambing itu tanah negara itu bangunan permanen. Nah itu tidak ada suratnya semua. Tapi negara mau diapain dengan itu? Emang daerah lain enggak ada? Ada. Tidak bisa Jakarta tidak punya slump area.  

Kalijodo yang ada perlawanan,  saya dekati mereka. Maka kapolsek itu tidak boleh cepat berganti sebenarnya di mana-mana. Enam bulan butuh orientasi dengan warganya. Karena saya 3,5 tahun satu Penjaringan kenal dengan saya semuanya. Begini nurut. Bahkan di Muarabaru lebih parah lagi, kopral.

Rata Kalijodo 3,5 tahun saya di sana, kami meratakan Kalijodo bersama Gubernur Sutiyoso, preman habis 2.000 orang habis. Perjudian habis. Bahwa kemudian masih ada sisa-sisa permukiman di sana harus dipedomani ada permukiman penduduk di atas tanah negara, ada dibangun bangunan kafe-kafe yang ilegal, di sana ada muncikari mungkin, ada orang yang datang minum-minum kelas bawah dan kemudian menimbulkan implikasi indikasi sosial yang menimbulkan seperti yang kemarin kecelakaan, maka Pemda saya dengar memutuskan untuk mengambil sesuatu. Pak Kapolda juga sudah mendukung. Nah, nanti kami memberi masukan internal seperti apa. Intinya Kalijodo nggak masalah, itu dihantam nggak masalah, nggak ada premannya lagi,  kecil itu.

Saran buat Ahok apa?

Semua itu harus dipertimbangkan ada implikasi apa, ada manusia yang tinggal di atas tanah itu, ada manusia yang tinggal sementara karena mencari pekerjaan, ada yang tinggal menahun, nah itu implikasi sosial itu yang kemudian harus dipertimbangkan kalau yang gusurnya mah nggak ada masalah. Implikasi sosialnya bagaimana nanti tentunya Pak Gubernur sudah mempertimbangkan.


(erd/nrl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed