Ketua DTKJ: Aplikasi Uber Bergabung Saja dengan Perusahaan Taksi di DKI

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Selasa, 19 Agu 2014 14:17 WIB
Edi Nursalam (dok. DTKJ)
Jakarta - Kontroversi keberadaan taksi mewah berbasis aplikasi Uber terus jadi pembicaraan masyarakat. Pemprov DKI Jakarta melarang tegas keberadaan fasilitas tersebut karena masalah izin dan keamanan.

Kepala Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Edi Nursalam angkat bicara soal masalah ini. Dia mengemukakan sejumlah alasan kenapa taksi Uber harus dilarang dan memberi masukan bagaimana aplikasi tersebut dijalankan ke depannya.

"Saya sangat setuju jika seluruh transportasi taksi bisa memiliki aplikasi seperti itu, tetapi diversifikasi itu bukan bagian dari persyaratan mutlak. Itu diversifikasi merupakan keunggulan bisnis dari masing-masing perusahaan," kata Edi saat berbincang dengan detikcom, Selasa (19/8/2014).

Berikut wawancara lengkap detikcom dengan Edi terkait masalah Uber:

Bagaimana pendapat Anda soal taksi Uber?

Taksi Uber itu ilegal karena tidak ada memiliki izin. Sesuai UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelayanan angkutan harus memiliki izin. Jika dia tidak izin artinya ilegal. Izin itu mulai dari izin usaha, izin operasi dan lainnya.

Apakah keputusan Pemprov DKI melarangnya sudah tepat?

Tepat sekali. Sekarang tinggal penegakan hukum, itu kantornya kalau bisa ditutup, kendaraan yang operasi di jalan harus dirazia dan ditangkap. Pemprov harus melakukan penegakan hukum.

Taksi Uber mengklaim mereka sudah memenuhi regulasi hukum di Indonesia, apa pendapat Anda?

Mana buktikan kalau dia punya izin. Pemda tidak mungkin asal bicara seperti jika mereka punya izin. Silakan jika dia mengaku seperti itu sekarang tinggal ditunjukkan saja izinnya itu.

Bagaimana bila aplikasi Uber ini digabungkan saja dengan perusahaan taksi yang sudah ada?

Saya sangat setuju dengan hal itu. Ini kan inovasi dari perusahaan yang jelas mereka harus memiliki izin. Kalau aplikasi itu kan diversifikasi perusahaan, sebuah inovasi sebagai bagian dari persaingan. Saya sangat setuju jika seluruh transportasi taksi bisa memiliki aplikasi seperti itu. Tetapi diversifikasi itu bukan bagian dari persyaratan mutlak, itu tidak disyaratkan. Diversifikasi merupakan keunggulan bisnis dari masing-masing perusahaan.

Taksi Uber juga dilarang di kota-kota besar dunia, seperti Berlin dan Paris, tapi mereka tetap lanjut, bagaimana?

Mereka tidak bisa seenaknya begitu. Ketika ingin berusaha di Indonesia mereka harus melengkapi izinnya. Kami sendiri melihat itu sikap arogan dari pemilik perusahaan tersebut karena setiap negara itu memiliki aturan sehingga harus dipatuhi.

Taksi Uber ini kan penggunanya kalangan menengah ke atas dan mobilnya mewah-mewah. Apakah mereka sudah enggan menggunakan taksi komersil yang ada?

Saya melihat ini karena tingkat ekonomi masyarakat yang sudah meningkat, sekarang sudah di Jakarta, sudah ada pasarnya jadi banyak perusahaan transportasi yang bersaing memberikan keunggulan dari kenyamanan. Yang kedua, bisa jadi faktor keamanan, karena dengan kenyamanan seperti itu otomatis mereka merasa lebih aman.

Saran Anda buat taksi Uber apa?

Saran kita jangan bertindak ilegal. Ikuti aturan yang ada, jika berusaha di Indonesia ikuti aturan. Kita punya aturan, punya perizinan dan itu diatur UU. Imbauan kami segera lengkapi perizinan yang ada. Kalau masalah inovasi itu merupakan diversifikasi perusahaan. Tetapi kembali lagi mereka harus melengkapi legalitas mereka dalam berusaha.

Imbauan bagi penggunanya bagaimana?

Pengguna kita imbau sebagai warga negara yang baik jangan menggunakan produk ilegal. Ketika mereka tidak memiliki izin tetapi kita menggunakannya, artinya kita mendukung mereka untuk operasi. Jangan jadikan ini menjadi kebiasaan buruk. Melanggar hukum malah kita dukung.

Bagaimana caranya memfasilitasi para kalangan menengah dan atas untuk kebutuhan transportasi umum mereka?

Pemerintah sudah membuka peluang besar mau diversifikasi produk, mau kelas ekonomi hingga kelas mewah, silakan. Dalam perizinan juga tidak dibatasi dan beberapa perusahaan taksi sendiri sudah ada yang seperti itu. Pemerintah sudah membuka kesempatan dengan luas, aturan sudah ada yang terkait regulasi, ini harus mereka lengkapi. Karena pemerintah itu membuat peraturan untuk menghindari masalah persaingan tidak sehat sehingga tidak mematikan usaha orang banyak. Aturan itu untuk mengambil retribusi, retribusi itu digunakan untuk membuat fasilitas umum seperti jalan. Kalau mereka tidak mau membayar retribusi bagaimana pemerintah membangun sarana dan prasarananya?



(mad/nrl)