DetikNews
Rabu 27 Juni 2012, 20:31 WIB

Feri Amsari: Saweran KPK Patut Didukung, Hati-hati Ada Pencucian Uang

- detikNews
Jakarta - Beberapa kalangan menggalang dana demi pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mungkin uang yang terkumpul tidak banyak, namun inilah sindiran bagi DPR yang tidak segera menyetujui pembangunan gedung KPK. Nah, saat pengumpulan dana dilakukan, perlu diwaspadai upaya orang yang berniat melakukan pencucian uang.

\\\"Pencucian uang itu perlu diwaspadai. Yang melakukan saweran harus mewaspadai, agar jangan dimanfatkan untuk kejahatan lain seperti pencucian uang. Indonesia Corruption Watch (ICW) sudah pengalaman terkait kegiatan seperti ini. Untuk antisipasi sebaikanya memang diberi batasan untuk sumbangan,\\\" ujar pengamat hukum, Feri Amsari.

Berikut ini wawancara detikcom dengan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Andalas ini, Rabu (27\/6\/2012):

Ada penggalangan dana di masyarakat untuk pembangunan gedung baru KPK. Pendapat Anda?<\/strong>

Saya setuju. KPK memang tidak diperkenankan menjadi yang aktif dalam mengumpulkan pendanaan ini karena merka dananya dari APBN. Tapi kalau diberi oleh masyarakat untuk kinerja yang baik, itu dibolehkan oleh UU KPK sendiri. Jadi KPK boleh menerima partisipasi publik yang berkaitan membantu kinerja KPK.

Kalau mau ikut saweran bisa, tapi KPK tidak boleh proaktif. Kalau terima bantuan kan dibolehkan.

Aturan hibah dalam negeri bisa dijadikan dasar untuk sumbangan ke KPK?<\/strong>

Diperkenankan juga. Ini upaya publik tunjukkan pada masyarakat luas bahwa KPK seperti dirongrong oleh DPR karena tidak segera mendapat persetujuan. Padahal sudah dijelaskan KPK perlu berfungsi lebih aktif dengan gedung baru karena yang lama sudah tidak layak lagi. Jumlah pegawainya sudah melebihi kapasitas gedung.

Nah, DPR sendiri aneh-aneh. Bangun WC mahal, parkiran. Lalu ini kenapa jadi antipati sama KPK. Padahal dana yang diajukan juga tidak terlalu besar, sekitar Rp 200 miliar lebih.

Kalau menyatakan KPK itu ad hoc sehingga tidak butuh gedung itu pemikiran yang salah. Kinerja itu bukan berdasar ad hoc atau tidak. Saya kira tidak perlu cari-cari alasan.

Di UU KPK juga tidak ada pernyataan ad hoc sama sekali. Berbeda dengan lembaga ad hoc yang disebut dalam UU, misal pengadilan HAM ad hoc yang disebut jelas eksplisit. Hakim ad hoc juga disebut UU.

Meski nantinya korupsi sudah hilang dari bumi Indonesia, tapi KPK tetap diperlukan. Karena dia harus menjalankan fungsi pencegahan supaya tidak timbul lagi korupsi. Ada fungsi yang tetap dijalankan, sehingga KPK masih akan tetap ada.

Penggalangan dana untuk hal-hal seperti ini tidak lazim?<\/strong>

Memang tidak. Tapi ini kan upaya yang menunjukkan publik mendukung gerakan antikorupsi. Nah, publik mau partisipasi lebih jauh. Seperti dulu kasus Prita, publik juga mengumpulkan dana dan begitu antusias menegakkan keadilan.

Prabowo menyarankan gedung yang bisa dimanfaatkan seagai gedung KPK adalah hasil penyitaan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Bagaimana usulan ini?<\/strong>

Bisa saja jadi solusi. Kadang usulan politisi tendensinya ke mana-mana, sehingga bisa menimbulkan konflik politik. Tapi perlu diperhatikan kalau mereka ambil gedung berbau konflik, lalu ada konflik berkepanjangan maka itu tidak baik untuk KPK. Apalagi kalau kemudian KPK diusir.

Saweran itu kritik halus publik pada DPR. Kita sadar seberapa kuat mengumpulkan duit untuk membangun gedung. Ini merupakan kritik halus untuk DPR.

Bagaimana dengan kemungkinan ada orang yang berupaya cuci uang dalam saweran ini?<\/strong>

Pencucian uang itu perlu diwaspadai. Yang melakukan saweran harus mewaspadai, agar jangan dimanfatkan untuk kejahatan lain seperti pencucian uang. Indonesia Corruption Watch (ICW) sudah pengalaman terkait kegiatan seperti ini. Untuk antisipasi sebaikanya memang diberi batasan untuk sumbangan.

Pembatasan sumbangan ini misalnya minimal Rp 75 ribu dan maksimal Rp 1 juta. Dengan begini maka cuci uang tidak akan berlangsung. Karena kalau pencucian uang itu kan ratusan juta, miliar, triliun. Pokoknya harus diwaspadai adanya penyimpangan. Kalau perlu penyumbang harus jelas track recordnya. Kalau bermasalah, tidak apa-apa sumbangannya ditolak.

Ada yang pesimistis penggalangan dana ini tidak rawan penyimpangan?<\/strong>

Penggalangan dana ini kan kritik publik pada DPR. prosesnya kita berupaya tidak disimpangkan. Gagasan itu lalu diserahkan ke KPK sebagai partisipasi publik sebagai hibah. Kalau masuk kas negara nanti ditolak.

Pelaporan keuangan harus transparan tentu akan balik kepada mereka, akan transparan. Terkait pengumpulan dana publik juga ada bisa dipublikasikan. Saya juga penyumbang ICW, juga mendapat laporan dalam penggunaan dana. Clear sekali. Orang yang sumbang bisa didata, bisa gunakan media. Kalau tidak lapor akan dilihat media. Agar tahu ke mana saja.

Menurut Anda apakah gedung baru KPK ini sangat mendesak?<\/strong>

Data yang ada menunjukkan KPK sebagai institusi yang paling banyak mengembalikan kerugian negara. Saya kira juga sudah cukup serius dalam upaya pemberantasan korupsi, sudah kerja dengan baik.

Gedung itu kapasitasnya 350, sekarang isi dua kali lipat. Apalagi ada penjara di basement. Nanti kalau runtuh karena sudah over capacity lalu menimbun orang-orang di tahanan bagaimana? Apa memang sengaja menunggu gedung hancur biar memukul KPK sekalian? Orangnya sudah berjubel, tugasnya berat, ini perlu diperhatikan.

Jalan tengah untuk ini bagaimana ya? Karena DPR meminta KPK mencari dulu gedung kosong milik pemerintah dan digunakan sebagai gedungnya sehingga ada pengehematan?<\/strong>

Sebagai perwakilan publik, DPR harus bijak. Kalau DPR berpikir kenapa kami mau bangun gedung dilarang, tapi KPK didukung lalu jadi dipersulit itu balas dendam namanya. Saya percaya bukan mayoritas orang DPR yang tidak mau gedung KPK segera dibangun. Hanya segelintir yang bersuara lantang.

Ini bukan berarti mewakili institusi DPR. Dalam beberapa hari ke depan saya harap pimpinan fraksi dan DPR setuju dengan gagasan pembangunan gedung baru KPK. Pimpinan parpol diharap turun tangan menasihati anggota parpolnya di DPR kalau ingin pro pemberantasan korupsi.




(vit/nwk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed