DetikNews
Rabu 01 Desember 2010, 09:40 WIB

RUU Keistimewaan DIY

Prof Djoko Suryo: Demokrasi Tidak Harus Seragam, Apalagi di Daerah Istimewa

- detikNews
Prof Djoko Suryo: Demokrasi Tidak Harus Seragam, Apalagi di Daerah Istimewa
Jakarta - Presiden SBY menyatakan, tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan baik dengan konstitusi maupun nilai demokrasi. Namun menurut guru besar sejarah UGM, Prof Djoko Suryo, demokrasi tidak harus seragam.

\\\"Mestinya di dalam demokrasi tidak semua seragam. Apalagi kalau daerah istimewa,\\\" kata serajawan ini terkait kontroversi RUU Keistimewaan DIY.

Berikut ini wawancara detikcom, dengan pria yang menyelesaikan pendidikan S3-nya di Monash University, Australia, ini:

Bagaimana sejarah keistimewaan Yogya?<\/strong>

Secara historis muncul dari sejarah ketika Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat bergabung dengan republik. Menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia yang baru berdiri. Saat itu Sultan Hamengku Buwono IX banyak membantu republik yang masih baru berdiri.

Soekarno menjawab dengan mengukuhkan Hamengku Buwono IX sebagai Sultan dan sebagai gubernur. Hal ini sebagai penghargaan kerajaan dengan cepat merespons Republik yang baru didirikan. Presiden Soekarno mengangkat Sultan HB IX menjadi kepala daerah dan kepala wilayah sesuai dengan kedudukannya.

Jasa lainnya, saat RI yang baru itu terancam saat kehadiran Belanda akan mengambil jajahannya, atas tawaran HB IX, Ibukota pindah ke Yogyakarta. DIY memiliki sumbangan besar pada Republik. Menyelamatkan Republik yang baru berdiri.

Tahun 1950 ditetapkan keistimewaan HB IX sebagai Gubernur dan Pakualam VIII sebagai Wakil Gubernur. Hal ini terus berlangsung, berjalan secara lancar dan demokratis.

Tidak absolut?<\/strong>

Sultan HB IX mempraktikkan demokratisasi, membentuk DPR kabupaten sampai desa. Hal ini dilakukan sebelum RI melakukannya tahun 1950. Justru di daerah istimewa lebih mendahului proses demokratisasi. Kinerja dari pemerintahan, menjadi keistimewaan tersendiri.

Bagaimana kalau gubernur dipilih langsung? Apakah akan menghilangkan keistimewaan Yogya?<\/strong>

Sebetulnya keistimewaan itu historis dan keistimewaan dalam bentuk kepemimpinannya sendiri berjalan lancar dengan republik.

Kalau dipilih berarti memecah, belum tentu yang jadi gubernur Sultan. Siapa saja bisa jadi gubernur. Sebetulnya begini, mestinya di dalam demokrasi tidak semua seragam. Apalagi kalau daerah istimewa. Daerah otonomi, memberi kebebasan melakukan pemilihan kepalanya. Otonomi daerah, otoritas bukan seragam. Dalam satu hal perlu seragam, tapi dalam satu hal perlu kebebasan untuk melakukan cara yang tepat.

Seperti penerapan syariah Islam di Aceh. Daerah lain jangan iri. Istimewanya ada. Istimewanya ketatamasyarakatannya. DKI Jakarta daerah kekhususan walikota tidak dipilih. Daerah lain tidak perlu iri. Memberi keleluasaan daerah otonomi ini memilih pemimpin.

Jadi penetapan kepala daerah tidak perlu diubah?<\/strong>

Bagi saya tidak ada hambatan. Tahun 1999, masalah kerusuhan aman. Berkat kepemimpinannya rakyat Yogyakarta tidak ikut onar. Ini positif. Lihat di Solo, di tempat lain, Yogyakarta aman. Masyarakatnya masih tunduk pada pimpinananya. Pemilihan membuang uang. Bisa memecah masyarakat. Ini Yogyakarta tidak usah pemilihan. Bisa terpecah-pecah.

Yogya punya integritas yang tinggi kepada NKRI. Tidak pernah melakukan aksi pemberontakan. Mengapa itu tidak dihargai. Justru itu menjadi pendukung. Aspek ini positif. Jangan sebaliknya nanti pemilihan nanti terpecah belah. Tidak loyal. Ini lain, angel <\/em>(sulit) itu.

Ini wujud kearifan lokal?<\/strong>

Kearifan lokal. Tidak usah diubah-ubah. Ditetapkan. Gubernur itu di bawah presiden. Dalam hubungan presiden - gubernur, dia itu di bawah presiden. Waktu jadi gubernur, dia menurut pada presiden. Kalau di Keraton posisinya memang Sultan, tapi sebagai gubernur dia bawahan presiden.

Kalau sultan wafat atau meninggal, bagaimana penggantinya? Mungkin ada kudeta? Apalagi sultan kan tidak punya anak laki-laki?<\/strong>

Bisa adiknya, kalau tidak punya anak laki-laki. Ada hukum adat. Ada aturan yang dipegang. Bagaimana pun punya etika. Dia pun pasti mempersiapkan orang yang cocok. Pergantian berlangsung smooth.

Bagaimana agar masalah ini tidak berlarut-larut?<\/strong>

Pemerintah melonggarkan proses bermusyawarah dengan DIY supaya terpecahkan dengan baik. Ini kan jadinya ada konflik. Saya kira ini kurang baik. Kenapa tidak dilakukan dengan musyawarah. Itu yang bisa dilakukan.

Mungkin Presiden kelepasan, itu kan tidak baik. Musyawarah lebih baik. Pemerintah pusat harus berlapang dada. Ini kan tidak membahayakan. Saya kira ini tidak terlalu prinsip. Tidak akan merobohkan NKRI. Ini kan adem ayem saja di Yogya. mengapa harus dihebohkan. Tidak perlu diributkan seolah-olah mau lepas.




(vit/nrl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed