Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Nur Rokhmad mengatakan, seluruh tokoh lintas agama di Kabupaten Mojokerto tegas menolak agenda people power. Mulai dari tokohgama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, hingga Konghucu.
"Atas nama FKUB Kabupaten Mojokerto kami dukung institusi yang telah dikukuhkan pemerintah, dalam hal ini KPU. Kami menolak people power. Kita harus menerima apa yang menjadi keputusan KPU karena KPU produk pemerintah yang sah," kata Rokhmad saat dihubungi detikcom, Senin (13/5/2019).
Dia menjelaskan, agenda people power jika digelar, bakal berdampak serius terhadap persatuan bangsa Indonesia. Selain itu, akan menimbulkan mosi tidak percaya terhadap aparatur pemerintah di tanah air.
"Akan terjadi semacam gesekan antar teman sendiri. People power sama saja dengan mengadu domba antar anak bangsa, sangat mungkin," terangnya.
Tak hanya FKUB, lanjut Rokhmad, penolakan people power juga datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia, serta Pengurus Cabang NU Kabupaten Mojokerto.
"Kami sangat berharap kondusifitas NKRI. Tidak sampai terjadi perang saudara. Negeri ini harus aman dan damai," ungkapnya.
Rokhmat menilai, agenda people power sebatas bentuk luapan emosi karena tak siap menerima kekalahan di Pemilu 2019. Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau warga Kabupaten Mojokerto agar tak ikut maupun mendukung agenda tersebut.
"Itu hanya luapan emosi saja menurut saya. Belum siap kalah," tandasnya. (fat/fat)











































