Indonesia Dorong Perundingan Damai demi Akhiri Konflik Suriah

Jakarta - Pemerintah Indonesia meminta semua pihak menahan diri terkait konflik Suriah. Menurut Indonesia, konflik Suriah hanya bisa diselesaikan lewat perundingan damai.

"Kita meminta semua pihak menahan diri dan memperhatikan aspek kemanusiaan, khususnya pada perempuan dan anak," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir di kantornya, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Jumat (20/4/2018).

Baca juga: Dubes AS, Prancis, dan Inggris Temui Menlu Bahas Senjata Kimia Suriah

"Ibu Menteri (Retno Lestari Priansari Marsudi) menekankan pentingnya agar proses perdamaian di Suriah hanya bisa dicapai melalui perundingan damai dan kita mendorong semua pihak mengambil langkah tersebut," imbuhnya.

Hal itu disampaikan Arrmanatha saat ditanya soal isi pertemuan Menlu Retno Marsudi dengan Dubes Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris. Menurutnya, dalam pertemuan itu, Retno juga menyampaikan Indonesia menentang penggunaan senjata kimia oleh siapa pun.

Baca juga: RI Diminta Ikut Aktif Kecam Serangan Senjata Kimia di Suriah

"Ibu Menlu kembali menegaskan bahwa kita mengecam dengan keras penggunaan senjata kimia oleh siapa pun," ujarnya.

Indonesia prihatin terhadap keadaan Suriah. Seharusnya semua pihak bisa menghormati hukum internasional. "Kita prihatin dengan perkembangan yang ada di Suriah," ucapnya.

"Ibu menteri meminta agar semua pihak menghormati hukum internasional, khususnya Piagam PBB, mengenai perdamaian dan keamanan," sambung Arrmanatha.

Sebelumnya, Dubes AS untuk Indonesia Joseph Donovan, Dubes Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik, dan Dubes Prancis untuk Indonesia Jean-Charles Berthonnet mendatangi Kemlu untuk bertemu dengan Retno. Dalam pertemuan itu, Dubes Donovan menyatakan pihaknya menjelaskan soal penggunaan senjata kimia oleh Presiden Suriah Bashar al-Assad.

"Kami baru bertemu dengan Menteri Retno, kami menghargai ia mau menemui kami. Tujuan pertemuan kami adalah untuk mendiskusikan langkah berulang Suriah yang menggunakan senjata kimia kepada warga negara mereka sendiri," kata Donovan, Kamis (19/4) kemarin. (haf/dnu)