Jokowi Larang Menteri Beda Pendapat, Seskab: Intinya Koordinasi

Jakarta - Presiden Jokowi mengeluarkan instruksi baru untuk para menteri dan kepala lembaga pemerintahan non kementerian. Salah satu poin pada Inpres No 7/2017 itu adalah melarang perbedaan pendapat disampaikan ke publik.

"Perbedaan itu sebenarnya hal memperkaya pandangan, tapi kalau belum menjadi keputusan lebih baik diputuskan dalam rapat, kalau sudah diputuskan oleh Bapak Presiden sebaiknya wajib untuk mengikutinya," ujar Seskab Pramono Anung saat berbincang dengan detikcom, Senin (6/11/2017).

Baca juga: Jokowi Teken Inpres Baru, Menteri Dilarang Debat di Luar Rapat

Pramono kemudian menegaskan, saat ini bisa dibilang hampir tak ada silang pendapat eksekutif yang menimbulkan kegaduhan. Semua hal berkaitan dengan kebijakan strategis sudah diselesaikan dalam rapat.

"Ya kalau ada perbedaan pendapat ya diselesaikan dalam rapat," ungkap Pramono.

Belakangan ini pun hampir tak ada yang ditegur oleh Jokowi dalam rapat, kata Pramono. Jokowi menghormati segala perbedaan pendapat saat rapat.

"Nggak masalah kalau ada perbedaan pendapat itu, kan beliau sangat demokratis," kata Pramono.

Baca juga: Inpres Terbaru Jokowi Pertegas Tugas Menteri Koordinator

Inpres serupa juga pernah dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menjabat pada tahun 2004. Namun menurut Pramono, inpres yang baru diteken ini menekankan pada koordinasi.

"Inpres itu (No 7/2017) fungsi utamanya koordinasi, koordinasi tugas para Menko," kata Pramono. (bag/tor)