Politik Kontemporer dan Holistikasi Marketing Politik

- detikNews
Minggu, 12 Jun 2011 11:13 WIB
Jakarta - Dinamika politik terus berkembang pesat dengan eksperimen-eksperimen yang semakin fleksibel. Marketing politik menjadi cabang kajian akademik yang baru sejalan dengan keterbukaan ruang informasi yang didukung oleh tekhnologi, dimana masyarakat mengambil referensi dalam setiap keputusannya sebagai bagian dari entitas politik, baik secara aktif maupun pasif.

Dinamika Politik

Di Indonesia, penulis buku Marketing Politik, Firmanzah (2006) memunculkan istilah pemasaran politik, yang merupakan perilaku bagaimana politisi dan partai politik bisa memasarkan ide dan gagasannya, memenangi persaingan, atau mengelola partai politik.

Pemasaran politik adalah rangkaian proses yang berawal dari mengumpulkan informasi, pemetaan dan analisis semua persoalan, hingga kemudian perumusan solusinya. Ini merupakan proses hulunya.

Proses yang jarang disentuh oleh partai dan pelaku politik yang cenderung elitis. Dengan demikian partai politik, seharusnya menempatkan litbang (penelitian dan pengembangan) sebagai divisi strategis.

Hingga pada akhirnya program yang dibawa oleh partai politik akan sesuai dengan kondisi permasalahan nyata di masyarakat. Hal ini, menurutnya, akan menghindarkan partai politik dari pragmatisme politik.

Proses ini bermuara pada pemosisian (positioning) partai politik yang jelas sehingga tidak menimbulkan kegamangan pemilih dalam mengambil keputusan menentukan pilihannya.

Jika melihat perkembangan politik kontemporer, apa yang disebut sebagai marketing politik ini sejatinya telah menjadi bagian dari strategi politik di Indonesia. Bukan saja oleh parpol sebagai organisasi politik, akan tetapi hingga kepada politisinya.

Keterbukaan Informasi

Sejak periode reformasi bergulir, sejumlah konsultan politik -terpisah secara organisasional dengan parpol- muncul sebagai lembaga yang bekerja dengan tugas memenangkan customernya (parpol), termasuk juga politisi baik calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif.

Fenomena ini semakin memperkeras sphere kompetisi dalam dunia politik. Secara linier, strategi politik menjadi cenderung pada kontruksi brand image (citra merek) yang tidak selalu korelatif dengan realitas. Artinya terjadi marketing kamuflase, yang dalam bahasa agama disebut sebagai kebohongan atau dusta.

Misalnya dalam kampanye, untuk menarik massa, maka dibuatlah seribu satu macam janji demi menarik voters, tapi setelah terpilih janji tinggal janji. Maka jamaklah politisi munafik yang mengumbar janji dan dusta. Menang karena pencitraan semata.

Lain lagi misalnya dengan politisi yang mengedepankan image melalui media massa, yang oleh penulis disebut sebagai pemimpin yang mengkontruksi kekuasaan nihil skill leadership. Tetapi menjadikan media sebagai basis kekuatan leadership.

Model pemimpin seperti ini pada titik tertentu akan sulit mengkomunikasikan dirinya secara real dan tampil apa adanya kepada masyarakat. Biasanya, media selalu menjadi pelarian untuk menepis berbagai isu yang bisa mengancam kredibilitasnya.

Padahal era keterbukaan informasi yang diperkuat oleh makin besarnya netizen (penduduk internet yang terkoneksi dan bisa berbagai informasi kapan dan dimana saja) saat ini, memungkinkan masyarakat mengambil cross information dari sumber yang beragam. Artinya masyarakat dapat memverifikasi validitas suatu image yang 'direkayasa' oleh lembaga-lembaga marketing atau konsultan politik.

Oleh karenanya, menjadi penting meninjau ulang pendekatan dalam marketing politik. Jangan sampai pemimpin-pemimpin yang lahir dan mengelola negeri ini pada dasarnya tidak memliki kapasitas, tapi berbekal citra semata!

Kekhawatiran ini tentu tidak berlebihan jika kita melihat perkembangan respon masyarakat akhir-akhir ini yang sering diartikulasikan melalui kritik kepada parpol dan politisi, khususnya penguasa.

Politik Kamuflase

Rilis Lembaga Survey Indonesia (LSI) pada akhir Mei 2011 ini, cukup menguatkan kekhawatiran berbaliknya marketing politik yang dilakukan selama ini, menjadi boomerang yang mengancam iklim demokrasi kita.

Menurut data LSI, saat ini ada 80% swing voters atau floating mass (massa mengambang), yaitu mereka yang jika pemilu diadakan saat ini, mereka belum menetapkan pilihan. Massa mengambang merupakan pemilih rasional dan sensitif terhadap dinamika politik.

Alasannya tentu beragam, tapi dari hasil survey tersebut, alasan yang jamak karena kekecewaan terhadap pemerintah sebagai representasi dari parpol pemenang pemilu.

Bahkan survey tersebut menggambarkan turunnya loyalitas konstituen pada parpol. Termasuk loyalitas pemilih SBY dan Partai Demokrat pada pemilu 2009 lalu, terkoreksi cukup radikal. Anjlok dibawah angka 50% (mediaindonesia.com).

Trend massa mengambang ini sejalan dengan sikap pragmatis partai-partai politik yang ramai-ramai memperlihatkan perilaku tanpa basis nilai (ideologi politik).

Maka menyongsong pemilu 2014 yang masih menyisakan waktu 3 tahun, partai politik harus berbenah, memperbaiki diri dengan intropeksi mendalam, dalam bahasa Josep Schumpeter disebut dengan menghidupkan "Kreatifitas dan Inovasi".

Sementara itu, untuk menarik massa mengambang tersebut, Nursal (2004) mengafirmasi agar menggunakan strategi pull-marketing, yaitu mengontruksi image politik yang positif. Menurut Robinowitz dan Mcdonald (1989), simbol dan image politik harusnya membangkitkan sentimen yang oleh Gioia dan Thomas (1996), dikatakan sebagai identitas.

Marketing Politik Holistik

Kontruksi identitas tentunya harus realistis, sesua dengan validitas karakter dan perilaku politik dan politisi di lapangan. Dalam konteks ini, marketing politik secara holistik yaitu mengelaborasi transendensi nilai-nilai ilahiyah (syariat) dengan praksis kontemporer, adalah solusinya.

Syaikh Al-Qardhawi mengatakan, cakupan dari pengertian syariah menurut pandangan Islam sangatlah luas dan komprehensif (al-syumul). Artinya bahwa dalam syariah marketing politik, seluruh proses, baik proses perumusan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai (value), tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islami.

Tidak seperti gaya pemasaran (marketing) yang dilakukan oleh partai politik pada waktu-waktu terdahulu, masih berada di livel intelektual rasional yang manipulatif.

Muhammad Syakir Sula (2006) dalam bukunya Syariah Marketing yang ditulis bersama Hermawan Kartajaya, menuliskan empat prinsip dasar marketing syariah. Di dalam tulisan ini disinkronkan dengan kajian politik.

Pertama adalah rabbaniyyah yaitu jiwa politisi dikontruksi dengan basis nilai agama yang transenden. Meyakini bahwa hukum-hukum syariat yang bersifat ketuhanan adalah yang paling adil, paling sempurna, paling selaras dengan segala bentuk kebaikan, paling dapat mencegah segala bentuk kerusakan, paling mampu mewujudkan kebenaran, memusnahkan kebatilan dan menyebarluaskan kemaslahatan.

Sehingga dalam meramu janji-janji kampanye selaras dengan aturan Islam. Baik dari niat maupun dalam komitmen aplikasi. Politik yang akan berujung pada power (kekuasaan) menjadi sarana memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kedua adalah akhlaqiyyah. Yaitu mengedepankan akhlak (moral, etika) dalam seluruh aspek kegiatan politik, karena nilai-nilai moral dan etika adalah nilai yang bersifat universal, yang diajarkan oleh semua agama sehingga dapat diterima oleh semua manusia. Akhlaqiyah ini tentu menjadi antitesa terhadap perilaku politik yang jamak kita saksikan telah keluar dari koridor sebagai orang terhormat (misalnya anggota DPR).

Ketiga adalah al-waqiyyah atau realistis. Sebagaimana keluasan dan keluwesan syariah Islam yang melandasinya, maka aktifitas marketing politik harus dapat diterima nalar dan logika kolektif masyarakat. Bukan manipulasi dan kamuflase atau kita kenal dengan istilah pencitraan.

Keempat yaitu insaniyyah atau manusiawi. Bahwa Islam diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara. Filosofi politik adalah power untuk mendistribusi kesejahteraan kepada semua masyarakat tanpa pandang kelas dan strata bsosial.

Sebagaimana syariat islam diciptakan untuk manusia sesuai dengan kapasitasnya tanpa menghiraukan ras, warna kulit, kebangsaan dan status. Hal inilah yang membuat syariah memiliki sifat universal sehingga menjadi syariah humanistis dan universal.

Maka kesejatian politisi adalah melayani semua masyarakat, bukan hanya kelompoknya saja. Disinilah politisi terlepas dari perangkap slogan yang mengatas namakan rakyat.

Bahwa rakyat menanti realisasi dari klaim memperjuangkan kepentingan mereka. Pada akhirnya kita sadar bahwa bekerja dengan fakta jauh lebih melekat di dalam benak masyarakat dari sekedar slogan hampa dan palsu!

*Penulis adalah Pengurus Pusat KAMMI


Jusman Dalle
Jl. Urip Sumoharjo, Makassar
jusmandalle@rocketmail.com
085299430323

(wwn/wwn)