'Ariel' dan Momentum Penegakan UU Pornografi

'Ariel' dan Momentum Penegakan UU Pornografi

- detikNews
Jumat, 25 Jun 2010 08:54 WIB
Jakarta - Selama hampir satu bulan kita semua disibukkan dengan kabar skandal video mesum mirip artis yang terus heboh bergentayangan di masyarakat. Berita ini pun tak hanya sekedar diserbu infotainment. Namun, juga seluruh media. Baik cetak maupun elektronik. Lokal dan internasional.

Tak ayal kasus video porno ini juga kerap jadi topik obrolan lintas generasi dan lokasi. Mulai dari anak-anak hingga nenek-nenek. Mulai dari warung kopi hingga istana.

Sungguh menarik memang. Kasus-kasus berskala nasional seperti Century, Gayus, dan Susno Duadji pun nyaris terisolasi dengan pemberitaan Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari. Kasus ini nyaris menyedot seluruh perhatian dan energi masyarakat Indonesia.

Terungkapnya video porno seperti ini sebenarnya bukanlah hal yang baru terjadi di negara kita. Bahkan, pada tahun 2008 saja gerakan Jangan Bugil di Depan Kamera pernah melansir bahwa ada sekitar 700 video porno amatiran 'karya' anak bangsa yang dibuat dengan kamera handphone dan masih bergentayangan bebas di dunia maya. Para pengguna internet pun bisa dengan sangat mudah mengunduhnya.

Indonesia memang sedang mengalami pergeseran paradigma. Globalisasi yang berjalan secepat kilat terkadang membuat kita sulit hingga tertatih-tatih dalam memilah antara yang positif dan negatif. Masuknya budaya dan gaya hidup dunia Barat pun ditelan mentah-mentah tanpa filter.

Budaya free sex atau seks bebas kemudian dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan sah-sah saja. Pendidikan moralitas dan keagamaan yang minim membuat para remaja kita memiliki persepsi yang keliru.

Akhirnya seks bebas pun dianggap sebagai life style yang modern dan gaul. Mereka yang belum melakukan hubungan seks pada masa remaja akan dianggap kuno, ketinggalan zaman, dan nggak modern. Walhasil kita pernah dikejutkan dengan survei yang pernah dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak tentang perilaku anak-anak dan remaja kita.

Dari 12 kota besar yang berada di Indonesia ternyata ada dua di antara tiga murid SMP sudah melakukan hubungan seksual. Atau berarti sekitar 2/3 atau lebih dari 50%-66%. Dan, satu dari lima murid SMU pernah melakukan aborsi. Berarti angka kehamilan di luar nikah yang disurvei di 12 kota yang berada di Indonesia menunjukkan 20% pelajar SMU di 12 kota besar di Indonesia pernah melakukan aborsi. Miris.

Fakta-fakta di atas tentu tidak terlepas dari pengaruh pornografi dan pornoaksi yang mereka dapatkan dengan sangat mudah dari situs atau film-film porno yang marak beredar. Kenyataan ini akan sangat merugikan bagi mereka sendiri.

Seks pra nikah selalu membuat perempuan menjadi korban utama. Hamil di luar nikah hanya akan melahirkan rasa malu dan minder akibat caci maki masyarakat. Keadaan ini tentu akan membuat mereka putus sekolah dan kehilangan masa depan. 

Pemberitaan kasus 'Ariel' di media-media internasional seperti ChannelnewsAsia Singapura, What is the Trend Filipina, dan A Pakistan News tentu sedikit banyak telah mencoreng citra Indonesia di mata dunia sekaligus memperlihatkan keadaan Indonesia yang sebenarnya. Indonesia yang dikenal sebagai negara religius ternyata juga tak mampu membentengi kaum muda dari aksi pornografi.

Momentum Penegakan UU Pornografi

Kita tentu berharap jika kasus video panas mirip artis papan atas ini tak hanya menjadi sebatas angin lewat dan gosip infotainmen semata. Pemerintah melalui Kepolisian dan Kejaksaan tentu harus bisa memanfaatkan kasus ini sebagai momentum yang tepat untuk menegakkan Undang-undang Pornografi Nomor 44 tahun 2008.

Hal ini menjadi penting mengingat undang-undang tersebut seperti kehilangan ruh dan taringnya akibat tarik-ulur kontroversi yang cukup sengit seputar makna dan substansi pornografi. Kepolisian tentu harus bersikap tegas dalam kasus ini.

Jangan malah bersikap sebaliknya. Karena, saat ini polisi terkesan lamban. Sehingga, menjadi wajar jika ada beberapa organisasi massa Islam yang mulai turun ke jalan menyuarakan penegakan hukum walaupun aksi anarkisme dan kesewenang-wenangan tentu tetap tidak pernah bisa dibenarkan.

Dalam UU Pornografi pada Bab II Pasal 4 jelas dikatakan bahwa pembuat dan penyebarnya tak boleh lepas dari jeratan hukum. Jangan sampai kita terkecoh oleh logika primitif yang mengatasnamakan "koleksi pribadi" sebagai dalih pembenaran.

Jika sampai logika tidak sehat ini dilegitimasi sungguh sulit dibayangkan apa yang akan terjadi ke depan. Tidak ada yang berani menjamin jika suatu saat ada jutaan orang yang akan berdalih sama ketika membuat video porno. Padahal zina tetaplah zina yang harus kita jauhi. Ini juga tentu akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

Tak hanya itu. Peran Kementerian Komunikasi dan Informasi juga sangat dibutuhkan untuk memblokir situs-situs porno yang marak beredar di dunia maya. UU ITE tentu bisa menjadi rujukan hukum dalam kasus ini.

Sekolah-sekolah juga diharapkan bisa lebih aktif memberikan sex education atau pemahaman seputar bahaya seks pra nikah kepada para siswa-siswinya. Peran orang tua di rumah tentu menjadi paling utama untuk selalu memberikan nasihat-nasihat moral dan agama.

Dalam hal pemberantasan pornografi setidaknya pemerintah Indonesia juga bisa belajar dari pengalaman China yang sangat proaktif dan terbilang sukses dalam memblokir situs-situs pornografi yang terus dikampanyekan oleh Ministry of Public Security. Hal ini menjadi begitu penting mengingat penggunaan internet di Indonesia kini sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Pornografi seharusnya menjadi musuh kita bersama. Menolak pornografi tak hanya sekedar mengagungkan budaya ketimuran yang santun dan bermoral. Menolak pornografi berarti berusaha melindungi generasi muda dari hal-hal negatif yang tidak produktif. Menolak pornografi berarti berupaya mengantarkan generasi muda menuju masa depan yang cerah dan gemilang.

Terakhir, semoga kasus 'Ariel' menjadi teguran dan nasihat berharga bagi kita semua. Dari kasus ini kita bisa melihat betapa sebuah popularitas dan pundi-pundi uang bisa rontok berguguran seketika akibat perbuatan zina. Perjanjian kontrak yang telah terjalin lama bisa putus begitu cepat.

Tak hanya itu. Kutukan sosial pun terus mengalir deras menghujani kesengsaraan yang tengah mereka hadapi sekali pun proses hukum masih berjalan.

Azyz Ibrahiem Syah
Pemerhati Sosial
Mahasiswa Fakultas Islamic Law and Jurisprudence Al-Azhar University Cairo
Mobile : +20113529747






(msh/msh)