DetikNews
Selasa 16 Desember 2008, 09:53 WIB

Dilema HAM di Indonesia

- detikNews
Dilema HAM di Indonesia
Jakarta - Hari Rabu, 10 Desember 2008, dunia memperingati hari HAM (Hak Asasi Manusia) sedunia. Indonesia juga tidak ketinggalan merayakannya. KOMNAS HAM misalnya mengadakan parade film HAM.

Sementara sebuah harian terbesar di Indonesia dalam editorialnya menyampaikan, di antaranya, "kebebasan sipil yang selama ini jadi ikon reformasi dipertanyakan eksistensinya seiring dengan munculnya kelompok yang kadang menafikan toleransi dan kebhinnekaan ... " Dengan entry point di atas, penulis ingin rembug pemikiran tentang kegelisahan yang terpancar dari editorial tersebut (Kamis, 11 Desember 2008).

Salah satu tantangan pembumian HAM dalam konteks Indonesia dikarenakan mind set sebagian umat Islam yang masih meragukan atau menolak HAM yang dipandang produk Barat dan tidak memiliki legitimasi dalam ajaran-ajaran Islam. Di dunia Muslim, termasuk di Indonesia, terbentang jurang pemikiran dan ketegangan antara kubu pendukung Hak Asasi Manusia (HAM) dengan barisan kaum Islamis, yang berkisar pada ide atau gagasan untuk memapankan the kingdom of God on the earth (kerajaan tuhan di muka bumi) dengan agenda pemapanan syariat Islam melalui lembing-lembing kekuasaan negara.

Paska kejatuhan rejim Suharto, sering disebut era reformasi, ditandai dengan euforia demokrasi dan liberalisasi politik yang membuncah. Reformasi, karenanya, meretas jendela kesempatan (windows of opportuniy) beberapa gerakan Islam radikal. Seperti Front Pembela Islam (FPI), Persaudaran Muslim se-Dunia, dan Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Laskar Jihad Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wal-Jama'ah (LJ FKAWJ), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) untuk mengmaplifikasi suara mereka yang lama terbungkam.

Tuntutan umum gerakan Islam tersebut di antaranya adalah Piagam Jakarta dimasukkan (incorporated) ke dalam amandemen UUD 45. FPI memandang 'tujuh kata' yang hilang tersebut sebagai hilangnya mahkota umat Islam; MMI dalam kongresnya 5-7 Agustus 2000 di Yogyakarta juga mempertanyakan kembali hilangnya "Tujuh Kata" tersebut. Secara umum, semua gerakan Islam tersebut sepakat melaksanakan syariat Islam secara total di Indonesia sebagai panacea bagi krisis multi dimensi yang akut.

Dalam kerangka ini, pandangan bahwa syariat Islam harus diberlakukan di Indonesia. Menurut Bachtiar Effendy (2003), didasarkan kepada tiga faktor penting.

Pertama, bahwa Islam harus dilihat sebagai sebuah agama yang menawarkan bimbingan dan solusi untuk semua aspek kehidupan-sosio-kultural, ekonomi, politik, dan seterusnya. Kedua, mayoritas penduduk Indonesia, sekitar 87%, adalah Muslim. Kenyataan ini seharusnya menjadi legitimasi sosio-kultural dan politik untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Ketiga, kenyataan bahwa hukum  positif-sekular tidak membawa perubahan yang baik bagi bangsa, sehingga Islam bisa menjadi solusi terakhir.

Usulan pelaksanaan syariat Islam tersebut didukung Partai-Partai Islam, yaitu
Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB) Partai Daulat Ummah (PDU). Sementara  itu, fraksi reformasi yang terdiri dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan (PK) mengusulkan perubahan teks pada ayat 1 menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya". Usulan Fraksi Reformasi lebih inklusif dibandingkan Piagam Jakarta. Hidayat Nurwahid, Presiden PK, menyebut usulan fraksi reformasi ini sebagai "Piagam Jakarta berwawasan Piagam Madinah".

Agenda syariat Islam sebagai dasar negara Islam, yang kuat diamplifikasi oleh para Islamis, merupakan satu bentuk pencarian identitas (identity reconstruction), yang disebut Manuel Castell (1997) sebagai "the ego of authenticity".

Menurut Samuel Huntington (1996), Pada saat ini, para Islamis tengah mencari alternatif penyelesaian atas persoalan-persoalan domestiknya. Mereka tidak melihat solusi itu di dalam ideologi-ideologi Barat. Namun, mereka berpaling kepada Islam, yang mereka dendangkan dalam slogan "Islam is the Solution".

Selain itu, mereka menginterpretasi "kebebasan" di dalam frame of reference syariat Islam, tidak di dalam pemahaman HAM yang berangkat dari the Magna Carta of Britain --yang dikembangkan sekitar 600 tahun sebelum kedatangan Islam. HAM acap dilihat sebagai produk Barat, yang asing bagi dunia Timur, termasuk Indonesia.

Sementara itu, ketika keinginan memasukkan Piagam Jakarta ke dalam amendemen UUD 45 berbuah kegagalan. Oleh karena tidak memperoleh dukungan mayoritas di parlemen maka mereka menempuh cara lain. Dalam pengamatan penulis, organisasi sejenis tersebut sementara ini bersikap wait and see, serta pada saat yang sama secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan menggiatkan program Islamisasi masyarakat (islamizing society) melalui pengajian-pengajian. Islamisasi masyarakat dapat dipahami sebagai batu loncatan untuk mewujudkan Negara Islam.

Di era Otonomi sejak 1999, beberapa daerah berkeinginan melaksanakan Syariat Islam melalui pembentukan peraturan daerah (perda). Daerah itu di antaranya adalah Garut, Tasikmalaya, Cianjur, dan Bulukumba. Penulis berpandangan bahwa substansi syariat Islam cenderung dipahami secara dangkal dan lebih mementingkan aplikasi pada tataran dan level simbolik.

Di Tasikmalaya ada segregasi kolam renang antara laki-laki dan perempuan. Pewajiban memakai jilbab di Bulukumba, sehingga ke mana-mana di mobil Bupati Bulukumba ada jilbab yang akan dipasangkan kepada wanita yang tidak berjilbab.

Selain itu, perda tersebut tidak berangkat dari pendekatan bottom up, alias top down. Juga tidak partisipatif dan tidak jujur oleh karena lebih merepresentasi kepentingan ekonomi politik elit. Tambahan pula, banyaknya kesimpangsiuran dan praktik yang kaprah di lapangan serta keterlibatan beberapa pengajur Syariat Islam dalam aneka dugaan kasus korupsi membuat penulis ragu apa sebenarnya motif aplikasi syariat Islam yang diwadahi dalam cerug perda. Di Tangerang, terjadi salah tangkap wanita baik-baik oleh Trantib karena dicurigai wanita si kupu-kupu malam, seperti lirik lagunya Tante Titik Puspa.

Dalam konteks makro, kegagalan kaum Islamis mendirikan Negara Islam di Timur Tengah, membuat kelompok tersebut lebih menekankan aspek yang lebih substantif dari cita-cita 'suci' yakni dengan upaya memberlakukan syariat Islam di Masyarakat.

Menurut Olivier Roy, bukan berarti keinginan mereka mendirikan Negara Islam telah sirna. Ketika sistem sosial dan politik menjadi kondusif bagi penyemaian ide tersebut, maka ide Negara Islam adalah impian yang harus dituntaskan dan terwujud dalam matra realita. Dalam konteks ini, penjelasan mengapa beberapa kelompok Islam menyuarakan keinginan untuk memberlakukan syariat Islam di Indonesia dapat dilihat sebagai test case bagi posibilities tegaknya Negara Islam di masa depan.

Menurut An-Na’im (2003), ide aplikasi syariat melalui negara adalah ide yang tidak valid. Sebab, segala upaya memperjuangkan "negara Islam" akan memicu terbitnya kondisi intimidasi dalam satu masyarakat plural. Selain itu, model Negara Madinah, yang diimpikan oleh para Islamis, lebih berdasar otoritasi moral dari kompromi sosial ketimbang kekuasaan koersif negara dalam masyarakat.

Model 'Negara Madinah' adalah mustahil dihidupkan dalam konteks masyarakat Islam di mana pun, karena pengalaman sejarah negara Nabi adalah fenomena unik yang berakhir dengan kematiannya. Dus, klaim aplikasi syariat melalui negara adalah naif. Karenanya, salah satu tantangan membumikan HAM di tanah air adalah mengubah pemahaman sebagian Muslim yang berpandangan HAM adalah produk Barat dan mengedepankan formalisasi syariah Islam adalah way out bagi kompleksitas permasalahan yang membelit Indonesia. Majulah HAM di tanah air.

Ridwan al-Makassary
Kantor CSRC UIN Jakarta
Jl Kerta Mukti No 5 Pisangan Ciputat Jakarta
almakassary@yahoo.com
0817853612

Penulis adalah seorang pegiat CSRC UIN Jakarta, Mengikuti training Internasional HAM di Universitas Mahydol, Thailand, 2005.
<\/em><\/strong>
<\/em>


(msh/msh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed