DetikNews
Senin 15 November 2010, 17:42 WIB

Memajukan Sumbar pun Terhalang Kepentingan Pusat

- detikNews
Memajukan Sumbar pun Terhalang Kepentingan Pusat
Jakarta - Belum hilang dari ingatan kita ketika masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) kecewa kepada Gubernur Sumbar saat itu, Gamawan Fauzi, yang akan diaudisi sebagai Mendagri dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Pemanggilan itu dinilai tidak tepat di saat Gamawan Fauzi dibutuhkan masyarakat Sumabar untuk menangani korban pasca gempa dahsyat. Hal ini diamini oleh pengamat politik Siti Zuhro. \\\"Teganya mengambil pemimpin mereka untuk dijadikan menteri di saat masyarakat masih membutuhkannya\\\".

Ketika terjadi gempa hebat di Sumbar yang lalu Gamawan pergi begitu saja meninggalkan korban gempa 30 September 2009 karena ditawari jabatan Menteri Dalam Negeri. Tawaran menjadi menteri lebih menggiurkan bagi Bapak Gamawan ketimbang melaksanakan tugasnya untuk memimpin Sumbar dalam masa tanggap darurat. Padahal, waktu itu gempa telah mamakan korban jiwa ribuan orang dan menimbulkan kerusakan parah di beberapa kota dan kabupaten.

Apa balasan masyarakat dari sikap Gamawan Fauzi tersebut. Kita bisa ditengok saat pemilihan gubernur Sumbar yang lalu ketika pasangan Endang - Asrul yang didukung oleh keluarga besar Gamawan Fauzi dan Partai Demokrat ternyata hanya memperoleh 20 persen suara.   
 
Beberapa hari ini kita melihat kembali kesalahan tersebut. Akan menjatuhkan sanksi ke Gubernur Sumbar yang baru Prof Dr Irwan Prayitno berkaitan dengan kepergian dinasnya ke Jerman atas undangan Duta Besar Indonesia. Padahal, Mendagri Gamawan Fauzi sudah menyatakan bahwa kepergian Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ke Jerman sudah sesuai prosedur. Karena, yang bersangkutan memang telah mengajukan surat izin kepada dirinya. Tetapi, Mandagri angkat tangan dan menggeleng tak tahu soal surat izin dari Presiden kepada Gubernur Sumbar.

Lebih aneh lagi dia menyatakan sempat tidak tahu apakah Irwan Prayitno sudah berangkat atau belum? Sungguh birokrat yang mengecewakan. Di satu sisi dia mengetahui surat dari gubernur ke dirinya, di sisi yang lain ia tidak mau tahu izin dari Presiden sudah ke luar atau belum. Mengapa Gamawan bisa memutuskan sebelum izin Presiden keluar?  
 
Mendagri Gamawan Fauzi pun belum mengetahui sanksinya apa? Dia butuh waktu seminggu lagi. \\\"Saya akan pelajari dulu, beri saya waktu seminggu lagi ya. Seminggu lagi tanya ke saya lagi, akan ada keputusan dari saya\\\", kata Mendagri.

Kalau memang tidak ada sanksinya mengapa harus dicari-cari sampai seminggu segala? Gamawan menjelaskan, di dalam sumpah bupati atau gubernur, sudah disebutkan bahwa kepala daerah harus taat pada UU. Isinya saat bersumpah mereka taat dan setia kepada peraturan perundang-undangan. Padahal, dalam UU sendiri, pergi ke luar negri bukanlah sebuah larangan.
 
Sejak kampanye pilpres 2009 seorang Fahmi Idris secara moril juga sudah tidak mengakui Gamawan sebagai Gubernur Sumbar sat itu. Hal tersebut karena Gamawan Fauzi tercatat sebagai tim sukses dari salah satu pasangan calon presiden RI.

\\\"Gubernur adalah mamak kita untuk Sumbar, Bupati adalah mamak di kabupaten kota. Mamak kita secara politik dalam menjalankan kepemimpinannya tidak boleh berada dalam salah satu kelompok. Karena, dia adalah Gubernur Sumbar, bukan gubernur partai mendukung,\\\" ungkap Fahmi Idris. Gubernur sebagai mamak harus mengayomi dan melindungi kemenakannya dan seluruh masyarakatnya yang melakukan kegiatan politik.

Jadi, secara alurnya, dan kepatutannya pun tidak patut menjadi pemimpin hanya untuk satu kelompok saja. Ketika menjadi mamak, dia tidak boleh hanya memperhatikan kemenakan pada bagian kiri saja atau bagian kanan saja. Dengan hanya memperhatikan satu bagian saja, artinya, ia bukan mamak yang baik. Karena itu, kata Fahmi hal ini tidak sesuai dengan \\\"alua jo patuik\\\".

Atas dasar UUD 45 dia sudah disumpah akan memelihara dan mematuhi undang-undang. Satu UU yang pokok sekali, dia tidak patuh. Gamawan Fauzi adalah gubernur pertama yang menyatakan dukungannya terhadap SBY. Padahal, saat beliau naik jadi Gubernur adalah atas dukungan PDIP dan PBB, namun ketika pilpres beliau mendukung SBY yang didukung oleh Partai Demokrat.  

Ketika Mendagri menjatuhkan sanksi kepada Irwan Prayitno, nanti orang pun akan mempertanyakan apa pula sanksi buat Mendagri? Karena, dia lebih parah meninggalkan Sumbar menjadi Mendagri saat Sumbar masih suasana tanggap bencana. Kini, akibat pernyataan Mendagri tersebut, banyak orang yang berkomentar dan mengecam Gubernur Sumbar yang baru, Irwan Prayitno.

Kecaman dan komentarnya pun dinilai terlalu berlebihan dan tidak proporsional. Gubernur Irwan Prayitno tidur tiga malam di Mentawai satu hari setelah tsunami terjadi tidak disebut-sebut. Padahal, Irwan Prayitno pergi ke luar negeri dengan tidak meninggalkan tugas sebab urusan penanganan bencana dia serahkan kepada wakilnya. Wakil Gubernur Sumbar Muslim Kasim adalah orang yang juga sudah memiliki jam terbang menangani masalah pasca-bencana di saat beliau  jadi Bupati Padang Pariaman.

Komitmen gubernur Irwan Prayitno dalam mengatasi bencana seharusnya tidak disangsikan lagi. Ketika tsunami Mentawai gubernur tiga hari berada di lokasi bencana. Ia tidur bersama korban, mempertaruhkan nyawa dengan kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Demikian pun dalam penanganan gempa 2007 dan 2009.

Sekian lama persoalan bantuan gempa 2007 dan 2009 terkatung-katung namun dalam dua bulan kepemimpinannya, gubernur mampu merealisasikan bantuan tersebut. Kenyataannya penanganan gempa dan tsunami Mentawai terus berjalan, di mana pun gubernur berada. Gubernur tetap melakukan koordinasi dengan pejabat terkait. 

Komentar tentang kunjungan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ke Jerman dinilai sejumlah pihak sudah over dosis karena itu obyektifvitasnya pun bias. \\\"Latah dan over dosis\\\", kata pengamat politik lokal Masful. \\\"Berlebihan, semacam pembantaian\\\", kata anggota DPR asal Sumbar Nudirman Munir. Anggota DPD, Riza Pahlevi menilai tampilnya gubernur sebagai pembicara dalam forum Indonesia Bussiness Day di Frankfurt Jerman akan memberi banyak manfaat bagi Sumbar.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman juga bisa menerima alasan keberangkatan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ke Jerman. \\\"Secara pribadi maupun anggota serta Ketua  DPD asal Sumatera Barat, saya bisa menerima dan memahami keberangkatan Gubernur Sumbar ke Jerman karena misi yang diembannya bernilai strategis untuk daerah khususnya dan Indonesia umumnya\\\", kata Irman di gedung Nusantara III, komplek Parlemen, Senayan Jakarta. Lagi pula, lanjut Irman, keberadaan Irwan Prayitno di Jerman tidak akan lebih dari 36 jam karena gubernur diundang untuk mempresentasikan potensi Sumbar di hadapan para pelaku bisnis di Jerman.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sumbar, Boy Lestari Dt Palindih menilai pula kunjungan gubernur ke Jerman tidak perlu diperdebatkan panjang lebar. Gubernur memenuhi undangan resmi. Tidak hanya membawa kepentingan daerah bahkan kepentingan nasional. Tampil di forum resmi di negara lain seharusnya menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Sumbar.

\\\"Kita berpikir positif saja. Gubernur juga pergi bukan untuk kepentingan Irwan sebagai pribadi. Ini kepentingan daerah bahkan nasional. Seharusnya kita bangga mendapat perhatian dari Jerman\\\", ujar Boy. 

Kunjungan Gubernur Irwan Prayitno ke Jerman memiliki arti strategis bagi Sumbar. Ini adalah momentum penting agar bisa menarik investasi. Terutama di bidang energi untuk kemajuan daerah ini sangat sayang dilewatkan. Namun, ini tidak menghalangi perhatian terhadap penanganan bencana gempa dan tsunami di Mentawai. Gubernur sendiri juga memiliki agenda untuk mempresentasikan masalah bencana, sehingga bisa menarik bantuan internasional.

Tampilnya gubernur Sumbar sebagai pembicara dalam forum Indonesia Bussiness Day di Frankfurt Jerman akan memberi banyak manfaat bagi Sumbar. Banyak agenda gubernur di sana. Seperti menggalang investasi, menghimpun bantuan gempa, serta mengenalkan peluang penting potensi Sumbar di bidang energi. Sumbar memiliki potensi besar di bidang energi terbarukan. Terutama energi air dan panas bumi.

Sumbar bisa menghasilkan 5.000 megawatt listrik dari panas bumi. Itu setengah dari potensi energi panas bumi yang dimiliki Indonesia. Kita punya peluang menggali potensi itu karena Jerman dan negara Eropa secara umum konsen dengan pengembangan green energy. Saat ini potensi sumber air dan panas bumi Sumbar belum terkelola dengan baik. Padahal, ketika mampu menguasai sumber energi ini, Sumbar bisa bergerak lebih maju dan menjadi lirikan investasi. Energi inilah nantinya yang akan menjadi daya tarik dan menghidupkan industri dan kegiatan ekonomi.

Kunjungan Gubernur Sumbar ke Jerman menjadi momentum penting untuk menarik investasi di bidang energi terbarukan. Sumbar harus berlari cepat karena daerah ini masih terpuruk dengan tingginya angka kemiskinan. Untuk berlari cepat itu diperlukan langkah-langkah yang tak biasa. Seperti dengan menggali potensi energi terbarukan yang dimiliki Sumbar. 

Setelah menyampaikan makalahnya di \\\"Indonesia Bussiness Day\\\" Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menjalin kerja sama dengan pemerintahan Bavaria di Gedung Hanns Seidel Stiftung Munchen. Gubernur Sumbar juga menandatangani nota hasil pertemuan antara dengan Kepala Divisi Kerjasama Ekonomi Luar Negeri untuk Asia Pasifik Kementerian Ekonomi Intrastruktur Transportasi dan Teknologi Negara bagian Bavaria Armin Schwimmbeck disaksikan Duta Besar RI untuk Republik Federal Jerman Eddy Pratomo. Kedua belah pihak sepakat bekerja sama dalam bidang investasi, pariwisata, teknologi, dan pertanian khususnya energi terbarukan dan segera ditindaklanjuti dalam waktu singkat.

Selama kunjungan kerja di Munchen Gubernur Sumbar Prof Dr Irwan Prayitno juga mengadakan pertemuan non formal dengan KBRI Berlin, Asosiasi Profesional untuk bidang Sain, Teknologi dan Enterprises Indonesia (AIPSE) yang dihadiri Bambang S Darwanto dan Indra Kusumah. Dalam pertemuan dengan anggota AIPSE itu dibahas persiapan pertemuan dengan Sekretariat Negara bagian Bavaria dan salah satu kementrian Bayern.

Sementara itu dalam pertemuan dengan Kepala Kementrian Ekonomi, Inftrastruktur, transportasi dan teknologi negara bagian Bavaria Dr Armin Schwimbeck dan Hans-Jurgen Radmacher untuk Indonesia dibahas potensi masing-masing daerah. Gubernur Sumbar juga mengadakan pertemuan dengan Kepala bagian Politik Eropa dan Kooperasi Internasional Dr Jorg Vogel di Sekretariat Negara Bagian Bavaria yang membahas presentasi supply dan demand masing-masing pihak.

Dalam pertemuan itu Bayern menilai pentingnya kerja sama dengan negara berpenduduk Muslim yang bertujuan untuk \\\"mengkounter isu sara\\\" yang sedang merebak di Jerman. Sumbar menjadi pilihan parter kerja sama yang sangat cocok. Selanjutnya Pemerintah Negara bagian Bavaria akan mengadakan kunjungan balasan ke Indonesia pada bulan Juli tahun 2011.

Pada pertemuan dengan para calon investor asal Jerman yang sangat tertarik dengan potensi yang dimiliki Sumbar dalam hal pembangunan proyek pariwisata hijau, pembangunan pembangkit listrik dengan energi panas bumi, dan pembangunan jalur kereta api Pauh Lima - Solok. Sungguh kunjungan kerja yang berbeda dengan kunjungan yang selama ini banyak dilakukan oleh anggota DPR seperti yang disindir oleh banyak media.

Gubernur Sumbar tidak sendirian ke sana. Ada 6 gubernur yang diundang oleh pemerintah Jerman. Mereka itu masing-masing harus bersaing untuk mempresentasikan bahwa daerahnya adalah yang paling layak untuk investasi bagi para pengusaha Jerman.

Gubernur Sumatera Barat ingin menarik investor sebanyak mungkin ke daerahnya demi pembangunan ekonomi di daerahnya. Dari 6 gubernur tersebut ada juga Gubernur Papua yang wilayahnya (Wasior) juga baru saja terkena bencana.
 
Andrian
Pancoran Jakarta Selatan 
asus09@gmail.com 
089684003065
 
<\/strong>




(msh/msh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed