.webp)
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat membuka Pekan Rakyat Lingkungan Hidup. Mengusung semangat besar 'Gerakan Pulihkan Indonesia untuk Keadilan Ekologis', gerakan ini diharapkan memperkuat sinergi lintas sektoral dalam menjawab tantangan krisis lingkungan di Bumi Lancang Kuning.
Kegiatan ini berlangsung di Gedung Tennas Effendy, Lembaga Adat Melayu Riau, Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru, Jumat (21/8/2026). Turut hadir dalam acara, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Ketum MKA LAM Riau Datuk Seri HR Marjohan Yusuf, dan Ketum DPH LAM Riau Datuk Seri H Taufik Ikram Jamil.
Dalam sambutannya, Menteri Jumhur menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momentum gerakan untuk memulihkan ekologis. Ia berharap gagasan-gagasan besar dalam upaya menjaga lingkungan dapat melahirkan sebuah regulasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Misalnya, dalam pembahasan mengenai Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim, saya berharap undang-undang tersebut tidak hanya berbicara mengenai pengendalian perubahan iklim, tetapi juga memastikan adanya keadilan," kata Jumhur.
Melalui Pekan Rakyat Lingkungan Hidup yang digagas oleh WALHI ini, Jumhur mendorong prinsip keadilan ekologis sebagai bagian dalam kebijakan pengendalian perubahan iklim.
"Karena itu, saya ingin mendorong agar prinsip keadilan menjadi bagian penting dalam kebijakan pengendalian perubahan iklim Kalau kita melihat perkembangan pembangunan dunia, termasuk Indonesia, selama ini kita berada dalam fase pembangunan konvensional," imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Jumhur juga menyinggung soal perdagangan karbon. Ia mencontohkan satu hektare mangrove dapat menyerap karbon dalam jumlah tertentu sehingga bernilai ekonomis.
"Karbon tersebut kemudian memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan melalui pasar karbon Ini merupakan sesuatu yang mungkin dahulu tidak pernah kita bayangkan. Tetapi kemudian muncul pertanyaan penting, margin ekonomi yang besar itu akan dinikmati oleh siapa? Apakah hanya menjadi keuntungan bagi spekulan dan investor? Ataukah masyarakat yang menjaga lingkungan juga mendapatkan manfaat yang adil? Karena itu, sejak awal kita harus mempersiapkan desain kebijakannya," paparnya.
"Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton, sementara nilai ekonomi dari sumber daya lingkungan justru dinikmati oleh pihak lain Dalam dunia internasional kita mengenal dua istilah penting, yaitu mitigasi dan adaptasi," sambungnya.
Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menyampaikan Pekan Rakyat Lingkungan Hidup 2026 merupakan ruang strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjawab tantangan krisis lingkungan dan merawat ruang hidup warga.
Menurutnya, perusakan alam tidak lagi hanya dipandang sebagai isu lingkungan semata, melainkan ancaman langsung bagi keberlangsungan hidup, stabilitas ekonomi, hingga keamanan masyarakat secara luas.
"Semangat ini sejalan dengan Green Policing: menjaga manusia sekaligus menjaga alam tempat kehidupan bertumbuh," ujar Irjen Herry Heryawan.
Dalam kaitan tersebut, Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan komitmen Polda Riau melalui pendekatan Green Policing. Konsep ini memadukan penegakan hukum dan perlindungan keamanan dengan kesadaran ekologis yang mendalam.
Green Policing tidak hanya melindungi keselamatan masyarakat, tetapi sekaligus menjaga kelestarian alam tempat kehidupan bertumbuh. Green Policing juga hadir untuk memastikan hak-hak masyarakat adat dan warga lokal atas lingkungan yang bersih, aman, dan berkelanjutan tetap terlindungi.
