.webp)
Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan bersama Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Jarot Suprihanto sepakat mengedepankan solusi berkeadilan dalam menangani konflik pemukiman di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Dalam rapat koordinasi (rakor), Kapolda dan Danrem menegaskan bahwa penyelesaian masalah TNTN tidak hanya pada pendekatan hukum, melainkan harus menyentuh aspek sosial dan martabat masyarakat.
"Negara hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga penyedia solusi. Misalnya melalui skema relokasi sukarela secara manusiawi yang diiringi dengan program pemberdayaan ekonomi alternatif agar taraf hidup masyarakat tetap terjaga," kata Irjen Herry Heryawan, Selasa (30/12/2025).
Ia juga menyoroti pentingnya memberikan rasa aman kepada warga agar tidak merasa diintimidasi, sehingga tercipta penyelesaian yang berkeadilan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait tuntutan masyarakat adat, Kapolda meminta adanya koordinasi intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ATR/BPN, dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Tujuannya adalah untuk memvalidasi dan menetapkan tempat atau hak ulayat bagi masyarakat sesuai regulasi.
"Lakukan pendekatan dialog intensif dengan tokoh adat dan pemuda. Kita harus duduk bersama pemerintah pusat untuk melihat bagaimana penetapan hak ulayat ini bisa dilakukan secara tepat," tegasnya.
Kapolda mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Polri, TNI (Kodim, Koramil, hingga Babinsa), Balai TNTN, hingga Pemda, untuk berada dalam satu frekuensi yang sama.
"Menjaga kelestarian hutan adalah amanah bagi generasi masa depan, sementara menjaga harkat dan martabat masyarakat adalah kewajiban moral kita semua. Mari kita jadikan persoalan TNTN ini sebagai tanggung jawab bersama," imbuhnya.
Dalam sambutannya, Kapolda Riau menekankan bahwa penanganan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) bukan sekadar persoalan hukum semata, melainkan masalah sosial dan keadilan yang kompleks. Kapolda mengakui secara historis masyarakat telah lama menempati kawasan primer maupun sekunder TNTN.
"Kita lihat bahwa kawasan itu sudah terbangun puluhan tahun, ini juga bukan hanya bicara masalah hukum, tetapi sosial dan keadilan yang kompleks. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil harus mengedepankan aspek kemanusiaan dan keberlanjutan," jelasnya.
Kapolda menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam upaya penyelesaian masalah di Tesso Nilo ini. Ia juga berpesan agar Polri dan TNI meningkatkan koordinasi dengan Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan Pemda, terutama Pemkab Pelalawan serta instansi terkait lainnya secara terpadu dan berkelanjutan.
Menghadapi tahun 2026, jenderal bintang dua yang disapa Herimen ini menginstruksikan jajarannya untuk menyusun time line yang komprehensif. Rencana ini akan dibahas secara detail dalam rapat kerja pertama di awal tahun mendatang.
"Insyaallah di rapat pertama 2026, kita akan buat peta panjang time line yang rinci. Mulai dari jadwal kegiatan, anggaran, pelibatan personel, hingga capaian yang terukur. Kita harus bekerja dengan indikator yang jelas," pungkasnya.
Simak juga Video Pramono Resmikan Jalan Karet Pasar Baru Usai Puluhan Tahun Tak Beraspal
