.webp)
Work from home (WFH) bukan hanya pengaturan kerja. Di era geopoitik global yang bergejolak, WFH bisa menjadi peredam dan penguat guncangan sistem pangan. April 2026, ekonomi pangan dunia terganggu karena terjadi disrupsi pasokan energi dan pupuk, terutama yang melalui selat Hormuz. Akibatnya indeks harga pangan dunia meningkat.
Indonesia juga potensial mengalami kondisi serupa. Terlebih, Bank Indonesia melaporkan inflasi pangan berada pada kisaran 4,24%, di Maret 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) juga melaporkan, inflasi tahunan Indonesia pada Maret 2026 sebesar 3,48%. Itu merupakan pengingat bahwa guncangan pangan dan logistik masih mempengaruhi harga domestik.
Pemerintah merespon itu dengan mengeluarkan kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), melalui Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026. WFH akan efektif berlaku 10 April 2026—setiap hari Jumat ASN akan WFH.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kebijakan WFH menarik diulas, terutama kaitannya dengan sistem pangan Indonesia dan gejolak geopolitik global. WFH mengubah tempat atau dimana permintaan pangan berada (food demand); sementara geopolitik mengubah bagaimana pangan dipasok (food supply).
WFH dan Pola Permintaan Pangan
Di Indonesia, WFH lebih dari sekedar transisi tempat pekerjaan: dari kantor ke rumah. Apalagi, dunia sedang tidak stabil secara geopolitik. Permintaan pangan harus diubah/ditata ulang kembali; ketahanan pasokan pangan diuji; dan kesadaran pentingnya sistem pangan lokal dan infrastruktur digital perlu ditingkatkan lagi.
WFH berarti ASN akan menghabiskan waktu lebih banyak di rumah. Permintaan pangan juga akan mengalami pergeseran. Mereka ada yang lebih suka masak sendiri karena punya waktu lebih; sehingga permintaan pangannya bergeser ke pangan lokal segar dan bumbu.
Pertimbangan lainnya, memasak sendiri lebih murah dan sehat. Kualitas dan keamanan pangannya lebih terjamin. Waktu makan mereka juga lebih fleksibel. Namun, itu juga membawa konsekuensi negatif. Kebiasaan ngemil (snacking) bertambah; dan menyebabkan pola konsumsi pangan memburuk.
Itu berbeda ketika kondisi normal. Banyak ASN mengonsumsi pangan yang dibeli di sekitar kantor, khususnya untuk makan siang. Namun meskipun WFH, tidak sedikit ASN permintaan pangannya tidak bergeser: tetap membeli pangan siap saji atau pangan setengah jadi (semi-processed food), biasanya dipesan secara online. Alasannya, lebih praktis.
Jadi, WFH tidak secara otomatis bisa mengubah pola permintaan pangan dan mengubah pola makan ASN menjadi lebih sehat. Itu tergantung kebiasaan dan disiplin mereka sendiri. Sebab mengubah kebiasaan itu tidak mudah.
Oleh karena itu, kebijakan WFH sebaiknya diikuti kampanye membeli dan mengonsumsi pangan lokal. Itu akan menggairahkan ekonomi lokal. Petani, peternak, nelayan, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), akan mendapatkan peluang untuk memasok kebutuhan pangan selama WFH. Ketahanan pangan pun terjaga, meskipun di tengah gejolak geopolitik global.
Gejolak Geopolitik Global dan Pasokan Pangan
Gejolak geopolitik global berdampak pada pasokan pangan Indonesia, khususnya pangan impor. Menurut data United States Department of Agriculture (USDA) Indonesia masih mengimpor 7.8 juta metrik ton gandum, dari Juli 2025 sampai January 2026. Itu naik 30,4 % dari tahun sebelumnya. Indonesia juga masih mengimpor 2,7 juta metrik ton kedelai tahun 2025/2026.
Naiknya harga kedelai impor (akibat biaya logistik naik), membuat harga tempe di Indonesia juga ikut naik. Itu akan berdampak pada masyarakat Indonesia yang menggemari tempe, sebagai sumber protein yang terjangkau. Pun demikian dengan gandum, harga mie di Indonesia akan naik.
Selain pangan impor, pangan lokal juga potensial naik. Itu karena pasokan energi (minyak) dan pupuk juga terdampak akibat gejolak geopolitik global saat ini, terutama konflik di Timur-Tengah. Laporan Bank Dunia Maret 2026 juga melaporkan, bahwa konflik merupakan pendorong utama kerawanan pangan akut global, selain perubahan iklim.
Gejolak geopolitik global ikut mengubah ketahanan pangan rumah tangga. Rumah tangga menjadi lebih sensitif terhadap fluktuasi harga, keandalan pasokan pangan lokal, dan kualitas logistik digital. Namun gejolak geopolitik global jika disikapi dengan baik, juga bisa memunculkan peluang.
Peluang di Balik Tantangan Gejolak Geopolitik Global
Gejolak politik global bisa jadi peluang: memperkokoh sistem pangan nasional melalui WFH. WFH menyadarkan kita: infrastruktur digital krusial bagi sistem pangan modern. Transaksi jual beli pangan secara digital oleh masyarakat Indonesia, merupakan kelaziman. Mereka bisa memesan produk pangan dari rumah melalui gawainya.
Sehingga, sistem pangan lokal juga harus dilengkapi dan terhubung dengan infrastruktur digital, seperti aplikasi pengiriman (delivery apps) dan pembayaran digital (digital payments).
Infrastruktur digital dapat membantu produsen pangan dan UMKM lokal memperluas akses pasarnya. Selain itu, konsumen juga diuntungkan—mereka bisa memilih kualitas dan harga produk pangan yang terbaik (good deals).
Namun, infrastruktur digital juga perlu diregulasi dengan baik. Tujuannya, melindungi sistem pangan lokal (produsen dan UMKM pangan lokal), dari praktek monopoli/oligopoli pasar oleh perusahaan besar, yang memiliki infrastuktur digital dan kekuatan modal yang mapan.
Selain itu, sistem pangan lokal juga perlu didukung sistem manajemen dan ketelusuran pangan (food traceability) yang bagus. Tujuannya, untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan lokal (local food quality and safety). Sehingga sinergi WFH dengan program pemerintah terkait pangan, juga perlu digalakkan.
Pemerintah—melalui Kementerian Investasi dan Hiirisasi/BKPM—sedang menggalakkan program hilirisasi pangan, khususnya pangan akuatik seperti: rumput laut, udang, ikan tuna, dan tilapia (BKPM, 2023). ASN WFH seharusnya didorong untuk memiliki komitmen menyukseskan program pemerintah—mengonsumsi produk hilirisasi, misalnya produk pangan akuatik lokal.
Kesimpulannya, WFH seharusnya mampu meningkatkan konsumsi pangan lokal; dapat menjadi instrumen pendorong transformasi sistem pangan nasional (national food system), di tengah gejolak geopolitik global. Sehingga, produsen dan UMKM pangan lokal akan lebih berperan dalam membentuk sistem pangan nasional.
Boimin. Pemerhati Kebijakan Pangan, Research Fellow Bioteknologi Kelautan dan Pangan PKSPL IPB, Menamatkan S3 Ilmu Pangan di University of Massachusetts Amherst, Amerika Serikat.
