Menimbang Ulang Fondasi Kepercayaan Publik terhadap Kepolisian dalam Masyarakat Demokratis

Dorongan terhadap reformasi Polri yang menguat menjelang usianya yang ke‑80 menjadi mercusuar bagi arah masa depan institusi ini. Dorongan tersebut bukan hanya soal aturan, tetapi juga penanda bahwa Polri perlu membenahi cara berpikir dan cara kerjanya. Kini, batas antara ruang pribadi dan ruang publik semakin kabur. Polri harus siap menghadapi perubahan zaman seperti ini. Salah satu hal penting yang perlu dilihat kembali adalah seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Soal kepercayaan ini bukan hanya tugas polisi, masyarakat juga memiliki peran sebagai mitra agar keamanan tetap terjaga.

Berbagai penelitian di banyak tempat menunjukkan bahwa hubungan antara polisi dan masyarakat, atau cara polisi bekerja, tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu faktor. Riset terbaru menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap polisi tidak hanya bergantung pada keadilan prosedural. Kepercayaan itu merupakan hasil interaksi yang jauh lebih kompleks: efektivitas institusi, integritas aparat, kohesi sosial, serta partisipasi warga dalam ekosistem keamanan. Dengan kata lain, keamanan tidak pernah menjadi produk satu institusi. Ia tumbuh dari kerja kolektif antara polisi dan masyarakat.

Dedikasi Polisi Bantu Masyarakat (Foto: Dok Ist)

Temuan ini terlihat jelas dalam penelitian di berbagai negara. Penelitian Kiseong Kuen di Baltimore, Amerika Serikat, menunjukkan bahwa warga melaporkan masalah lingkungan bukan hanya karena merasa diperlakukan adil, tetapi karena mereka melihat polisi sebagai otoritas yang sah dan dapat dipercaya. Penelitian Waiphot Kulachai dan Sutham Cheurprakobkit di Thailand menemukan bahwa kinerja polisi merupakan faktor utama yang membentuk kepercayaan masyarakat, sementara keadilan prosedural hanya berperan sebagai pendukung. Di Korea Selatan, Chang‑Ho Lim dan Dae‑Hoon Kwak menemukan bahwa kemampuan polisi menekan angka kejahatan lebih berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat dibandingkan aturan prosedural semata. Bahkan penelitian Jeff Gold di Inggris menunjukkan bahwa keadilan prosedural baru berdampak ketika hadir dalam konteks sosial yang memungkinkan terbentuknya hubungan timbal balik antara polisi dan warga.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa keadilan prosedural memang penting, tetapi tidak dapat berdiri sendiri. Ia memerlukan dukungan lingkungan yang lebih luas, seperti institusi yang berjalan baik, aparat yang berintegritas, dan masyarakat yang saling mendukung. Semua hal ini penting agar kepercayaan publik dapat tumbuh. Di sini terlihat bahwa keamanan adalah tugas bersama. Polisi membutuhkan dukungan masyarakat agar tugas mereka berjalan lancar, sementara masyarakat membutuhkan polisi yang dapat dipercaya untuk menjaga keamanan. Hubungan saling menguatkan inilah inti pemolisian dalam masyarakat demokratis.

Konteks ini sebenarnya bukan hal baru. Egon Bittner, salah satu tokoh penting dalam studi kepolisian, sejak lama menekankan bahwa polisi selalu hadir dalam kehidupan sehari-hari, tetapi banyak orang belum benar-benar memahami apa tugas utama polisi. Bittner menyatakan bahwa polisi tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menggunakan kewenangan resmi untuk menangani masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga lain. Namun, kemampuan ini memiliki konsekuensi. Semakin besar kewenangan yang dimiliki polisi, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut dijalankan sesuai prinsip demokrasi dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

Dedikasi Polisi Bantu Masyarakat (Foto: Dok Ist)

Jean‑Paul Brodeur memperdalam pandangan ini. Ia melihat bahwa polisi modern selalu berada di antara tuntutan untuk bertindak cepat dan tuntutan untuk tetap bertanggung jawab kepada masyarakat. Polisi harus mampu bertindak tegas, tetapi pada saat yang sama menjaga kepercayaan publik melalui transparansi, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ketegangan ini membuat kepercayaan masyarakat tidak dapat tumbuh hanya dari sikap polisi. Diperlukan pula kondisi sosial yang mendukung hubungan dua arah antara polisi dan masyarakat. Kadang hubungan ini terasa berat, tetapi tanpa hubungan tersebut, legitimasi akan rapuh.

Di Indonesia, ketegangan ini semakin terasa. Polri memikul mandat menjaga keamanan masyarakat, tetapi tantangannya semakin berat. Ada kejahatan lintas negara, ancaman digital, dan polarisasi sosial yang meningkat. Masalah keamanan tidak dapat diatasi oleh satu lembaga saja. Keamanan publik hanya dapat terjaga jika lingkungan sosial mendukung polisi dalam bekerja. Masyarakat berperan dengan memberikan informasi, dukungan, dan pengawasan. Ini bukan hanya aturan di atas kertas, tetapi kebutuhan praktis.

Karena itu, jika kita ingin melihat kembali dasar kepercayaan masyarakat terhadap polisi, kita juga perlu memikirkan ulang cara kita memahami keamanan. Keamanan bukan hadiah dari Polri kepada masyarakat. Keamanan lahir ketika Polri dan masyarakat bekerja bersama. Polisi membutuhkan dukungan masyarakat agar tugas mereka berjalan dengan baik dan dihormati. Masyarakat membutuhkan polisi yang jujur dan dapat diandalkan agar lingkungan tetap aman dan tertib. Inti pemolisian dalam masyarakat demokratis ada pada relasi ini. Keamanan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas institusi.

Dedikasi Polisi Bantu Masyarakat (Foto: Dok Ist)

Pandangan ini kemudian diperdalam oleh Jean-Paul Brodeur, yang menunjukkan bahwa kepolisian modern selalu berada dalam ketegangan antara efektivitas operasional dan akuntabilitas demokratis. Polisi dituntut untuk mampu bertindak cepat dan tegas, tetapi pada saat yang sama harus menjaga kepercayaan publik melalui transparansi, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ketegangan inilah yang membuat kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui perilaku polisi, tetapi juga melalui kondisi sosial yang memungkinkan hubungan timbal balik antara polisi dan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, ketegangan tersebut semakin nyata. Polri memikul mandat konstitusional sebagai aktor utama keamanan publik, tetapi lingkungan strategis yang semakin kompleks, mulai dari kejahatan transnasional, ancaman digital, hingga polarisasi sosial yang menunjukkan bahwa tidak ada institusi yang mampu memikul beban keamanan sendirian. Keamanan publik hanya dapat terjaga apabila terdapat ekosistem yang memungkinkan polisi menjalankan tugasnya secara efektif, dan masyarakat berperan aktif sebagai mitra yang memberikan informasi, dukungan sosial, serta kontrol demokratis.

Dengan demikian, menimbang ulang fondasi kepercayaan publik terhadap kepolisian berarti juga menimbang ulang cara kita memahami keamanan itu sendiri. Keamanan bukanlah layanan yang "disediakan" oleh Polri untuk masyarakat, melainkan hasil dari hubungan timbal balik yang sehat antara keduanya. Polisi membutuhkan masyarakat untuk membangun legitimasi dan efektivitas, sementara masyarakat membutuhkan polisi yang dapat dipercaya untuk menjaga ketertiban. Relasi inilah yang menjadi inti dari pemolisian dalam masyarakat demokratis, sebuah relasi yang menempatkan keamanan sebagai tanggung jawab bersama, bukan beban institusi semata.

Pada akhirnya, menimbang ulang fondasi kepercayaan publik terhadap kepolisian berarti menempatkan kembali keamanan dalam kerangka yang lebih luas daripada sekadar kinerja institusi. Reformasi Polri yang terus bergulir hanya akan mencapai maknanya apabila dibarengi dengan penguatan ekosistem sosial yang memungkinkan polisi dan masyarakat saling menopang. Polisi membutuhkan legitimasi sosial untuk bekerja secara efektif, sementara masyarakat membutuhkan institusi yang dapat dipercaya untuk menjaga ketertiban. Di tengah lingkungan strategis yang semakin kompleks, keseimbangan inilah yang menjadi prasyarat utama bagi keamanan publik dalam masyarakat demokratis. Keamanan tidak pernah lahir dari satu arah; ia tumbuh dari kemitraan yang setara, dari kepercayaan yang dibangun bersama, dan dari kesadaran bahwa menjaga ketertiban adalah tanggung jawab kolektif yang tidak dapat dipikul oleh Polri seorang diri.

Simak juga Video: Transparansi, Kunci Utama Kepercayaan Publik