Mewujudkan Janji Kemerdekaan di Tengah Tantangan Krisis Global
Bagikan opini, gagasan, atau sudut pandang Anda mengenai isu-isu terkini
Kirim Tulisan

Kolom

Mewujudkan Janji Kemerdekaan di Tengah Tantangan Krisis Global

Jumat, 23 Jan 2026 13:04 WIB
Muhamad Hidayat
Akademisi dan Relawan Kemanusiaan, Pakar Komunikasi Bencana dan Krisis.
Catatan: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi detik.com
Mewujudkan Janji Kemerdekaan di Tengah Tantangan Krisis Global
Foto: Ilustrasi anak sekolah (Getty Images/iStockphoto/hxdbzxy)
Jakarta -

Kini Indonesia telah berada lebih dari delapan dekade sejak proklamasi kemerdekaan. Realitas global yang kian berubah cepat, saat ini menantang komitmen bangsa terhadap janji kemerdekaan yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan seharusnya bukan sekadar hak, melainkan menjadi kewajiban negara untuk menjamin kesempatan berkembang bagi setiap generasi, sebagaimana hal ini telah diamanatkan dalam UUD 1945.

Megatrend global yang ditandai dengan disrupsi teknologi, ancaman perubahan iklim, dan ketimpangan ekonomi, tidak hanya menggeser pola produksi dan konsumsi masyarakat, tetapi juga membentuk tantangan baru bagi sistem pendidikan nasional.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam laporan Trends Shaping Education 2025, menyatakan bahwa kemajuan teknologi, seperti kecerdasan buatan dan realitas visual, kini mengubah cara pembelajaran dan jenis keterampilan yang dibutuhkan di masa depan.

Namun, di samping teknologi sebagai faktor pengungkit, perubahan akibat perang, krisis energi, krisis pangan dan krisis iklim juga berkontribusi pada peningkatan derajat kesenjangan, utamanya pada keluarga berpenghasilan rendah.

ADVERTISEMENT

Tanpa adanya pemerataan pendidikan, masyarakat akan semakin sulit beradaptasi dengan perubahan struktural yang bersifat global, termasuk perubahan iklim dan revolusi digital (Furlan & Leal Filho, 2025). Maka dari itu, pendidikan perlu dilihat sebagai fondasi ketahanan sosial dan daya saing bangsa, bukan semata-mata untuk peningkatan keterampilan.

Pembangunan nasional, terutama bagi lapisan bawah masyarakat, perlu dilaksanakan secara inklusif dan berkualitas di tengah ketidakpastian ini (Rasminto, 2024). Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, program Sekolah Rakyat didirikan sebagai bentuk nyata pemerataan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang paling rentan. Hingga bulan Januari 2026, tercatat 166 Sekolah Rakyat telah resmi berdiri dan tersebar di 34 provinsi.

Dengan sasaran pembangunan mencapai 500 Sekolah Rakyat hingga tahun 2029 mendatang, program ini diharapkan dapat menjangkau ratusan ribu anak dari keluarga berpenghasilan rendah (Dewan Pertahanan Nasional RI, 2026).

Program Sekolah Rakyat dinilai oleh para pendidik sebagai strategi nyata dalam memutus rantai kemiskinan dan membuka kesempatan yang sama bagi anak-anak dari kalangan keluarga prasejahtera (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2025).

Konsep ini diposisikan sebagai bagian dari visi jangka panjang Indonesia Emas 2045, di mana pendidikan inklusif diharapkan dapat menjadi fondasi dalam membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, mampu bersaing ditingkat global, dan tetap berlandaskan nilainilai kebangsaan.

Dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, pendidikan berperan strategis sebagai fondasi utama dalam membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menerapkan pengetahuan ke dalam kehidupan nyata. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ojat Darojat, menegaskan bahwa transformasi pembelajaran perlu difokuskan pada penguatan pemahaman, konteks, dan pemanfaatan ilmu secara relevan.

Pendekatan ini dinilai penting untuk menumbuhkan daya pikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah sejak dini. Melalui penguatan investasi di sektor pendidikan, pemerintah berupaya dalam menyiapkan generasi yang tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga tangguh secara sosial dan budaya.

Pada akhirnya, upaya mewujudkan Janji Kemerdekaan di tengah permasalahan global membutuhkan tindakan nyata melalui kebijakan yang jelas, inklusif, dan responsif terhadap dinamika global. Berinvestasi dalam kesempatan pendidikan yang adil dan setara bagi semua anak merupakan hal terbaik yang dapat kita lakukan untuk masa depan bangsa.

Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan kesempatan untuk belajar, berkembang, dan bermimpi tanpa dibatasi oleh latar belakang apapun.

Muhamad Hidayat. Akademisi dan Relawan Kemanusiaan, Pakar Komunikasi Bencana dan Krisis.

Tonton juga video "Hal yang Disadari Lewis Hamilton Seusai Kunjungi Yordania"

(rdp/rdp)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads