Ekstremisme Tanpa Paspor: Ketika Ideologi Kekerasan Global Menjadi Pengasuh Anak

Kita sering membayangkan bencana datang dengan sirene: banjir besar, gempa, kebakaran. Padahal ada bencana lain yang tidak bersuara, tidak berbau asap, dan tidak menutup jalan. Bencana sosial yang hadir diam-diam, setiap hari, di kamar anak, di balik layar gawai, dan di ruang digital yang kerap kita anggap sekadar hiburan.

Dalam konteks inilah, temuan Densus 88 patut mendapat perhatian serius. Paparan mengenai puluhan anak yang telah terhubung dengan ideologi ekstrem level global menunjukkan bahwa ancaman itu nyata dan dekat. Anak-anak ini terpapar melalui komunitas daring bertajuk true crime, forum online yang berisi konten kekerasan ekstrem lintas negara, termasuk glorifikasi ideologi kebencian seperti neo-Nazi dan white supremacy. Yang lebih mengkhawatirkan, terdapat indikasi perencanaan tindakan kekerasan di lingkungan sekolah, sebuah pola yang mengingatkan pada peristiwa yang di SMA 72.

Fakta ini tidak bisa direduksi sebagai sekadar "anak suka hal seram", melainkan sinyal kuat bahwa peta bencana sosial sedang bergeser: dari kekerasan yang dulu tampak di jalan, seperti tawuran, menjadi kekerasan yang kini dipelajari dalam sunyi, tetapi menyebar luas melalui teknologi digital mutakhir.

Kesalahan publik yang paling berbahaya adalah menyederhanakan peristiwa ini ke dalam dua label instan: "anak nakal" atau "anak sakit jiwa". Riset klinis di Barat terhadap remaja yang terlibat dalam kasus terorisme, menunjukkan bahwa mereka kerap dilihat sebagai mad, bad, or sad, seolah persoalannya semata gangguan mental, kenakalan, atau keputusasaan pribadi.

Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Ekstremisme modern tidak selalu lahir dari organisasi yang rapi atau proses indoktrinasi formal, namun, sering tumbuh secara personal, cair, dan fragmentaris, dibentuk oleh relasi daring, narasi yang berulang, dan akses teknologi internet yang membuat ideologi ekstrem selalu tersedia, kapan pun, di mana pun. Inilah sebabnya, banyak anak tampak "biasa saja" di luar, tetapi sedang mengalami pergeseran makna dan identitas di dalam.

Yang lebih mengusik nurani: anak-anak ini bukan anak tidak pintar. Banyak dari mereka cerdas, fasih berbahasa Inggris, terbiasa berdiskusi lintas negara, dan mampu menelusuri sumber-sumber global yang bahkan tidak diketahui oleh orang dewasa. Justru, kecerdasan itulah yang membuat mereka cepat menyerap, dan memfotokopi pola-pola ekstrem yang sebelumnya kita kira, hanya terjadi "di luar negeri".

Dalam berbagai riset internasional, pola yang sama berulang. Di Eropa Utara, studi etnografi pendidikan menunjukkan bagaimana ideologi neo-Nazi dan ekstrem kanan dapat bertahan lintas generasi di lingkungan sekolah, bukan karena semua muridnya radikal, tetapi karena kekerasan simbolik, ujaran rasis, dan glorifikasi ekstremisme menjadi 'hal biasa', tidak lagi dianggap masalah. Ketika kebencian dinormalisasi sebagai "candaan" atau "tradisi lokal", sekolah tanpa sadar menjadi ruang reproduksi nilai ekstrim.

Di Amerika Serikat, tragedi demi tragedi penembakan di sekolah dan kampus memperlihatkan benang merah yang konsisten: isolasi sosial, pengalaman perundungan, konsumsi konten kekerasan, dan pencarian identitas melalui komunitas daring. Banyak pelaku tidak muncul dari organisasi ekstrem formal, melainkan dari ekosistem digital yang pelan-pelan membentuk cara mereka memaknai dunia yaitu siapa yang dianggap musuh, siapa yang pantas disakiti, dan bagaimana kekerasan diberi justifikasi moral.

Artinya, apa yang kita lihat hari ini di Indonesia, bukan tiruan murahan, tetapi bagian dari arus global yaitu ekstremisme yang bergerak tanpa paspor, tanpa struktur resmi, dan tanpa perlu komando.

Kesalahan terbesar kita adalah bertanya, "Kenapa anak bisa sekejam itu?" Padahal pertanyaan yang lebih jujur adalah, "Apa yang gagal kita hadirkan sebelum narasi itu datang?"

Banyak dari anak-anak yang terpapar ekstremisme memiliki latar yang berulang:
Keluarga yang rapuh secara emosional: perceraian, orang tua terlalu sibuk, atau kekerasan di rumah yang tak pernah selesai;
Lingkungan sekolah yang menormalisasi perundungan: dianggap bagian dari "proses tumbuh kembang anak", bukan luka yang harus disembuhkan;
Pengawasan gawai yang lemah: paparan konten kekerasan, pornografi, dan komunitas gelap tanpa pendampingan makna;
Rasa ingin tahu yang tidak diarahkan: eksplorasi dunia tanpa peta nilai;
Keterampilan digital yang tinggi, tetapi tanpa jangkar etika.

Mereka bukan anak yang "haus kekerasan" sejak awal. Banyak yang justru menarik diri, sulit bersosialisasi, mudah tersulut emosi ketika gawainya diperiksa, terobsesi pada figur atau estetika kekerasan global, dan perlahan mengganti identitasnya dengan kostum, baik secara harfiah maupun simbolik.

Riset lintas negara menunjukkan satu hal yang konsisten: media sosial bukan hanya saluran ide, tetapi mesin percepatan makna. Algoritma tidak mendidik anak untuk berpikir jernih; medsos memperkuat emosi anak yaitu marah, takut, merasa istimewa, merasa terpilih.
Anak bisa terlihat sendirian di kamar, tetapi sesungguhnya berada di tengah keramaian ideologis yang terus menyapa:
Kamu tidak salah. Dunia yang salah. Kamu bukan korban, kamu pejuang.

Ketika pesan seperti ini datang lebih cepat dan lebih konsisten daripada suara keluarga dan sekolah, maka jangan heran jika anak memilih narasi yang paling memberi rasa "hidup".

Mengapa Kita Jarang Membicarakan Ini? Karena bencana sosial tidak viral. Peristiwa yang menimpa anak, akan kalah gaduh dibanding konflik politik, kalah sensasional dibanding skandal selebritas. Padahal dampaknya jauh lebih panjang. Anak-anak yang hari ini kita abaikan, bisa menjadi dewasa yang membawa luka, kemarahan, dan ideologi kekerasan ke ruang publik esok hari.

Ini bukan teori, karena praktiknya sudah terjadi saat tragedi bom Surabaya 2018, yang dilakukan oleh satu keluarga (enam orang, beserta anak-anak), dimana Sang Ayah ternyata sudah terpapar ideologi ekstrem sejak remaja. Kekerasan ternyata bukan hanya dipelajari sebagai ide, tetapi hidup dan dijalankan sebagai "pilihan" bersama keluarga, seolah menjadi warisan generasi.

Kekerasan itu meledak sebelum media sosial menguasai hidup kita seperti hari ini. Maka jelas: dunia digital tidak menciptakan luka, tetapi meniupkan oksigen ke bara yang sudah lama menyala.

Di titik inilah, berbagai negara mulai berefleksi: pencegahan ekstremisme tidak cukup dilakukan melalui sensor konten atau penegakan hukum semata. Yang dibutuhkan adalah ekosistem pengasuhan dan pendidikan yang mampu memulihkan relasi, menumbuhkan makna, dan memberi arah hidup yang jelas bagi anak-anak.

Karena itu, perhatian global kembali tertuju pada pendekatan pendidikan yang menghadirkan: lingkungan belajar yang terstruktur dan aman secara emosional; pendampingan intensif oleh figur dewasa yang hadir dan konsisten; pengelolaan kehidupan digital yang sadar dan bertanggung jawab; serta ruang kontribusi sosial yang nyata oleh anak, bukan sekadar pencapaian akademik.

Dalam kerangka inilah, sekolah berasrama berstandar global, termasuk yang mulai dikembangkan di Indonesia, dapat dipahami sebagai salah satu ikhtiar sosial, yang lahir dari respon terhadap perubahan lanskap pengasuhan: ketika keluarga menghadapi keterbatasan kehadiran di tengah tuntutan hidup modern, serta ketika ruang digital semakin kuat membentuk cara anak memaknai diri, relasi, dan masa depannya.

Dengan pendekatan ini, asrama tidak ditempatkan sebagai solusi tunggal, melainkan sebagai ruang penyangga perkembangan, tempat anak tidak hanya belajar pengetahuan, tetapi juga didampingi secara emosional, dilatih mengelola hidup digital, dan diberi kesempatan berkontribusi secara bermakna. Tujuannya sederhana namun mendasar yaitu membantu anak tumbuh dengan arah, sebelum kompas hidupnya ditentukan oleh ruang paling keras di dunia digital.

Jika keluarga absen, sekolah lelah, dan masyarakat cuek, maka jangan kaget bila narasi kekerasan datang menawarkan pelukan palsu. Tulisan ini bukan untuk menyalahkan siapa pun, melainkan ajakan untuk berhenti menunda. Karena bencana sosial tidak datang dengan peringatan, tapi tumbuh diam-diam, tanpa pernah menunggu kapan kita mau benar-benar peduli.

Dr. Devie Rahmawati, CICS
Wakil Pembina Kader Bangsa Foundation (YPKBI)

Simak juga Video Densus 88: 70 Anak Gabung Grup Ekstremisme, Terbanyak dari Jakarta